Ad 728x90

Friday, February 13, 2026

 Laboratorium Sosial Dalam Pemolisian berbasis riset dan keilmuan.

Laboratorium Sosial Dalam Pemolisian berbasis riset dan keilmuan.

 



Goldstein dalam bukunya Problem Oriented Policing (1979), mengkritik Polisi dalam menjalankan tugas Pokok nya sering terjebak pada tindakan reaktif.

Dalam beberapa kajian tugas Polisi sebaiknya reflektif. Reflektif dari Masyarakat yang dilayaninya. kaonsep pelaksanaan tugas Polisi terkandung beberapa hal yang sangat demokratis bagi stake holdernya, karena di dalam sifat pelaksanaan tugas yang reflektif, terkandung rasa empati, adanya perasaan sebagai bagian dari lingkungannya, sehingga akan lebih bersifat humanis dan sesuai dengan keinginan masyarakat bagai mana seharusnya  menjalankan tugas dalam melindungi dan melayani masyarakat yang diejawantahkan dalam bentuk kegiatan melindungi, mengayomi, melayani dan penegakan hukum.


Di era kekinian, era dimana kebebasan masyarakat perlu dilindungi, kemajuan IT terus melesat, penggerusan kearifan lokal yang semakin ekstrim, dan berdampak pada perubahan budaya serta karakter bangsa, di butuhkan penjaminan kebebasan dan  kemanan yang reflektif serta prediktif.


Polisi dan pemolisiannya perlu mengembangkan dan menyesuaikan gaya Pemolisian agar adaptif dengan dinamika yang terjadi. Oleh karenanya Polisi perlu asupan dan suplay yang bersifat kekinian utamanya yg bersumber keilmuan, riset dan keakademian.

————

Polisi dan Laboratorium Sosial.


Laboratorium sosial adalah ruang, baik fisik maupun konseptual, yang dirancang untuk mengamati, meneliti, dan bereksperimen dengan dinamika sosial, perilaku masyarakat, serta solusi atas tantangan sistemik. Wadah ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, menciptakan inovasi sosial, dan menguji solusi dalam dunia nyata. 


Ilmu Kepolisian. 


Ilmu kepolisian adalah Ilmu Sosial yang bersifat  interdisipliner yang mempelajari fungsi, peran, dan lembaga kepolisian dalam upaya pencegahan kejahatan, dan penanggulangan serta penyelesaiannya, memelihara keamanan, ketertiban umum, serta penegakan hukum. Ilmu ini mengintegrasikan berbagai cabang ilmu seperti kriminologi, hukum, sosiologi,  antropologi, psikologi, dan forensik, dan sebagainya untuk memahami pemolisian, perilaku kepolisian, dan penanganan masalah sosial untuk mewujudkan keteraturan sosial. (Suparlan, 2001).

Karena ruangnya yang berada dilingkungan sosial, maka Polisi perlu didikung, Berbagai ilmu pengetahuan melalui riset, kajian dan dukungan keakademian untuk melaksanakan tugas pemolisian. Karenanya Polisi Perlu laboratorium

Sosial.


Polisi perlu laboratorium sosial karena tugas kepolisian saat ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum konvensional (penindakan), tetapi juga pada upaya preventif (pencegahan) dan preemtif yang berbasis sosiologis dan humanis, yang bersifat Reflektif bukan reaktif.

Laboratorium sosial berfungsi sebagai pusat analisis perilaku, dinamika, dan konflik sosial di masyarakat untuk menciptakan keamanan yang lebih efektif. 

Beberapa alasan utama mengapa polisi memerlukan laboratorium sosial. 


Deteksi dan mintigasi Konflik Sosial.


Laboratorium sosial memungkinkan polisi untuk memetakan wilayah rawan, mengidentifikasi potensi konflik, dan menganalisis akar permasalahan sebelum kekerasan fisik pecah.


Pemecahan masalah Sosial.


Polri dituntut menjadi problem solver(penyelesai masalah) dalam konflik sosial masyarakat, bukan sekadar penindak hukum. 

Permasalahan yang timbul dalam masyarakat, pada dasarnya kunci penyelesaian nya juga ada dalam masyarakat itu sendiri. namun perlu pihak yang dapat menjembatani, Polisi yang berada dalam ruang masyarakat sosial adalah “Ilmuwan Sosial” yang berada dalam laboratorium sosial. keberadaannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam masyarakat itu sendiri (Living laboratory). keberadaan di ruang sosial diharapkan dapat menumbuhkan kedekatan dg lingkungannya sehingga mampu  melakukan berbagai pendekatan saat terjadi permasalahan sosial. Pendekatan sosial membantu polisi menemukan solusi yang lebih humanis dan kolaboratif. 



Memahami Dinamika Komunitas.


Dengan metode laboratorium sosial, polisi dapat mempelajari perilaku masyarakat, budaya lokal, dan struktur sosial untuk mempermudah pendekatan kepada berbagai komunitas (community policing).


Rekomendasi berbasis Riset dan analisis Akademik


Hasil analisis dari laboratorium sosial memberikan data empiris yang akurat bagi kepolisian untuk merancang strategi operasional yang tepat sasaran, yang didasarkan pada karakteristik wilayah, bukan sekadar asumsi.

Hasil Riset , pengujian dan analisis dari laboratorium sosial dapat memberikan rekomendasi berdasarkan fenomena dan gejala empiris. sehingga pengambil kebijakan akan dapat mengambil keputusan dan langkah yang tepat


Meningkatkan Profesionalisme

Pendekatan sosiologis membantu anggota Polri meningkatkan profesionalisme, khususnya dalam menangani konflik yang kompleks, sehingga pelayanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat menjadi lebih Humanis dan reflektif.


Menjawab tantangan Tugas Kepolisian.


Dalam rangka tindaklanjut transformasi Polri agar lebih Profesional dan humanis pelaksanaan tugas dan menyiapkan calon anggota Polisi dalam Proses pendidikan, keberadaan Laboratorium Sosial bagi Polisi dapat menjadi salah satu alternatif dan jawaban bagaimana menyiapkan yang Profesional dan Humanis.


Polri saat ini sedang merencanakan dan membangun Laboratorium Sosial Kepolisian dan Pusat Studi Kepolisian dengan bekerja sama dengan berbagai Perguruan tinggi di Indonesia baik Perguruan Tinggi Negeri Maupun Perguruan tinggi Swasta di Seluruh Indonesia. Saat ini telah ditandatangani  74 (tujuh puluh empat) Nota Kesepahaman antara Polri dengan PTN dan PTS.

keberadaan lembaga ini diharapkan dapat medorong percepatan terwujudnya Profesionalisme Polri dan model pemolisian berbasis Riset dan kajian Akademik.


Laboratorium Sosial sebaiknya jangan hanya dipahami dalam pengertian teknis semata, tetapi perlu dipahami sebagai ruang hidup atau “living Laboratory”. Tempat dimana Calon Polisi belajar memahami, mengalami, dan merefleksikan realitas kehidupan sosial, sehingga saat bertugas reflektif terhadap perkembangan dan permasalahan sosial sehingga lebih mengedepankan empati dan simpati saat bertugas dalam mewujudkan keteraturan sosial.


Keberadaan Laboratorium
sosial, merupakan salah satu implementasi dari Democratic Policing, dimana Polisi dalam melakukan pemolisiannya harus mengakomodir stake holdernya agar tidak kontraproduktif dalam melaksanakan tugas pokoknya. 


Str’90


Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si. Dosen Utama STIK Lemdiklat Polri

 Retret Kokam Muhammadiyah, Kapolri Tekankan Sinergitas Jaga Persatuan hingga Kamtibmas

Retret Kokam Muhammadiyah, Kapolri Tekankan Sinergitas Jaga Persatuan hingga Kamtibmas

 



Jabar - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Retret Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda KOKAM Muhammadiyah di Satlat Brimob Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat. 


Dalam kesempatan ini, Sigit menekankan soal pentingnya sinergisitas dan kolaborasi seluruh pihak untuk menjaga persatuan-kesatuan hingga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).


"Tentunya ini bagian dari Polri khususnya Brimob dan juga seluruh anggota Polri yang ada untuk terus bersinergi dengan KOKAM dengan Pemuda Muhammadiyah untuk bersama-sama berkolaborasi menjaga persatuan kesatuan, menjaga stabilitas kamtibmas," kata Sigit usai diminta menjadi Keynote Speech pada Pembukaan Retret KOKAM Nasional, Kamis (12/2/2026). 


Menurut Sigit, menjaga persatuan dan kamtibnas adalah modal utama untuk mewujudkan harapan dari Presiden Prabowo Subianto demi Indonesia yang berdaulat dan sejahtera serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. 


"Itu butuh stabilitas kamtibmas, butuh persatuan dari seluruh elemen bangsa," ujar Sigit. 


Sigit menegaskan bahwa, Polri dan Muhammadiyah selama ini sudah terbangun sinergisitas yang kuat dalam setiap kesempatan. Bahkan, hal tersebut terus berjalan baik ketika menghadapi beberapa situasi sulit. 


"Peran Muhammadiyah tentunya sangat luar biasa ya, kami terus bersama dengan Muhammadiyah dalam segala macam kegiatan, mulai dari bagaimana kita turun bersama-sama, hadapi situasi-situasi sulit, hadapi bencana, kemudian hadapi ancaman-ancaman lain. Termasuk juga melaksanakan pengamanan-pengamanan agenda nasional maupun internasional," ucap Sigit. 


Bahkan, kata Sigit, Polri dan Muhammadiyah terus berdampingan ketika stabilitas kamtibmas mengalami gangguan. Sigit berharap, ke depannya Korps Bhayangkara dan Muhammadiyah terus meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi demi kemajuan Bangsa Indonesia. 


"Saya kira ini adalah bentuk hubungan kita dengan Muhammadiyah yang bagi kami Muhammadiyah adalah sahabat sejati kami, dan akan terus terjaga. Dan harapan kita ke depan apa yang sudah kita laksanakan ini terus pertahankan dan ditingkatkan," tutup Sigit.

 Hadapi HBKN 2026, Satgas Saber Pelanggaran Pangan Seminggu Pantau 9.138 Titik, Harga Sejumlah Komoditas Pangan Mulai Turun

Hadapi HBKN 2026, Satgas Saber Pelanggaran Pangan Seminggu Pantau 9.138 Titik, Harga Sejumlah Komoditas Pangan Mulai Turun

 




JAKARTA, – Satuan Tugas (Satgas) Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan mencatat hasil signifikan dalam pengawasan pangan nasional pada Minggu ke-I periode 5–11 Februari 2026. Peningkatan Kegiatan Pemantauan Ini meningkat pesat pasca Rapat Koordinasi Satgas Saber Pelanggaran Pangan yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Syahardiantono, M.Si selaku Ketua Pengarah Satgas Saber di Rupat Dittipideksus Bareskrim Polri, Gedung Awaloedin Djamin Mabes Polri sepekan lalu.


Berdasarkan rekapitulasi Posko Satgas Saber Pusat, tercatat selama sepekan telah dilakukan kegiatan pemantauan sebanyak 9.138 titik di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.


Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI selaku Ketua Pelaksana Satgas, Dr. I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa intensitas pengawasan tersebut berdampak langsung pada penurunan harga sejumlah komoditas strategis, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2026, seperti: ayam telur ras, daging ayam ras, daging sapi segar, cabe rawit keriting, cabe merah keriting, minyakita, beras medium dan premium. Walaupun beberapa komoditas pangan masih diatas HET/HAP di sejumlah Provinsi, namun cenderung mengalami trend penurunan.


“Pemantauan yang masif dan tindak lanjut di lapangan terbukti mampu menekan harga beberapa komoditas pangan utama, seperti beras premium dan medium di Zona I dan II, cabe merah keriting, telur ayam ras, serta daging ayam ras,” ungkap Ketut Astawa dalam keterangannya pada Kamis (12/2/2026).


Dari total pemantauan tersebut, mayoritas dilakukan pada pedagang dan pengecer sebanyak 5.939 titik, disusul ritel modern 1.472 titik, grosir 967 titik, distributor 554 titik, produsen 136 titik, dan agen 70 titik.


Satgas Saber mencatat berbagai bentuk tindak lanjut atas temuan pelanggaran di lapangan. Sepanjang periode pemantauan, Satgas telah menerbitkan 128 surat teguran,  400 pengisian stok kosong di sejumlah titik pemantauan, serta pengambilan 33 sampel pangan untuk uji laboratorium. Selain itu juga, mengeluarkan rekomendasi pencabutan 1 (satu izinl usaha dan 2 (dua) izin edar pelaku usaha yang melanggar HET/HAP, keamanan dan mutu pangan.


Menurut Astawa, langkah tegas tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas harga, keamanan, dan mutu pangan nasional. 


“Tindakan ini menjadi peringatan bagi pelaku usaha agar mematuhi ketentuan HET dan HAP serta standar keamanan pangan,” tegasnya.


Hasil analisis harga menunjukkan sejumlah komoditas masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Penjualan (HAP). Komoditas yang masih menjadi perhatian antara lain: beras premium Zona III, Minyakita, bawang merah, bawang putih di wilayah Indonesia Timur dan 3TP, daging sapi segar, daging kerbau beku, cabai rawit merah, serta gula konsumsi di wilayah Indonesia Timur dan 3TP. Tentunya ini menjadi tugas bersama K/L terkait seperti: Kemenko Pangan, Kemendagri, Kementan, Kemendag, Polri, Bapanas RI, Bulog maupun Satgas untuk terus melakukan langkah-langkah intervensi ke daerah-daerah yang masih tinggi harga komoditas pangannya.


Sementara itu, harga Minyakita secara nasional masih tercatat masih di atas HET, meski menunjukkan tren penurunan pada akhir periode pemantauan. Satgas juga menemukan Minyakita sebagai komoditas yang paling banyak dilaporkan masyarakat melalui hotline pengaduan. Tentunya kami Satgas Pangan Saber Pusat akan turun langsung mengecek Produsen, Distributor lini 1, Distributor Lini 2, dan Pengecer utk pastikan harga Minyakita sesuai harga HET Rp 15.700 kepada masyarakat (konsumen) dan akan mendorong Perum Bulog dan BUMN Pangan yang mendapat distribusi 35 % DMO dari Produsen Minyak Goreng/CPO yang lakukan ekspor untuk segera intervensi wilayah-wilayah yang masih diatas HET, serta akan menindak tegas setiap pelanggaran yang ada.


Ketut Astawa menambahkan, selama Minggu ke-I, hotline pengaduan Satgas menerima 6 (enam) laporan masyarakat dari sejumlah daerah, termasuk Jakarta Pusat, Kupang, Bandar Lampung, Bukittinggi, Maros, dan Mataram. Seluruh aduan tersebut langsung dan telah ditindaklanjuti oleh Satgas daerah.


Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat intervensi pasokan melalui penyaluran beras SPHP sebanyak 28.765 ton ke berbagai saluran, mulai dari Gerakan Pangan Murah, ritel modern, pasar tradisional, hingga outlet pangan binaan pemerintah daerah.


Lebih dalam, Ketut Astawa menegaskan, Satgas Saber Pelanggaran Pangan akan terus meningkatkan intensitas pengawasan, khususnya pada pedagang dan pengecer, serta memperkuat sosialisasi hotline pengaduan kepada masyarakat.


“Pengawasan berlapis dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk memastikan pangan yang beredar aman, bermutu, dan terjangkau, terutama menghadapi momentum Imlek, Ramadan, dan Idulfitri 2026,” pungkasnya. (*)

Thursday, February 12, 2026

 Polresta Banyuwangi Raih Penghargaan Zona Integritas Menuju WBBM Tahun 2025

Polresta Banyuwangi Raih Penghargaan Zona Integritas Menuju WBBM Tahun 2025

 


BANYUWANGI – Polresta Banyuwangi Polda Jawa Timur kembali menorehkan sejarah dengan meraih penghargaan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025, Kamis (11/2/2026)

Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen, integritas, dan kerja keras seluruh personel dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Predikat ZI menuju WBBM bukanlah capaian yang instan, melainkan melalui proses panjang, evaluasi ketat, serta pembenahan berkelanjutan pada Enam area perubahan, mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, Penataan  manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan, S.I.K., S.H., M.H., menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh personel serta dukungan masyarakat Banyuwangi.

Kombes Rofiq menegaskan Predikat ZI menuju WBBM ini adalah amanah sekaligus motivasi bagi kami untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,

"Keberhasilan ini bukan hanya milik institusi, tetapi milik seluruh personel dan masyarakat yang selama ini mendukung serta mengawasi kinerja kami,” ujar Kombes Pol Dr. Rofiq.

Lebih lanjut, Kapolresta Banyuwangi menegaskan bahwa capaian tersebut bukanlah akhir, melainkan awal untuk terus berbenah.

“Kami berkomitmen untuk tetap konsisten, profesional, dan transparan dalam memberikan pelayanan.

Ia juga menegaskan, dengan semangat Presisi, Polresta Banyuwangi Polda Jatim akan terus menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, humanis, serta bebas dari praktik korupsi.

"Dengan diraihnya penghargaan ini, Polresta Banyuwangi Polda Jatim bertekad untuk terus menjaga budaya kerja yang bersih dan melayani, sehingga  Polri sebagai institusi yang modern, profesional, dan terpercaya di tengah masyarakat, " pungkas Kombes Rofiq. (*)

 Satgas Saber Polda Jatim Teken Komitmen, Jamin Stabilitas Harga dan Mutu Jelang Ramadan

Satgas Saber Polda Jatim Teken Komitmen, Jamin Stabilitas Harga dan Mutu Jelang Ramadan

 


SURABAYA – Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan Polda Jawa Timur (Jatim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Penandatanganan Komitmen bersama para pemangku kepentingan di Ruang Rapat Ditreskrimsus Polda Jatim, Rabu (11/2/2026). 

Kegiatan yang tersebut dipimpin langsung oleh Dirreskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Roy H.M. Sihombing bersama Deputi III Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI Andriko Noto Susanto melalui zoom meeting. 

Rakor ini dihadiri unsur internal Polda Jatim, perwakilan instansi pemerintah dan pelaku usaha pangan, mulai dari Perum Bulog Jatim, Disperindag Provinsi Jatim, DPMPTSP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, hingga sejumlah perusahaan produsen dan distributor pangan, asosiasi, koperasi, dan paguyuban peternak di Jawa Timur. 

Dalam arahannya, Kombes Pol Roy H.M. Sihombing menyampaikan bahwa pembentukan Satgas Saber Pangan merupakan tindak lanjut dari perintah Menteri Pertanian guna memastikan stabilitas harga, keamanan, serta mutu pangan tetap terjaga. 

“Bapak Menteri Pertanian telah memberikan perintah untuk membentuk Satgas Saber. Kami berharap seluruh pihak yang hadir berkomitmen dalam pengendalian harga, keamanan, dan mutu pangan di Jawa Timur,” kata Kombes Pol Roy. 

Ia menambahkan, posko Satgas siap memberikan fasilitasi kepada produsen maupun distributor dalam proses distribusi guna menjamin pasokan yang aman dan lancar di tengah masyarakat. 

“Posko siap memfasilitasi proses distribusi agar pasokan terjamin. Selain itu, mutu produk yang diproduksi juga harus tetap dipertahankan,” ujarnya. 

Dirreskrimsus Polda Jatim juga menegaskan bahwa Satgas akan mengedepankan langkah preemtif dan preventif, termasuk kontrol langsung di lapangan serta penguatan komitmen bersama antarinstansi dan pelaku usaha. 

Selain itu, operasi pasar dan penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan terukur. 

“Cara bertindak kami mulai dari preemtif, kontrol langsung di lapangan, preventif, hingga penegakan hukum. Sanksi bisa berupa teguran, administrasi, sampai tindak pidana apabila ditemukan pelanggaran,” jelasnya. 

Sementara itu, Deputi III Bapanas RI Andriko Noto Susanto menekankan pentingnya sinergi antar instansi dalam menjaga stabilitas pangan, khususnya menjelang Ramadan. 

“Masing-masing instansi memiliki peran dan tugasnya. Secara umum, beberapa bahan pokok penting dalam kondisi aman dan ketersediaannya sangat mencukupi. Hanya pada komoditas cabai rawit yang menunjukkan beberapa kondisi produksi kurang,” ungkap Andriko. 

Ia juga menyampaikan arahan Presiden RI agar harga-harga kebutuhan pokok yang biasanya mengalami kenaikan menjelang Ramadan dapat dikendalikan dan tetap stabil. 

“Pak Presiden ingin membalik arah. Harga-harga yang biasa naik menjelang Ramadan diharapkan bisa stabil. Pangan, transportasi, dan energi menjadi fokus Presiden dalam menjamin stabilitas nasional,” tegasnya. 

Melalui rakor dan penandatanganan komitmen ini, Satgas Saber Pangan Jawa Timur menegaskan keseriusannya dalam mengawal distribusi, harga, serta mutu pangan, guna memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat menjelang momentum hari besar keagamaan nasional. (*)

 Perkuat Meritokrasi, Polri Konsolidasikan Asesor Assessment Center

Perkuat Meritokrasi, Polri Konsolidasikan Asesor Assessment Center

 


JAKARTA – Polri menggelar kegiatan bertajuk "Konsolidasi Asesor Assessment Center Polri Tahun 2026" di Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis (12/2/2026). Mengusung tema "Penguatan Assessment Center Polri sebagai Komponen Utama dalam Pembinaan Karier untuk Mewujudkan SDM yang Unggul", kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan persepsi para penguji kompetensi di seluruh Indonesia.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo mewakili Asisten Kapolri bidang SDM. Dalam sambutan As sdm kapolri yang dibacakan Brigjen Langgeng, As SDM menekankan Polri terus mematangkan langkah transformasi reformasi menuju organisasi yang modern dan profesional melalui tata kelola personel yang lebih transparan dan akuntabel.

"Penguatan sistem meritokrasi melalui assessment center yang multi-tools dan multi-assessor untuk pembinaan karier anggota Polri agar terpilih personel Polri yang berintegritas dan berkompeten di tengah dinamika tantangan global yang kian kompleks". Jelas Brigjen Langgeng.

Sebagai instrumen vital dalam mewujudkan transformasi tersebut, Polri mengoptimalkan peran Assessment Center. Fasilitas ini menjadi "filter" strategis untuk mengukur kompetensi manajerial para calon pemimpin Polri di berbagai tingkatan. Melalui metodologi yang saintifik dan objektif, Assessment Center memastikan bahwa setiap jabatan diemban oleh personel yang tepat (right man on the right place), sekaligus menghapus stigma subjektivitas dalam jenjang karier kepolisian.

"Tahun ini Polri memperkuat meritokrasi pembinaan karier melalui Assessment Center, sehingga konsolidasi ini diperlukan untuk analisa evaluasi perbaikan ke depan yang lebih baik. Visi besar kami adalah mewujudkan SDM unggul tidak hanya bagi internal Polri, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia," ujar Langgeng.

Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber eksternal dari Perkumpulan Assessment Center Indonesia untuk memberikan perspektif profesional mengenai standar penilaian terkini. Hadir pula Kabagpenkompeten, Karo SDM Polda jajaran dan seluruh assessor Polri baik secara fisik maupun daring.

Sejak dirintis pada tahun 2009, Assessment Center Polri telah menunjukkan lompatan besar. Hingga tahun 2025, Polri tercatat memiliki 1.763 asesor yang tersebar di seluruh tanah air. Capaian ini diperkuat dengan Akreditasi "A" dari BKN, sertifikasi internasional ISO 9001:2015, hingga deretan Rekor MURI untuk kategori pelatihan asesor dan jumlah asesi terbanyak dalam 15 tahun.

Kepercayaan lembaga di luar Polri pun meningkat, jika pada 2021 hanya terdapat 18 instansi mitra, pada tahun 2025 jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 50 instansi dengan total lebih dari 2.500 asesi eksternal. Sebagai bentuk apresiasi, dalam acara ini juga diberikan penghargaan kepada Polda-polda berprestasi yang mampu menjaga kualitas penilaian, baik di lingkup internal maupun layanan eksternal.

"Assessment Center Polri berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem, menguatkan metodologi dan menjaga integritas dalam setiap proses asesmen guna melahirkan kader-kader pimpinan bangsa yang unggul, berintegritas dan profesional demi masa depan Indonesia," tutup Langgeng.

 Satgas Saber Polres Probolinggo Pastikan Harga dan Stok Sembako Hingga BBM Aman Jelang Ramadhan

Satgas Saber Polres Probolinggo Pastikan Harga dan Stok Sembako Hingga BBM Aman Jelang Ramadhan

 


PROBOLINGGO,– Menjelang Bulan Suci Ramadan Tahun 2026, Satgas Saber Polres Probolinggo Polda Jatim mengintensifkan kegiatan pengendalian dan pengawasan harga kebutuhan pokok di sejumlah titik strategis, Rabu (11/2/2026). 

Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP I Made Kembar Mertadana mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah preventif guna memastikan stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok tetap aman dan terkendali.

"Hari ini kami melaksanakan pengecekan ketersediaan dan harga bapokting di Pasar Semampir Kabupaten Probolinggo, Pasar Modern Alfamart, serta SPBU Kebonagung Kecamatan Kraksaan," ucap Kasat Reskrim.

Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, harga sejumlah komoditas bahan pokok relatif stabil. 

"Dari sisi ketersediaan, stok bahan pokok di Pasar yang kita datangi terpantau aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan," tambah AKP Made Kembar.

Ia menyebutkan selain bahan pokok makanan, stok dan pasokan BBM pun di SPBU Kebonagung terpantau lancar tanpa adanya indikasi kelangkaan.

Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP I Made Kembar Mertadana menegaskan bahwa secara umum kondisi harga dan stok bahan pokok di wilayah Kabupaten Probolinggo masih dalam keadaan aman dan stabil. 

"Meski terdapat kenaikan pada beberapa komoditas, kenaikan tersebut dinilai tidak signifikan dan masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Pemerintah (HAP)," tambah AKP Made.

Ia memastikan, hingga saat ini tidak ditemukan adanya praktik penimbunan ataupun permainan harga oleh pihak tertentu di wilayah hukum Polres Probolinggo Polda Jatim.

AKP I Made Kembar Mertadana juga memberikan penekanan keras kepada para pedagang dan distributor agar tidak memanfaatkan momentum Ramadhan untuk meraup keuntungan berlebihan.

Ia mengingatkan seluruh pedagang agar menjual bahan pokok sesuai ketentuan HET. 

Satgas Saber Polres Probolinggo Polda Jatim bersama instansi terkait akan terus melakukan pengawasan. 

"Apabila ditemukan pelanggaran, tentu akan kami tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,”tegas AKP Made.

Ia menambahkan bahwa pengawasan ini bukan semata penindakan, tetapi juga bentuk perlindungan kepada masyarakat agar daya beli tetap terjaga serta distribusi bahan pokok berjalan lancar.

“Kami hadir untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang dan khusyuk tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap lonjakan harga maupun kelangkaan kebutuhan pokok,” kata AKP Made.

Ke depan, Satgas Saber Polres Probolinggo akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala hingga menjelang Hari Raya Idulfitri. 

Sinergi lintas sektoral akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah Kabupaten Probolinggo. (*)

 Polres Bondowoso Turut Tanam 1.000 Pohon Gerakan Sedekah Oksigen HPN 2026

Polres Bondowoso Turut Tanam 1.000 Pohon Gerakan Sedekah Oksigen HPN 2026

 


BONDOWOSO – Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 dan HUT Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-80, Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo bersama jajaran Forkopimda menghadiri kegiatan Gerakan Sedekah Oksigen yang digelar di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso.

Kegiatan tersebut diwujudkan melalui aksi penanaman 1.000 pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan serta upaya menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah Bondowoso.

Selain gerakan tanam pohon, rangkaian peringatan HPN 2026 juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial di Rest Area Kampung Kopi Kluncing, Kecamatan Sumberwringin.

Kegiatan sosial itu berupa santunan anak yatim dan duafa, pemeriksaan kesehatan gratis, serta donor darah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Kehadiran Kapolres Bondowoso bersama Forkopimda dalam kegiatan tersebut menjadi wujud nyata sinergitas antara Polri, pemerintah daerah, dan insan pers. 

Momentum ini sekaligus menegaskan komitmen Polres Bondowoso Polda Jatim dalam mendukung kebebasan pers yang profesional, berintegritas, serta berperan aktif dalam menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo  mengapresiasi atas peran insan pers yang selama ini telah menjadi mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang edukatif dan konstruktif kepada masyarakat.

Menurutnya Pers memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi dan mitra strategis Polri dalam menjaga stabilitas kamtibmas. 

"Melalui kegiatan sosial dan gerakan peduli lingkungan ini, kita ingin memperkuat kolaborasi serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar AKBP Aryo Dwi Wibowo.

Ia juga menambahkan bahwa gerakan penanaman pohon bukan hanya simbolis, melainkan investasi jangka panjang untuk generasi mendatang.

“Menanam pohon berarti menanam harapan bagi masa depan. Ini adalah bentuk tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan tetap asri, sehat, dan lestari,” tambahnya.

Kegiatan berlangsung penuh kebersamaan, diikuti oleh unsur Forkopimda, insan pers, tokoh masyarakat, serta warga sekitar. Seluruh rangkaian acara berjalan aman, lancar, dan kondusif.

Momentum peringatan HPN 2026 ini diharapkan semakin mempererat sinergi antara Polri dan insan pers dalam membangun Bondowoso yang aman, sejuk, dan berdaya saing. (*)

 Korlantas Polri Perkuat Sistem ETLE di Pekanbaru Perangkat Statis Optimal dan Mobile Handheld Diperluas

Korlantas Polri Perkuat Sistem ETLE di Pekanbaru Perangkat Statis Optimal dan Mobile Handheld Diperluas

 


PEKANBARU – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus memperkuat implementasi penegakan hukum berbasis elektronik melalui pengecekan dan penguatan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah Kota Pekanbaru. 

Kegiatan asistensi ETLE Tahun Anggaran 2026 ini merupakan bagian dari komitmen Korlantas Polri di bawah kepemimpinan Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., dalam mendorong transformasi digital penegakan hukum lalu lintas yang Presisi.

Pelaksanaan kegiatan berada dalam koordinasi dan arahan Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Faizal, S.I.K., M.H dengan pelaksanaan teknis dipimpin oleh Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol Dwi Sumrahadi, S.H., S.I.K., M.H., bersama tim.

Menurut Kombes Dwi Sumrahadi, hasil pengecekan di sejumlah ruas utama Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa perangkat ETLE Statis dalam kondisi aktif dan berfungsi normal. 

Kamera pengawas mampu menangkap pelanggaran secara jelas, sementara koneksi jaringan serta sistem Back Office ETLE terpantau stabil. 

Proses perekaman dan pengiriman data pelanggaran berjalan otomatis dan real time, tanpa ditemukan kendala teknis maupun kerusakan fisik pada perangkat.

Monitoring sementara menunjukkan bahwa pelanggaran yang dominan terekam meliputi tidak menggunakan sabuk pengaman, penggunaan telepon genggam saat berkendara, tidak menggunakan helm, serta pelanggaran terhadap marka jalan dan lampu lalu lintas (APILL). 

"Kondisi tersebut menegaskan bahwa ETLE tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penindakan hukum, tetapi juga sebagai sarana edukasi dalam membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat," jelas Kombes Pol Dwi Sumrahadi, Rabu (11/2/26).

Selain optimalisasi ETLE Statis, Korlantas Polri juga terus memperluas distribusi ETLE Mobile Handheld sebagai perangkat penegakan hukum yang fleksibel dan adaptif di lapangan. 

Secara nasional, ketersediaannya saat ini mencapai 394 unit dan direncanakan akan bertambah pada Tahun Anggaran 2026. 

Ditlantas Polda Riau memperoleh alokasi 15 unit untuk memperkuat efektivitas serta mobilitas penindakan pelanggaran lalu lintas.

Sebagai bagian dari penguatan tersebut, Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri melaksanakan penyerahan simbolis 15 unit ETLE Mobile Handheld kepada Ditlantas Polda Riau dalam rangka mendukung kesiapan penegakan hukum menjelang Operasi Ketupat.

Melalui langkah strategis ini, Korlantas Polri menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sistem penegakan hukum lalu lintas yang modern, transparan, dan akuntabel, guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas di seluruh Indonesia. (*)

 Pererat Sinergitas, Kapolres Ngawi Silaturahmi Dengan Kepala Sekolah Se-Kabupaten Ngawi

Pererat Sinergitas, Kapolres Ngawi Silaturahmi Dengan Kepala Sekolah Se-Kabupaten Ngawi

 


Ngawi – Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., bersama Pejabat Utama (PJU) Polres Ngawi melaksanakan kegiatan silaturahmi dengan para Kepala Sekolah SMA/SMK sederajat se-Kabupaten Ngawi. Kegiatan tersebut berlangsung di SMK PGRI 1 Ngawi dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan.

Silaturahmi ini menjadi momentum penting dalam mempererat sinergitas antara Polri dan dunia pendidikan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di lingkungan sekolah agar tetap aman dan kondusif.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pelajar, di antaranya pencegahan kenakalan remaja, perundungan (bullying), penyalahgunaan narkoba, hingga pelanggaran lalu lintas yang melibatkan kalangan siswa.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan para kepala sekolah sebagai mitra strategis dalam pembinaan generasi muda.

“Sekolah merupakan tempat membentuk karakter dan masa depan generasi penerus bangsa. Kami dari Polres Ngawi siap mendukung penuh upaya pencegahan berbagai potensi gangguan kamtibmas di lingkungan pendidikan melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan, maupun program Polisi Sahabat Pelajar,” ujar Kapolres pada Kamis(12/2/2026).

Kapolres juga mengajak seluruh kepala sekolah untuk bersama-sama meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap siswa, serta segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila ditemukan potensi gangguan keamanan di lingkungan sekolah.

Dengan terjalinnya sinergi yang kuat antara Polri dan dunia pendidikan, diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari berbagai bentuk pelanggaran, sehingga para pelajar dapat fokus belajar dan meraih prestasi.

 Rabu Berguru, Sat Binmas Polres Ngawi Belajar Langsung Pengolahan Jagung di Desa Guyung

Rabu Berguru, Sat Binmas Polres Ngawi Belajar Langsung Pengolahan Jagung di Desa Guyung

 


Ngawi – Polres Ngawi melalui Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Ngawi kembali melaksanakan program Rabu Berguru dengan turun langsung ke tengah masyarakat petani di Desa Guyung, Kecamatan Gerih.

Kegiatan tersebut melibatkan Kasubsektor Gerih, Kepala Desa Guyung, perwakilan Gapoktan Desa Guyung, serta personel Sat Binmas Polres Ngawi. Adapun sasaran kegiatan adalah tempat pengeringan hasil pertanian yang berada di Desa Guyung, Kecamatan Gerih.

Dalam kegiatan tersebut, Sat Binmas tidak hanya menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, namun juga belajar langsung dari para petani mengenai proses pengolahan jagung, khususnya tahap pengeringan hasil panen. Proses pengeringan dinilai sangat penting untuk menjaga kualitas jagung agar memiliki nilai jual yang baik serta tahan disimpan dalam jangka waktu lama.

Kasat Binmas Polres Ngawi AKP Agus Purwanto, S.E. menyampaikan bahwa kegiatan Rabu Berguru ini merupakan bentuk pendekatan humanis Polri kepada masyarakat sekaligus sarana untuk menambah wawasan personel di lapangan.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., turut menyampaikan bahwa Polri harus hadir di tengah masyarakat tidak hanya sebagai penjaga keamanan, namun juga sebagai mitra yang peduli terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

“Program Rabu Berguru menjadi salah satu langkah nyata Polres Ngawi dalam membangun kedekatan dengan masyarakat. Dengan memahami proses pertanian secara langsung, anggota dapat memberikan dukungan serta edukasi yang bermanfaat bagi para petani,” ungkap Kapolres pada Kamis (12/2/2026).

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergitas antara Polri, pemerintah desa, dan kelompok tani semakin kuat, serta mampu mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Ngawi.

 Sat Samapta Polres Ngawi Gelar Patas di SMAN 1 Ngawi

Sat Samapta Polres Ngawi Gelar Patas di SMAN 1 Ngawi

 


Ngawi – Polres Ngawi melalui Sat Samapta melaksanakan kegiatan Patroli Keselamatan Anak Sekolah (PATAS) sebagai upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lingkungan pelajar.

Kali ini kegiatan dilaksanakan di SMAN 1 Ngawi, dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Ngawi AKP Dandung Setiawan, S.H., M.H., bersama anggota Sat Samapta. Kegiatan ini merupakan inovasi patroli yang difokuskan pada upaya preventif guna menciptakan rasa aman bagi para pelajar di wilayah hukum Polres Ngawi.

Dalam pelaksanaannya, personel Sat Samapta tidak hanya melakukan pemantauan situasi di lingkungan sekolah, tetapi juga memberikan imbauan kepada para siswa agar tidak melakukan tindakan bullying maupun perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban di sekolah.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan PATAS merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah pelajar untuk memberikan rasa aman dan nyaman selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.

“Kami ingin memastikan lingkungan sekolah tetap aman dan kondusif. Melalui patroli keselamatan anak sekolah ini, kami juga mengedukasi para siswa agar menjauhi bullying serta selalu menjaga ketertiban,” ujarnya pada Kamis (12/2/2026).

Kegiatan PATAS akan terus dilaksanakan secara rutin di sekolah-sekolah sebagai langkah preventif dalam menjaga stabilitas kamtibmas.

Dari hasil kegiatan, situasi kamtibmas terpantau aman, kondusif, dan terkendali. Aktivitas masyarakat berjalan lancar dan normal, serta selama kegiatan berlangsung tidak ditemukan adanya gangguan keamanan.

Dengan adanya patroli keselamatan anak sekolah ini, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan kekerasan di wilayah Kabupaten Ngawi.

 Operasi Keselamatan Semeru 2026: Polres Pelabuhan Tanjungperak Perketat Pengawasan di Suramadu

Operasi Keselamatan Semeru 2026: Polres Pelabuhan Tanjungperak Perketat Pengawasan di Suramadu

 


TANJUNGPERAK - Polres Pelabuhan Tanjungperak Polda Jawa Timur ( Jatim) terus memperketat pengawasan terhadap pengendara kendaraan bermotor melalui rangkaian Operasi Keselamatan Semeru 2026. 

Dalam kegiatan terbaru yang digelar di pintu masuk Jembatan Suramadu, sisi Kenjeran, petugas mengamankan setidaknya Tiga unit sepeda motor pada Selasa (10/2).

Pemeriksaan yang dilakukan menyasar kelengkapan surat-surat kendaraan serta kepatuhan pengendara dalam menggunakan perangkat keselamatan.

Dalam razia tersebut, petugas masih menemukan banyak pengendara yang abai terhadap keselamatan diri. 

Berbagai pelanggaran ditemukan, mulai dari tidak membawa surat kendaraan (STNK/SIM) hingga penggunaan atribut yang tidak sesuai standar keselamatan.

Salah satu temuan yang mencolok adalah adanya pengendara yang dihentikan karena hanya mengenakan kopyah tanpa helm. 

Terhadap pelanggar jenis ini, pihak kepolisian memberikan teguran keras dan edukasi di tempat.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjungperak, Iptu Suroto, menjelaskan bahwa penindakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolres Pelabuhan Tanjungperak untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib secara rutin.

“Selain untuk menertibkan pengendara, pemeriksaan rutin ini juga bertujuan untuk menekan angka pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjungperak ” ujar Iptu Suroto, Rabu (11/2).

Mengenai penyitaan kendaraan, Iptu Suroto mengonfirmasi bahwa hal tersebut dilakukan karena pemilik tidak mampu menunjukkan dokumen sah kepemilikan kendaraan saat diperiksa.

Seperti diketahui, Operasi Keselamatan Semeru 2026 dijadwalkan berlangsung selama 14 hari, yakni mulai 2 hingga 15 Februari 2026.

Operasi tahun ini mengusung tema ‘Terwujudnya Kamseltibcarlantas yang Aman, Nyaman, dan Selamat Menjelang Operasi Ketupat Semeru 2026’. 

Melalui kegiatan ini, Polisi mengedepankan pendekatan peemtif, preventif dan pepresif. 

“Dengan kegiatan ini, diharapkan pengendara roda dua maupun roda empat lebih tertib. Jangan sampai kelalaian kita merugikan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” pungkasnya.(*)

 Polres Malang Panen Raya Jagung, Hasil 8 Ton untuk Dukung Stok Pangan

Polres Malang Panen Raya Jagung, Hasil 8 Ton untuk Dukung Stok Pangan

 


MALANG – Polres Malang Polda Jatim menggelar panen raya Jagung serentak kuartal I Tahun 2026 sebagai bagian dari Program Ketahanan Pangan, Selasa (10/2/2026). 

Kegiatan tersebut dilaksanakan di lahan jagung seluas 8.500 meter persegi di Desa Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

Panen raya dipimpin langsung Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi dan dihadiri perwakilan Perum Bulog Cabang Malang. 

Turut serta pada panen raya tersebut para pejabat utama Polres Malang, unsur Muspika Gondanglegi, perwakilan dinas pertanian, pemerintah desa, serta kelompok tani setempat.

AKBP Muhammad Taat Resdi mengatakan, kegiatan panen raya ini menjadi bentuk nyata keterlibatan Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah Kabupaten Malang.

Ia menegaskan program ini merupakan wujud komitmen Polres Malang Polda Jatum dalam mendukung ketahanan pangan nasional. 

"Kami ingin memastikan bahwa sektor pertanian tetap produktif dan petani mendapatkan pendampingan, mulai dari proses tanam hingga panen,” ujar AKBP Taat Resdi, Selasa (10/2).

Lahan jagung yang dipanen merupakan hasil penanaman jagung serentak Kuartal IV Tahun 2025 yang digagas Satgas Pangan Polres Malang Polda Jatim pada Oktober lalu. 

Dari lahan tersebut, potensi hasil panen diperkirakan mencapai 6 hingga 8 ton jagung dan direncanakan akan ditampung oleh Bulog.

Kapolres Malang menambahkan, sinergi antara Polri, pemerintah daerah, Bulog, serta kelompok tani menjadi kunci keberhasilan program tersebut, sekaligus mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah.

“Harapannya, hasil panen ini tidak hanya membantu kesejahteraan petani, tetapi juga berkontribusi menjaga ketersediaan stok pangan, khususnya jagung, di Kabupaten Malang,” imbuhnya. (*)

 Polri Bentuk Satgas ASRI Sejalan Arahan Presiden Untuk Wujudkan Lingkungan Kerja Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan

Polri Bentuk Satgas ASRI Sejalan Arahan Presiden Untuk Wujudkan Lingkungan Kerja Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan

 


JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi mengimplementasikan Gerakan ASRI (Aktif, Sehat, Ramah, dan Indah) di seluruh lingkungan Polri sebagai langkah nyata menumbuhkan kebiasaan hidup sehat sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan kerja.

Atas arahan Kapolri, Polri membentuk Satgas ASRI Polri yang akan menjadi penggerak utama pelaksanaan program ini secara nasional. Satgas ASRI Polri dipimpin oleh Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja selaku ketua sekaligus dirigen pelaksanaan dari tingkat Mabes Polri hingga jajaran Polda, Polres, dan Polsek di seluruh Indonesia.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya menumbuhkan kebiasaan hidup sehat sekaligus kepedulian terhadap lingkungan kerja.

“Bapak Kapolri ingin menegaskan bahwa ASRI bukan hanya sekadar slogan. Pesan yang ingin ditegaskan adalah kepedulian terhadap lingkungan perlu diwujudkan melalui aksi nyata, dimulai dari hal-hal sederhana dan dari tempat kita bekerja setiap hari,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/2/2026).

Lebih lanjut disampaikan bahwa langkah Polri ini merupakan tindak lanjut langsung atas instruksi Presiden Prabowo Subianto pada Taklimat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan berkelanjutan.

Kadivhumas Polri menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis sebagai teladan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ramah lingkungan harus dimulai dari internal institusi melalui langkah-langkah konkret.

“Gerakan ASRI bukan sekadar program simbolik, tetapi harus menjadi kebiasaan dan budaya kerja Polri sehari-hari. Ini sejalan dengan arahan Presiden agar birokrasi tidak hanya efektif dan melayani, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan,” tegas Irjen Pol. Johnny Isir.

Untuk memastikan gerakan ini berjalan efektif, Polri menetapkan petunjuk arahan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran sebagai berikut:

1. Setiap personel Polri wajib melaksanakan pembersihan lingkungan kerja satu jam sebelum memulai aktivitas kedinasan, dimulai dari ruang lingkup terkecil.
2. Setiap satuan kerja wajib melaksanakan kurvei atau kerja bakti minimal satu minggu sekali di area Mako dan lingkungan sekitarnya.
3. Secara periodik mengajak kelompok masyarakat untuk bersama-sama membersihkan fasilitas umum sebagai bentuk sinergi Polri dengan masyarakat.
4. Melaksanakan langkah-langkah ramah lingkungan seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, penghematan energi dan air, serta penataan ruang kerja yang hijau dan berkelanjutan.

Kadivhumas Polri juga mendorong para pimpinan di setiap satuan kerja agar aktif menggerakkan seluruh personel untuk terlibat langsung dalam kegiatan peduli lingkungan, termasuk kerja bakti, penanaman pohon, serta pengelolaan sampah yang lebih baik.

Melalui Gerakan ASRI Polri, diharapkan terbangun kesadaran kolektif seluruh insan Bhayangkara dalam menjaga lingkungan sekaligus memperkuat citra Polri sebagai institusi yang disiplin, peduli, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Upaya ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan sebagaimana ditekankan oleh Presiden. Polri siap menjadi contoh terdepan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan indah,” pungkas Kadivhumas Polri.

Informasi ini harus segera diketahui masyarakat sebagai wujud komitmen Polri untuk hadir nyata, berbuat nyata, dan memberi manfaat langsung bagi lingkungan serta kepentingan publik.

Wednesday, February 11, 2026

 Pengawasan Ganjil Genap ETLE Drone Patrol Presisi Korlantas Polri Mengudara di Ruas Strategis Ibu Kota

Pengawasan Ganjil Genap ETLE Drone Patrol Presisi Korlantas Polri Mengudara di Ruas Strategis Ibu Kota

 


JAKARTA- Sebagai respons atas tingginya mobilitas kendaraan di kawasan pusat aktivitas perkotaan, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus memperkuat penegakan hukum lalu lintas melalui pemanfaatan teknologi berbasis digital. 

Di bawah kepemimpinan Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., Korlantas Polri memanfaatkan Revolusi Ruang hampa di udara menjadi ruang strategis melalui ETLE Drone Patrol Presisi.

Hal ini salah satu langkah nyata dalam mengawasi pelanggaran ketentuan ganjil genap secara objektif dan terukur guna terciptanya Keselamatan dan ketertiban di jalan raya.

Melalui pelaksanaan ETLE Drone Patrol Presisi, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum menegaskan komitmen Korlantas Polri dalam menghadirkan pengawasan lalu lintas yang modern, adaptif, dan berorientasi pada keselamatan. 

Kegiatan ETLE Drone Patrol Presisi ini dilaksanakan oleh Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) Korlantas Polri yang dipimpin oleh Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Faizal, S.I.K., M.H.

Sementara itu pengendalian teknis di lapangan dilaksanakan oleh Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol. Dwi Sumrahadi Rakhmanto, S.H., S.I.K., M.H. 

Dalam keterangannya, Kombes Pol Dwi Sumrahadi mengatakan pengawasan difokuskan pada ruas-ruas strategis dengan tingkat kepadatan tinggi yang termasuk dalam koridor pemberlakuan pembatasan kendaraan bermotor sistem ganjil genap di wilayah DKI Jakarta.

"Ada beberapa ruas jalan seperti Jalan HR Rasuna Said, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan MT Haryono," kata Kombes Pol Dwi Sumrahadi, Rabu (11/2/26).

Kombes Pol Dwi Sumrahadi menerangkan, Drone yang beroperasi secara real time itu dilengkapi kamera beresolusi tinggi yang mampu merekam pergerakan kendaraan serta mengidentifikasi pelat nomor kendaraan secara jelas.

"Drone juga mampu mendeteksi pelanggaran ganjil genap berdasarkan kesesuaian angka pelat nomor dengan hari dan tanggal pemberlakuan," kata Kombes Pol Dwi Sumrahadi.

Penindakan terhadap pelanggaran ganjil genap tersebut didasarkan pada beberapa pasal Undang - undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya : Pasal 106 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan setiap pengemudi mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan.

Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang mengatur sanksi pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi pelanggar rambu lalu lintas.

Selain itu juga sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap, yang menjadi dasar pemberlakuan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi di ruas-ruas tertentu wilayah DKI Jakarta.

Dengan demikian, setiap kendaraan yang melintas pada ruas yang diberlakukan sistem ganjil genap namun tidak sesuai dengan ketentuan hari dan tanggal, dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap rambu pembatasan lalu lintas melalui mekanisme ETLE.

Setiap pelanggaran yang terekam selanjutnya terintegrasi ke dalam sistem ETLE Nasional untuk dilakukan tahapan identifikasi kendaraan, verifikasi oleh petugas, hingga penerbitan surat konfirmasi pelanggaran secara elektronik.

"Rekaman elektronik tersebut menjadi alat bukti yang sah, sehingga harapan menwujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban lalulintas dapat terwujud,"kata Kombes Dwi Sumrahadi.

Penerapan ETLE Drone Patrol Presisi ini menjadi solusi efektif dalam mengoptimalkan pengawasan tanpa mengganggu kelancaran arus lalu lintas serta meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan pengguna jalan. 

Selain berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, sistem ini juga memiliki efek preventif yang kuat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kebijakan ganjil genap.

"Upaya ini diharapkan mampu mendukung pengendalian mobilitas perkotaan, menekan tingkat pelanggaran, serta mewujudkan budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan,"pungkasnya. (*)

Mahasiswa STIK Angkatan 83 Jalankan Pengabdian Masyarakat dan Trauma Healing bagi Penyintas Bencana di Aceh Utara

Mahasiswa STIK Angkatan 83 Jalankan Pengabdian Masyarakat dan Trauma Healing bagi Penyintas Bencana di Aceh Utara

 

 


Jakarta – Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri Angkatan ke-83 melaksanakan misi kemanusiaan melalui program Pengabdian Masyarakat (Dianmas) di wilayah Aceh Utara, Provinsi Aceh. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian calon perwira Polri terhadap masyarakat, khususnya para penyintas bencana alam.

Sebanyak 22 mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Sindikat 8 diterjunkan langsung ke lapangan untuk memberikan pendampingan psikososial dan trauma healing guna membantu pemulihan kondisi mental warga terdampak. Selain itu, mereka juga menyalurkan bantuan sosial sebagai bagian dari upaya meringankan beban masyarakat pascabencana.

Program Dianmas tidak hanya berfungsi sebagai prasyarat akademik, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam membentuk karakter kepemimpinan para peserta didik. Selama kurang lebih tiga minggu, para mahasiswa meninggalkan rutinitas ruang kelas untuk berinteraksi langsung dengan realitas sosial serta memahami kebutuhan masyarakat secara nyata.

Kegiatan Sindikat 8 berada di bawah koordinasi Perwira Pendamping Kombes Pol Didit Bambang Wibowo. Di bawah bimbingannya, para mahasiswa diarahkan untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap kegiatan sosial dan kemanusiaan yang dijalankan.

Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri menyiapkan calon perwira yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

“Program pengabdian masyarakat ini menjadi momentum bagi para mahasiswa STIK untuk terjun langsung membantu warga yang terdampak bencana. Kami ingin membentuk perwira Polri yang humanis, tanggap, dan mampu hadir memberikan solusi di tengah masyarakat,” ujarnya.

Mengusung semangat “Mari Bersama Pulihkan Aceh Utara, Kita Bisa,” para mahasiswa Sindikat 8 bertekad menghadirkan kontribusi konkret bagi proses pemulihan daerah. Kehadiran mereka tidak sekadar kunjungan, melainkan bentuk pengabdian tulus untuk membantu masyarakat bangkit kembali.

Program ini pun diharapkan dapat mempercepat pemulihan wilayah terdampak sekaligus membentuk profil perwira Polri masa depan yang profesional, berintegritas, serta mampu menjadi pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat.


 Rapim Polri 2026 Hari Kedua, Kapolri Tekankan Peran Polri Jaga Stabilitas dan Dukung Program Pemerintah

Rapim Polri 2026 Hari Kedua, Kapolri Tekankan Peran Polri Jaga Stabilitas dan Dukung Program Pemerintah

 


JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mendukung penuh program kerja pemerintah pada tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam kegiatan doorstop usai Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2026 di The Krakatau Grand Ballroom, Rabu (11/2/2026).

Kapolri menjelaskan, Rapim Polri 2026 merupakan kelanjutan rapat koordinasi hari sebelumnya, dengan fokus utama memperkuat sinergi Polri dalam mendukung kebijakan dan program strategis pemerintah.

“Hari ini kami melaksanakan rapat koordinasi lanjutan dari kemarin. Hari ini adalah hari ke-2, di mana sesuai dengan tema kami, Polri siap mengawal program kerja pemerintah di tahun 2026,” ujar Kapolri.

Dalam Rapim tersebut, Polri turut mendengarkan paparan dari sejumlah narasumber terkait isu-isu strategis nasional, di antaranya penanganan inflasi, penguatan ekonomi, serta program-program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih dan percepatan optimalisasi kebijakan ekonomi.

“Alhamdulillah hari ini kami bisa mendapatkan dan mendengar langsung dari empat narasumber di bidang penanganan inflasi dan beberapa kegiatan, seperti Koperasi Merah Putih, dan juga bagaimana mendorong optimalisasi dan percepatan, serta menjaga kepentingan ekonomi,” lanjutnya.

Kapolri menegaskan bahwa masukan dan perspektif dari para narasumber tersebut menjadi bekal penting bagi seluruh jajaran Polri agar dapat menjalankan peran pengawalan kebijakan pemerintah secara kolaboratif dan terarah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Ini benar-benar menjadi perspektif bagi seluruh personel Polri untuk betul-betul bisa berkolaborasi, mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden dengan pemerintahan terkait yang mendapatkan tugas tersebut, sehingga semuanya bisa dilaksanakan dengan baik sesuai direktif dan kebijakan Presiden,” tegas Kapolri.

Melalui Rapim Polri 2026 ini, Kapolri berharap seluruh jajaran Polri semakin solid dalam menjaga stabilitas keamanan, mendukung iklim kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, serta mengawal pelaksanaan program-program strategis nasional demi kepentingan masyarakat luas.

 Polri Peduli : Polres Jember Evakuasi Kakek Tuna Wisma dari Hutan Jubung

Polri Peduli : Polres Jember Evakuasi Kakek Tuna Wisma dari Hutan Jubung

 


JEMBER – Kapolres Jember AKBP Bobby A. Condroputra menunjukkan kepedulian sosial dengan mengevakuasi seorang kakek tuna wisma bernama Nalif Sagunia Ahab, yang diperkirakan berusia hampir 100 tahun, dari kawasan hutan Jatian Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Selasa (10/2/2026).

Kakek Nalif selama ini diketahui hidup dalam kondisi memprihatinkan. 

Ia tinggal di kawasan hutan milik Perhutani dan tidur di bawah tumpukan sampah tanpa tempat tinggal yang layak. 

Kondisi tersebut pertama kali viral melalui media sosial oleh masyarakat. 

Menindaklanjuti viralnya itu, Kapolres Jember menggandeng komunitas Peduli Sosial dikenal dengan sebutan Pak Purnomo seorang anggota Polisi juga dari Polres Lamongan yang dikenal masyarakat Indonesia, langsung mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi. 

Selanjutnya, kakek Nalif dibawa ke tempat yang lebih aman dan manusiawi untuk mendapatkan perlindungan serta perawatan yang layak di kediaman Pak Purnomo.

Kapolres Jember AKBP Bobby A. Condroputra mengatakan bahwa aksi kemanusiaan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan perhatian dan bantuan.

AKBP Bobby menegaskan, Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga hadir dengan kepedulian sosial dan kemanusiaan. 

"Kami berharap kakek Nalif bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak,” ujar AKBP Bobby.

Aksi sosial ini juga menjadi bentuk sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam membantu warga yang membutuhkan, sekaligus memperkuat peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. (*)

 Kapolri Hadiri Gala Dinner General Assembly ASEAN TUC 2026, Tekankan Hubungan Industrial Harmonis

Kapolri Hadiri Gala Dinner General Assembly ASEAN TUC 2026, Tekankan Hubungan Industrial Harmonis

 


Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri Gala Dinner General Assembly ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) 2026 yang digelar di Hotel Gran Melia, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa malam (10/2/2026). Kehadiran Kapolri menjadi bagian dari rangkaian pertemuan tingkat tinggi konfederasi buruh se-Asia Tenggara yang mempertemukan delegasi pekerja dari berbagai negara di kawasan.

Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang kembali terpilih sebagai Presiden ASEAN TUC. Diketahui, Andi Gani mendapat dukungan penuh pimpinan konfederasi serikat pekerja ASEAN dan terpilih secara aklamasi untuk periode terbaru.

“Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Andigani yang kembali terpilih sebagai Presiden ASEAN TUC. ASEAN TUC merupakan organisasi buruh tingkat ASEAN yang memiliki kurang lebih 20 juta anggota, sehingga ini merupakan organisasi yang sangat besar dan berpengaruh. Tentu hal ini menjadi kebanggaan bagi kita semua, khususnya Indonesia, karena Bapak Andigani telah terpilih untuk ketiga kalinya,” ujar Jenderal Sigit.

Kapolri juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden TUC Asia-Pasifik atas dukungan yang terus diberikan, serta menilai pertemuan tersebut sebagai momentum penting untuk mempererat silaturahmi antarperwakilan buruh di kawasan ASEAN.

“Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden TUC Asia-Pasifik yang terus memberikan dukungan dan kehadirannya. Malam ini menjadi malam yang penuh kehangatan karena kita dapat berjumpa dan bersilaturahmi langsung dengan delegasi-delegasi buruh dari negara-negara ASEAN,” katanya.

Lebih lanjut, Kapolri mengapresiasi penghargaan yang diberikan kepada Desk Ketenagakerjaan Polri. Menurutnya, apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Polri untuk terus memberikan pendampingan dalam berbagai persoalan hubungan industrial.

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Desk Ketenagakerjaan. Apresiasi ini tentu menjadi motivasi bagi Desk Ketenagakerjaan untuk terus memberikan pendampingan terhadap berbagai permasalahan hubungan industrial, sekaligus berperan sebagai problem solver atas persoalan-persoalan yang ada,” jelasnya.

Kapolri menegaskan bahwa seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan perusahaan. Ia menilai hubungan usaha yang kondusif akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan buruh.

“Yang terpenting, kita semua memiliki komitmen yang sama untuk menjaga iklim hubungan industrial yang harmonis antara buruh dan perusahaan. Dengan hubungan usaha yang baik, kita berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat, dan pada akhirnya kesejahteraan buruh pun semakin terwujud,” pungkas Kapolri.

Sebagai informasi, ASEAN TUC merupakan konfederasi buruh terbesar di kawasan yang mewakili lebih dari 20 juta pekerja dan berfokus pada advokasi, perlindungan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan pekerja.