Ad 728x90

Thursday, October 8, 2026

 *Polres Nganjuk Ungkap Tiga Kasus Narkoba, Lima Tersangka Diamankan*

*Polres Nganjuk Ungkap Tiga Kasus Narkoba, Lima Tersangka Diamankan*

 




NGANJUK – Komitmen Polres Nganjuk Polda Jatim dalam memberantas peredaran gelap narkotika kembali membuahkan hasil. 


Dalam kurun waktu tiga hari (2–4 Oktober 2026), Polisi berhasil membongkar tiga kasus peredaran sabu secara beruntun dan mengamankan lima orang tersangka dan menyita total barang bukti sabu seberat 0,95 gram bruto.


Kapolres Nganjuk, AKBP Suria Miftah Irawan, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bukti keseriusan jajarannya dalam menyapu bersih narkoba di wilayah hukum Polres Nganjuk Polda Jatim.


"Kami tidak akan berhenti di sini. Pengungkapan dan pengembangan kasus akan terus dilakukan. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melapor jika menemui indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitar," ujar AKBP Suria Miftah, Kamis (8/10/2026).


Rentetan penangkapan ini dimulai pada Jumat (2/10/2026). Di lokasi pertama, tepatnya di depan SPBU Putren, Kecamatan Sukomoro, petugas meringkus dua warga Bojonegoro berinisial IB (29) dan HI (31) dan menyita 0,54 gram bruto sabu, dua unit ponsel, dan satu unit sepeda motor.


Tak butuh waktu lama, pada hari yang sama, petugas bergerak ke sebuah warung kopi di Desa Kedungdowo, Nganjuk. 


Di lokasi tersebut dua tersangka lain berinisial JS (28) asal Tanjunganom dan WJ (41) asal Nganjuk berhasil dibekuk. Petugas mengamankan 0,21 gram bruto sabu, alat hisap (bong), dua ponsel, serta satu sepeda motor.


Aksi bersih-bersih berlanjut pada Minggu (4/10/2026) di halaman parkir Alfamart Jalan Letjen S. Parman, Kelurahan Jatirejo. Seorang pemuda berinisial MAMR (19), warga Berbek, diamankan bersama barang bukti sabu seberat 0,20 gram bruto, pipet kaca, dan satu unit ponsel.


Kasatresnarkoba Polres Nganjuk, AKP Hafid Dian Maulidi, menambahkan bahwa seluruh tersangka saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan intensif.


"Total ada lima tersangka dari tiga kasus berbeda yang kami amankan. Saat ini, kami masih melakukan pengembangan di lapangan untuk memburu jaringan di atasnya yang menyuplai barang haram tersebut," tutup AKP Hafid. (*)

 *Kepala BRAN Temui Pimpinan Bank Tanah, Perkuat Sinergi Reforma Agraria*

*Kepala BRAN Temui Pimpinan Bank Tanah, Perkuat Sinergi Reforma Agraria*



JAKARTA, 8 Oktober 2026 — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., terus memperkuat komunikasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari langkah awal menjalankan amanah di BRAN.


Pada Kamis (8/10/2026), Kepala BRAN melaksanakan diskusi bersama pimpinan Badan Bank Tanah di Ruang Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah, Wisma Nusantara, Jakarta. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan makan siang di Wisma Nusantara lantai 7.


Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk saling bertukar pengalaman, menyamakan pemahaman, serta menjajaki berbagai peluang kerja sama dalam mendukung percepatan dan keberhasilan program reforma agraria.


“Hari ini saya menemui pimpinan Bank Tanah. Kita berdiskusi dan bertukar pengalaman tentang bagaimana bersama-sama mendukung pelaksanaan reforma agraria agar semakin memberikan manfaat bagi rakyat.”


Kepala BRAN menyampaikan bahwa kolaborasi dengan berbagai lembaga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem reforma agraria yang terpadu.


“Reforma agraria merupakan pekerjaan bersama. Karena itu komunikasi, koordinasi dan sinergi antarlembaga sangat penting agar setiap langkah yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat.”


Dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah Hakiki Sudrajat menyampaikan paparan mengenai peran dan pengalaman Bank Tanah dalam penyediaan serta pengelolaan tanah untuk berbagai kepentingan, termasuk reforma agraria.


Bank Tanah juga berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan reforma agraria di atas Hak Pengelolaan (HPL), penataan akses, serta pemberdayaan rakyat.


Selanjutnya, Kepala BRAN menyampaikan gambaran cetak biru dan peta jalan BRAN 2026–2029, termasuk arah pembangunan kelembagaan, penguatan data agraria, penyusunan program kerja, serta agenda prioritas BRAN.


Fokus 100 Hari Pertama


Dalam menjalankan amanah pada masa awal pembentukan BRAN, Kepala BRAN memberikan perhatian pada percepatan konsolidasi kelembagaan dan penyusunan agenda kerja yang terukur.


Target 100 hari pertama diarahkan antara lain pada:


* pemetaan dan penanganan kasus-kasus agraria prioritas;

* penguatan kanal komunikasi dan pengaduan rakyat;

* penguatan basis data agraria;

* penyusunan program dan rencana kerja;

* penyusunan regulasi pendukung kelembagaan;

* penguatan koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya.


“100 hari pertama ini kita gunakan untuk membangun fondasi yang kuat. Kita menyusun program secara terukur, memperkuat koordinasi dan memastikan setiap langkah memiliki arah yang jelas.”


Perkuat Data untuk Mendukung Kebijakan


Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah pentingnya data agraria yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.


Menurut Kepala BRAN, penguatan data menjadi bagian penting untuk mendukung perencanaan, penetapan prioritas, serta pelaksanaan program reforma agraria.


“Data menjadi salah satu fondasi penting. Kita ingin setiap kebijakan dan program didukung oleh informasi yang akurat sehingga pelaksanaannya dapat semakin tepat sasaran.”


BRAN juga membuka ruang kerja sama dengan Bank Tanah dalam pertukaran informasi dan pengalaman sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.


Bangun Sinergi untuk Rakyat


Kepala BRAN menegaskan bahwa keberhasilan reforma agraria membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.


Karena itu, BRAN akan terus membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Bank Tanah, untuk memperkuat koordinasi dan menciptakan langkah kerja yang saling mendukung.


“Kita ingin membangun sinergi yang baik. Masing-masing memiliki tugas dan pengalaman yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu mendukung reforma agraria yang memberikan kepastian, kemanfaatan dan kesejahteraan bagi rakyat.”


Dalam diskusi tersebut hadir Hakiki Sudrajat, Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah; Perdananto Aribowo, Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah; Dwi Budi Martono, Sekretaris Komite Badan Bank Tanah; Embun Sari, Ketua Dewan Pengawas Badan Bank Tanah; serta Himawan Arief Sugoto, Penasehat Utama Kepala Badan Pelaksana.


Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian langkah awal Kepala BRAN dalam memperkuat jejaring, menyerap pengalaman, dan membangun kolaborasi untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria secara terencana dan berkelanjutan.


“Hari ini kita berdiskusi dengan Bank Tanah. Selanjutnya kita akan terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Kita bekerja bersama, memperkuat koordinasi dan terus bergerak untuk memberikan manfaat bagi rakyat.”

 *Wakapolri: Polri Perkuat Kehadiran di Wilayah Rawan Konflik*

*Wakapolri: Polri Perkuat Kehadiran di Wilayah Rawan Konflik*

 



JAKARTA - Wakapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat mengatakan kehadiran Polri di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di wilayah yang memiliki potensi kerawanan dan konflik. Kehadiran tersebut dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis dan dialogis.


"Jadi memang pada hakikatnya Polri ini berada di tempat-tempat kerawanan. Jadi polisi itu memang harus hadir di setiap tempat-tempat yang potensi menimbulkan konflik," kata Wahyu di Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.


Wahyu menyampaikan, upaya menjaga kamtibmas tersebut tercermin dari pelaksanaan 419 operasi kepolisian. Sebanyak sembilan operasi terpusat dilaksanakan di Mabes Polri, sementara 410 operasi lainnya dilaksanakan di kewilayahan oleh Polda-polda di seluruh Indonesia.


Berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan penurunan angka konflik sosial di Tanah Air. Berdasarkan data yang disampaikan Wahyu, peristiwa konflik sosial mengalami penurunan sebesar 37,5 persen. Sementara itu, angka korban akibat konflik sosial juga turun hingga 77,1 persen.


"Komitmen Polri adalah hadir melayani, mengamankan agenda bangsa, dan tanggap bencana bagi masyarakat," ujar Wakapolri.


Untuk memperkuat kehadiran hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat, Polri juga terus mengoptimalkan peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Saat ini terdapat 40.924 personel Bhabinkamtibmas di seluruh Indonesia.


Jumlah tersebut, kata Wahyu, baru mencakup sekitar 55 persen dari total 83.762 desa di Indonesia. Karena itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memiliki visi dan misi untuk memperkuat struktur Polri di lini terbawah, salah satunya dengan memperbanyak personel Bhabinkamtibmas di tingkat Polsek.


Wahyu menjelaskan, Polsek merupakan sentra pelayanan sekaligus ujung tombak Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemenuhan personel Bhabinkamtibmas akan terus dilakukan secara bertahap, termasuk melalui pembukaan rekrutmen anggota Polri.


"Sehingga, ketika itu semua pelayanan-pelayanan masyarakat di level terbawah ini terpenuhi, saya pikir masyarakat akan terlayani dengan baik. Jadi kalau mau cari polisi nggak sulit," tutup Wakapolri.

 *Kapolres Gresik Turun Tangan Respons Isak Tangis Warga Korban Pemerasan DC Pinjol*

*Kapolres Gresik Turun Tangan Respons Isak Tangis Warga Korban Pemerasan DC Pinjol*




GRESIK – Seorang wanita tak kuasa menahan tangis saat mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Manyar, Kabupaten Gresik. Ia mengaku menjadi korban ancaman dan tekanan berat dari seorang debt collector (DC) pinjaman online (pinjol).


Aduan emosional tersebut menarik perhatian langsung dari Kapolres Gresik, AKBP Ramadhan Nasution, yang kebetulan sedang melaksanakan kunjungan kerja di Polsek Manyar pada saat kejadian.


Melihat langsung kondisi pelapor yang histeris, AKBP Ramadhan segera mengambil tindakan dengan mengarahkan penanganan kasus tersebut ke tingkat Polres agar dapat ditindaklanjuti secara lebih intensif.


"Kami melayani langsung pelapor tersebut setelah melihat seorang ibu menangis di SPKT Polsek Manyar. Kebetulan perkara yang diadukan berkaitan dengan aktivitas pinjol," ujar AKBP Ramadhan di Mapolres Gresik, Rabu (7/10/2026).


Berdasarkan pemeriksaan awal, korban mengaku diancam bahwa data pribadinya akan disebarluaskan. Tak hanya itu, pelaku juga mengintimidasi korban dengan ancaman menyebarkan sejumlah foto syur. Korban sendiri dengan tegas membantah dan menyatakan bahwa foto tersebut bukan miliknya.


"Setelah kami cek langsung, memang terdapat unsur pemerasan dan pengancaman yang dikirimkan oleh sebuah nomor. Pelaku mengaku dari pihak pinjaman yang pernah diakses seseorang," jelas AKBP Ramadhan.


Akibat intimidasi yang bertubi-tubi, korban diketahui telah melakukan beberapa kali transfer uang ke pelaku dengan total kerugian mencapai Rp2,9 juta hingga Rp3 juta.


Merespons situasi tersebut, Kapolres Gresik menegaskan bahwa pihak kepolisian memberikan perhatian penuh terhadap laporan ini, terlebih setelah melihat dampak psikologis yang dialami korban secara langsung.


"Karena saya dan Kapolsek melihat langsung warga tersebut menangis di penjagaan SPKT, kami langsung berinisiatif mengantarnya ke Polres Gresik agar laporan bisa segera ditangani di SPKT Polres," tambahnya.


Saat ini, Satreskrim Polres Gresik Polda Jatim  tengah melakukan penyelidikan mendalam untuk melacak identitas pemilik nomor yang menghubungi korban sekaligus merangkai kronologi utuh dari peristiwa tersebut.


"Proses penyelidikan sedang berjalan. Kami berharap dalam waktu dekat kasus ini segera terungkap, sehingga tidak ada lagi korban-korban lainnya, khususnya di wilayah hukum Gresik," pungkas AKBP Ramadhan. (*)

*Keluarga Besar Polda Jatim Lepas Irjen Pol. Pasma Royce Emban Amanah sebagai Kapolda Bali*

*Keluarga Besar Polda Jatim Lepas Irjen Pol. Pasma Royce Emban Amanah sebagai Kapolda Bali*

   



SURABAYA – Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai acara silaturahmi dan pelepasan tugas Irjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H. di Gedung Mahameru Mapolda Jawa Timur, Kamis (8/10/2026).


Irjen Pol. Pasma Royce selanjutnya akan mengemban amanah baru sebagai Kapolda Bali setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jawa Timur.


Acara pelepasan dipimpin langsung Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si., didampingi Ketua Pengurus Daerah Bhayangkari Jawa Timur.


Turut hadir para Pejabat Utama Polda Jatim serta Kapolres, Kapolresta, dan Kapolrestabes jajaran Polda Jawa Timur beserta pendamping.


Dalam sambutannya, Kapolda Jatim Irjen Pol. Nanang Avianto menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Irjen Pol. Pasma Royce selama menjalankan tugas di Jawa Timur.


“Sejak September 2024, Bapak Pasma Royce telah menjadi bagian penting dalam perjalanan Polda Jawa Timur sebagai Wakapolda. Sebelumnya, beliau juga telah memberikan pengabdian yang kuat saat menjabat sebagai Kapolrestabes Surabaya,” ujar Irjen Pol. Nanang Avianto.


Kapolda Jatim mengatakan, selama mengemban tugas sebagai Wakapolda, Irjen Pol. Pasma Royce dikenal sebagai sosok perwira yang tegas, berintegritas, dan memiliki pengalaman dalam bidang operasional, reserse maupun kewilayahan.


Kemampuannya membangun komunikasi dan sinergi dengan berbagai elemen juga dinilai memberikan kontribusi positif dalam mendukung pelaksanaan tugas Polda Jawa Timur.


“Bapak Pasma mampu hadir dalam berbagai ruang. Beliau aktif berkomunikasi dengan para ulama, tokoh agama, Forkopimda, TNI, kalangan pekerja, organisasi masyarakat, hingga berbagai lapisan masyarakat,” ungkap Kapolda Jatim.


Pada kesempatan yang sama, Irjen Pol. Pasma Royce menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Jatim atas arahan, petunjuk, dan bimbingan selama dirinya menjalankan tugas sebagai Wakapolda Jawa Timur.


“Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh Pejabat Utama, Kapolres jajaran, para perwira, anggota, serta ASN Polda Jawa Timur atas dedikasi, loyalitas, kerja sama, dan dukungan tulus yang telah diberikan selama ini,” kata Irjen Pol. Pasma Royce.


Menurutnya, kebersamaan seluruh jajaran dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur menjadi pengalaman yang berharga dalam perjalanan tugasnya.


Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol. Pasma Royce bersama keluarga juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjalankan tugas terdapat kekurangan maupun kekhilafan.


“Saya beserta keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda dan seluruh keluarga besar Polda Jawa Timur,” tuturnya.


Mengakhiri sambutannya, mantan Kapolrestabes Surabaya tersebut memohon doa restu agar diberikan kelancaran, kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan amanah baru sebagai Kapolda Bali.


“Kami berharap tali silaturahmi, persaudaraan, dan hubungan kekeluargaan yang telah terjalin erat di Jawa Timur ini tetap terjaga dengan baik, meski nantinya kami dipisahkan oleh jarak dan wilayah tugas yang berbeda,” pungkasnya.


Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk kebersamaan dan penghargaan keluarga besar Polda Jawa Timur kepada Irjen Pol. Dr. Pasma Royce atas pengabdiannya selama bertugas di Jawa Timur. (*)

 *Empat Tersangka Kasus KM Virgo Ditahan, Termasuk Tiga Pihak Perusahaan*

*Empat Tersangka Kasus KM Virgo Ditahan, Termasuk Tiga Pihak Perusahaan*

 



Jakarta – Polri terus melakukan penyidikan terkait kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang terjadi pada 13 September 2026. Dalam perkembangan terbaru, penyidik telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap empat tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pelayaran yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka-luka, serta kerugian harta benda.


Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., mengatakan, empat tersangka tersebut terdiri dari nakhoda KM Virgo Transport 8 dan tiga pihak dari perusahaan terkait.


"Benar, dalam perkembangan penyidikan perkara kecelakaan KM Virgo Transport 8, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dan seluruhnya telah dilakukan penahanan," kata Trunoyudo.


Trunoyudo menjelaskan, satu tersangka merupakan nakhoda KM Virgo Transport 8, yakni AY. Ia telah ditahan sejak 25 September 2026.


Sementara tiga tersangka lainnya merupakan pihak perusahaan, yakni LBA selaku agen PT Virgo Karya Shipping, RH selaku Manager Operasional PT Virgo Karya Shipping, serta YR selaku General Manager Cabang Surabaya PT Virgo Karya Shipping. Ketiganya mulai ditahan sejak 4 Oktober 2026.


"Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan konstruksi perkara yang melihat adanya dugaan kelalaian, penyertaan, maupun pembantuan yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan kapal," ujarnya.


Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 302 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 474 ayat (3) KUHP, serta ketentuan penyertaan dan pembantuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.


"Jadi, penyidikan tidak hanya diarahkan kepada pihak yang secara langsung mengoperasikan kapal, tetapi juga mendalami keterlibatan pihak perusahaan apabila berdasarkan alat bukti terdapat dugaan penyertaan atau pembantuan dalam terjadinya kecelakaan," jelas Trunoyudo.


Keempat tersangka saat ini ditempatkan di Rutan Dit Tahti Polda Kalimantan Selatan. Masa penahanan terhadap AY berlangsung pada 25 September hingga 14 Oktober 2026, sedangkan tiga tersangka dari pihak perusahaan ditahan pada 4 hingga 23 Oktober 2026.

 *Polres Kediri Bongkar Dua Kasus Kematian Bayi, 4 Tersangka Diamankan*

*Polres Kediri Bongkar Dua Kasus Kematian Bayi, 4 Tersangka Diamankan*

 



KEDIRI — Kepolisian Resor (Polres) Kediri Polda Jatim mengungkap dua kasus tragis yang berujung pada hilangnya nyawa bayi. Kasus pertama melibatkan pembunuhan bayi sesaat setelah dilahirkan di Kecamatan Pare, sementara kasus kedua terkait aborsi dan pembuangan janin di Kecamatan Pagu.


Kapolres Kediri, AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif, S.H., S.I.K., M.Si., memaparkan kedua perkara tersebut dalam konferensi pers di Aula Wicaksana Laghawa Polres Kediri pada Rabu (7/10/2026). 


Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menemukan motif yang sama di balik kedua aksi nekat tersebut, yaitu ketakutan para pelaku jika kehamilan mereka diketahui oleh pihak keluarga.


Dalam kasus pertama, Polisi menetapkan sepasang kekasih berinisial TW (23) dan DA (22) sebagai tersangka. Hubungan asmara yang telah terjalin selama dua tahun dan sedianya berlanjut ke jenjang pernikahan tersebut berubah menjadi petaka saat TW diketahui berbadan dua.


Peristiwa kelam ini terjadi pada Sabtu (3/10/2026) sekitar pukul 03.30 WIB. TW melahirkan bayi laki-laki di kamar mandi rumahnya di Desa Tunglur, Kecamatan Badas. Khawatir tangisan bayi terdengar, TW tega membekap mulut dan hidung darah dagingnya sendiri sesaat setelah lahir hingga meninggal dunia.


Keesokan harinya, Minggu (4/10/2026) sekitar pukul 19.00 WIB, sang kekasih, DA, membawa jasad bayi tersebut untuk dikuburkan secara diam-diam di belakang sebuah rumah di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare.


"Karena takut kehamilan dan kelahiran ini ketahuan oleh orang tua, para pelaku sengaja berniat merampas nyawa bayi yang dikandung sesaat setelah dilahirkan," ujar AKBP Latif.


Akibat perbuatannya, TW dan DA dijerat dengan Pasal 460 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 80 ayat (3) dan (4) juncto Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.


Sementara itu, kasus kedua terungkap setelah warga digegerkan oleh penemuan janin bayi laki-laki berusia sekitar lima bulan di tepi jalan Dusun Kunir, Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu. Penyelidikan mendalam yang dilakukan kepolisian akhirnya mengarah kepada pasangan muda, AW (20) dan RGP (20).


Demi menutupi kehamilan karena belum siap menikah, AW nekat mengonsumsi obat penggugur kandungan. Setelah janin tersebut keluar, mereka sempat menyimpannya sebelum akhirnya dibuang di tepi jalan wilayah Bulupasar.


Atas tindakan ilegal tersebut, sepasang kekasih ini dijerat Pasal 77A ayat (1) juncto Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 464 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.


Dua tragedi ini menjadi potret kelam bagaimana kehamilan di luar nikah yang tidak direncanakan dapat berujung pada tindak pidana berat akibat pengambilan keputusan yang keliru.


Di akhir konferensi pers, Kapolres Kediri memberikan pesan mendalam dan peringatan keras, khususnya kepada generasi muda, agar lebih berhati-hati dalam pergaulan demi menghindari konsekuensi hukum yang fatal.


"Jaga pergaulan dan pahami konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Jika menghadapi persoalan, jangan pernah mengambil jalan pintas yang melanggar hukum," tegas AKBP Latif. (*)

 *Dukung Ketahanan Pangan, Polres Jember Gandeng Bulog Serap Hasil Panen Jagung Petani Puger*

*Dukung Ketahanan Pangan, Polres Jember Gandeng Bulog Serap Hasil Panen Jagung Petani Puger*




JEMBER — Ketahanan pangan bukan sekadar urusan menanam, melainkan bagaimana memastikan hasil panen terserap optimal demi kesejahteraan petani. Semangat inilah yang melandasi pelepasan pengiriman perdana jagung hasil panen Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) binaan Polres Jember Polda Jatim kepada Perum Bulog Cabang Jember, Rabu (7/10/2026).


Prosesi pelepasan yang berlangsung di Kecamatan Puger ini dipimpin langsung oleh Kapolres Jember AKBP Alaiddin, S.H., S.I.K., M.H disaksikan Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Jember Muhammad Ade Saputra, S.E., Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jember Sutiyoso, serta jajaran Muspika Puger.


Kolaborasi strategis ini merupakan wujud nyata dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional, khususnya dalam menjamin penyerapan dan pemasaran hasil bumi lokal. 


Bagi petani, kepastian pasar ini menjadi angin segar yang siap menggerakkan roda ekonomi sekaligus mendongkrak kesejahteraan mereka.Di sisi lain, serapan ini memperkokoh rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir.


Kapolres Jember AKBP Alaiddin menegaskan bahwa program ketahanan pangan harus memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat bawah, terutama para petani.


"Kami ingin program ini tidak berhenti pada proses menanam dan memanen saja. Hasilnya harus terserap pasar agar petani mendapat kepastian harga. Polri berkomitmen terus bersinergi dengan petani, Bulog, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan hal itu," ujar AKBP Alaiddin.


Ia menambahkan, penguatan di tingkat petani akan linier dengan kemandirian pangan daerah. 


"Ketika petani kuat, produksi pangan otomatis ikut kuat. Kehadiran kita di sini adalah untuk mendampingi dan mencarikan solusi agar hasil pertanian memiliki nilai ekonomi tinggi," imbuhnya.


Tak hanya fokus pada sektor agraris, kegiatan ini juga diwarnai dengan aksi sosial. Kapolres Jember membagikan paket sembako kepada 100 warga kurang mampu di sekitar lokasi acara. 


Langkah ini mempertegas pesan bahwa penguatan ketahanan pangan harus berjalan selaras dengan kepedulian sosial terhadap sesama. (#)

 *Bereskan Konflik Lahan, Kepala BRAN Gagas Sistem ‘One Data Agraria’*

*Bereskan Konflik Lahan, Kepala BRAN Gagas Sistem ‘One Data Agraria’*

 




JAKARTA — Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) langsung bergerak cepat memperkuat fondasi kelembagaannya. Langkah besar ini diambil demi menjawab jeritan masyarakat yang mendambakan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan di atas tanah mereka sendiri.


Strategi ini dimatangkan dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Kewenangan antara BRAN dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Selasa (6/10/2026).


Rapat krusial ini dihadiri langsung oleh Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, bersama Direktur Jenderal Penataan Agraria ATR/BPN. Forum ini menjadi ajang penting untuk menyamakan frekuensi kerja agar tidak ada lagi ego sektoral dalam mengurus masalah tanah rakyat.


Dalam pertemuan tersebut, Jenderal Dedi Prasetyo blak-blakan membahas rentetan konflik agraria yang selama ini dihadapi ATR/BPN. Menurutnya, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa batas kewenangan antarlembaga harus klir sejak awal.


Ia menegaskan, BRAN lahir bukan untuk menjadi "saingan" atau mengambil alih tugas kementerian yang sudah ada.

Justru, BRAN hadir sebagai jembatan yang mengorkestrasi penyelesaian kasus-kasus tanah super kompleks yang melibatkan banyak instansi. 


Di sisi lain, ATR/BPN akan tetap fokus penuh pada fungsi administrasi pertanahan.


"Masyarakat itu butuh kepastian, dan negara wajib hadir. Rakyat tidak perlu pusing memikirkan rumitnya birokrasi atau pembagian wewenang antarinstansi. Yang mereka mau, begitu ada masalah tanah, negara langsung kasih solusi," tegas Jenderal Dedi.


Mantan Wakapolri ini juga mengingatkan bahwa keberhasilan Reforma Agraria tidak boleh cuma dihitung di atas kertas. Menurut Jenderal Dedi suksesnya program ini bukan sekadar pamer angka luas lahan atau banyaknya dokumen yang ditandatangani.


"Efeknya harus dirasakan langsung di dompet dan kehidupan masyarakat," jelasnya.


Melalui penataan aset, masyarakat memang mendapatkan kepastian hukum lewat sertifikat. Namun yang tidak kalah penting adalah penataan akses. 


BRAN ingin memastikan tanah yang dimiliki rakyat bisa produktif. Caranya? Dengan menggandeng lintas sektor untuk memberikan modal usaha, teknologi, pendampingan, hingga akses ke pasar penampung hasil bumi.


Untuk memotong jalur birokrasi yang berbelit dan memberantas mafia tanah, BRAN bakal meluncurkan program One Data Agraria.

Sistem basis data tunggal yang terintegrasi ini akan memetakan status tanah secara transparan. 


Dengan data yang akurat dan objektif, negara bisa mendeteksi akar konflik lebih cepat sekaligus mencegah munculnya sengketa baru di kemudian hari.


Sebagai gebrakan awal, BRAN saat ini sedang memprioritaskan finalisasi Peraturan Presiden (Perpres) terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), serta membentuk tim ad hoc untuk tancap gas di lapangan.


Pihak ATR/BPN pun menyambut baik kolaborasi ini. Dengan pembagian tugas yang jelas, setiap lembaga bisa bekerja lebih fokus dan saling menguatkan tanpa perlu berebut kewenangan.


"BRAN ini dibangun murni untuk kepentingan rakyat. Kita harus satu visi agar Reforma Agraria benar-benar menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang nyata," tutup Jenderal Dedi. (*)

 Polisi Ngawi Bantu Padamkan Kebakaran Rumah di Pangkur, Diduga Akibat Korsleting Listrik

Polisi Ngawi Bantu Padamkan Kebakaran Rumah di Pangkur, Diduga Akibat Korsleting Listrik



Ngawi — Respons cepat ditunjukkan jajaran Polsek Pangkur Polres Ngawi saat menerima laporan kebakaran rumah warga di Dusun Pleset II, Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Rabu (7/10/2026) malam.

Kebakaran diketahui sekitar pukul 21.00 WIB dan dilaporkan kepada Polsek Pangkur pada pukul 21.34 WIB. Rumah milik Slamet tersebut saat kejadian dalam kondisi kosong. Pemilik rumah diketahui sedang berada di warung, sementara ibunya berada di rumah tetangga.

Mendapat laporan tersebut, Kapolsek Pangkur bersama Wakapolsek, Unit Reskrim, anggota SPK, serta personel Koramil Pangkur langsung mendatangi lokasi untuk membantu penanganan. Petugas bersama warga berupaya melakukan pemadaman awal, sebelum tiga unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi.

Sekitar satu jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, kebakaran mengakibatkan kerusakan cukup parah pada bagian depan rumah dan dapur belakang dengan kerugian materiil diperkirakan mencapai sekitar Rp350 juta.

Dari hasil pengecekan awal Unit Reskrim Polsek Pangkur, rumah korban menghadap ke timur dan berada di pinggir jalan desa. Bangunan sebagian besar menggunakan papan kayu, dengan tiang dan reng berbahan kayu serta atap genteng. Sementara bagian dapur menggunakan dinding anyaman bambu.

Api diduga pertama kali muncul dari bagian belakang rumah atau kamar. Di lokasi tersebut petugas menemukan sejumlah kabel yang terbakar dan meteran listrik yang ikut terbakar.

Barang bukti yang diamankan antara lain tiga kabel sisa terbakar, satu potongan kayu terbakar, serta satu meteran listrik yang terbakar. Berdasarkan pemeriksaan awal dan keterangan korban maupun saksi, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik yang kemudian membakar dinding papan kayu hingga api membesar karena kondisi rumah sedang kosong.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., melalui Kapolsek Pangkur AKP Nur Hidayat, mengatakan kehadiran personel di lokasi merupakan bentuk respons cepat kepolisian dalam membantu masyarakat, khususnya dalam situasi darurat seperti kebakaran.

“Begitu menerima laporan, anggota langsung mendatangi lokasi dan membantu melakukan pemadaman bersama warga serta berkoordinasi dengan pemadam kebakaran. Alhamdulillah, api berhasil dipadamkan dan tidak ada korban jiwa,” ujar AKP Nur Hidayat.

Kapolsek menambahkan, pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Namun, dari hasil pengecekan awal, api diduga berasal dari korsleting listrik di bagian belakang rumah.

“Kami mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik di rumah. Kabel yang sudah rusak atau terkelupas sebaiknya segera diganti dan jangan menggunakan sambungan listrik secara sembarangan. Jika meninggalkan rumah, pastikan peralatan listrik yang tidak diperlukan sudah dimatikan,” imbaunya.

Polsek Pangkur juga mengingatkan masyarakat agar segera menghubungi Call Center 110 apabila terjadi keadaan darurat atau membutuhkan bantuan kepolisian.

 Tak Takut Polisi, 300 Siswa SDN 1 Karangasri Bermain ke Polres Ngawi

Tak Takut Polisi, 300 Siswa SDN 1 Karangasri Bermain ke Polres Ngawi






Ngawi — Suasana berbeda terlihat di Mapolres Ngawi, pada Rabu (7/10/2026). Sebanyak kurang lebih 300 siswa SDN 1 Karangasri berkunjung dan bermain ke Polres Ngawi untuk mengenal lebih dekat tugas dan pelayanan kepolisian.

Kedatangan ratusan siswa tersebut menjadi kesempatan bagi Polres Ngawi untuk memperkenalkan sosok polisi sebagai sahabat anak. Sejak tiba, para siswa disambut dengan suasana ramah dan humanis sehingga mereka tidak perlu merasa takut ketika bertemu polisi.

Setelah diterima di Ruang Guyup Polres Ngawi, para siswa diajak berkeliling melihat secara langsung lingkungan Mapolres Ngawi sekaligus mengenal berbagai satuan fungsi yang ada.

Dengan penuh antusias, para siswa diperkenalkan dengan tugas Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas, Satuan Reserse Kriminal, Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Tahti), Satuan Binmas hingga Satuan Reserse Narkoba.

Dalam kegiatan tersebut, para siswa juga mendapatkan gambaran sederhana mengenai tugas polisi dalam menjaga keamanan, mengatur lalu lintas, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menangani tindak kriminal, hingga mencegah penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Ngawi membangun kedekatan dengan anak-anak sejak dini, sekaligus memberikan edukasi bahwa polisi hadir bukan untuk ditakuti, melainkan untuk melindungi, mengayomi dan membantu masyarakat.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., mengatakan, kunjungan siswa SDN 1 Karangasri merupakan kegiatan positif untuk mengenalkan tugas kepolisian kepada anak-anak secara langsung.

“Kami ingin anak-anak mengenal polisi lebih dekat. Polisi bukan sosok yang harus ditakuti, tetapi merupakan sahabat yang hadir untuk melindungi, mengayomi dan membantu masyarakat,” ujar Kapolres.

Menurutnya, pengenalan tugas kepolisian sejak dini juga penting untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang keselamatan, kedisiplinan, tertib berlalu lintas serta menjauhi berbagai bentuk kenakalan dan penyalahgunaan narkoba.

“Semoga setelah berkunjung ke Polres Ngawi, anak-anak semakin mengenal tugas polisi dan tidak ragu untuk berkomunikasi maupun meminta bantuan kepada polisi ketika membutuhkan. Polres Ngawi akan terus hadir dengan pelayanan yang ramah, humanis dan dekat dengan masyarakat,” pungkasnya.

Terima kasih diucapkan oleh salah satu guru pendamping, yang telah diperkenankan siswa siswi SDN 1 Karangasri berkunjung ke Polres Ngawi.

"Alhamdulillah, anak-anak senang sekali. Terima kasih pak polisi dan ibu-ibu polwan," kata Rina, mewakili pihak sekolah.


Wednesday, October 7, 2026

 Polres Gresik Ungkap Kasus Pembunuhan di Randupadangan Satu Terduga Pelaku Diamankan

Polres Gresik Ungkap Kasus Pembunuhan di Randupadangan Satu Terduga Pelaku Diamankan

 


GRESIK – Satreskrim Polres Gresik Polda Jatim terus bergerak cepat membongkar tabir pembunuhan tragis terhadap korban MFH (23) yang ditemukan bersimbah darah di sebuah toko bangunan Desa Randupadangan, Kecamatan Menganti pada Sabtu (3/10/2026) pagi. 

Hingga saatpenyidik telah memeriksa enam saksi kunci dan mengantongi hasil visum korban guna menyusun teka-teki motif di balik aksi keji ini. Polisi juga telah mengamankan seorang perempuan berinisial IR (22) yang diduga kuat sebagai pelaku tunggal kekerasan fatal tersebut. 

Terungkapnya kasus ini terbilang dramatis karena IR sendiri yang menghubungi layanan darurat kepolisian 110 sesaat setelah kejadian.

Kasatreskrim Polres Gresik, AKP Mohammad Prasetyo, menegaskan bahwa fokus penyidikan saat ini adalah mendalami rangkaian peristiwa dan memastikan motif utama pelaku.

"Sampai saat ini kami masih melakukan pengembangan penyidikan. Untuk sementara, pelaku diduga masih satu orang," ujar AKP Prasetyo di Mapolres Gresik, Rabu (7/10/2026).

Kekejaman dalam insiden ini diperkuat oleh hasil visum medis yang diterima penyidik. Korban dipastikan tewas akibat hantaman senjata tajam yang membabi buta.

"Hasil visum menunjukkan adanya beberapa luka kekerasan benda tajam. Di antaranya tiga luka iris di kepala dan satu luka bacok," jelas AKP Prasetyo.

Terkait pemicu aksi nekat ini, Polisi membidik faktor asmara. Hubungan dekat antara korban dan IR kini sedang dikuliti oleh penyidik. Dugaan awal mencuat bahwa badai kecemburuan menjadi pemantik utama yang berujung pada hilangnya nyawa MFH.

"Dugaan (cemburu) itu masih terus kami dalami dengan mencocokkan keterangan para saksi, hasil visum, barang bukti, serta fakta-fakta lapangan," tambahnya.

Satreskrim Polres Gresik bersama Tim Inafis berkomitmen mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan utuh. 

Di sisi lain, Polres Gresik Polda Jatim terus mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk gangguan keamanan atau informasi kriminalitas. Laporan dapat diajukan secara cepat melalui Call Center 110 atau via WhatsApp Lapor Cak Rama di nomor 0811-8800-2006. (*)

 Polres Mojokerto Gandeng Ulama, Silaturahmi ke Ponpes Amanatul Ummah Perkuat Kondusivitas

Polres Mojokerto Gandeng Ulama, Silaturahmi ke Ponpes Amanatul Ummah Perkuat Kondusivitas

 


MOJOKERTO — Kepolisian Resor (Polres) Mojokerto Polda Jatim mulai memetakan potensi kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sejak dini. Langkah ini diwujudkan melalui penguatan sinergi bersama tokoh agama jelang persiapan pesta demokrasi tingkat desa yang akan berlangsung tahun depan.

Kapolres Mojokerto AKBP Dr. Raden Erik Bangun Prakasa, S.H., S.I.K., M.M. menggelar kunjungan silaturahmi kepada Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet, Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, M.A., Selasa (6/10/2026).

Kunjungan ini difokuskan untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi taktis dalam menjaga kondusivitas wilayah hukum Kabupaten Mojokerto.

Sebagai pejabat baru, AKBP Raden Erik menegaskan pentingnya bimbingan serta arahan dari kalangan ulama guna mendukung kelancaran tugas-tugas kepolisian di lapangan.

"Sinergisitas antara Polri, ulama, tokoh agama, dan unsur Forkopimda menjadi kunci utama. Terlebih, Kabupaten Mojokerto akan menghadapi agenda penting eksternal, salah satunya rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tahun 2027," ujar AKBP Raden Erik.

Menurutnya, komunikasi dan kolaborasi lintas sektoral harus dibangun sejak awal. Hal ini diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pesta demokrasi di tingkat desa tersebut nantinya dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif tanpa riak konflik.

Merespons hal tersebut, Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah KH Asep Saifuddin Chalim menyambut baik komitmen proaktif yang ditunjukkan oleh Kapolres Mojokerto beserta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres. 

Kiai karismatik tersebut menyatakan, jalinan koordinasi antara kalangan pesantren dan kepolisian di Mojokerto selama ini telah mengakar kuat.

Ia berharap hubungan harmonis ini terus dipertahankan, terutama dalam mendukung program-program edukasi, keamanan di lingkungan pendidikan, serta pembinaan moral masyarakat.

Didampingi oleh KH Asep Saifuddin Chalim, Kapolres Mojokerto juga meninjau Gedung As-Sayyidah Qonaah serta fasilitas kampus lainnya. 

Kegiatan ditutup dengan dialog interaktif di ruang Rektor UAC terkait strategi pencegahan kenakalan remaja dan penguatan literasi hukum di kalangan santri serta mahasiswa. (*)

 Pastikan Higienis, Kapolres Malang Cek Pilot Project MBG Konsep Prasmanan

Pastikan Higienis, Kapolres Malang Cek Pilot Project MBG Konsep Prasmanan

 


MALANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar di Kabupaten Malang mendapat perhatian serius dari jajaran Kepolisian Resor (Polres) Malang, Polda Jawa Timur.

Untuk memastikan kelancarannya, Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri bersama Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Cabang Malang, Ny. Desy Rulian Syauri, turun langsung meninjau uji coba (pilot project) MBG dengan sistem prasmanan.

Pengecekan tersebut dilakukan bersama pihak mitra, Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang di SDN Sukorejo 01, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, pada Selasa (6/10/2026).

Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri mengatakan, langkah ini diambil guna menjamin makanan yang diterima siswa dalam kondisi aman, bersih, dan sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN).

Selain itu kegiatan ini menurut Kapolres Malang merupakan bentuk nyata dukungan Polres Malang Polda Jatim dan YKB Cabang Malang terhadap program strategis pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, khususnya para siswa sekolah dasar.

Dalam peninjauan tersebut, AKBP Rulian Syauri melihat langsung implementasi sistem prasmanan yang diterapkan kepada siswa. Ia juga memeriksa kelayakan dan kandungan menu makanan sebelum disajikan dan dikonsumsi oleh para pelajar.

"Yang kami pastikan bukan hanya makanan sampai ke tangan siswa, tetapi juga harus dipastikan aman, bersih, dan higienis. Jangan sampai tujuan mulia dari program ini terganggu karena kualitas makanan yang tidak terjaga," tegas AKBP Rulian.

Kapolres Malang menekankan bahwa kualitas hidangan merupakan pilar utama keberhasilan program MBG. Menurutnya, makanan yang diberikan tidak sekadar untuk mengenyangkan perut, melainkan harus mampu memenuhi kebutuhan nutrisi harian demi menunjang tumbuh kembang siswa.

Tak hanya memantau proses penyajian di sekolah, AKBP Rulian beserta rombongan juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sejumlah aspek krusial diperiksa secara mendetail, mulai dari proses penerimaan bahan baku, pengolahan di dapur, tingkat kebersihan lingkungan masak, hingga metode pengemasan dan distribusi ke sekolah-sekolah.

"Setiap tahapan wajib diperhatikan secara ketat. Mulai dari penerimaan bahan makanan, pengolahan, hingga makanan siap saji diterima oleh siswa. Tujuannya satu, memastikan anak-anak mendapatkan asupan yang aman dan bergizi tinggi," tambah AKBP Rulian.

Polres Malang Polda Jatim berkomitmen untuk terus mengawal jalannya program Makan Bergizi Gratis ini agar dapat berjalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

"Kami akan terus berkoordinasi dan melakukan evaluasi berkala bersama instansi terkait. Harapannya, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Malang berjalan konsisten dan dampaknya benar-benar dirasakan langsung oleh anak-anak kita," pungkasnya. (*)

 Polisi Ngawi Aktifkan Pos Satkamling, Warga Kendal Diajak Perkuat Keamanan Lingkungan

Polisi Ngawi Aktifkan Pos Satkamling, Warga Kendal Diajak Perkuat Keamanan Lingkungan

 


Ngawi — Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terus dilakukan Polres Ngawi hingga tingkat desa. Kali ini, Polsek Kendal melaksanakan pembinaan dan asistensi Pos Satkamling di Dusun Karangnongko Timur, Desa Ploso, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Selasa (6/10/2026) malam.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 21.00 WIB tersebut dilakukan oleh Aipda Putut W. dan Aipda Puguh P. sebagai bentuk pendampingan kepada masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan serta kemampuan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan arahan kepada warga yang melaksanakan ronda agar lebih peka terhadap situasi lingkungan. Setiap potensi gangguan kamtibmas diharapkan dapat dikenali dan dilaporkan sejak dini sehingga tidak berkembang menjadi tindak kejahatan.

Selain memberikan pembinaan, personel Polsek Kendal juga menyampaikan informasi layanan kepolisian, termasuk Call Center 110 dan SPK Polsek Kendal di nomor (0351) 732412. Masyarakat diimbau tidak ragu menghubungi kepolisian apabila menemukan gangguan kamtibmas maupun membutuhkan bantuan.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., melalui Kapolsek Kendal AKP Agus Pujiono, S.H., mengatakan keberadaan Satkamling memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan lingkungan.

“Satkamling bukan hanya tempat berkumpul saat ronda, tetapi menjadi bagian penting dalam membangun kepedulian dan kewaspadaan masyarakat. Kami mengajak warga untuk terus menjaga komunikasi, mengenali potensi gangguan di lingkungannya dan segera melaporkan apabila menemukan hal yang mencurigakan,” ujar Kapolsek.

Ia menambahkan, sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

“Polisi tidak bisa bekerja sendiri. Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Dengan kepedulian warga dan respons cepat kepolisian, berbagai potensi gangguan dapat dicegah sejak dini,” tambahnya.

Kegiatan pembinaan dan asistensi Pos Satkamling di Desa Ploso berlangsung aman dan lancar.

Polsek Kendal memastikan kegiatan sambang dan pembinaan masyarakat akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan situasi kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif di wilayah hukum Polres Ngawi.

 Polisi Ngawi Bantu Padamkan Kebakaran Rumah di Paron

Polisi Ngawi Bantu Padamkan Kebakaran Rumah di Paron

 


Ngawi — Polres Ngawi bersama Polsek Paron dan Instansi terkait juga warga sekitar, saling bantu memadamkan kebakaran sebuah rumah milik warga di Dusun Ngisor, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Selasa (6/10/2026) malam.

Kebakaran diketahui sekitar pukul 21.30 WIB. Peristiwa tersebut diduga bermula dari tungku kayu bakar yang digunakan korban, Sukiran, untuk memasak air sekitar pukul 17.30 WIB. Api sempat dipadamkan menggunakan air, namun diduga masih menyisakan bara dan kembali berkobar hingga merembet ke dinding dapur yang terbuat dari anyaman bambu.

Saat api kembali membesar, korban keluar rumah dan berada di teras rumah tetangganya. Sementara itu, saksi Nurjianto yang mendengar suara ledakan kemudian keluar rumah dan melihat kobaran api. Saksi selanjutnya berteriak meminta pertolongan hingga warga sekitar berdatangan dan membantu memadamkan api.

Petugas Polsek Paron bersama Pamapta, Unit Identifikasi dan Unit Reskrim Polres Ngawi kemudian mendatangi lokasi. Polisi bersama warga dan dua unit mobil pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Sekitar satu jam kemudian, api berhasil dipadamkan.

Dari hasil pengecekan di lokasi, bagian rumah yang terbakar meliputi bagian depan dan dapur belakang. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa sebuah panci bekas terbakar serta potongan kayu yang terbakar.

Dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa. Kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp25 juta.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., melalui Kapolsek Paron AKP Moh. Nur Haris Al, S.H., mengatakan, berdasarkan pemeriksaan awal, kebakaran diduga berasal dari tungku kayu bakar yang sebelumnya sempat membakar dinding dapur dan kembali berkobar setelah ditinggalkan.

“Petugas bersama warga dan pemadam kebakaran bergerak cepat membantu memadamkan api sehingga kebakaran dapat segera dikendalikan. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” ujar Kapolsek.

Kapolsek juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat memasak, khususnya ketika menggunakan tungku dengan bahan bakar kayu.

“Apabila sedang memasak, jangan ditinggal begitu saja. Bila sudah selesai, pastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan tungku. Apalagi memasak menggunakan bahan bakar kayu yang mudah terbakar dan dapat menyisakan bara, sehingga berpotensi memicu kebakaran,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan warga untuk memastikan area sekitar tungku terbebas dari benda-benda yang mudah terbakar serta selalu melakukan pengecekan sebelum meninggalkan rumah sebagai langkah pencegahan kebakaran.

Tuesday, October 6, 2026

 Polda Jatim Pantau Stok dan Harga Beras di Tiga Pasar, Pasokan Terpantau Aman

Polda Jatim Pantau Stok dan Harga Beras di Tiga Pasar, Pasokan Terpantau Aman

 



SURABAYA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur bersama instansi terkait melakukan pemantauan ketersediaan pasokan dan perkembangan harga beras di sejumlah pasar tradisional di Surabaya dan Sidoarjo, Senin (5/10/2026).


Pemantauan dilakukan di Pasar Pucang Anom dan Pasar Genteng Surabaya serta Pasar Larangan Sidoarjo. Kegiatan tersebut difokuskan pada ketersediaan stok, kelancaran distribusi, serta perkembangan harga beras di tingkat pedagang.


Dirreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol. Dodi Ruyatman, S.I.K., S.H., M.M., M.H., mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan di tiga lokasi tersebut, ketersediaan beras secara umum masih mencukupi dan tidak ditemukan adanya kelangkaan.


“Dari hasil pemantauan di lapangan, pasokan beras masih mencukupi dan tidak ditemukan kelangkaan. Namun, terdapat beberapa jenis beras premium yang harganya terpantau berada di atas HET yang berlaku,” ujar Kombes Pol. Dodi.


Menurut Kombes Pol Dodi, Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku adalah Rp.14.900 /kg. Berdasarkan data hasil pemantauan, harga beras di masing-masing pasar bervariasi.


Di Pasar Pucang Anom Surabaya, beras premium kemasan 5 kilogram terpantau dijual pada kisaran Rp74.500 hingga Rp84.000, sedangkan beras program SPHP berada pada kisaran Rp58.000 hingga Rp60.000 per 5 kilogram.


Sementara di Pasar Genteng Surabaya, harga beras premium kemasan 5 kilogram berada pada kisaran Rp74.500 hingga Rp85.000. Beras medium eceran dijual pada kisaran Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram, sedangkan beras SPHP berada pada kisaran Rp60.000 per 5 kilogram.


Adapun di Pasar Larangan Sidoarjo, beras medium terpantau pada kisaran Rp13.500 per kilogram. Sementara beras premium berada pada kisaran Rp14.500 hingga Rp15.500 per kilogram.


Kombes Pol. Dodi mengatakan, hasil pemantauan tersebut akan terus dikoordinasikan dengan instansi terkait sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga di masyarakat.


“Kami bersama instansi terkait akan terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap pasokan, distribusi, dan perkembangan harga beras. Tujuannya agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan distribusi berjalan dengan baik,” tegasnya.


Polda Jawa Timur juga mengimbau seluruh pihak dalam rantai distribusi untuk bersama-sama menjaga kelancaran pasokan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. (*)

 Sinergi Lintas Instansi, Polres Mojokerto Kota Siapkan Personel Jadi Agen Perlinsos

Sinergi Lintas Instansi, Polres Mojokerto Kota Siapkan Personel Jadi Agen Perlinsos

 




KOTA MOJOKERTO – Polres Mojokerto Kota Polda Jatim resmi menyiapkan seluruh personelnya untuk menjadi agen pendaftar program Perlindungan Sosial (Perlinsos). 


Sebagai langkah awal, Polres Mojokerto Kota Polda Jatim menggelar registrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) massal bagi anggotanya di Aula Prabu Hayam Wuruk, Jumat (2/10/2026).


Kegiatan ini melibatkan langsung petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota dan Kabupaten Mojokerto untuk mendampingi proses aktivasi IKD para personel.


Wakapolres Mojokerto Kota Kompol Jalaludin, mewakili Kapolres AKBP Herdiawan Arifianto, menegaskan bahwa keterlibatan Polri ini murni untuk membantu mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam mengakses pendaftaran Perlinsos sesuai arahan pemerintah pusat.


Namun, Kompol Jalaludin menggarisbawahi batas kewenangan anggotanya di lapangan. Pihaknya memastikan polisi tidak memiliki hak untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan.


"Anggota Polri sebagai agen pendaftar hanya melakukan proses pendaftaran. Terkait masyarakat tersebut nantinya mendapatkan bantuan atau tidak, itu bukan kewenangan kami, melainkan ditentukan oleh sistem di Kementerian Sosial," tegas Kompol Jalaludin.


Ia juga menginstruksikan seluruh personel untuk bekerja secara objektif, dilarang keras memaksa ataupun menolak warga yang ingin mendaftar. Pelayanan harus berjalan tertib, transparan, dan mematuhi mekanisme hukum yang berlaku.


Sementara itu, Sekretaris Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto Imam Khoiri menyatakan kesiapannya untuk terus mendukung validasi data kependudukan ini. Ia menyebut IKD menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki personel sebelum diterjunkan ke masyarakat sebagai agen Perlinsos.


Melalui penguatan sinergi lintas instansi ini, Polres Mojokerto Kota Polda Jatim berkomitmen menghadirkan negara lebih dekat di tengah masyarakat melalui pelayanan yang cepat, transparan, tanpa intervensi hasil akhir penerimaan bansos. (*)

 Awali Tugas, Kepala BRAN Temui Wamen ATR/BPN Perkuat Sinergi Reforma Agraria

Awali Tugas, Kepala BRAN Temui Wamen ATR/BPN Perkuat Sinergi Reforma Agraria

 



JAKARTA — Mengawali masa tugasnya, Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo langsung melakukan langkah taktis dengan menyambangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Senin (5/10/2026).


Dalam kunjungan kerja di hari pertamanya tersebut, Kepala BRAN menggelar pertemuan strategis dengan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. 


Pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk menyatukan visi dan langkah dalam mengakselerasi program Reforma Agraria agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.


"Hari pertama saya bertugas, saya langsung berkoordinasi dengan ATR/BPN. Kita ingin menyatukan langkah dan membangun kerja bersama agar Reforma Agraria benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Dedi Prasetyo seusai pertemuan.


Dedi juga menegaskan bahwa BRAN tidak akan berjalan sebagai lembaga yang eksklusif. Sebaliknya, lembaga baru ini diposisikan sebagai motor penggerak kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan keadilan pertanahan.


Menurutnya, kompleksitas persoalan agraria di Indonesia menuntut adanya penanganan yang komprehensif dari hulu ke hilir.


"Semangatnya adalah bersama-sama. Reforma Agraria adalah kerja besar yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Orientasi akhirnya adalah masyarakat," tutur Jenderal Polisi bintang empat tersebut.


Ia menjabarkan bahwa masyarakat saat ini membutuhkan tiga aspek utama terkait pertanahan yaitu Kepastian hukum atas kepemilikan tanah, Penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan dan Pemberdayaan ekonomi agar tanah menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.


Oleh karena itu, Reforma Agraria tidak boleh berhenti pada penataan aset (sertifikasi), melainkan harus diikuti dengan penataan akses. 


BRAN berkomitmen mendorong aspek hilirisasi melalui pendampingan usaha, penyediaan teknologi, kemitraan, pembiayaan, hingga pembukaan akses pasar bagi masyarakat penerima manfaat.

Pertemuan perdana antara BRAN dan Kementerian ATR/BPN ini juga langsung masuk ke dalam pembahasan teknis terkini. Sejumlah poin krusial yang dibahas antara lain:

* Evaluasi dan pembelajaran capaian Reforma Agraria yang selama ini berjalan di ATR/BPN.

* Strategi percepatan penyelesaian sengketa dan konflik agraria.

* Tata kelola Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengelolaan (HPL).

* Implementasi kebijakan One Data Agraria sebagai basis pengambilan keputusan yang akurat.

"Kita akan mendengar masyarakat dan semua pihak. Kita petakan persoalannya, kita lihat datanya, kemudian kita cari solusi terbaik. Hak masyarakat harus dilindungi dan kepentingan negara juga harus dijaga," tegas Dedi.


Menepis kekhawatiran terkait tumpang tindih fungsi kelembagaan, Dedi memastikan kehadiran BRAN justru untuk memperkuat instansi yang sudah ada, bukan menggerus kewenangan Kementerian ATR/BPN. Fungsi administrasi pertanahan dipastikan tetap melekat penuh di bawah kendali ATR/BPN.


"Kita tidak mengambil kewenangan ATR/BPN. Kita memperkuat sinergi. Administrasi pertanahan tetap berjalan di ATR/BPN, sementara Reforma Agraria kita dorong menjadi kerja bersama lintas sektor," jelasnya secara lugas.


Sebagai langkah taktis berikutnya, BRAN saat ini memprioritaskan penyusunan Peraturan Presiden terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) lembaga, serta membentuk tim ad hoc untuk mengawal program-program mendesak di awal transisi ini.


Dedi berharap, ke depan BRAN dapat tumbuh menjadi institusi yang inklusif, transparan, berbasis data, dan responsif terhadap keluhan masyarakat di lapangan.


"BRAN bergerak dengan semangat kolaborasi. Kita ingin memastikan Reforma Agraria tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (*)

Cegah 3 C, Patroli Perintis Presisi Polres Ngawi Sasar Perbankan dan Minimarket

Cegah 3 C, Patroli Perintis Presisi Polres Ngawi Sasar Perbankan dan Minimarket

  



Ngawi — Menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif di malam hari, Satuan Samapta Polres Ngawi menggelar Patroli Perintis Presisi pada Senin (5/10/2026) malam.


Patroli yang dimulai pukul 20.00 WIB tersebut menyasar sejumlah lokasi yang dinilai perlu mendapat perhatian, khususnya kawasan perbankan dan pusat aktivitas masyarakat. Petugas juga melaksanakan patroli dialogis sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi tindak kriminalitas 3C (curat, curas dan curanmor).

Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran patroli di antaranya Bank BRI Ronggowarsito, Indomaret Dadapan, serta Bank Jatim KC Ngawi.


Selain melakukan pemantauan situasi, personel juga memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat maupun petugas keamanan agar tetap waspada, khususnya terhadap potensi gangguan keamanan pada malam hari.


Hasil patroli menunjukkan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Ngawi aman, kondusif dan terkendali. Aktivitas masyarakat juga berjalan lancar dan normal.


Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Samapta AKP Dandung Setiawan, S.H., M.H., mengatakan patroli Perintis Presisi merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk menghadirkan rasa aman sekaligus mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.


“Patroli kami lakukan secara rutin, terutama pada jam-jam rawan dan lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Kami mengedepankan langkah preventif dan dialogis untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas,” ujarnya.


Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan segera melapor apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas.


“Jika masyarakat membutuhkan kehadiran polisi atau menemukan gangguan keamanan, jangan ragu untuk menghubungi Call Center 110 Polri. Kami siap merespons laporan masyarakat,” pungkasnya.