Ad 728x90

Monday, October 12, 2026

 Polres Jember Gelar Razia Cegah Peredaran Narkoba hingga Tingkat Desa

Polres Jember Gelar Razia Cegah Peredaran Narkoba hingga Tingkat Desa

 




JEMBER – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Jember Polda Jatim bersama tim gabungan mendadak menggelar operasi pemberantasan sarang narkoba di Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, pada Sabtu (10/10/2026) malam. 


Langkah taktis ini diambil sebagai komitmen nyata kepolisian dalam menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di tingkat desa.


Dalam kegiatan yang berlangsung kondusif tersebut, petugas menyisir sejumlah titik strategis serta sasaran yang dinilai mencurigakan. 


Tidak hanya melakukan pemeriksaan fisik, petugas juga menggelar tes urine secara acak terhadap lima orang warga setempat yang berada di lokasi.


Demi menjaga transparansi dan keterbukaan dalam pelaksanaan tugas di lapangan, proses pemeriksaan urine tersebut dilakukan secara terbuka dengan disaksikan langsung oleh unsur pemerintah desa serta aparat keamanan setempat.


Berdasarkan hasil pemeriksaan keseluruhan, petugas tidak menemukan adanya pelaku peredaran gelap maupun warga yang terindikasi melakukan penyalahgunaan narkoba. Setelah menyisir lokasi, situasi di wilayah Desa Curahtakir dipastikan berada dalam kondisi yang aman, tertib, dan kondusif.


Kapolres Jember AKBP Alaiddin, melalui Kasatresnarkoba Polres Jember Iptu Bagus Dwi Setyawan, S.H., M.H., menegaskan bahwa perang melawan narkoba bukan sekadar tindakan penegakan hukum atau penindakan semata. Lebih dari itu, operasi ini merupakan langkah preventif untuk melindungi lingkungan dan menyelamatkan masa depan generasi bangsa.


"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Masyarakat harus berani menolak segala bentuk narkoba," ujar Iptu Bagus Dwi Setyawan.


Kehadiran Polres Jember Polda Jatim dalam menjaga ruang publik dari peredaran narkoba ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari pihak pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat.


Kepala Desa (Kades) Curahtakir, Bonari Untung, yang hadir menyaksikan langsung jalannya razia menyatakan bahwa langkah proaktif kepolisian sangat penting untuk memberikan rasa aman sekaligus membentengi para pemuda di desa dari bahaya zat terlarang.


"Kami sangat mendukung penuh kegiatan yang dilakukan oleh Polres Jember ini. Kehadiran petugas di lapangan tidak hanya memberikan rasa aman bagi warga, tetapi juga menjadi peringatan keras agar lingkungan kami bersih dari narkoba," ungkap Bonari Untung.


Ia juga menambahkan bahwa pihak desa siap bersinergi dan meminta warga untuk selalu waspada serta melapor jika melihat ada aktivitas yang mencurigakan.


Pihak Polres Jember Polda Jatim juga kembali mengimbau warga agar tidak ragu atau takut untuk segera melapor kepada pihak berwenang apabila mendeteksi atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana narkotika di lingkungan tempat tinggal mereka.


Kepolisian menegaskan bahwa upaya menjaga Kabupaten Jember agar tetap aman dan bersih dari narkoba membutuhkan peran aktif dari semua pihak. Hal ini bukan hanya menjadi tugas kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama demi mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari bahaya komoditas haram tersebut. (*)

 BRAN Kebut Reforma Agraria, Percepat SOTK dan Perkuat Kepastian Hukum bagi Rakyat

BRAN Kebut Reforma Agraria, Percepat SOTK dan Perkuat Kepastian Hukum bagi Rakyat



Jakarta, 12 Oktober 2026 — Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) mempercepat penataan kelembagaan dan harmonisasi regulasi sebagai langkah untuk memperkuat pelaksanaan reforma agraria nasional. Fokus utamanya adalah memastikan kewenangan yang jelas, koordinasi lintas kementerian yang efektif, serta landasan hukum yang kuat agar agenda reforma agraria dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.


Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., di Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (12/10/2026).


Pertemuan tersebut membahas percepatan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) BRAN serta peninjauan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan badan tersebut. Kementerian Hukum menyatakan kesiapan untuk mendukung penelaahan regulasi dan koordinasi lanjutan dengan kementerian serta lembaga terkait.


Kepala BRAN Dedi Prasetyo menegaskan bahwa percepatan reforma agraria harus ditopang kelembagaan yang siap bekerja dan regulasi yang memberikan kejelasan tanggung jawab.


“Prioritas kami adalah mempercepat penyelesaian SOTK dan memastikan regulasi yang menjadi landasan kerja BRAN tersusun secara jelas, selaras, dan dapat dilaksanakan. Jangan sampai rakyat menghadapi persoalan agraria, tetapi proses penanganannya terhambat karena ketidakjelasan kewenangan atau koordinasi antarlembaga,” ujar Dedi.


Menurut Dedi, pembagian fungsi dan kewenangan antara BRAN, Kementerian ATR/BPN, serta kementerian dan lembaga terkait perlu dirumuskan secara tegas. Kejelasan tersebut penting agar setiap institusi dapat bekerja sesuai mandatnya, saling melengkapi, dan menghindari duplikasi penanganan.


BRAN juga akan melibatkan akademisi dan ahli hukum, termasuk dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Brawijaya, untuk memberikan kajian terhadap sejumlah ketentuan regulasi yang memerlukan penelaahan lebih lanjut. Kajian ini diharapkan memperkuat konsistensi aturan sekaligus memastikan kebijakan reforma agraria memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.


“Reforma agraria harus berorientasi pada penyelesaian persoalan dan manfaat bagi rakyat. Karena itu, kita perlu memperkuat dasar hukum, mengintegrasikan data, menentukan prioritas secara terukur, dan membangun koordinasi yang efektif. Kelembagaan harus menjadi alat untuk mempercepat kerja, bukan menambah panjang birokrasi,” tegas Dedi.


Selain penataan organisasi di tingkat pusat, BRAN mematangkan mekanisme koordinasi wilayah yang mencakup Sumatera, Jawa dan Bali, Kalimantan, Sulawesi, serta Papua. Mekanisme tersebut perlu memiliki dasar kewenangan dan pembagian tugas yang jelas agar koordinasi di daerah berjalan efektif serta selaras dengan kewenangan instansi terkait.


Dalam jangka pendek, penyelesaian SOTK menjadi prioritas agar struktur organisasi dapat dipersiapkan dan pengisian jabatan dilakukan sesuai kebutuhan serta kompetensi yang dipersyaratkan. Secara paralel, harmonisasi regulasi dan koordinasi lintas kementerian terus diperlukan untuk membangun kesiapan BRAN dalam menjalankan mandatnya.


Dedi menegaskan, ukuran keberhasilan percepatan reforma agraria bukan hanya terbentuknya organisasi, melainkan kemampuan menghadirkan tata kelola yang lebih efektif, kepastian hukum, dan penyelesaian persoalan agraria sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.


“BRAN ingin memastikan setiap langkah kelembagaan bermuara pada kepentingan rakyat. Dengan regulasi yang jelas, koordinasi yang kuat, dan prioritas kerja yang terukur, pelaksanaan reforma agraria diharapkan semakin efektif dalam mewujudkan keadilan agraria dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.


BRAN kebut penataan kelembagaan dan harmonisasi regulasi untuk mempercepat reforma agraria, memperjelas tanggung jawab, dan memperkuat kepastian hukum bagi rakyat.

 Kapolri Pimpin Sertijab Kakorlantas dan Tiga Kapolda di Mabes Polri

Kapolri Pimpin Sertijab Kakorlantas dan Tiga Kapolda di Mabes Polri

 



JAKARTA – Polri melaksanakan upacara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri dan tiga Kapolda di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Senin (12/10/2026). Sertijab tersebut meliputi satu jabatan pejabat utama Mabes Polri dan tiga jabatan Kapolda.


Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, rotasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan organisasi sekaligus langkah untuk menjaga efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian di tengah tantangan yang terus berkembang.


“Setiap pergantian jabatan membawa tanggung jawab dan tantangan tersendiri. Pejabat yang menerima amanah baru diharapkan mampu membaca kebutuhan organisasi, memahami karakteristik tugas dan wilayahnya, serta mengambil langkah yang tepat untuk menjawab berbagai tantangan di lapangan,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/10/2026).


Dalam sertijab tersebut, jabatan Kakorlantas Polri diserahterimakan dari Irjen Pol Wibowo kepada Brigjen Pol Dr. Aries Syahbudin. Jabatan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung diserahterimakan dari Irjen Pol Viktor Theodorus Sihombing kepada Irjen Pol Agus Wijayanto.


Selanjutnya, jabatan Kapolda Kalimantan Utara diserahterimakan dari Irjen Pol Agus Wijayanto kepada Brigjen Pol Andi Syahriful Taufik. Sementara itu, jabatan Kapolda Lampung diserahterimakan dari Irjen Pol Helfi Assegaf kepada Brigjen Pol Yustan Alpiani.


Johnny turut menyampaikan apresiasi Polri kepada para pejabat lama atas pengabdian dan kontribusi selama menjalankan tugas. Menurutnya, pengalaman dan hasil kerja yang telah dibangun menjadi bagian penting dari kesinambungan pelaksanaan tugas di lingkungan Polri.


“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat lama atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan. Apa yang sudah dikerjakan menjadi fondasi bagi pejabat selanjutnya untuk melanjutkan hal-hal positif, melakukan evaluasi, dan menghadirkan peningkatan kinerja sesuai kebutuhan organisasi,” katanya.


Kepada para pejabat baru, Polri mengharapkan percepatan adaptasi, penguatan koordinasi internal dan eksternal, serta pemahaman terhadap persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.


Ia menambahkan, sejalan dengan arahan Kapolri, setiap pejabat Polri diharapkan menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan bertanggung jawab, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.


“Setiap amanah jabatan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Kami berharap para pejabat yang baru dapat segera bekerja, memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat,” tutup Johnny.

 Polres Madiun Kota Dekatkan Diri ke Masyarakat Lewat Program Sambang dan Aksi Sosial

Polres Madiun Kota Dekatkan Diri ke Masyarakat Lewat Program Sambang dan Aksi Sosial




KOTA MADIUN – Komitmen "Polisi Bersama Masyarakat" terus diwujudkan secara nyata oleh Polres Madiun Kota Polda Jatim melalui aksi-aksi humanis yang menyentuh langsung kehidupan warga. 


Salah satu implementasi konkritnya ditunjukkan oleh jajaran Polsek Taman yang turun langsung membaur, berdialog, sekaligus berbagi dengan warga di lingkungan Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman, Kota Madiun.


Aksi sambang warga yang berlangsung hangat ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Taman AKP Yulis Hary Rahmanto Maliki, S.H., M.H., bersama Kanit Binmas AKP Winarno dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Kuncen Aipda Yudhya Pratita Utama.


Kehadiran para personel kepolisian di gang-gang pemukiman warga ini meruntuhkan sekat pembatas. Polisi tidak sekadar datang untuk berpatroli formal, melainkan duduk bersama warga, mendengarkan cerita sehari-hari, serta menyalurkan bantuan sembako sebagai wujud gotong royong dan kepedulian antarsesama.


Momentum ini menjadi ruang komunikasi timbal balik yang setara untuk menjaga kondusivitas lingkungan berbasis komunitas.


Kapolres Madiun Kota AKBP Rizki Pratama WP, melalui Kapolsek Taman AKP Yulis Hary Rahmanto Maliki, menegaskan bahwa esensi dari keamanan wilayah berakar pada kedekatan dan kepercayaan yang kuat antara Polri dan masyarakat.


"Polisi dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam menjaga kamtibmas. Melalui ruang sambang ini, kami memposisikan diri sebagai mitra sejajar warga. Kami datang untuk menyerap langsung aspirasi, mendengar keluhan dari tingkat bawah, dan bersama-sama merumuskan solusi terbaik bagi lingkungan," ujar AKP Yulis Hary.


Interaksi yang penuh kekeluargaan ini pun mendapat respons positif. Kehadiran jajaran Polsek Taman disambut dengan tangan terbuka oleh warga Kuncen. 


Dialog dua arah yang tercipta menegaskan bahwa Polisi kini hadir bukan sebagai sosok yang ditakuti, melainkan sebagai sahabat tempat mengadu dan bagian integral dari solusi sosial di tengah masyarakat. (*)

 Polisi Bersama Masyarakat : Polres Mojokerto Fasilitasi Shelter Istirahat Gratis untuk Pengemudi Online

Polisi Bersama Masyarakat : Polres Mojokerto Fasilitasi Shelter Istirahat Gratis untuk Pengemudi Online




MOJOKERTO – Polres Mojokerto Polda Jatim menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pekerja ekonomi digital, termasuk komunitas ojek online (ojol), taksi online, hingga kurir di wilayah Kabupaten Mojokerto.


Sebagai wujud nyata dukungan terhadap keselamatan kerja para mitra di jalan raya, Polres Mojokerto Polda Jatim meluncurkan sejumlah inovasi fasilitas. Salah satunya adalah pembangunan Station Police Kenanten.


Kapolres Mojokerto, AKBP Dr. Raden Erik Bangun Prakasa, melalui Kasat Lantas AKP Bernardus Bagas Simarmata mengatakan, Station Police Kenanten tersebut dapat dimanfaatkan secara gratis oleh para pengemudi online sebagai tempat istirahat atau melepas lelah di sela-sela operasional mereka.


Tidak hanya itu, Polres Mojokerto Polda Jatim juga berfokus pada mitigasi kecelakaan di jalur rawan dengan membuat jalur penyelamat di tikungan Gotekan, Pacet. 


Jalur ini dirancang khusus untuk mengantisipasi fatalitas kendaraan yang mengalami rem blong saat turun dari kawasan wisata atas.


AKP Bernardus Bagas Simarmata, menyampaikan bahwa keberadaan pekerja transportasi online bukan sekadar mitra pemenuh kebutuhan transportasi, melainkan bagian krusial dari ekosistem keamanan.


Disisi lain, AKP Bagas mengungkapkan, posisi dan hak ojol saat ini semakin kuat menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.


"Regulasi tegas ini menetapkan pengemudi ojol, taksi online, dan kurir sebagai pekerja platform yang berhak atas jaminan sosial, kepesertaan BPJS Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, serta pembagian pendapatan yang jauh lebih berkeadilan," ujar AKP Bagas, Senin (12/10/2026).


Ia menilai, kebijakan anyar tersebut menjadi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kesejahteraan pengemudi online. Oleh karena itu, aturan ini wajib dikawal ketat di tingkat daerah agar seluruh manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh para mitra di lapangan.


AKP Bagas juga menekankan pentingnya peran pengemudi online sebagai "mata dan telinga" Polri di jalan raya. 


Memiliki mobilitas tinggi serta jaringan sebaran yang luas hingga pelosok desa membuat mitra ojol menjadi aset strategis dalam mempercepat penyampaian informasi dini terkait isu Kamtibmas, kecelakaan lalu lintas, hingga potensi gangguan keamanan.


Menutup penyataannya, AKP Bagas mengimbau kepada seluruh mitra ojol untuk senantiasa disiplin menggunakan atribut keselamatan berkendara yang lengkap demi keselamatan pribadi.


Ia juga mengajak komunitas transportasi online untuk selalu mengedepankan ruang dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap riak permasalahan di lapangan, alih-alih langsung menempuh jalur aksi demonstrasi. (*)

 Polisi Bersama Masyarakat, Pojok Kamtibmas Hadir di Pasar Jadoel Tawun Ngawi

Polisi Bersama Masyarakat, Pojok Kamtibmas Hadir di Pasar Jadoel Tawun Ngawi




Ngawi — Polres Ngawi Polda Jatim terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan Pojok Kamtibmas yang diprakarsai oleh Satbinmas Polres Ngawi.


Kali ini dilaksanakan di Pasar Jadoel, Taman Wisata Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Minggu (11/10/2026) pagi.


Kegiatan yang dimulai pukul 07.00 WIB tersebut menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi antara kepolisian dengan masyarakat, khususnya para pengunjung pasar. Dalam kesempatan itu, personel Satbinmas Polres Ngawi menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mengajak warga berperan aktif menjaga lingkungan agar tetap aman, tertib, dan kondusif.


Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Ngawi Dr. Dwi Rianto Jatmiko, M.H., M.Si., Kasat Binmas Polres Ngawi AKP Agus Purwanto, S.E., Kapolsubsektor Kasreman Iptu Taufik Kasana, Iptu Agus Muryono selaku KBO Satbinmas, serta personel Satbinmas dan Polsubsektor Kasreman.


Selain memberikan imbauan kamtibmas, petugas juga menyosialisasikan layanan Call Center Polri 110 sebagai sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian, gangguan keamanan, maupun membutuhkan bantuan kepolisian.


Melalui kegiatan Pojok Kamtibmas ini, Polres Ngawi berharap terjalin komunikasi yang semakin dekat antara polisi dan masyarakat. Kehadiran polisi di tengah aktivitas warga juga menjadi wujud komitmen dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman secara humanis.


Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Binmas AKP Agus Purwanto, S.E., menyampaikan bahwa kegiatan Pojok Kamtibmas merupakan upaya Polres Ngawi untuk semakin mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga keamanan.


“Keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat. Melalui Pojok Kamtibmas, kami ingin membangun komunikasi yang baik, menyerap aspirasi warga, serta mengajak masyarakat untuk peduli terhadap keamanan di lingkungannya masing-masing,” ujarnya.


Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan Call Center Polri 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian atau mengetahui adanya gangguan kamtibmas.


“Jangan ragu menghubungi 110. Polri hadir untuk memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat. Mari bersama-sama menjaga Ngawi tetap aman, damai, dan kondusif,” pungkasnya.


Polres Ngawi mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Apabila menemukan gangguan kamtibmas atau membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat menghubungi Call Center Polri 110.


Dengan sinergi dan kepedulian bersama, diharapkan situasi Kabupaten Ngawi senantiasa aman, nyaman, dan kondusif.

 Warung KOMPAS Polres Ngawi, Polisi Bersama Masyarakat Jaga Kamtibmas

Warung KOMPAS Polres Ngawi, Polisi Bersama Masyarakat Jaga Kamtibmas





NGAWI – Terus berinovasi dalam mendekatkan diri kepada masyarakat, Polres Ngawi Polda Jatim melalui Satbinmas, menghadirkan program Warung KOMPAS (Komunikasi Polisi dan Masyarakat) sebagai wadah silaturahmi, dialog, dan penyampaian aspirasi warga demi mewujudkan Kabupaten Ngawi yang aman, nyaman, dan harmonis.

Melalui Warung KOMPAS, polisi dan masyarakat dapat duduk bersama dalam suasana santai dan penuh keakraban.


Program ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, curhatan, maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Mengusung semangat “Bersama Lebih Dekat, Lebih Solutif”, Warung KOMPAS mengedepankan tiga pilar utama, yakni dialog dan mendengarkan aspirasi masyarakat, mencari solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi, serta membangun kebersamaan melalui aksi nyata.


Tak hanya menjadi tempat berdialog, Warung KOMPAS juga merupakan wujud kepedulian Polres Ngawi kepada masyarakat. Setiap hari Jumat, setelah pelaksanaan salat Jumat, masyarakat dapat menikmati makan dan minum gratis yang disediakan di Warung KOMPAS Polres Ngawi.


Melalui kegiatan ini, Polres Ngawi ingin membangun komunikasi yang terbuka dan mempererat hubungan antara kepolisian dengan masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan di lingkungan warga diharapkan dapat diketahui lebih dini dan dicarikan solusi secara bersama-sama.


Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Binmas AKP Agus Purwanto, S.E.,  menyampaikan bahwa Warung KOMPAS merupakan salah satu upaya Polres Ngawi untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang lebih dekat, terbuka, dan bermanfaat bagi masyarakat.


“Kami ingin Warung KOMPAS menjadi ruang kebersamaan bagi polisi dan masyarakat untuk saling berkomunikasi, mendengarkan aspirasi, serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang ada di lingkungan masyarakat. Kami percaya, kamtibmas yang kondusif dapat terwujud melalui komunikasi, kepedulian, dan kerja sama yang baik antara polisi dan masyarakat,” ungkapnya, saat dikonfirmasi media Senin (12/10/2026)


Ia menambahkan, penyediaan makan dan minum gratis setiap Jumat setelah salat Jumat merupakan bentuk kepedulian sekaligus sarana mempererat silaturahmi dengan masyarakat.


“Kami mengajak seluruh masyarakat Ngawi untuk memanfaatkan Warung KOMPAS sebagai tempat menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, dan memperkuat kebersamaan. Mari kita bangun Ngawi yang aman, nyaman, dan harmonis melalui semangat gotong royong serta kepedulian bersama,” tambahnya.


Melalui Warung KOMPAS, Polres Ngawi menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai mitra yang siap mendengarkan, membantu, dan mencari solusi.


Warung KOMPAS hadir untuk masyarakat Ngawi. Bersama lebih dekat, lebih solutif. Polisi bersama masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani.

Sunday, October 11, 2026

Jadi Ibu Asuh Polwan Polda Jatim, Ny. Lenia Dekananto Dorong Kesejahteraan dan Keharmonisan Keluarga Polri

Jadi Ibu Asuh Polwan Polda Jatim, Ny. Lenia Dekananto Dorong Kesejahteraan dan Keharmonisan Keluarga Polri



SURABAYA – Estafet tugas Ibu Asuh Polisi Wanita (Polwan) Polda Jawa Timur resmi bergulir. Ny. Lenia M. Dekananto kini mengemban amanah sebagai Ibu Asuh Polwan Polda Jatim menggantikan Ny. Dewi Nanang Avianto dalam acara serah terima tugas yang berlangsung khidmat di Surabaya, Minggu (11/10/2026).


Kegiatan tersebut dihadiri, Irjen Pol Nanang Avianto dan Istri, Kapolda Jatim, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, jajaran Pejabat Utama Polda Jatim, Kapolres jajaran, pengurus Bhayangkari, serta Polwan Polda Jawa Timur.


Dalam sambutan perdananya sebagai Ibu Asuh Polwan Polda Jatim, Ny. Lenia M. Dekananto menyampaikan rasa bangga sekaligus tanggung jawab atas amanah yang dipercayakan kepadanya.


"Saya berdiri di sini membawa perasaan yang campur aduk. Rasa haru, bangga, namun di saat yang sama merasa terpanggil dan sadar akan besarnya amanah dan peran tugas sebagai Ibu Asuh Polwan Polda Jawa Timur," ujar Ny. Lenia Dekananto.


Ia juga menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada Ny. Dewi Nanang Avianto atas dedikasi, perhatian, dan kebersamaan yang telah diberikan kepada Polwan Polda Jatim.


Menurutnya, fondasi kekeluargaan yang telah terbangun dengan baik menjadi pijakan penting untuk terus memperkuat kebersamaan dan soliditas Polwan Polda Jawa Timur.


Ny. Lenia memahami bahwa Polwan memiliki tanggung jawab yang tidak ringan. Selain dituntut profesional dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri, banyak Polwan juga menjalankan peran penting di tengah keluarga.


Karena itu, ia ingin kehadirannya sebagai Ibu Asuh dapat menjadi ruang untuk mendengar, mendampingi, serta memberikan dukungan kepada Polwan dalam menghadapi berbagai dinamika tugas maupun kehidupan keluarga.


"Saya ingin menjadikan diri saya sebagai 'rumah' bagi Polwan. Tempat di mana Polwan bisa berbagi cerita, tempat untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan, dan tempat untuk saling menguatkan," tegasnya.


Ke depan, perhatian terhadap kesejahteraan, kesehatan mental dan spiritual, serta keharmonisan keluarga akan menjadi bagian penting dalam mendukung Polwan agar dapat menjalankan tugas secara optimal.


"Saya paham atas peran ganda Polwan, namun tetap dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugas negara. Oleh karena itu, fokus utama saya ke depan adalah memperhatikan kesejahteraan, kesehatan mental, spiritual, serta keharmonisan keluarga rekan-rekan Polwan," jelas Ny. Lenia Dekananto.


Menurutnya, ketenangan dalam kehidupan pribadi dan keharmonisan keluarga merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendukung Polwan dalam memberikan pengabdian terbaik kepada institusi, masyarakat, bangsa, dan negara.


Di akhir sambutannya, Ny. Lenia mengajak seluruh Polwan Polda Jatim untuk terus memperkuat kekompakan, kebersamaan, dan semangat saling mendukung dalam menjalankan tugas.


"Mari kita rapatkan barisan, jaga kekompakan, dan saling mendukung. Tunjukkan bahwa Polwan Polda Jawa Timur adalah perempuan-perempuan yang hebat, kuat, tangguh, berintegritas, profesional, modern, dan humanis," pungkasnya. (*)

 Respons Cepat Tangani Banjir Padang, Polri Kerahkan Personel dan Dirikan Posko Kesehatan

Respons Cepat Tangani Banjir Padang, Polri Kerahkan Personel dan Dirikan Posko Kesehatan



JAKARTA – Polri bergerak cepat menangani bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (10/10/2026). Melalui Polda Sumatera Barat, personel gabungan dikerahkan untuk membantu evakuasi warga, mengamankan permukiman, memberikan pelayanan kesehatan, serta menyiapkan posko bagi masyarakat terdampak.


Penanganan dilakukan di sejumlah titik, antara lain Perumahan Lumin Park, Kuranji, Goa, dan Sungai Lareh. Ratusan personel dari Sat Brimob, Ditsabhara, Ditpolairud, Polresta Padang, serta unsur SAR dan Basarnas diterjunkan untuk membantu warga terdampak.


Seluruh warga di kawasan terdampak berhasil dievakuasi dengan selamat dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Untuk mengantisipasi potensi banjir susulan, petugas mengimbau warga agar sementara waktu tidak menempati rumah yang masih berisiko terendam dan mengikuti arahan petugas di lapangan.


Polda Sumbar juga menyiapkan posko pengungsian serta mengerahkan 500 personel gabungan polri untuk menjaga rumah warga yang ditinggalkan. Selain itu, Posko Kesehatan dan Posko SAR didirikan di kawasan terdampak guna mendukung pelayanan medis, pertolongan pertama, serta koordinasi evakuasi lanjutan.


Bantuan pakaian turut disalurkan kepada anak-anak dan warga yang pakaiannya basah akibat banjir. Sementara itu, pelayanan kesehatan dan dukungan logistik diberikan kepada para pengungsi, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.


Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/10/2026), mengatakan bahwa Polri terus mengoptimalkan pengerahan personel dan sarana pendukung untuk membantu masyarakat menghadapi situasi darurat.


“Prioritas utama dalam penanganan bencana adalah keselamatan masyarakat. Polri hadir untuk membantu proses evakuasi, memberikan pelayanan kesehatan, dan memastikan keamanan lingkungan warga terdampak. Kami juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi hujan susulan serta mengikuti arahan petugas,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.


Ia menambahkan, Polri terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait untuk mendukung penanganan darurat hingga kondisi kembali aman. Masyarakat juga diimbau untuk saling membantu dan memanfaatkan fasilitas posko yang telah disediakan.


Melalui langkah tersebut, Polri berupaya memastikan masyarakat terdampak memperoleh bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” dalam menghadapi bencana dan menjaga keselamatan bersama.

 Polri Berhasil Evakuasi Ratusan Warga Terdampak Banjir di Padang, Ratusan Personel Brimob Dikerahkan

Polri Berhasil Evakuasi Ratusan Warga Terdampak Banjir di Padang, Ratusan Personel Brimob Dikerahkan



Jakarta – Polri melalui Satuan Brimob Polda Sumatera Barat mengerahkan 300 personel untuk membantu penanganan banjir dan mengevakuasi warga terdampak akibat curah hujan tinggi di Kota Padang, Sumatera Barat. Hingga Minggu (11/10/2026), personel masih bersiaga dan melanjutkan proses evakuasi di sejumlah lokasi terdampak.


Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pengerahan personel Brimob merupakan bentuk respons cepat Polri dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana, terutama untuk menyelamatkan warga dan menjangkau kawasan yang tergenang banjir.


“Polri mengerahkan personel beserta peralatan pendukung untuk membantu evakuasi warga terdampak banjir. Prioritas utama adalah keselamatan masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan pertolongan untuk keluar dari kawasan terdampak menuju tempat yang lebih aman,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/10/2026).


Sebanyak 300 personel Satbrimob Polda Sumbar dipimpin Dansatbrimob Polda Sumbar Kombes Pol. Lukman Syafri Dandel Malik. Personel dibagi menjadi tiga tim yang ditempatkan di Perumahan Lumin Park, Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah; Dadok Tunggul Hitam; serta Guo Kuranji, Kota Padang.


Berdasarkan laporan penanganan di lapangan, petugas telah mengevakuasi sekitar 300 warga dari Perumahan Lumin Park. Sementara itu, di kawasan Guo Kuranji, personel juga melakukan evakuasi terhadap 30 warga dari wilayah terdampak. Petugas terus melakukan pemantauan dan penanganan di lokasi untuk memastikan masyarakat yang masih membutuhkan bantuan dapat segera memperoleh pertolongan.


Untuk mendukung proses penyelamatan, Satbrimob Polda Sumbar mengerahkan berbagai peralatan SAR, di antaranya perahu karet, mesin tempel, pelampung, helm SAR, tali karmantel, karabiner, katrol, serta body harness. Peralatan tersebut digunakan untuk menunjang keselamatan personel dan membantu proses evakuasi di kawasan yang terdampak genangan.


Selain peralatan penyelamatan, Polri juga mengoperasikan kendaraan pendukung berupa truk angkut personel, bus, kendaraan khusus SAR, serta kendaraan operasional lainnya. Dukungan tersebut digunakan untuk mobilisasi personel, membawa perlengkapan, dan menunjang pelaksanaan tugas di sejumlah titik banjir.


Di Perumahan Lumin Park, yang menjadi salah satu lokasi penanganan utama, personel mendirikan posko SAR di kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah. Sementara itu, tim yang bertugas di Dadok Tunggul Hitam dan Guo Kuranji disiagakan untuk membantu penanganan sesuai kondisi di lapangan.


Trunoyudo menegaskan, Polri akan terus mengoptimalkan upaya pertolongan dan berkoordinasi dengan unsur terkait dalam menghadapi dampak banjir. Selain evakuasi, pemantauan kondisi wilayah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak juga menjadi perhatian dalam penanganan bencana.


“Personel di lapangan terus melaksanakan tugas kemanusiaan dengan mengutamakan keselamatan warga. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengikuti arahan petugas, dan segera mencari tempat yang lebih aman apabila kondisi di sekitar tempat tinggal membahayakan,” tutupnya.


Hingga Minggu (11/10/2026), personel Satbrimob Polda Sumbar masih melanjutkan kegiatan evakuasi dan penanganan warga terdampak banjir di wilayah hukum Polresta Padang.

 Polri Mutasi 199 Personel, Sejumlah Jabatan Strategis Berganti

Polri Mutasi 199 Personel, Sejumlah Jabatan Strategis Berganti

 



JAKARTA – Polri melakukan mutasi terhadap 199 personel yang terdiri dari Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen). Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026.


Sejumlah jabatan strategis mengalami pergantian, di antaranya Wakabaintelkam Polri, Kakorlantas Polri, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Kapolda Kalimantan Utara, dan Kapolda Lampung.


Pada jabatan Wakabaintelkam Polri, Irjen Pol Wawan Muliawan dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri dan digantikan Brigjen Pol Anom Setyadji. Sementara itu, jabatan Kakorlantas Polri yang sebelumnya dijabat Irjen Pol Wibowo kini diemban Brigjen Pol Aries Syahbudin.


Di tingkat kewilayahan, Irjen Pol Agus Wijayanto dipercaya sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menggantikan Irjen Pol Viktor Theodorus Sihombing. Jabatan Kapolda Kalimantan Utara kini dijabat Brigjen Pol Andi Syahriful Taufik, menggantikan Irjen Pol Agus Wijayanto. Adapun jabatan Kapolda Lampung dipercayakan kepada Brigjen Pol Yustan Alpiani menggantikan Irjen Pol Helfi Assegaf.


Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier untuk memperkuat kinerja institusi serta memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian.


“Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas. Prinsip meritokrasi menjadi bagian penting agar setiap personel yang mendapat amanah jabatan mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/10/2026).


Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menjalankan tugas dan memberikan kontribusi bagi organisasi. Pengabdian tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pejabat berikutnya untuk melanjutkan program dan meningkatkan kinerja sesuai bidang tugas masing-masing.


Kepada para pejabat yang mendapat amanah baru, Johnny berharap agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan karakteristik wilayah, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan kesinambungan program yang telah dilaksanakan.


“Setiap pejabat diharapkan segera menyesuaikan diri, menjaga integritas, serta menghadirkan kinerja yang profesional dan responsif. Pada akhirnya, seluruh pelaksanaan tugas kepolisian harus berorientasi pada pelayanan dan kepentingan masyarakat,” katanya.


Ia menegaskan, penguatan organisasi melalui mutasi jabatan harus sejalan dengan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik.


“Semangat tersebut sejalan dengan tagline Polri "Polisi Bersama Masyarakat". Polri akan terus berupaya hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutup Johnny.

 Simbol Estafet Kepemimpinan, Pataka "Bhayangkara Satya Abhiyukta" Diserahkan kepada Irjen Pol Dekananto

Simbol Estafet Kepemimpinan, Pataka "Bhayangkara Satya Abhiyukta" Diserahkan kepada Irjen Pol Dekananto

 



SURABAYA – Estafet kepemimpinan Kepolisian Daerah Jawa Timur resmi berlanjut. Irjen Pol Nanang Avianto menyerahkan Pataka "Bhayangkara Satya Abhiyukta" kepada Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono dalam rangkaian upacara penyerahan Pataka dan Laporan Kesatuan (Lapsat) di Mapolda Jatim, Minggu (11/10/2026).


Dalam amanatnya, Irjen Pol Nanang Avianto menyampaikan bahwa serah terima jabatan Kapolda Jawa Timur sebelumnya telah dilaksanakan di Mabes Polri pada Jumat lalu. Rangkaian kegiatan di Mapolda Jatim menjadi bagian dari keberlanjutan kepemimpinan dan pelaksanaan tugas Polda Jawa Timur.


Irjen Pol Nanang menyampaikan bahwa Pataka "Bhayangkara Satya Abhiyukta" mengandung nilai pengabdian yang harus terus dijaga oleh seluruh personel Polda Jawa Timur dalam melaksanakan tugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.


Ia juga mengingatkan bahwa tantangan tugas kepolisian ke depan semakin kompleks. Karena itu, seluruh personel diminta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menjaga kepercayaan publik serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur.


Pada kesempatan tersebut, Irjen Pol Nanang juga menyampaikan kebanggaannya atas penganugerahan tanda kehormatan Samkaryanugraha kepada Pataka Polda Jawa Timur.


Ia mengapresiasi kerja keras, dedikasi dan kolaborasi seluruh jajaran selama dirinya memimpin Polda Jawa Timur, sekaligus menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjalankan amanah terdapat perkataan maupun tindakan yang kurang berkenan.


Selanjutnya, Irjen Pol Nanang Avianto akan mengemban tugas baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.


"Saya sangat berharap dedikasi dan dukungan serupa juga diberikan kepada Kapolda Jatim yang baru, agar seluruh kebijakan dan tugas pokok kepolisian di Jawa Timur dapat berjalan dengan baik," ujar Irjen Pol Nanang.


Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menyatakan kesiapannya mengemban amanah sebagai Kapolda Jatim. Menurutnya, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur membutuhkan kebersamaan, kekompakan dan dukungan seluruh jajaran.


"Insyaallah, dengan bantuan rekan-rekan sekalian, saya siap melaksanakan tugas sebagai Kapolda Jatim yang diamanahkan kepada saya," tegas Irjen Pol Dekananto.


Ia menekankan bahwa Polda Jawa Timur harus mampu menjawab berbagai tantangan tugas sekaligus mendukung program pemerintah dan kebijakan Kapolri melalui penguatan kehadiran Polri bersama masyarakat.


Keberhasilan pelaksanaan tugas, menurutnya, membutuhkan soliditas internal sekaligus sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, TNI, seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.


"Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas nantinya, saya mohon dukungan dari seluruh personel Polda Jatim dan jajaran. Saya berharap dengan kebersamaan dan kekompakan itu, semua tantangan tugas akan dapat diatasi dengan baik," tuturnya.


Irjen Pol Dekananto juga menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada Irjen Pol Nanang Avianto atas dedikasi dan berbagai capaian selama memimpin Polda Jawa Timur.


Ia berkomitmen melanjutkan hal-hal positif yang telah dibangun serta mengajak seluruh personel mempertahankan semangat pengabdian, ketulusan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.


Upacara tersebut dihadiri para Pejabat Utama Polda Jatim, Kapolres, Kapolresta dan Kapolrestabes jajaran, personel Polri dan ASN Polda Jawa Timur, serta sejumlah tokoh masyarakat. (*)

 Disambut Pedang Pora dan Atraksi Budaya, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono Resmi Pimpin Polda Jatim

Disambut Pedang Pora dan Atraksi Budaya, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono Resmi Pimpin Polda Jatim

 



SURABAYA – Polda Jawa Timur menggelar prosesi penyambutan Kapolda Jawa Timur yang baru, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, di Mapolda Jawa Timur, Minggu (11/10/2026).


Prosesi diawali dengan pengalungan bunga kepada Irjen Pol Dekananto Eko Purwono dan istri, Ny. Lenia Dekananto, dilanjutkan dengan jajaran kehormatan serta tradisi pedang pora sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan kepada pimpinan baru Polda Jawa Timur.


Nuansa budaya Jawa Timur turut mewarnai rangkaian penyambutan melalui penampilan seni jaranan dan Reog Ponorogo.


Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Pejabat Utama Polda Jatim, para Kapolres jajaran, personel Polri, serta ASN Polda Jawa Timur.


Momen penuh haru juga terlihat ketika Irjen Pol Dekananto yang didampingi kedua orang tuanya mendorong kursi roda sang ibu dan kemudian bersimpuh melakukan sungkem sebagai bentuk penghormatan dan bakti kepada orang tua.


Usai prosesi penyambutan, Irjen Pol Dekananto menyampaikan rasa syukur atas amanah yang dipercayakan kepadanya untuk memimpin Polda Jawa Timur.


“Pertama-tama, kehadiran saya di Polda Jawa Timur ini merupakan amanah dari Allah SWT. Amanah ini menjadi tanggung jawab besar bagi saya untuk bisa menjalankannya dengan baik,” ujar Irjen Pol Dekananto.


Ia menegaskan akan melanjutkan berbagai program positif yang telah dibangun oleh Kapolda Jawa Timur sebelumnya, Irjen Pol Nanang Avianto.


“Banyak hal positif yang sudah diperkuat dan ditinggalkan oleh Irjen Pol Nanang Avianto untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jawa Timur. Tentu saya akan melanjutkan hal-hal positif tersebut,” ungkapnya.


Irjen Pol Dekananto juga menegaskan komitmennya untuk mendorong Polda Jawa Timur semakin humanis, dekat dengan masyarakat, serta memberikan pelayanan yang semakin baik.


Ia sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan maupun kritik sebagai bagian dari upaya perbaikan pelayanan kepolisian.


“Apabila saya dan seluruh jajaran Polda Jawa Timur melakukan hal-hal yang kurang berkenan atau kurang tepat dalam bertindak, saya mohon dimaafkan dan diberikan koreksi. Kami akan merespons dan menindaklanjuti masukan tersebut,” tegasnya.


Selain peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemberantasan narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan juga menjadi salah satu perhatian Kapolda Jatim.


Secara khusus, Irjen Pol Dekananto memberikan perhatian terhadap peredaran dan penyalahgunaan obat keras daftar G yang berpotensi memberikan dampak buruk, terutama terhadap generasi muda.


“Salah satu atensi saya adalah peredaran obat keras daftar G. Saya pastikan Jawa Timur harus bersih dari obat-obatan tersebut karena penyalahgunaannya dapat menjadi salah satu pemicu kenakalan remaja, tawuran, dan gangguan kamtibmas lainnya,” ujar Irjen Pol Dekananto.


Kapolda Jatim juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Jawa Timur.


“Saya dan keluarga mohon diterima oleh seluruh warga Jawa Timur. Insyaallah, dari lubuk hati yang paling dalam, saya akan berusaha menjalankan amanah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya. (*)

SABER Satlantas Polres Ngawi Hadir untuk Tiga Desa Terdampak Kekeringan di Bringin

SABER Satlantas Polres Ngawi Hadir untuk Tiga Desa Terdampak Kekeringan di Bringin

 



Ngawi – Wujud kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Ngawi menyalurkan bantuan air bersih melalui program Sedekah Air Bersih (SABER) kepada warga di wilayah Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi

Kegiatan yang dilaksanakan sekitar  tersebut menyasar tiga desa, yakni Desa Kenongorejo, Desa Suruh, dan Desa Gandong. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami penurunan ketersediaan sumber air bersih secara signifikan akibat kondisi kekeringan.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kasatlantas Polres Ngawi AKP Moh. Imam Reza, S.T.K., S.I.K., M.H., bersama pejabat utama Satlantas Polres Ngawi, Wakapolsek Bringin, serta Bhabinkamtibmas dari masing-masing desa sasaran.

Melalui program SABER, Polres Ngawi berupaya hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan pelayanan lalu lintas, tetapi juga melalui aksi sosial yang menyentuh kebutuhan dasar warga.

Kehadiran personel kepolisian disambut positif oleh masyarakat penerima bantuan. Warga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas perhatian serta bantuan air bersih yang diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M Si.,  melalui Kasatlantas Polres Ngawi AKP Moh. Imam Reza menyampaikan bahwa kegiatan Sedekah Air Bersih merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih.

“Melalui program SABER ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri selalu hadir dan berupaya memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami berharap bantuan air bersih ini dapat membantu meringankan beban warga yang terdampak kekeringan, khususnya di wilayah Kecamatan Bringin,” ujarnya, saat dikonfirmasi media Minggu (11/10/2026)

Ia menambahkan, Polres Ngawi akan terus mendorong kegiatan sosial dan pelayanan humanis sebagai bagian dari komitmen Polri untuk semakin dekat dengan masyarakat.

“Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama, terutama bagi warga yang membutuhkan,” pungkasnya.

Melalui kegiatan SABER, Polres Ngawi menegaskan komitmennya untuk terus hadir, peduli, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi terwujudnya situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di Kabupaten Ngawi.

 Polisi Ngawi Bersama DWP Salurkan 30.000 Liter Air Bersih untuk Warga Pitu Terdampak Kemarau

Polisi Ngawi Bersama DWP Salurkan 30.000 Liter Air Bersih untuk Warga Pitu Terdampak Kemarau





NGAWI – Wujud kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kemarau panjang, Polsek Pitu Polres Ngawi bersinergi dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 30.000 liter kepada warga di Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Sabtu (10/10/2026).


Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00 hingga 11.30 WIB tersebut menyasar tiga dusun di dua desa, yakni Dusun Kaligede, Desa Ngancar, serta Dusun Ngladok dan Dusun Ngrowo, Desa Cantel. Masing-masing dusun menerima bantuan sebanyak 10.000 liter air bersih.


Penyaluran bantuan ini melibatkan Ketua Cabang Dinas Pendidikan Madiun-Ngawi, Lena, M.Pd., Ketua DWP Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun, Rahma Atina Suharto, Penasehat DWP SMKN 1 Pitu, Hikmah Kurnial, S.Pd., serta Kapolsek Pitu IPTU Prinanto, S.E., bersama anggota Polsek Pitu, Bhabinkamtibmas, dan perangkat desa setempat.


Air bersih yang diangkut menggunakan mobil tangki tersebut ditampung dalam toren atau penampungan air agar dapat diambil warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat tampak antusias mengantre dengan membawa ember, galon bekas, dan wadah lainnya untuk mendapatkan bantuan.


Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., melalui Kapolsek Pitu IPTU Prinanto, S.E., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan sinergi lintas instansi dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih akibat kemarau panjang.


“Bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan kebersamaan dalam membantu masyarakat. Kami berharap air bersih yang disalurkan dapat meringankan beban warga serta memenuhi sebagian kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau,” ujar IPTU Prinanto mewakili Kapolres Ngawi.


Ia juga mengapresiasi peran Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun yang telah bersinergi bersama Polsek Pitu untuk membantu masyarakat.


Menurutnya, kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan manfaat nyata melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan.


“Polri akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat. Kami berharap sinergi seperti ini terus terjalin sehingga dapat memperkuat kepedulian sosial dan membantu masyarakat menghadapi berbagai kesulitan,” tambahnya.


Warga penerima bantuan menyambut baik kegiatan tersebut dan menyampaikan terima kasih atas perhatian serta bantuan air bersih yang diberikan.


Mereka berharap musim kemarau segera berakhir agar kebutuhan air bersih dapat kembali terpenuhi dengan mudah.

Seluruh rangkaian kegiatan penyaluran bantuan air bersih berlangsung aman, lancar, dan kondusif.


Polres Ngawi RAMAH – hadir, peduli, dan melayani masyarakat.

Saturday, October 10, 2026

Polisi Ngawi Sosialisasikan KUHP Baru, Perkuat Kesadaran Hukum Masyarakat Geneng

Polisi Ngawi Sosialisasikan KUHP Baru, Perkuat Kesadaran Hukum Masyarakat Geneng

   


 

Ngawi — Guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di tengah masyarakat, Polsek Geneng, Polres Ngawi, menggelar sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dengan materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat (9/10/2026), pukul 09.00 hingga 10.30 WIB, bertempat di Balai Desa Keniten, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi.
Sosialisasi dipimpin langsung oleh Kapolsek Geneng, Iptu Harli Prabowo, S.H., dengan menghadirkan Bripka Sri Wahyuningsih, S.Pd., anggota Reskrim Polsek Geneng, sebagai pemateri.

Kegiatan ini dihadiri perangkat Desa Keniten, Ketua BPD, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, anggota PKK, pendamping desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta unsur masyarakat lainnya.

Dalam penyampaian materi, masyarakat diberikan pemahaman mengenai ketentuan dalam KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aturan hukum yang berlaku sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif.

Suasana kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan berdiskusi langsung dengan pemateri terkait persoalan hukum yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Selain edukasi hukum, Polsek Geneng juga menyampaikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kriminalitas. Warga diingatkan untuk mengamankan barang berharga ketika meninggalkan rumah, mencabut kunci sepeda motor saat parkir, serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila terdapat permasalahan di lingkungan masyarakat.

Kapolres Ngawi, AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., melalui Kapolsek Geneng, Iptu Harli Prabowo, S.H., menyampaikan bahwa sosialisasi Kadarkum merupakan langkah preventif untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, dimulai dari lingkungan keluarga.

“Pemahaman terhadap hukum sangat penting agar masyarakat mengetahui hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap perbuatan. Melalui sosialisasi ini, kami berharap masyarakat semakin sadar hukum, mampu menghindari pelanggaran, dan turut berperan aktif dalam menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungannya,” ujar Iptu Harli Prabowo.

Ia juga menegaskan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku yang taat hukum. Oleh karena itu, edukasi hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.
Kapolsek Geneng turut mengajak masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Apabila masyarakat membutuhkan bantuan kepolisian atau mengetahui adanya gangguan kamtibmas, segera hubungi layanan Polri 110. Kami siap memberikan pelayanan dan merespons laporan masyarakat secara cepat sesuai prosedur,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Polsek Geneng berkomitmen untuk terus meningkatkan penyuluhan hukum di desa-desa wilayah Kecamatan Geneng serta memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dan masyarakat demi terwujudnya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Ngawi.

Polres Ngawi Ajak Masyarakat Tanamkan Nasionalisme dan Patriotisme Lewat Podcast Radio

Polres Ngawi Ajak Masyarakat Tanamkan Nasionalisme dan Patriotisme Lewat Podcast Radio

  



Ngawi – Polres Ngawi melalui Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) terus berupaya meningkatkan wawasan kebangsaan dan menumbuhkan semangat cinta tanah air di tengah masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan Podcast Talkshow di Radio Suara Ngawi FM bersama Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ngawi Al Munawwarah, Jumat (9/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00 hingga 10.20 WIB tersebut mengangkat tema “Nasional dan Patriot”, dengan menghadirkan Iptu Agus Muryono, KBO Satbinmas Polres Ngawi, dan Ust. Ali Masykur, pengurus Yayasan LKSA Ngawi Al Munawwarah, sebagai narasumber.

Melalui dialog interaktif di media radio, para narasumber menyampaikan pesan edukatif mengenai pentingnya menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Semangat cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama menjadi bagian penting dalam membangun karakter masyarakat yang berjiwa kebangsaan.

Kegiatan ini juga menjadi sarana komunikasi publik yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan positif kepada masyarakat luas. Selain memberikan edukasi, talkshow tersebut diharapkan mampu mempererat sinergi antara Polri, lembaga sosial, dan masyarakat dalam menjaga keharmonisan serta kondusivitas wilayah Kabupaten Ngawi.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Binmas AKP Agus Purwanto, S.E., menyampaikan bahwa penanaman nilai nasionalisme dan patriotisme merupakan tanggung jawab bersama yang perlu terus diperkuat melalui berbagai kegiatan edukasi dan komunikasi publik.

“Nasionalisme dan patriotisme bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga persatuan, menghormati perbedaan, menaati aturan, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Melalui kegiatan podcast ini, kami berharap pesan-pesan kebangsaan dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan semakin memperkuat semangat cinta tanah air,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Polres Ngawi akan terus mendorong kegiatan pembinaan dan edukasi masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media radio, sebagai wujud kehadiran Polri yang dekat dengan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Polres Ngawi berharap semangat nasionalisme, patriotisme, dan persatuan semakin tumbuh sehingga masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

 Kawal Perpres Baru, Polres Mojokerto Beri Kepastian Hukum dan Perlindungan bagi Driver Online

Kawal Perpres Baru, Polres Mojokerto Beri Kepastian Hukum dan Perlindungan bagi Driver Online




MOJOKERTO – Sebagai wujud komitmen membangun komunikasi konstruktif dengan pekerja transportasi online, Polres Mojokerto Polda Jatim menggelar Focus Group Discussion (FGD) Angkutan Online. Forum strategis ini membahas payung hukum baru serta optimalisasi peran ojek online (ojol) sebagai garda penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).


Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto tersebut dihadiri lintas instansi dan stakeholder strategis, pada Kamis (08/10/2026) .


Kapolres Mojokerto, AKBP Dr. Raden Erik Bangun Prakasa, S.H., S.I.K., M.M., mendelegasikan jalannya acara kepada Kasat Lantas Polres Mojokerto, AKP Bernardus Bagas Simarmata, S.Tr.K., S.I.K., M.S.S.S.


Turut hadir perwakilan Dit Intelkam Polda Jatim Iptu Suparno, Kapolsek Trawas AKP Wildhan Indra Pramono, Kasat Intelkam AKP Danny Prastiansyah, Kasat Binmas AKP Didit Setiawan, perwakilan Dishub Provinsi Jatim Eva, serta Pimpinan Gojek Nasional/Jatim Charly Raya bersama jajaran manajemen dan mitra driver.


Kasat Lantas Polres Mojokerto, AKP Bernardus Bagas Simarmata, menegaskan bahwa FGD ini merupakan langkah konkrit Polri dalam memastikan kehadiran negara untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja transportasi online. 


AKP Bagas menyebut, ojol bukan sekadar mitra transportasi, melainkan bagian penting dari ekosistem keamanan.


"Payung hukum bagi ojol saat ini semakin kuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online,"jelas AKP Bagas.


Menurut AKP Bagas, regulasi tegas ini menetapkan pengemudi ojol, taksi online, dan kurir sebagai pekerja platform yang berhak atas jaminan sosial, BPJS Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, serta pembagian pendapatan yang lebih adil.


Dalam regulasi terbaru tersebut, potongan pihak aplikator yang sebelumnya mencapai 20 persen kini dibatasi maksimal menjadi 8 persen. Artinya, minimal 92 persen pendapatan murni menjadi hak pengemudi. 


AKP Bagas menilai kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan negara yang wajib dikawal di tingkat daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para mitra di Kabupaten Mojokerto.


Selain sisi kesejahteraan, AKP Bagas menekankan pentingnya peran ojol sebagai "mata dan telinga" Polri di jalan raya. Dengan mobilitas tinggi dan sebaran luas hingga pelosok desa, mitra ojol merupakan aset strategis dalam mempercepat penyampaian informasi terkait Kamtibmas, kecelakaan lalu lintas, hingga potensi gangguan keamanan.


"Kami juga terus berinovasi mendukung keselamatan mitra ojol. Salah satunya melalui pembangunan Station Police Kenanten yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat melepas lelah bagi para driver, serta pembuatan jalur penyelamat di tikungan Gotekan Pacet untuk mengantisipasi rem blong," ungkapnya.


AKP Bagas juga mengimbau para mitra ojol agar selalu mengenakan atribut keselamatan lengkap saat berkendara. Ia mengajak komunitas transportasi online untuk selalu mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan di lapangan ketimbang langsung melakukan aksi demonstrasi.


"Melalui kegiatan ini, kami berharap terbangun kesepahaman bahwa perlindungan hukum dan kesejahteraan ojol berbanding lurus dengan stabilitas Kamtibmas. Ketika pekerja merasa aman terlindungi, mereka akan lebih optimal membantu menjaga keamanan lingkungan," pungkas AKP Bagas.


Sementara itu, Pimpinan Gojek Nasional/Jatim, Charly Raya, menyambut baik forum yang diinisiasi oleh Polres Mojokerto ini. Ia mengungkapkan momen FGD sangat krusial untuk menyelaraskan komunikasi antar-instansi agar tidak terjadi miskomunikasi terkait aturan tarif, potongan aplikasi, hingga mekanisme kemitraan.


Charly menambahkan bahwa Gojek telah memiliki Satgas internal yang siap membantu mitra saat menghadapi kendala operasi

 Polisi Bersama Masyarakat: Polresta Malang Kota Rawat Kepedulian Lewat Aksi Sosial

Polisi Bersama Masyarakat: Polresta Malang Kota Rawat Kepedulian Lewat Aksi Sosial

 



MALANG KOTA – Polresta Malang Kota Polda Jatim terus berkomitmen memperkuat kedekatan dengan seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang. Upaya tersebut diwujudkan melalui serangkaian aksi sosial dan program sambang warga yang digelar secara konsisten di wilayah Kota Malang.


Pendekatan secara jemput bola ini dilakukan untuk mengimplementasikan semangat “Polisi Bersama Masyarakat”. Tujuannya tidak hanya untuk membangun kepedulian sosial, tetapi juga menjaga situasi kamtibmas di wilayah hukum Malang Kota agar tetap aman dan kondusif.


Salah satu aksi nyata ditunjukkan Polresta Malang Kota Polda Jatim dengan menggelar kegiatan sarapan bersama dan pemeriksaan kesehatan gratis di kawasan Jalan Raya Balearjosari, Kecamatan Blimbing, pada Jumat (9/10/2026) yang lalu.


Kegiatan ini menyasar warga setempat, pekerja informal, hingga para pengendara yang melintas di kawasan tersebut.

Sedikitnya 450 porsi makanan siap saji disiapkan agar masyarakat dapat menikmati sarapan bersama. 


Di saat yang sama, warga juga bisa memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang diinisiasi oleh Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polresta Malang Kota.


Wakapolresta Malang Kota, AKBP Alex Sandi Siregar, yang hadir langsung didampingi Kapolsek Blimbing Kompol Enggarani Laufria menegaskan, kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya soal penegakan hukum dan keamanan, melainkan juga tentang kepedulian sosial.


"Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan konkret yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," ujar AKBP Alex di sela-sela kegiatan.


AKBP Alex menambahkan, momentum sosial seperti ini menjadi ruang bagi kepolisian untuk berinteraksi langsung, serta mendengar dan menyerap aspirasi maupun keluh kesah warga. Melalui komunikasi dua arah ini, sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dapat terbangun lebih kuat.


Dalam aksi medisnya, tim Sidokkes Polresta Malang Kota memberikan layanan pemeriksaan fisik dasar serta membagikan vitamin dan suplemen gratis, khususnya bagi warga lanjut usia (lansia).


Kasidokkes Polresta Malang Kota, dr. Wiwin Indriani, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk membantu masyarakat mendeteksi dini kondisi kesehatan mereka sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebugaran tubuh.


"Melalui perpaduan kegiatan sarapan bersama dan cek kesehatan gratis ini, kami berharap manfaat dari pelayanan kepolisian dapat dirasakan secara nyata dan lebih luas oleh masyarakat," pungkas dr. Wiwin. (*)

 BRAN Kebut Penataan Kelembagaan, Percepat Agenda Reforma Agraria Presiden Prabowo

BRAN Kebut Penataan Kelembagaan, Percepat Agenda Reforma Agraria Presiden Prabowo



Jakarta, 9 Oktober 2026 — Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) mempercepat penataan kelembagaan melalui penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) serta pematangan pembagian fungsi, tugas, dan kewenangan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan agenda reforma agraria nasional berjalan efektif, terkoordinasi, dan selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.


Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala BRAN Jenderal Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan Menteri PANRB Rini Widyantini, S.H., M.P.M., serta Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, B.Sc., M.Sc., di Ruang Rapat Majapahit, Lantai 2, Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (9/10/2026).


Pertemuan ini berfokus pada percepatan penyusunan SOTK BRAN, penyamaan persepsi antarkementerian dan lembaga, serta penegasan batas kewenangan agar pelaksanaan reforma agraria memiliki landasan kelembagaan yang jelas dan tidak tumpang tindih.


Kepala BRAN Dedi Prasetyo menegaskan bahwa penataan kelembagaan merupakan langkah mendasar agar BRAN dapat menjalankan mandatnya secara terarah dan memperkuat koordinasi lintas sektor.


“Percepatan penataan kelembagaan BRAN menjadi prioritas agar agenda reforma agraria Presiden Prabowo dapat dijalankan dengan struktur organisasi yang jelas, pembagian kewenangan yang tepat, dan mekanisme kerja yang terukur. Kita ingin proses ini berjalan cepat, tetapi tetap cermat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Dedi.


Menurut Dedi, kejelasan fungsi dan kewenangan antara BRAN dan ATR/BPN sangat penting untuk memastikan setiap institusi bekerja sesuai mandatnya. Dengan demikian, pelaksanaan reforma agraria dapat diperkuat tanpa menimbulkan tumpang tindih tugas maupun memperpanjang proses birokrasi.


“BRAN tidak dibentuk untuk mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga yang sudah berjalan. Kita ingin membangun sinergi, memperjelas peran, dan menyatukan langkah. Administrasi pertanahan tetap berjalan sesuai kewenangan ATR/BPN, sementara BRAN memperkuat koordinasi pelaksanaan reforma agraria lintas sektor, khususnya untuk persoalan agraria yang membutuhkan penanganan terpadu,” tegasnya.


Dalam pembahasan bersama Kementerian PANRB dan ATR/BPN, pematangan desain organisasi diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas BRAN secara efektif, adaptif, dan akuntabel. Penataan tersebut juga perlu memperhitungkan kebutuhan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan dengan urusan agraria.


Dedi menekankan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari tersusunnya regulasi atau terbentuknya organisasi. Yang terpenting adalah kemampuan negara menghadirkan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi rakyat.


“Rakyat tidak seharusnya dibebani dengan rumitnya pembagian kewenangan antarinstansi. Ketika muncul persoalan agraria, negara harus hadir melalui koordinasi yang jelas dan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, sejak awal kita perlu membangun sistem kerja yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada hasil,” ungkap Dedi.


Selain struktur organisasi, integrasi data pertanahan menjadi perhatian dalam membangun fondasi kerja BRAN. Data yang terpadu diperlukan untuk membantu memetakan persoalan agraria, menentukan prioritas penanganan, menyelaraskan program, serta memantau hasil pelaksanaan reforma agraria secara objektif.


“Data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas. Kita perlu mengetahui persoalannya, memetakan subjek dan objek reforma agraria, kemudian menyusun langkah penyelesaian bersama kementerian dan lembaga terkait. Dengan pendekatan berbasis data, penanganan dapat dilakukan lebih terukur dan akuntabel,” kata Dedi.


Sebagai tindak lanjut pertemuan, penyusunan konsep kelembagaan dan matriks pembagian kewenangan akan dimatangkan melalui koordinasi teknis lintas kementerian dan lembaga. Pembahasan lanjutan juga diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan regulasi pendukung serta memastikan setiap tahapan pembentukan BRAN berjalan sesuai ketentuan hukum.


Percepatan penyusunan SOTK menjadi tahapan penting bagi BRAN untuk membangun organisasi yang memiliki mandat jelas, mekanisme koordinasi efektif, dan indikator kinerja terukur. Fondasi tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan agenda reforma agraria nasional secara berkelanjutan.


Dedi menegaskan, orientasi utama pembentukan BRAN adalah memastikan kebijakan reforma agraria tidak berhenti pada penataan kelembagaan, tetapi berlanjut menjadi kerja nyata yang dirasakan rakyat.


“Ukuran keberhasilan kita bukan semata-mata terbentuknya organisasi, melainkan sejauh mana reforma agraria mampu menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. BRAN akan mengedepankan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan,” pungkasnya.


Melalui percepatan penataan kelembagaan dan penyelarasan kewenangan, BRAN berupaya memperkuat fondasi pelaksanaan reforma agraria nasional sebagai bagian dari agenda strategis Presiden Prabowo Subianto. Sinergi antarkementerian dan lembaga menjadi kunci untuk membangun tata kelola agraria yang terpadu, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.


BRAN kebut penataan kelembagaan, perjelas kewenangan, dan percepat reforma agraria demi keadilan agraria serta kesejahteraan rakyat.