*Dukung Swasembada Pangan, Polda Jatim dan Petani Tanam Bawang Putih Serentak*

MALANG – Polda Jawa Timur bersama kelompok tani melaksanakan penanaman bawang putih secara serentak sebagai bagian dari dukungan terhadap percepatan program swasembada pangan nasional.

Kegiatan dipusatkan di Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Rabu (19/8/2026), pada lahan seluas 1,5 hektare yang dikelola Kelompok Tani Subur Satu.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, penanaman bawang putih secara serentak juga dilaksanakan di Kabupaten Magetan, Trenggalek, dan Pasuruan dengan total lahan yang siap ditanami mencapai 2,5 hektare.

“Penanaman ini melibatkan delapan kelompok tani dengan menggunakan sekitar 2.000 kilogram bibit bantuan dari Kementerian Pertanian,” kata Kombes Pol Abast.

Menurut Kombes Pol Abast, keterlibatan Polda Jatim dan jajaran merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam memperkuat produksi komoditas pertanian, khususnya bawang putih.

“Penanaman bawang putih serentak ini merupakan bentuk nyata dukungan Polda Jawa Timur terhadap program swasembada pangan. Kami bersama seluruh pihak terkait berupaya agar program ini dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi para petani maupun masyarakat,” ujarnya.

Polda Jatim dan jajaran juga turut mendukung kesiapan lahan, bibit, sarana pendukung serta pendampingan kepada kelompok tani dengan berkoordinasi bersama Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam penanaman tersebut terdapat empat varietas bawang putih yang digunakan, yakni Tawangmangu Baru, Lumbu Kuning, Lumbu Hijau, dan Geol Temanggung Agrihorti.

“Pemilihan varietas disesuaikan dengan kondisi wilayah agar tanaman dapat tumbuh secara optimal,” jelas Kombes Pol Abast.

Secara keseluruhan, potensi pengembangan bawang putih di wilayah Polda Jawa Timur tersebar di tujuh wilayah Polres dengan total luas lahan mencapai 284,76 hektare, melibatkan 76 Gapoktan dan 586 petani.

Polda Jatim bersama jajaran melalui Satgas Percepatan Swasembada Bawang Putih Polda Jatim terus bersinergi dengan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, kelompok tani, dan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung keberlanjutan program tersebut.

Selain kesiapan lahan dan bibit, sarana pertanian turut menjadi perhatian. Di Desa Sumbersuko, telah disiapkan sistem irigasi menggunakan pompa air dan sprinkler untuk mendukung pertumbuhan tanaman.

“Sinergi dengan kelompok tani menjadi kunci. Kami ingin kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga turut mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tutur Kombes Pol Abast.

Dari kegiatan tersebut, hasil panen nantinya diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi bagi para petani sekaligus turut memperkuat ketersediaan bawang putih di Jawa Timur.

Kegiatan penanaman bawang putih serentak juga dirangkai dengan kegiatan sosial dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Polda Jatim juga menyalurkan bantuan sosial kepada 200 warga setempat serta menyerahkan bantuan alat pertanian kepada kelompok tani.

Selain itu, Polda Jatim menggelar bakti kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan gratis serta pembagian vitamin kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara Polri, pemerintah, petani, dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi warga. (*)

Continue Reading

*Polri Dorong Percepatan Swasembada Bawang Putih, Tanam Serentak dan Panen Raya di Sembalun*

 

Lombok Timur, 19 Agustus 2026 — Polri terus memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui percepatan swasembada bawang putih. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penanaman bawang putih serentak, panen raya, serta groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Rabu (19/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolri jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan serta Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Rangkaian kegiatan menjadi bagian dari sinergi lintas sektor dalam meningkatkan produksi bawang putih nasional sekaligus memperkuat ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir.

Kapolri menegaskan, upaya percepatan swasembada pangan merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia mampu mandiri di tengah ketidakpastian situasi global.

“Bapak Presiden selalu menekankan bahwa di tengah situasi eskalasi global yang tidak menentu seperti ini, kita semua harus mandiri, khususnya di bidang ketahanan pangan. Oleh karena itu, ini menjadi perintah dari beliau yang harus kita tindak lanjuti sehingga program ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Kapolri.

Dalam mendukung percepatan swasembada bawang putih, Polri bersinergi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis telah memperoleh potensi lahan terverifikasi seluas 2.593,1 hektare yang tersebar di 17 Polda. Dari luasan tersebut, 927,6 hektare telah ditanami dengan proyeksi produksi mencapai 9.276 ton. Program tersebut turut memberdayakan 117 kelompok tani dengan melibatkan 2.257 petani.

Kapolri menyebut potensi lahan tersebut masih dapat diperluas sebagai bagian dari akselerasi peningkatan produksi bawang putih nasional.

“Kita memiliki potensi luas lahan sebesar 2.593,1 hektare yang tersebar di 17 Polda. Dan ini kalau memang ada kebijakan lanjut untuk memperluas luasan ini, tentunya kita mengharapkan luasan ini bisa bertambah sehingga kemudian apa yang menjadi cita-cita dari Bapak Presiden betul-betul bisa kita eksekusi dengan baik,” kata Kapolri.

Pada kegiatan hari ini, penanaman bawang putih dilaksanakan secara serentak di 14 Polda pada lahan seluas 279,5 hektare. Penanaman tersebut diproyeksikan menghasilkan sekitar 2.795 ton bawang putih yang dapat dipanen pada kuartal IV 2026. Sementara itu, tiga Polda lainnya akan melaksanakan penanaman menyesuaikan masa tanam di wilayah masing-masing.

Khusus di Sembalun, dilaksanakan panen raya bawang putih pada lahan seluas 105 hektare dengan potensi hasil mencapai 1.050 ton. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri seluas 250 meter persegi dengan kapasitas penyimpanan mencapai 300 ton bawang putih. Keberadaan gudang tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan pascapanen melalui penyediaan sarana penyimpanan yang memadai, sehingga kualitas hasil produksi dapat tetap terjaga sebelum diserap dan didistribusikan.

Kapolri juga menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih. Menurutnya, kebutuhan nasional yang jauh lebih besar dibandingkan produksi dalam negeri menjadi tantangan yang harus dijawab melalui peningkatan produktivitas dan perluasan sentra produksi.

“Saat ini bawang putih masih memiliki ketergantungan impor sangat tinggi, kurang lebih 90 sampai 95 persen. Sementara produksi kita saat ini masih di antara 34.000 sampai 40.000 ton, sementara kebutuhan nasional kita 600.000 ton per tahun. Artinya, ini adalah tantangan bagi kita semua untuk bagaimana kita mengulang kejayaan yang pernah terjadi saat itu, kita telah mencapai swasembada bawang putih,” ujar Kapolri.

Dukungan terhadap sektor produksi juga diperkuat melalui pemberian alat dan mesin pertanian. Polri akan memberikan 81 unit hand tractor dan 5 unit pompa air tenaga surya. Kementerian Pertanian turut memberikan 9 unit hand tractor, 1 unit traktor roda empat, serta 19 unit pompa air, sedangkan PT Pupuk Indonesia memberikan bantuan 17 ton pupuk.

Menurut Kapolri, dukungan sarana produksi tersebut diperlukan untuk memastikan peningkatan luas lahan dapat diikuti dengan produktivitas pertanian yang optimal.

“Harapan kita semua, kita bisa melaksanakan swasembada, masyarakat kita, petani kita juga sejahtera dan Indonesia betul-betul memiliki kedaulatan di negeri sendiri,” tegasnya.

Selain memperluas lahan tanam, Polri bekerja sama dengan Kelompok Tani Pusuk Pujata untuk mengembangkan bibit bawang putih yang dapat dibudidayakan pada wilayah dengan ketinggian kurang dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Pengembangan tersebut diharapkan membuka peluang perluasan sentra produksi bawang putih ke wilayah dataran yang lebih rendah.

Kapolri mendorong agar riset dan pengembangan bibit unggulan terus dilakukan, termasuk pengujian budidaya bawang putih pada wilayah dengan ketinggian di bawah 1.000 meter di atas permukaan laut.

“Kalau ini bisa berhasil, artinya di bawah ketinggian 900 meter pun kita bisa menanam. Artinya kalau itu bisa berjalan maka akselerasi swasembada pangan, khususnya bawang putih nasional, betul-betul bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” kata Kapolri.

Melalui kolaborasi dari hulu hingga hilir tersebut, Polri berharap produksi bawang putih dalam negeri terus meningkat, ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi, sekaligus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan petani dan mendukung terwujudnya swasembada bawang putih nasional.

“Terus semangat dan kita sama-sama tunjukkan bahwa Indonesia bisa swasembada, khususnya bawang putih,” tutup Kapolri.

Continue Reading

*Polres Bojonegoro Edukasi Ratusan Pelajar Soal AI Antisipasi Deepfake dan Hoaks*

 

BOJONEGORO – Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menjadi perhatian Polres Bojonegoro Polda Jatim dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), khususnya di ruang digital. 

Edukasi pemanfaatan AI diberikan kepada sekitar 200 pelajar SMAN 1 Bojonegoro di aula sekolah, Jalan Panglima Sudirman, Selasa (18/8/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Kanit 3 Satreskrim Polres Bojonegoro Iptu Agus Wijaya bersama anggota. 

Para pelajar mengikuti kegiatan dengan antusias, sekaligus mendapatkan pemahaman mengenai perkembangan AI, manfaat teknologi tersebut, hingga berbagai potensi risiko yang perlu diwaspadai dalam penggunaannya.

Di tempat terpisah, Kabag SDM Polres Bojonegoro Kompol Khristanto Widhy Nugroho mengatakan, edukasi AI menjadi penting karena generasi muda merupakan salah satu kelompok yang paling dekat dengan perkembangan teknologi digital. 

Menurutnya, kemampuan menggunakan teknologi harus diimbangi dengan pemahaman mengenai etika, tanggung jawab dan konsekuensi hukum.

“Tujuan edukasi ini untuk membangun pemahaman dan etika dalam memanfaatkan teknologi secara bijak. Para siswa juga perlu mampu menyaring informasi, mengenali bias data serta mewaspadai hoaks dan deepfake yang dapat menyesatkan maupun merugikan orang lain,” ujar Kompol Khristanto.

Selain aspek keamanan digital, para pelajar juga didorong menggunakan AI secara produktif dalam kegiatan belajar dan berkarya. 

Teknologi tersebut dapat menjadi alat bantu untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan siswa, namun tidak boleh menghilangkan orisinalitas gagasan maupun digunakan untuk melakukan plagiarisme.

Kompol Khristanto menegaskan, pemanfaatan AI harus ditempatkan sebagai sarana pendukung, bukan menggantikan tanggung jawab dan kemampuan berpikir penggunanya. 

Karena itu, literasi digital perlu terus diperkuat agar para pelajar mampu mengikuti perkembangan zaman sekaligus tetap memiliki karakter dan kesadaran hukum.

Kompol Khristanto berharap edukasi tersebut mampu membentuk generasi muda yang cerdas digital, adaptif dan berdaya saing, sekaligus mampu menggunakan teknologi kecerdasan buatan secara aman, etis dan bertanggung jawab.

"Hal ini demi mencegah potensi kriminalitas di dunia maya maupun yang berdampak pada kehidupan nyata," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Bojonegoro Wiwik Widowati menyampaikan apresiasi kepada Polres Bojonegoro atas edukasi yang diberikan kepada para siswa.

Wiwik menilai kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi pelajar agar semakin memahami perkembangan teknologi dan mampu menggunakannya secara baik serta bertanggung jawab.

“Kegiatan edukasi paham AI dari Polri ini sangat bermanfaat bagi para siswa. Para siswa harus mengikuti perkembangan zaman, melek teknologi, dan mampu memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik serta bertanggung jawab,” tuturnya.(*)

Continue Reading

*Polres Bondowoso Temukan Jejak Penadahan Curanmor, Dua Tersangka Diamankan*

BONDOWOSO — Sebuah truk tua tanpa dilengkapi dokumen resmi berujung pada pengungkapan perkara oleh jajaran Polres Bondowos Polda Jawa Timur.

Dari penyelidikan yang dilakukan, Polisi mengungkap dugaan tindak pidana pencurian atau penadahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso.

Hal tersebut seperti disampaikan oleh Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo dalam konferensi pers hasil ungkap kasus Polres Bondowoso pada Selasa (18/8/2026).

AKBP Aryo mengatakan, pengungkapan ini menjadi bagian dari langkah jajaran Polres Bondowoso dalam membongkar dugaan tindak pidana pencurian dan penadahan kendaraan bermotor.

"Dalam perkara ini, Polisi menetapkan Dua orang sebagai tersangka, masing masing berinisial ST dan AS asal Kabupaten Jember," ungkap AKBP Aryo.

Berdasarkan hasil penyidikan, perkara tersebut bermula ketika ST didatangi seorang pria berinisial F yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

F diduga meminta bantuan ST untuk mencarikan pembeli sebuah truk Mitsubishi Colt berwarna kuning muda dengan nomor Polisi P 2291 C. 

Sementara itu tersangka AS menemui pembeli inisial BS Dengan Kesepakatan Harga Rp 26.000.000 (Dua puluh enam Juta Rupiah) dan Berkata STNK Kendaraan Hilang di BPKB Jaminan Bank.

Dari hasil penjualan F mendapatkan Uang Rp 13.500.000 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan ST mendapat keuntungan senilai Rp 1.000.000; (Satu Juta Rupiah) sedangkan AS mendapatkan Rp 4.000.000 ( Empat Juta Rupiah).

"Jadi Truk yang dijual itu tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dengan modus STNK hilang dan BPKB masih di bank," kata AKBP Aryo.

Dari rangkaian penyidikan, Polisi kemudian menelusuri keterlibatan pihak pihak yang diduga mengetahui atau berhubungan dengan kendaraan tersebut. 

Selain Dua tersangka yang diamankan, Polisi juga menyita barang bukti berupa satu unit truk Mitsubishi Colt warna kuning muda dengan nomor polisi P 2291 C, nomor rangka FE111EO24528 dan nomor mesin 4D30132471, tahun 1981 beserta kuncinya, satu lembar STNK dan satu bundel BPKB sebagai bagian dari proses penyidikan.

Atas perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 476 dan atau Pasal 591 huruf a KUHP berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V sebesar Rp500 juta.

Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo menegaskan, pengungkapan perkara menjadi bukti bahwa jajaran kepolisian terus bergerak menindak setiap dugaan tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

"Kami tidak hanya fokus pelaku yang berada di lapangan, tetapi juga menelusuri asal usul barang, pihak yang terlibat dan seluruh rangkaian peristiwa berdasarkan bukti yang ditemukan," pungkasnya. (*)

Continue Reading

Polres bersama BPBD Ngawi Salurkan Air Bersih untuk Warga Terdampak Kemarau Panjang di Bringin

  

NGawi – Menghadapi musim kemarau panjang yang berdampak pada ketersediaan air bersih, Polres Ngawi melalui Polsek Bringin bersama BPBD Kabupaten Ngawi menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat.

Penyaluran air bersih dilaksanakan di dua lokasi, yakni Dusun Gagan, Desa Kenongorejo dan Dusun Jatisuak, Desa Suruh, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi. Masing-masing Dusun mendapat 2 tangki air dengan total 10.000 liter yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan warga.

Bantuan tersebut diterima oleh sekitar 90 kepala keluarga (KK) yang terdampak kekurangan air bersih akibat musim kemarau.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., melalui Kapolsek Bringin AKP Sulis Baskoro, S.H., mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri bersama pemerintah daerah terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Polri hadir di tengah masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga, khususnya air bersih di tengah musim kemarau panjang. Kami juga terus berkoordinasi dengan BPBD dan pihak terkait agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar AKP Sulis Baskoro, Rabu (19/8/2026)

Ia berharap bantuan air bersih tersebut dapat meringankan beban warga sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari selama kondisi kemarau masih berlangsung.

Polres Ngawi bersama jajaran akan terus melakukan pemantauan kondisi wilayah serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak musim kemarau dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Continue Reading

Klinik Pratama Polres Ngawi Gelar Bakti Kesehatan untuk Polwan dan Bhayangkari

  

NGAWI – Klinik Pratama Polres Ngawi melaksanakan bakti kesehatan, dalam rangka memperingati Hari Jadi Polisi Wanita (Polwan) ke-78 dan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-74, yang diikuti para Polwan dan Bhayangkari Cabang Ngawi.

Kegiatan yang dilaksanakan di lantai 3 Gedung Bernadip Polres Ngawi tersebut dipimpin oleh Ketua Bhayangkari Cabang Ngawi, Ny. Erine Prayoga, dengan melibatkan Laboratorium Klinik Pratama Rawat Jalan Polres Ngawi di bawah koordinasi Kasi Dokkes Ipda Joko.
Sekitar 50 personel gabungan Polwan dan Bhayangkari mengikuti pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan meliputi cek gula darah, kolesterol, asam urat, dan trigliserida.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian Polres Ngawi terhadap kesehatan personel sekaligus sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., melalui Kasi Dokkes Ipda Joko menyatakan bahwa kegiatan tersebut menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi seluruh anggota Polri dan keluarga.

Dengan kondisi kesehatan yang baik, personel dapat menjalankan tugas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat secara optimal.

“Menjaga kesehatan merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas. Melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala, kita dapat mengetahui kondisi kesehatan lebih dini sehingga dapat dilakukan langkah pencegahan maupun penanganan yang tepat" ujar Kasi Dokkes saat dikonfirmasi media Rabu (19/8/2026)

Bakti kesehatan tersebut berlangsung dengan tertib dan lancar serta mendapat antusiasme dari para peserta.

Continue Reading

Polisi Ngawi Edukasi Warga Kasreman untuk Tertib Berlalu Lintas, Cegah Narkoba dan Sosialisasikan Layanan 110

  

Ngawi – Polsubsektor Kasreman Polres Ngawi terus mengintensifkan pembinaan dan penyuluhan (Binluh) Kamtibmas kepada masyarakat di wilayah Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi.

Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan edukasi tentang pentingnya tertib berlalu lintas, termasuk memahami dan mematuhi etika serta aturan keselamatan di jalan raya.

Masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta pentingnya menjauhi segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Selain itu, petugas menyosialisasikan layanan Call Center Polri 110 sebagai sarana masyarakat untuk melaporkan berbagai kejadian yang membutuhkan kehadiran atau pelayanan kepolisian.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., melalui Kapolsubsektor Kasreman Iptu Taufik Kasana, S.H., mengatakan kegiatan Binluh merupakan upaya preventif kepolisian dalam membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap keamanan, keselamatan dan ketertiban.

“Melalui edukasi ini, kami berharap para warga semakin memahami pentingnya tertib berlalu lintas, menjauhi narkoba, serta mengetahui bahwa layanan 110 dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan laporan atau informasi kepada Polri,” ujarnya kepada media pada Rabu (19/8/2026)

Kegiatan berlangsung dengan aman dan lancar serta mendapat respons positif dari para pelajar.

Continue Reading

*Kapolres Kediri dan PKDI Sepakat Perkuat Siskamling Hadapi Dinamika Kamtibmas*

KEDIRI -  Kepala desa di Kabupaten Kediri diminta tak tinggal diam ketika informasi yang belum terverifikasi mulai beredar dan berpotensi memicu keresahan warga.

Pesan itu disampaikan Kapolres Kediri, AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif saat bertemu Ketua PKDI Kabupaten Kediri dan sejumlah kepala desa di Kediri, Selasa (18/8/2026) malam.

Dalam pertemuan tersebut, isu keamanan lingkungan, dinamika pemerintahan desa hingga potensi mobilisasi massa menjadi pembahasan. 

AKBP Latif juga mendorong kepala desa mengambil peran lebih aktif dalam menjaga komunikasi dengan masyarakat.

“Informasi yang belum jelas jangan sampai langsung dipercaya atau disebarkan. Kepala desa punya posisi strategis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi,” kata AKBP Latif.

Mantan Kapolres Probolinggo itu juga meminta Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) kembali digerakkan sehingga Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) bisa optimal.

Menurut AKBP Latif, keterlibatan warga diperlukan untuk mendeteksi persoalan sejak awal, termasuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan di tengah agenda yang berpotensi mengganggu Kamtibmas.

“Keamanan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan kepolisian. Kepedulian warga melalui Siskamling dan komunikasi yang baik justru menjadi kekuatan utama untuk mencegah gangguan sejak dini,” tutur AKBP Latif.

Persoalan pemerintahan desa tambah AKBP Latif turut mengemuka, khususnya terkait masa jabatan kepala desa yang berakhir pada 2026 sementara aturan pelaksanaan Pilkades belum terbit. 

AKBP Latif mengingatkan agar pemerintah desa menunggu ketentuan resmi dan tidak mengambil kebijakan berdasarkan informasi yang belum memiliki dasar hukum.

"Untuk program desa, agar para kepala desa mengutamakan Musdes, melibatkan BPD, serta memastikan setiap keputusan memiliki dasar administrasi yang jelas," pungkas AKBP Latif.

Sementara itu Ketua PKDI Kabupaten Kediri Don Vito Gus Bhaki menilai komunikasi langsung dengan kepolisian penting untuk menyikapi persoalan di tingkat desa. 

"Komunikasi dua arah untuk kondusivitas di masing - masing desa ini sangat penting," ujarnya.

Hasil pertemuan tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada kepala desa lainnya sebagai bahan bersama dalam menjaga Kabupaten Kediri tetap kondusif. (*)

Continue Reading

*Polri Perkuat Penanganan Gempa NTT, Kapolri Tinjau Lokasi Terdampak dan Serahkan Bantuan*

 

NUSA TENGGARA TIMUR — Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto NTT didampingi sejumlah pejabat terkait meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak bencana gempa bumi dan pengungsian di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (18/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Kapolri juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak.

Kapolri mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan penanganan bencana berjalan sesuai arahan Presiden, mulai dari proses pencarian dan pertolongan atau SAR, evakuasi korban, penanganan tanggap darurat, pelayanan kesehatan, hingga penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, kami mendapatkan tugas untuk membantu seluruh proses penanganan bencana, mulai dari pencarian dan pertolongan atau SAR, evakuasi korban, penanganan tanggap darurat, pelayanan kesehatan, hingga penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Selasa (18/8/2026).

Kapolri menyampaikan duka cita mendalam atas bencana gempa bumi yang melanda wilayah NTT. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan para korban meninggal dunia, korban luka, serta masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian.

“Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana gempa bumi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari kita bersama-sama mendoakan semoga para korban yang meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, korban luka segera diberikan kesembuhan, serta seluruh masyarakat terdampak diberikan kekuatan dan ketabahan,” kata Kapolri.

Berdasarkan data sementara, bencana tersebut telah mengakibatkan 1.245 orang menjadi korban, terdiri dari 67 orang meninggal dunia, 509 orang luka berat, dan 669 orang luka ringan. Sementara itu, sekitar 27.700 masyarakat mengungsi di 107 titik pengungsian yang tersebar di tujuh kabupaten.

Kapolri mengatakan sebagian besar lokasi pengungsian saat ini sudah dapat dijangkau. Polri bersama seluruh unsur terkait terus mendatangi titik-titik pengungsian untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan mereka dapat terpenuhi.

Dalam mendukung percepatan penanganan bencana, Polri telah membentuk delapan Posko Tanggap Bencana, terdiri dari satu posko di Labuan Bajo dan tujuh posko pada Polres terdampak. Posko tersebut menjadi pusat pelayanan dan koordinasi penanganan masyarakat sekaligus digunakan untuk menginventarisasi kebutuhan yang berkembang di lapangan.

Polri juga telah mengirimkan 236 personel bantuan BKO ke Polda NTT untuk memperkuat penanganan bencana. Personel tersebut memiliki berbagai kemampuan, mulai dari SAR dan evakuasi, pelayanan kesehatan, pencarian menggunakan K9, trauma healing, pengamanan, hingga dukungan pendistribusian bantuan.

Selain pengerahan personel, Polri telah menyalurkan 247,66 ton bantuan logistik dan kemanusiaan dari Mabes Polri maupun Polda jajaran. Bantuan tersebut berupa bahan makanan, kebutuhan sandang, perlengkapan pengungsian, obat-obatan, serta kebutuhan dasar lainnya.

Kapolri menegaskan distribusi bantuan akan terus didorong berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kebutuhan masyarakat, mulai dari tenda, obat-obatan, makanan, pakaian, tempat tidur, genset, MCK, hingga kebutuhan lainnya dapat dipenuhi secara bertahap.

“Kami akan terus bergerak dan melakukan evaluasi setiap hari untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak, mulai dari tenda, obat-obatan, makanan, pakaian, tempat tidur, genset, MCK, hingga kebutuhan lainnya dapat segera dipenuhi secara bertahap,” tutur Kapolri.

Khusus dalam peninjauan hari ini, Polri menyalurkan bantuan kepada masyarakat di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur berupa 3.500 paket bantuan sosial, 500 buah mainan anak-anak, 39 buah kasur, 10 buah tandon air, serta 36 boks obat-obatan yang diangkut menggunakan enam truk.

Kapolri juga menjelaskan Polri menyiapkan sarana angkut udara berupa pesawat Beechjet, pesawat CN, pesawat Casa, serta helikopter untuk mendukung evakuasi, pengiriman bantuan dan logistik, sekaligus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang belum dapat dijangkau secara optimal melalui jalur darat.

Dalam penanganan medis, Kapolri memastikan masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun penanganan lanjutan akan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Apabila diperlukan, masyarakat akan dirujuk ke rumah sakit terdekat dengan difasilitasi proses evakuasi maupun transportasinya.

Termasuk masyarakat dengan kebutuhan khusus, seperti ibu hamil yang mendekati proses persalinan, menjadi perhatian dalam pelayanan kesehatan di lokasi terdampak.

“Terhadap masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun penanganan medis lanjutan, tentunya akan segera kita bantu dan apabila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Kami akan memfasilitasi proses evakuasi maupun transportasinya,” tegas Kapolri.

Kapolri mengakui masih terdapat kendala dalam penyaluran bantuan ke sejumlah wilayah akibat keterbatasan akses dan jalur distribusi. Namun, Polri bersama seluruh unsur terkait terus menyiapkan berbagai alternatif agar bantuan dapat segera menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Kami juga memohon maaf apabila masih terdapat bantuan yang belum dapat menjangkau beberapa wilayah dengan cepat karena kendala akses dan jalur distribusi. Namun, berbagai alternatif terus kami siapkan agar bantuan dapat segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.

Untuk mendukung pelayanan dan penanganan masyarakat terdampak, Polri juga menyiagakan satu unit kapal, tiga unit pesawat, dan tiga unit helikopter, terdiri dari Kapal KP Bima 7014 kelas A3, dua unit helikopter AW 169, satu unit helikopter Bell-429, serta masing-masing satu unit pesawat CN, Casa, dan Beechjet.

Kapolri menegaskan Polri akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan BNPB, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat ditangani secepat mungkin.

“Polri akan terus berkomitmen untuk membersamai masyarakat dalam menghadapi masa-masa sulit ini, serta bersinergi dengan TNI, BNPB, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait guna mempercepat penanganan bencana, pemulihan wilayah terdampak, serta menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat,” pungkas Kapolri.

Kapolri berharap kondisi segera membaik, seluruh proses penanganan berjalan lancar, dan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas seperti sediakala.

Continue Reading

Kapolri: Polri Pastikan Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas Penanganan Gempa NTT

Nusa Tenggara Timur — Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama Polri dalam penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu disampaikan Kapolri saat meninjau langsung lokasi terdampak dan pengungsian di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur, Selasa (18/8/2026).

Kapolri mengatakan, sesuai arahan Presiden, Polri bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat penanganan bencana mulai dari pencarian dan pertolongan atau SAR, evakuasi korban, penanganan tanggap darurat, pelayanan kesehatan, hingga penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat.

“Polri akan terus berkomitmen untuk membersamai masyarakat dalam menghadapi masa-masa sulit ini, serta bersinergi dengan TNI, BNPB, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait guna mempercepat penanganan bencana, pemulihan wilayah terdampak, serta menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat,” ujar Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Selasa (18/8/2026).

Hingga saat ini, tercatat 1.245 orang menjadi korban bencana, terdiri dari 67 orang meninggal dunia, 509 orang luka berat, dan 669 orang luka ringan. Sementara itu, sebanyak 27.700 orang masih berada di pengungsian yang tersebar pada 107 titik di tujuh kabupaten.

Kapolri mengatakan sebagian besar lokasi pengungsian saat ini sudah dapat dijangkau. Polri bersama seluruh unsur terkait terus berbagi tugas untuk mendatangi titik-titik pengungsian, melihat langsung kondisi masyarakat, sekaligus memastikan kebutuhan mereka dapat terpenuhi.

Untuk mempercepat koordinasi penanganan, Polri telah membentuk delapan Posko Tanggap Bencana, terdiri dari satu posko di Labuan Bajo dan tujuh posko pada Polres terdampak. Posko tersebut berfungsi sebagai pusat pelayanan dan koordinasi penanganan masyarakat sekaligus untuk menginventarisasi berbagai kebutuhan yang berkembang di lapangan.

Polri juga telah mengirimkan 236 personel bantuan BKO ke Polda NTT. Personel tersebut diperkuat dengan kemampuan SAR dan evakuasi, pelayanan kesehatan, K9, trauma healing, pengamanan, hingga dukungan pendistribusian bantuan.

Di sisi lain, dukungan logistik terus digerakkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Secara keseluruhan, Polri telah mengirimkan 247,66 ton bantuan logistik dan kemanusiaan yang berasal dari Mabes Polri dan lima Polda jajaran, berupa bahan makanan, kebutuhan sandang, perlengkapan pengungsian, obat-obatan, serta kebutuhan dasar lainnya.

Khusus dalam kegiatan hari ini, Polri menyalurkan 3.500 paket bansos, 500 buah mainan anak-anak, 39 buah kasur, 10 buah tandon air, serta 36 boks obat-obatan kepada masyarakat di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. Bantuan tersebut diangkut menggunakan enam truk.

“Semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat serta membantu memenuhi kebutuhan selama berada di lokasi pengungsian,” kata Kapolri.

Kapolri menegaskan distribusi bantuan akan terus disesuaikan dengan hasil evaluasi kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Evaluasi dilakukan setiap hari untuk memastikan kebutuhan seperti tenda, obat-obatan, makanan, pakaian, tempat tidur, genset, MCK, maupun perlengkapan lainnya dapat dipenuhi secara bertahap.

Dalam penanganan kesehatan, Polri juga memastikan masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun penanganan medis lanjutan akan segera dibantu. Apabila diperlukan, masyarakat akan dirujuk ke rumah sakit terdekat dengan difasilitasi proses evakuasi maupun transportasinya.

“Terhadap masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun penanganan medis lanjutan, tentunya akan segera kita bantu dan apabila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Kami akan memfasilitasi proses evakuasi maupun transportasinya,” tegas Kapolri.

Kapolri juga menyebut masyarakat dengan kebutuhan khusus menjadi perhatian, termasuk ibu hamil yang mendekati proses persalinan. Polri akan memastikan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Selain personel dan bantuan logistik, Polri menyiagakan dukungan sarana operasional berupa satu unit kapal, tiga unit pesawat, dan tiga unit helikopter untuk mendukung pelayanan serta penanganan masyarakat terdampak bencana. Sarana angkut udara tersebut juga digunakan untuk mendukung evakuasi, pengiriman bantuan dan logistik, serta pemantauan wilayah yang belum dapat dijangkau secara optimal melalui jalur darat.

Kapolri mengakui masih terdapat bantuan yang belum dapat menjangkau sejumlah wilayah secara cepat akibat kendala akses dan jalur distribusi. Namun, berbagai alternatif terus disiapkan agar bantuan dapat segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kami juga memohon maaf apabila masih terdapat bantuan yang belum dapat menjangkau beberapa wilayah dengan cepat karena kendala akses dan jalur distribusi. Namun, berbagai alternatif terus kami siapkan agar bantuan dapat segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Kapolri.

Kapolri menekankan bahwa seluruh sumber daya tersebut dikerahkan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana. Polri juga akan terus berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Pemerintah Daerah, serta seluruh unsur terkait agar setiap kebutuhan masyarakat dapat ditangani secepat mungkin.

“Kita semua berdoa agar kondisi segera membaik, seluruh proses penanganan berjalan lancar, dan masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti sediakala,” pungkas Kapolri.

Continue Reading

Pelayanan Makanan dan Evakuasi Korban Gempa oleh SAR Korbrimob Polri di Manggarai Timur

Manggarai Timur, NTT – Dalam rangka mendukung penanganan bencana gempa bumi di wilayah Manggarai Timur, personel SAR Korbrimob Polri yang melaksanakan BKO di Polda NTT dibawah koordinasi Kombes Pol. Hasripuddin, selaku Pamendal Korbrimob Polri BKO Polda NTT terus memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di Posko Bencana Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Selasa (18/08/2026).

Selain melaksanakan tugas kemanusiaan, personel SAR Korbrimob Polri juga mendapat dukungan dari relawan, salah satunya wisatawan asal Jerman bernama Leony. Dengan penuh empati, Leony turut membantu menyediakan makanan bagi personel dan masyarakat di sekitar posko sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana serta petugas yang berada di lokasi.

Di sisi lain, empat personel SAR Korbrimob Polri yang melaksanakan BKO di Polda NTT dan ditempatkan di Posko Bencana Lamba Leda melaksanakan evakuasi terhadap warga terdampak gempa menuju posko kesehatan. Evakuasi dilakukan sebagai upaya memastikan masyarakat yang membutuhkan penanganan medis dapat segera memperoleh pemeriksaan dan pelayanan kesehatan yang diperlukan.

Kegiatan pelayanan makanan dan evakuasi tersebut merupakan bagian dari upaya SAR Korbrimob Polri dalam memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat terdampak gempa. Kehadiran personel bersama para relawan menjadi wujud nyata sinergi dan kepedulian dalam membantu masyarakat menghadapi situasi pascabencana.

Melalui pelayanan makanan, evakuasi, serta berbagai dukungan kemanusiaan yang diberikan, Korbrimob Polri berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, memberikan rasa aman, serta membantu meringankan beban warga terdampak bencana, khususnya selama proses penanganan dan pemulihan pascagempa di wilayah Manggarai Timur.

Continue Reading

Polres Pelabuhan Tanjung Perak Ungkap Peredaran Narkoba, Satu Tersangka dan 28 Poket Sabu Diamankan

SURABAYA – Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jatim mengamankan seorang pria berinisial A.T. (32), warga Surabaya yang diduga terlibat dalam peredaran sabu.

Hal itu seperti disampaikan oleh Kasat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Adik Agus Putrawan di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Selasa (18/8/2026).

AKP Adik mengatakan, penangkapan tersebut dilakukan setelah Polisi menindaklanjuti penyelidikan atas laporan masyarakat.

Menurut AKP Adik, saat penangkapan tersangka AT sedang menunggu pembeli dilakukan di sebuah gang kawasan Rangkah Gang 8, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Surabaya pada Rabu, (12/8/2026).

"Dari tangan tersangka, petugas menemukan 28 poket plastik berisi narkotika jenis sabu sekitar 15,4 gram di dalam saku celana pendek yang dikenakan tersangka," kata AKP Adik.

Kasat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengungkapkan, dalam pemeriksaan awal, A.T. mengaku mendapatkan sabu dari seorang pria berinisial MSR yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Sabu tersebut bukan untuk dikonsumsi sendiri oleh AT, melainkan dititipkan oleh MSR untuk diedarkan kembali dengan imbalan sebesar Rp.20 ribu untuk setiap poket sabu yang berhasil terjual,"kata AKP Adik.

Masih kata AKP Adik, hasil pemeriksaan terhadap A.T. mengaku telah dua kali menerima titipan sabu dari MSR dalam kurun waktu sekitar satu bulan terakhir.

"Awalnya tersangka menerima 20 poket sabu. Selanjutnya, ia kembali mendapatkan 13 poket. Setiap poket sabu disebut diedarkan dengan harga sekitar Rp100 ribu," jelas AKP Adik.

Dalam pengungkapan tersebut, Polisi juga menyita 28 poket plastik berisi sabu dengan berat sekitar 15,4 gram, uang tunai Rp500 ribu dari hasil penjualan, satu celana pendek warna cokelat, serta satu unit telepon seluler.

Tersangka A.T dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.(*)

Continue Reading

Polda Bali Kirim 5 Truk Bantuan untuk Korban Bencana Alam di NTT

 

DENPASAR, 17 Agustus 2026 — Kepolisian Daerah (Polda) Bali mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan tersebut diberangkatkan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Bantuan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan bagi warga terdampak bencana tersebut dikemas dalam lima truk yang telah dilepas Polda Bali untuk selanjutnya dikirim ke NTT. Bantuan diharapkan dapat segera diterima dan didistribusikan kepada masyarakat di sejumlah titik pengungsian.

Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas jajaran Polda Bali terhadap masyarakat NTT yang tengah menghadapi bencana.

“Tentunya kita semua sangat prihatin dengan bencana yang dialami oleh saudara-saudara kita di sana. Mari kita doakan bersama semoga NTT segera pulih kembali,” ujar Daniel di Polda Bali, Senin (17/8/2026).

Adapun bantuan yang dikirimkan antara lain air mineral, mi instan dalam kemasan cup, berbagai jenis biskuit, susu, makanan pendamping anak, popok bayi, selimut, terpal, kasur tipis, kasur lipat, serta tisu basah dan tisu kering.

Selain bantuan logistik, Polda Bali juga menyiapkan dukungan lanjutan berupa armada dapur lapangan milik Satbrimob Polda Bali beserta personel. Polda Bali turut menyiapkan personel psikologi untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

“Diharapkan bantuan kami ini dapat memberi manfaat, membantu meringankan beban, serta memberikan semangat bagi warga terdampak bencana yang berada di lokasi pengungsian,” ujarnya.

Daniel menegaskan, semangat persatuan dan gotong royong harus diwujudkan melalui aksi nyata, khususnya ketika masyarakat di wilayah lain tengah menghadapi musibah.

“Semangat Bhinneka Tunggal Ika harus kita wujudkan dengan aksi nyata dan gotong royong. Saat saudara kita di NTT mengalami musibah, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk hadir dan membantu meringankan beban mereka,” tutur Daniel.

Ia berharap bantuan yang dikirimkan Polda Bali dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak bencana sekaligus menjadi wujud solidaritas antarsesama anak bangsa.

“Semoga bantuan ini bermanfaat dan membawa semangat baru bagi para korban bencana NTT,” tutup Kapolda Bali. 

Continue Reading

Astamaops Kapolri Turun Langsung Maksimalkan Operasi Kemanusiaan di Manggarai, 45 Posko Tampung 13.881 Pengungsi

Manggarai, NTT, 17 Agustus 2026 — Polri memaksimalkan operasi kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Keseriusan tersebut ditunjukkan dengan turunnya langsung Astamaops Kapolri Komjen Pol. Dr. Muhammad Fadil Imran, M.Si. ke wilayah terdampak untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Pada Senin (17/8/2026), Astamaops Kapolri bersama Wakapolda NTT Brigjen Pol. Faizal, S.I.K., M.H. dan Kapolres Manggarai AKBP Levi Defriansyah, S.I.K., S.H., M.Si., mendatangi Posko Pengungsi Barang Kolo, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok.

Berdasarkan data yang dilaporkan Kapolres Manggarai AKBP Levi Defriansyah pada 17 Agustus 2026 pukul 23.00 WITA, tercatat 163 korban, terdiri dari 27 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 104 orang luka ringan.

Kapolres Manggarai juga melaporkan terdapat 45 titik posko pengungsian yang tersebar di delapan kecamatan dengan total 13.881 pengungsi. Data tersebut bersifat dinamis dan terus diperbarui sesuai perkembangan di lapangan.

Datang, Cek, Langsung Bantu

Sekitar pukul 12.40 WITA, Astamaops Kapolri tiba di Posko Pengungsi Barang Kolo. Setibanya di lokasi, Astamaops Kapolri langsung mengecek kondisi pengungsi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Polri membagikan 2.500 paket bantuan sosial/sembako, menyalurkan tenda darurat, serta menyerahkan 2 unit Starling untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Setiap paket sembako berisi beras 5 kilogram, gula 1 kilogram, mi instan, teh celup, kecap, biskuit, dan minyak goreng.

Bantuan tersebut melengkapi dukungan yang telah didistribusikan ke berbagai posko berupa tenda, terpal, genset, makanan dan minuman, serta bantuan kesehatan.

Kapolres Manggarai AKBP Levi Defriansyah menegaskan bahwa jajaran Polri berupaya memastikan masyarakat tidak menghadapi bencana seorang diri.

“Kami pastikan masyarakat tidak sendiri. Kami hadir di posko, membantu evakuasi, menyalurkan sembako, menyiapkan tenda darurat, memberikan pelayanan kesehatan, sekaligus menjaga keamanan. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di lapangan kami data dan kami koordinasikan agar segera ditindaklanjuti,” ujar Levi.

Bersinergi, Satu Gerak untuk Masyarakat

Penanganan gempa di Manggarai dilakukan secara terpadu dan lintas instansi. Polri tidak bekerja sendiri, melainkan bersinergi dengan TNI, Basarnas, BPBD, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, relawan, dan berbagai unsur masyarakat.

Masing-masing unsur bergerak sesuai tugasnya. TNI mendukung evakuasi, pengamanan, mobilisasi personel dan logistik. Basarnas fokus pada pencarian, pertolongan dan evakuasi korban. BPBD bersama pemerintah daerah mengoordinasikan penanganan kebencanaan, pendataan, kebutuhan pengungsi serta pengelolaan posko.

Sementara itu, tenaga kesehatan memberikan pelayanan medis dan memantau kondisi para pengungsi, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas.

Polri berperan dalam evakuasi, pelayanan posko, distribusi bantuan, pengamanan, patroli serta memastikan koordinasi antarlembaga berjalan efektif.

Sinergi tersebut penting karena jumlah pengungsi mencapai ribuan orang dan tersebar di puluhan titik.

Kapolres Manggarai menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Semua unsur punya peran masing-masing dan harus saling menguatkan. TNI, Basarnas, BPBD, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, relawan dan masyarakat semuanya bergerak untuk satu tujuan, yaitu menyelamatkan dan membantu masyarakat terdampak,” kata Levi.

45 Posko, 13.881 Pengungsi

Menurut data Kapolres Manggarai, 45 posko pengungsian tersebar di delapan kecamatan, yakni Langke Rembong, Reok, Reok Barat, Cibal, Cibal Barat, Lelak, Wae Rii, dan Satar Mese.

Total terdapat 13.881 pengungsi yang berada di posko-posko tersebut.

Jumlah pengungsi terbesar berada di Kecamatan Reok dan Wae Rii. Kecamatan Reok memiliki 7 posko dengan 4.488 pengungsi, sedangkan Wae Rii memiliki 17 posko dengan 4.476 pengungsi.

Beberapa titik dengan jumlah pengungsi besar antara lain Posko Robek 1.500 jiwa, Posko Barangkolong 1.330 jiwa, Posko Golo Mendo 1.058 jiwa, Posko Tengku Romot 602 jiwa, dan Posko Golo Sita 583 jiwa.

Tantangan di Lapangan

Kapolres Manggarai mengatakan penanganan memiliki sejumlah tantangan, mulai dari luasnya wilayah terdampak, banyaknya titik pengungsian, kebutuhan logistik yang berbeda-beda, hingga data yang terus bergerak.

“Tantangannya cukup besar. Pengungsi tersebar di 45 titik, kebutuhan setiap posko berbeda, sementara data di lapangan terus bergerak. Karena itu koordinasi harus cepat. Ketika satu posko membutuhkan sesuatu, kita harus segera tahu dan mencari solusinya bersama,” ujar Levi.

Di tengah situasi tersebut, personel Polri juga melakukan patroli untuk menjaga keamanan dan mencegah potensi gangguan kamtibmas.

“Dalam situasi bencana, masyarakat membutuhkan bantuan sekaligus rasa aman. Jadi kami tidak hanya mengantar bantuan, tetapi juga memastikan kondisi di pengungsian tetap aman. Personel akan terus berada di lapangan,” tegas Levi.

Ratusan Personel Bergerak

Operasi kemanusiaan di Manggarai melibatkan 100 personel Polri, 31 personel TNI, 68 personel Brimob termasuk Resimen 2 Pelopor Korps Brimob Polri, 5 personel Basarnas, dan 6 personel BPBD Jawa Timur.

Personel gabungan melakukan evakuasi korban, pelayanan pengungsi, distribusi bantuan, dukungan kesehatan, pengamanan lokasi, serta patroli.

Berdasarkan laporan Kapolres Manggarai, hingga 17 Agustus 2026 pukul 23.00 WITA tercatat 2.398 fasilitas mengalami kerusakan, meningkat dari data sebelumnya sebanyak 2.081 fasilitas.

Kerusakan meliputi fasilitas pemerintah, pendidikan, fasilitas umum, fasilitas masyarakat, dan fasilitas kesehatan.

Data Bergerak, Respons Harus Cepat

Polri bersama seluruh unsur terkait terus memperbarui data korban, pengungsi, kerusakan, serta kebutuhan masyarakat sebagai dasar menentukan prioritas penanganan berikutnya.

Setelah meninjau Kecamatan Reok, Astamaops Kapolri bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, untuk melihat langsung kondisi korban dan penanganan bencana.

Kapolres Manggarai memastikan jajarannya akan terus berada bersama masyarakat.

 “Data berubah, kebutuhan berubah, maka respons juga harus cepat menyesuaikan. Prinsip kami sederhana: siapa yang membutuhkan harus kami bantu, dan di mana masyarakat membutuhkan kehadiran Polri, di situ personel kami berada,” ujar Levi.

Operasi kemanusiaan di Manggarai menunjukkan bahwa penanganan bencana merupakan kerja bersama. Polri hadir, TNI bergerak, Basarnas menyelamatkan, BPBD mengoordinasikan, tenaga kesehatan melayani, pemerintah daerah memastikan kebutuhan warga, dan masyarakat serta relawan ikut menguatkan.

Semua bergerak dalam satu tujuan: menyelamatkan, membantu, dan memastikan masyarakat terdampak tidak menghadapi bencana sendirian.

Continue Reading

Satlantas Polres Gresik Hadiahkan "SIM Gratis" untuk 17 Warga yang Lahir 17 Agustus

GRESIK — Dalam semangat menyambut dan memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, Satuan Penyelenggaraan Administrasi (Satpas) Polres Gresik Polda Jatim memberikan kejutan spesial untuk masyarakat. 

Satlantas Polres Gresik resmi membuka program Biaya Penerbitan SIM Gratis bagi 17 pemohon SIM yang memiliki tanggal lahir 17 Agustus, sejak Sabtu (15/8/2026).

Program ini disampaikan langsung oleh Kasat Lantas Polres Gresik AKP Nur Arifin bersama Baur Satpas Polres Gresik Aiptu Mardianto saat memberikan himbauan kepada masyarakat di Satpas Gresik.

“Ini bentuk apresiasi kami kepada warga Gresik yang lahir di tanggal bersejarah 17 Agustus. Kami sediakan 17 kuota SIM gratis, sebagai simbol 17 Agustus. Semoga ini menjadi kado kemerdekaan yang bermanfaat,” ujar AKP Nur Arifin, Selasa (18/8/2026).

Kasatlantas Polres Gresik menyebut, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-81 Tahun 2026 dengan tema "Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur". 

Selain meringankan biaya, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas dan memiliki SIM yang sah.

AKP Nur Arifin menambahkan, pelayanan di Satpas tetap mengutamakan prosedur dengan tetap memberlakukan ujian bagi pemohon SIM.

 “Gratis biaya penerbitan, tapi tes tetap harus sesuai standar. Tujuannya agar pemilik SIM benar-benar kompeten dalam berkendara,” tegas AKP Nur Arifin.

Langkah Satlantas Polres Gresik ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Banyak yang menilai program ini unik, menyentuh, dan membangkitkan rasa bangga sebagai warga Indonesia di bulan kemerdekaan. (*)

Continue Reading

Polda Metro Jaya Kirim 12 Truk Bantuan Kemanusiaan untuk Masyarakat Terdampak Gempa NTT

JAKARTA — Polda Metro Jaya mengirim 12 truk bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, Senin (17/8/2026). Keberangkatan bantuan dilepas langsung oleh Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri sekitar pukul 12.30 WIB.

Logistik yang dikirim terdiri atas berbagai kebutuhan dasar, antara lain air mineral, makanan siap saji untuk dewasa dan balita, mi instan, ikan sarden, bubur bayi, minuman siap saji, makanan ringan, selimut dan sarung, alas tidur, serta terpal plastik berbagai ukuran.

“Keluarga besar Polda Metro Jaya menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas musibah gempa bumi yang menimpa saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban, memberikan manfaat, serta menjadi penguat bagi saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah,” ujar Komjen Asep Edi Suheri.

Usai dilepas, seluruh logistik dibawa menuju Lanud Halim Perdanakusuma untuk selanjutnya diberangkatkan ke Nusa Tenggara Timur. Polda Metro Jaya juga telah berkoordinasi dengan Polda Nusa Tenggara Timur untuk menentukan skala prioritas penyaluran sesuai kebutuhan di wilayah terdampak.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto berharap bantuan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.

“Kita berharap bantuan ini segera terdistribusi kepada masyarakat yang terdampak sehingga dapat dimanfaatkan dengan cepat dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan di lapangan,” ujar Kombes Budi Hermanto.

Pengiriman bantuan berlangsung bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Di momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kita tetap fokus pada persatuan, gotong royong, dan rasa senasib sepenanggungan. Kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi juga untuk diwujudkan menjadi tanggung jawab bersama sebagai satu bangsa,” tambah Kombes Budi Hermanto.

Continue Reading

Astamaops Polri Cek Langsung Posko Pengungsi Gempa NTT, Siapkan Dukungan SAR hingga Layanan Medis

 

Manggarai — Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Polri) Komjen Pol. Muhammad Fadil Imran mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto meninjau Posko Bencana Gempa dan Posko Pengungsi Barang Kolo, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Nusa Tenggara Timur, Senin (17/8/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak gempa mendapatkan pelayanan dan bantuan yang dibutuhkan selama masa tanggap darurat.

Dalam kunjungan tersebut, Astamaops Polri mengecek secara langsung kondisi posko pengungsian, ketersediaan logistik, layanan kesehatan, sarana pendukung, serta kebutuhan warga yang masih berada di lokasi penampungan. Polri juga menyiapkan tenda tanggap darurat bagi masyarakat yang membutuhkan tempat perlindungan sementara.

Di lokasi pengungsian, Polri memberikan berbagai dukungan, mulai dari tenaga kesehatan, personel Korps Brimob dengan kemampuan SAR, dapur lapangan, tim trauma healing, hingga sarana komunikasi dan kelistrikan berupa Starlink dan genset.

Astamaops Polri Komjen Pol. Dr. Muhammad Fadil Imran mengatakan penanganan bencana dilakukan secara terpadu di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan melibatkan pemerintah, TNI, Polri, serta seluruh unsur terkait.

“Intinya di bawah koordinasi BNPB, kita akan terus menyempurnakan dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di masa tanggap darurat ini,” ujar Fadil dalam keterangannya, Senin (17/8/2026).

Menurut Fadil, sejumlah kebutuhan masyarakat yang masih menjadi perhatian di posko antara lain dukungan listrik dan genset, penampungan serta pasokan air, tenaga dokter, hingga ketersediaan obat-obatan.

“Kita bahu-membahu, semua unsur pemerintah, kemudian lembaga TNI-Polri bersinergi untuk mengatasi persoalan yang dihadapi,” katanya.

Dalam peninjauan itu, Fadil juga melihat langsung kondisi salah seorang korban gempa yang mengalami patah tulang. Polri kemudian menawarkan bantuan evakuasi agar korban mendapatkan penanganan medis lebih lanjut, baik melalui jalur darat maupun menggunakan helikopter.

“Tadi kita sudah menawarkan untuk dievakuasi, baik melalui darat maupun menggunakan helikopter. Keluarga sedang rembuk, nanti kita mengangkut atau merawat ke rumah sakit terdekat di sini,” jelas Fadil.

Ia menambahkan, keputusan evakuasi masih menunggu persetujuan dari pihak keluarga. Namun, Polri memastikan siap memberikan bantuan apabila korban dan keluarga menyetujui proses evakuasi tersebut.

Dukungan pelayanan kesehatan juga diperkuat dengan kehadiran dokter Pusdokkes Polri. Sebanyak empat dokter Pusdokkes diterjunkan untuk memberikan pelayanan medis kepada masyarakat di posko pengungsian.

“Sekalian di samping personel dari Korbrimob sudah bawa ke sini dengan kemampuan SAR dan dapur lapangan, serta dokter Brimob. Kemudian dari dokter Pusdokkes sendiri ada empat, teman-teman bisa lihat melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Fadil.

Selain dukungan personel dan layanan kesehatan, Polri juga menyiapkan tiga unit helikopter untuk mendukung distribusi bantuan ke wilayah yang sulit dijangkau.

“Kemudian untuk dropping angkutan logistik, helikopter Polri juga ada tiga unit yang akan kita operasionalkan di sini,” kata Fadil.

Bantuan berupa sembako dan kebutuhan dasar lainnya terus didorong ke lokasi pengungsian dan disalurkan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

Penanganan bencana tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Satgas Ops Aman Nusa II Bencana Alam NTT. Polri memastikan seluruh personel yang terlibat bekerja secara maksimal, sinergis, dan responsif dalam memberikan perlindungan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Polri bersama BNPB, TNI, pemerintah daerah, relawan, dan seluruh unsur terkait akan terus memperkuat koordinasi dalam penanganan masa tanggap darurat, khususnya untuk memastikan kebutuhan logistik, pelayanan kesehatan, dukungan SAR, serta perlindungan masyarakat dapat terpenuhi.

Continue Reading

Polresta Sidoarjo Cetak Prestasi Nasional, Layanan SIM Keliling 24 Jam Nonstop Sabet Rekor MURI

 

SIDOARJO - Inovasi pelayanan publik yang dilakukan Satlantas Polresta Sidoarjo melalui program SIM Keliling Sahabat Sidoarjo berhasil mencatatkan prestasi nasional. 

Pelayanan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang digelar selama 24 jam nonstop selama 17 hari, mulai 30 Juli hingga 15 Agustus 2026, tersebut meraih penghargaan Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

Penghargaan rekor MURI tersebut diterima Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing, didampingi Kasat Lantas Polresta Sidoarjo Kompol Yudhi Anugrah Putra, usai pelaksanaan Upacara Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 di Alun-alun Sidoarjo, Senin (17/8/2026).

Program SIM Keliling Sahabat Sidoarjo 24 jam nonstop selama 17 hari merupakan bentuk inovasi Satlantas Polresta Sidoarjo dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. 

Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi berkendara, khususnya memperhatikan masa berlaku SIM.

Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan Polri atas bimbingan serta dukungan yang diberikan.

Kombes. Pol. Christian juga mengapresiasi kerja keras dan kerja ikhlas seluruh personel yang terlibat, serta perhatian masyarakat terhadap pentingnya memperpanjang SIM tepat waktu.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama. Terima kasih atas bimbingan pimpinan Polri, kerja keras dan kerja ikhlas seluruh anggota, serta masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya masa berlaku SIM dan mendukung terciptanya ketertiban dan keselamatan berlalu lintas,” ujar Kombes. Pol. Christian Tobing.

Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Sidoarjo Kompol Yudhi Anugrah Putra menegaskan bahwa penghargaan MURI tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Satlantas Polresta Sidoarjo untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan publik. 

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat," ujar Kompol Yudhi.

Ia menegaskan, Satlantas Polresta Sidoarjo akan terus berupaya menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan SIM.

Capaian rekor MURI tersebut sekaligus menjadi bukti komitmen Polresta Sidoarjo Polda Jatim dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Inovasi pelayanan SIM Keliling Sahabat Sidoarjo diharapkan dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan Polri yang semakin profesional, humanis, dan responsif. (*)

Continue Reading

Polri Berikan Trauma Healing bagi Anak-Anak Terdampak Gempa Bumi di Ende

ENDE – Kepolisian Resor Ende memberikan layanan trauma healing kepada anak-anak terdampak bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Pulau Flores. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pos Pengungsian Mandiri, Desa Lokoboko, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Minggu (16/8/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 16.30 WITA tersebut diikuti 17 anak terdampak gempa bumi. Trauma healing diberikan oleh konselor Polres Ende, yakni Aipda Yumias Markus Lete dan Brigpol Novi Asmiati, yang telah mendapatkan pelatihan khusus dari Polda NTT.

Kapolres Ende AKBP Yudhi Franata mengatakan, kegiatan trauma healing merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yang mengalami kepanikan dan ketakutan akibat bencana.

“Anak-anak merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus setelah mengalami situasi bencana. Melalui kegiatan trauma healing ini, kami berupaya membantu mereka mengelola rasa takut dan cemas, sehingga secara bertahap dapat kembali merasa aman dan menjalani aktivitas seperti biasa,” ujar AKBP Yudhi.

Dalam kegiatan tersebut, para konselor mengajak anak-anak mengikuti berbagai aktivitas yang bersifat edukatif dan menyenangkan. Pendekatan tersebut dilakukan untuk membantu memulihkan keseimbangan emosional dan mental anak-anak setelah mengalami situasi yang menimbulkan kepanikan dan ketakutan.

“Yang kami lakukan bukan hanya memberikan hiburan, tetapi juga membangun kembali rasa aman dan kepercayaan diri anak-anak. Kami ingin mereka memahami bahwa mereka tidak sendiri dan ada banyak pihak yang peduli serta siap membantu,” tambahnya.

Kapolres Ende menegaskan, Polri akan terus hadir di tengah masyarakat dalam setiap situasi, termasuk saat terjadi bencana alam.

“Kehadiran Polri tidak hanya dalam aspek pengamanan, tetapi juga memberikan dukungan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan semangat dan membantu anak-anak kembali ceria,” katanya.

Continue Reading

Personel Polri Kembangkan Aplikasi Pengelolaan Kontinjensi Pengaduan Masyarakat Berbasis Realtime dan Quick Response

 

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mendorong personel untuk mempercepat transformasi pelayanan publik berbasis digital guna memperkuat kecepatan dan ketepatan respons terhadap berbagai potensi gangguan keamanan. Salah satunya melalui proyek perubahan yang digagas Kombes Pol. Hari Brata, S.I.K., M.H., bertajuk “Membangun Manajemen Pengaduan Kontinjensi Responsif Terintegrasi sebagai Resiliensi Keamanan Nasional.”

Gagasan tersebut dilatarbelakangi semakin kompleksnya dinamika keamanan nasional di tengah perkembangan teknologi informasi, media sosial, dan konektivitas digital. Di sisi lain, masyarakat semakin aktif menggunakan kanal digital untuk menyampaikan pengaduan maupun informasi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Melalui proyek perubahan ini, pengaduan masyarakat tidak hanya dipandang sebagai layanan administratif, tetapi juga diarahkan menjadi sumber informasi strategis untuk mendukung deteksi dini, intelijen taktis, percepatan respons, serta pengambilan keputusan operasional Polri.

Dalam keterangannya, Kombes Pol. Hari Brata mengatakan transformasi tersebut diperlukan agar pengelolaan pengaduan kontinjensi mampu mengikuti perkembangan ancaman yang semakin cepat dan kompleks.

“Pengaduan masyarakat harus kita kelola bukan hanya sebagai laporan yang masuk, tetapi menjadi informasi strategis yang dapat mendukung deteksi dini dan mempercepat respons Polri. Karena itu, sistemnya harus responsif, terintegrasi, realtime, dan mampu mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat,” kata Hari Brata dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Proyek perubahan tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui penguatan kebijakan, penyusunan SOP Quick Response, pengembangan Dashboard Monitoring Pengaduan Kontinjensi Realtime, serta penguatan koordinasi lintas fungsi dan lintas instansi.

Dalam implementasinya, proyek tersebut juga mencakup pengembangan prototype dashboard yang mengintegrasikan data pengaduan masyarakat secara cepat, akurat, dan terpusat. Sistem tersebut juga diarahkan untuk menyempurnakan Daily Operating Reporting System (DORS) yang telah dimiliki Polri, sehingga pengelolaan informasi tidak hanya mencakup kejadian atau kejahatan konvensional, tetapi juga dapat mengakomodasi kejadian kontinjensi yang membutuhkan penanganan secara cepat.

Integrasi tersebut memungkinkan informasi mengenai kejadian kontinjensi dapat diterima dan direspons secara lebih cepat, termasuk melalui mekanisme dispatch personel maupun pasukan untuk melakukan mitigasi. Langkah ini penting karena kejadian kontinjensi membutuhkan penanganan segera untuk mencegah eskalasi dan meminimalkan dampak yang lebih besar.

Selain pengembangan sistem, dilakukan pula penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui workshop pelayanan pengaduan kontinjensi serta penyusunan komitmen bersama dalam penanganan pengaduan lintas fungsi secara terintegrasi.

Hari Brata menjelaskan, keberadaan sistem yang terintegrasi diharapkan dapat mengubah pola penanganan pengaduan yang sebelumnya cenderung reaktif menjadi lebih cepat, prediktif, dan preventif.

“Transformasi ini kita bangun untuk memastikan setiap pengaduan yang memiliki potensi kontinjensi dapat segera diterima, diverifikasi, didistribusikan kepada fungsi yang tepat, ditindaklanjuti, dan dimonitor. Dengan begitu, pengaduan masyarakat dapat menjadi bagian dari sistem early warning Polri,” ujarnya.

Proyek perubahan ini juga mendorong kolaborasi lintas fungsi dan lintas instansi. Penguatan koordinasi menjadi bagian penting agar informasi yang diterima dari masyarakat dapat ditindaklanjuti secara efektif sesuai karakteristik dan tingkat urgensinya.

Dalam rancangan proyek perubahan tersebut, Polri telah memiliki sejumlah modal pendukung, di antaranya layanan Call Center 110 dan Dumas Presisi, command center, infrastruktur teknologi informasi, jaringan komunikasi data, serta sumber daya manusia yang mendukung pengelolaan pengaduan dan pengendalian operasional.

Hari Brata menegaskan, keberhasilan transformasi manajemen pengaduan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, standar operasional yang jelas, koordinasi lintas fungsi, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan.

“Teknologi adalah salah satu instrumen. Yang tidak kalah penting adalah kesiapan personel, kesamaan pola kerja, koordinasi lintas fungsi dan kolaborasi dengan stakeholder. Semua harus bergerak dalam satu sistem agar respons terhadap pengaduan masyarakat benar-benar cepat dan terintegrasi,” tuturnya.

Melalui proyek perubahan tersebut, diharapkan terwujud tata kelola pengaduan kontinjensi yang cepat, responsif, terintegrasi, dan profesional. Transformasi ini sekaligus menjadi fondasi untuk memperkuat pelayanan publik Polri, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung resiliensi keamanan nasional dalam menghadapi dinamika ancaman yang terus berkembang.

Continue Reading