*Polresta Sidoarjo Luncurkan SIMANTAP, Layani Pengurusan SIM di Malam Hari*

 

SIDOARJO - Inovasi pelayanan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) Polresta Sidoarjo, kini dihadirkan lebih dekat dan memudahkan masyarakat. 

Melalui SIM Malam Pelayanan Terpadu Satu Atap (SIMANTAP) yang ada di pintu masuk B GOR Sidoarjo, masyarakat dapat mengurus perpanjangan SIM di malam hari mulai pukul 18.00 sampai 21.00 WIB.

Pelayanan SIM saat malam hari dari Satlantas Polresta Sidoarjo Polda Jatim ini juga menjadi satu dengan pelayanan kesehatan dan psikologi bagi pemohon SIM. 

Harapannya dengan adanya SIMANTAP dapat memudahkan masyarakat, terutama para pekerja yang tidak sempat mengurus SIM di pagi atau siang hari saat hari aktif, dapat mengurusnya pada saat malam hari.

Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing mengatakan, layanan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polresta Sidoarjo Polda Jatim untuk terus berinovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. 

"Melalui inovasi SIMANTAP ini, kami ingin hadir lebih dekat masyarakat dan diberi kemudahanan dalam menentukan waktu pengurusan SIM," ujar Kombes Christian Tobing, Rabu (8/7/2026).

Menurut Christian Tobing, nantinya layanan ini dapat hadir ke wilayah-wilayah atau tempat keramaian warga, bahkan saat akhir pekan. 

"Kami berharap masyarakat tetap bisa memperpanjang SIM tanpa harus mengganggu aktivitas mereka," jelas Kombes. Pol. Christian Tobing.

Adanya layanan SIMANTAP Polresta Sidoarjo ini mendapat respons positif dari masyarakat, terutama yang kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena tidak bisa meninggalkan saat jam kerja.

Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Faruq, salah satu warga Sidokare yang mengaku bekerja di Surabaya berangkat kerja pagi dan pulang sore.

Sebelum ada SIMANTAP,  ia harus izin perusahaannya untuk tidak masuk kerja saat mengurus perpanjangan SIM.

"Dengan adanya layanan SIM malam dari Polresta Sidoarjo saya merasa sangat terbantu. Setelah pulang kerja saya datang untuk memperpanjang SIM tanpa harus mengambil cuti," ujar Faruq. (*)

Continue Reading

*Ketua Komisi III DPR RI Dukung Polri Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU*

  

Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri yang meningkatkan penanganan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ke tahap penyidikan.

Menurut Habiburokhman, peningkatan status perkara tersebut menunjukkan keseriusan Polri dalam menindak praktik korupsi di sektor energi yang berdampak luas terhadap kepentingan negara maupun masyarakat.

"Kami memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortastipidkor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batu bara ini," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).

Habiburokhman menegaskan proses penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh, profesional, dan tidak tebang pilih. Ia juga menekankan pentingnya menjaga prinsip transparansi serta independensi dalam mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

"Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor 'Presisi', yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, serta independen. Siapapun yang terlibat dalam korupsi batu bara ini harus dimintai pertanggungjawaban hukumnya," tegasnya.

Habiburokhman menilai dugaan korupsi di sektor batu bara tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga berdampak langsung terhadap pelayanan publik. Berdasarkan temuan penyidik, penyimpangan tersebut diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya pemadaman listrik di berbagai wilayah Indonesia.

"Korupsi batu bara bukan hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat signifikan, tetapi juga berdampak pada terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang sangat menyusahkan masyarakat," pungkasnya.

Kortastipidkor Polri telah resmi meningkatkan penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU ke tahap penyidikan. Penyidik menduga praktik tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berkontribusi terhadap terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah Indonesia.

Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Totok Suharyanto, menjelaskan peningkatan status perkara dilakukan pada 4 Juli 2026 setelah penyidik menemukan adanya indikasi tindak pidana berdasarkan hasil penyelidikan.

"Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan secara komprehensif, termasuk pengumpulan dokumen, permintaan keterangan, serta analisis awal terhadap bukti, Kortas Tipidkor Polri telah meningkatkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan," kata Totok di Bareskrim Polri, Senin (6/7/2026).

Penanganan perkara tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/6/VII/2026/KORTASTIPIDKOR POLRI dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/63/VII/RES.3.1./2026/Kortastipidkor yang sama-sama diterbitkan pada 4 Juli 2026.

Dalam tahap awal penyidikan, penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk PLTU yang melibatkan dua perusahaan, yakni PT OBP dan PT BRA.

"Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat, PT OBP dan PT BRA," ujar Totok.

Continue Reading

*Dari New York, Polri Tegaskan Komitmen Indonesia Mengawal Perdamaian Dunia*

 

New York, 8 Juli 2026 – Di tengah dinamika tantangan keamanan global yang semakin kompleks, Polri kembali menunjukkan peran aktif Indonesia dalam mengawal perdamaian dunia. Melalui delegasi yang dipimpin Kadivhubinter Polri, Irjen Pol. Amur Chandra, mewakili Kapolri pada United Nations Chiefs of Police Summit (UNCOPS) 2026 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia melalui peningkatan kualitas personel, penguatan kerja sama internasional, dan transformasi kepolisian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Sidang hari kedua UNCOPS 2026 membahas tiga isu utama, yakni visi masa depan UN Police, inovasi dan teknologi dalam kepolisian, serta penguatan kerja sama internasional dalam menghadapi berbagai tantangan kejahatan transnasional.

Dalam sesi “Vision for the Future of UN Police”, Ketua Delegasi Indonesia, Irjen Pol. Amur Chandra, menegaskan komitmen Indonesia sebagai salah satu Top Police Contributing Countries (PCC). Sejak 1989, sebanyak 3.536 personel Polri telah mengemban tugas dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai bagian dari kontribusi Indonesia menjaga stabilitas dan keamanan dunia.

Indonesia juga menyampaikan keberhasilannya mencapai Level 3 United Nations Peacekeeping Capability Readiness System (UNPCRS) sebagai bentuk kesiapan meningkatkan kontribusi Formed Police Unit (FPU). Selain itu, Indonesia terus mengembangkan Indonesia Mission Training Centre (IMTC) sebagai pusat pelatihan bertaraf internasional untuk mempersiapkan personel misi perdamaian serta mendorong peningkatan partisipasi polisi perempuan dalam posisi kepemimpinan di misi pemeliharaan perdamaian.

“Kontribusi Polri dalam misi perdamaian dunia merupakan wujud nyata komitmen Indonesia untuk menghadirkan keamanan sebagai fondasi pembangunan dan kesejahteraan global. Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade dalam misi perdamaian, kami akan terus meningkatkan profesionalisme personel, memperkuat kapasitas melalui Indonesia Mission Training Centre, serta membangun kolaborasi internasional agar Polri semakin siap menghadapi tantangan keamanan masa depan,” ujar Kadivhubinter Polri Irjen Pol. Amur Chandra selaku Ketua Delegasi Indonesia.

Pada sesi “Innovation and New Technologies in UN Policing”, forum menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI) untuk meningkatkan efektivitas tugas kepolisian, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Para delegasi juga mendorong peningkatan kapasitas personel di bidang cyber crime, digital forensics, serta penguatan interoperabilitas melalui pertukaran informasi dan pemanfaatan platform digital.

Sementara itu, sesi “Enhancing International Cooperation to Address Transnational Challenges” menghasilkan kesepahaman bahwa penguatan kerja sama internasional, pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, dan pelatihan bersama menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan lintas negara, mulai dari perdagangan narkotika, perdagangan orang, penyelundupan senjata, kejahatan siber, hingga tindak pidana pencucian uang.

Partisipasi aktif Polri dalam UNCOPS 2026 menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya berkontribusi melalui pengiriman personel misi perdamaian, tetapi juga aktif menyampaikan gagasan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam membangun kepolisian yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Kiprah tersebut sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan dunia melalui diplomasi kepolisian internasional.

Continue Reading

*Polres Mojokerto Aktifkan ETLE,Tingkatkan Kepatuhan Masyarakat Dalam Berkendara*

 

MOJOKERTO - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Mojokerto Polda Jawa Timur resmi mengaktifkan kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Simpang Empat Taman RA Basuni, Kecamatan Sooko,Kabupaten Mojokerto pada Rabu (8/7/2026).

Kasatlantas Polres Mojokerto, AKP Bernadus Bagas Simarmata mengatakan, langkah taktis tersebut diambil guna mengedepankan pendekatan penegakan hukum yang modern, transparan dan berorientasi pada peningkatan kepatuhan masyarakat.

"Pemasangan ETLE ini untuk meningkatkan kepatuhan berkendara, sekaligus menekan angka fatalitas kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas," terang AKP Bagas.

Ia juga mengatakan, melalui sistem ETLE ini proses penegakan hukum dilakukan secara elektronik berbasis teknologi sehingga pelanggaran dapat terdeteksi dan diproses tanpa adanya kontak langsung di lapangan. 

"Pemanfaatan ETLE ini menjadi salah satu langkah strategis untuk menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang objektif dan berbasis teknologi," ujar AKP Bagas.

Ia berharap, melalui pendekatan penegakan hukum ini dapat meningkatkan objektivitas penindakan, mengurangi potensi penyimpangan, serta memberikan rasa keadilan yang lebih baik bagi masyarakat.

"ETLE sebagai solusi atas keresahan masyarakat terhadap proses penindakan pelanggaran lalu lintas yang selama ini identik dengan interaksi langsung antara petugas dan pelanggar," terang AKP Bagas.

Kasatlantas Polres Mojokerto tersebut menjelaskan bahwa transformasi digital melalui ETLE merupakan komitmen Polri untuk menghadirkan sistem penegakan hukum lalu lintas yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan sistem elektronik kata AKP Bagas, seluruh proses penindakan dilakukan berdasarkan data dan bukti yang terekam sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum lalu lintas.

Masih kata AKP Bagas, pemanfaatan teknologi ETLE memungkinkan pelanggaran lalu lintas ditindak secara lebih efektif tanpa harus menghentikan kendaraan.

"Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penegakan hukum, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan,” jelasnya.

Melalui penerapan ETLE yang semakin luas, Satlantas Polres Mojokerto berharap, langkah ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. 

Dengan demikian, tujuan utama mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) dapat tercapai secara berkelanjutan. (*)

Continue Reading

*80 Ton Pupuk Batu Bara Disalurkan ke Petani Riau, Kapolri: Wujud Polri Hadir untuk Masyarakat*

 

Kampar - Kapolri menyerahkan bantuan 80 ton pupuk batu bara Futuraplus Presisi kepada lima kelompok tani di Provinsi Riau. Bantuan tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan peninjauan pabrik PT Bursatani Futura Andyta di Kabupaten Kampar, Rabu (8/7/2026).

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada lima perwakilan kelompok tani. Setelah itu, Kapolri melepas keberangkatan truk pengangkut pupuk melalui prosesi flag off. Jumlah bantuan sebanyak 80 ton dipilih secara khusus karena memiliki makna 80 Tahun Polri untuk Masyarakat.

Lima kelompok tani penerima bantuan berasal dari sejumlah wilayah di Riau. Mereka yakni UPJA Paduka dari Kabupaten Rokan Hulu, Kelompok Tani Bangun Rejeki dari Kabupaten Pelalawan, Kelompok Tani Saibone dari Kecamatan Tambang, Kelompok Tani Piber dari Kabupaten Kampar, serta Kelompok Tani Ayu Makmur dari Kabupaten Siak.

Bantuan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Dukungan itu tidak hanya diarahkan pada aspek pengamanan distribusi pangan, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan petani di tingkat lapangan, salah satunya melalui ketersediaan pupuk.

Pupuk yang disalurkan merupakan pupuk batu bara Futuraplus Presisi, hasil kerja sama PT Bursatani Futura Andyta dengan Polri. Produk ini dikembangkan dengan kandungan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani mitra Polri. Dengan demikian, bantuan yang diberikan diharapkan dapat memberi manfaat langsung bagi peningkatan produktivitas pertanian.

Sebelum penyerahan bantuan, Kapolri terlebih dahulu meninjau operasional pabrik PT Bursatani Futura Andyta. Di lokasi, Kapolri menerima paparan dari Direktur Utama perusahaan mengenai proses produksi dan manfaat Pupuk Futura Plus Presisi. Kapolri kemudian melihat langsung aktivitas pabrik yang berada di Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi 24 ton per hari. Dalam satu bulan, total produksi dapat mencapai 480 ton. Produk pupuk batu bara itu dibuat dari batu bara berkalori rendah yang tidak terserap industri PLTU, kemudian diolah menjadi pupuk dengan kandungan asam humat, C-organik, serta unsur hara makro dan mikro.

Kandungan tersebut dinilai dapat membantu memperbaiki kualitas tanah, meningkatkan aktivitas biologis tanah, dan menjaga keberlanjutan produktivitas pertanian. Bagi petani, pemanfaatan pupuk ini diharapkan menjadi alternatif untuk meningkatkan hasil tanam sekaligus mengurangi ketergantungan pada jenis pupuk tertentu.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa peran Polri dalam masyarakat terus berkembang. Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri juga hadir mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk memperkuat ketahanan pangan dan membantu petani menghadapi berbagai tantangan produksi.

Continue Reading

*Dari Kampar ke Pasar Global, Kapolri Tinjau Inovasi Pupuk Batu Bara Karya Anak Bangsa*

 

Kampar - Kapolri meninjau pabrik pupuk batu bara PT Bursatani Futura Andyta di Kabupaten Kampar, Riau, Rabu (8/7/2026). Peninjauan ini menjadi sorotan karena pabrik tersebut tidak hanya memproduksi pupuk untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi juga telah mengembangkan pasar hingga ke sejumlah negara.

PT Bursatani Futura Andyta merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi pupuk batu bara. Pabriknya berada di Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dengan luas area mencapai 20 hektare. Perusahaan ini mempekerjakan 31 orang, terdiri atas tenaga administrasi dan umum, petugas keamanan, tenaga produksi, serta tenaga kerja tidak tetap.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolri menerima penjelasan langsung dari Direktur Utama PT Bursatani Futura Andyta, Raden Umar Hasan Saputra, mengenai produk Pupuk Futura Plus Presisi. Setelah itu, Kapolri meninjau operasional pabrik untuk melihat proses produksi pupuk batu bara secara langsung.

Pabrik ini beroperasi delapan jam per hari dengan kapasitas produksi mencapai 24 ton. Dalam sebulan, produksi pupuk batu bara dapat mencapai 480 ton. Produk tersebut dibuat dari batu bara berkalori rendah yang tidak terserap industri PLTU. Pemanfaatan bahan baku ini menjadi salah satu bentuk inovasi dalam mengolah sumber daya yang sebelumnya kurang optimal menjadi produk bernilai guna bagi pertanian.

Pupuk batu bara yang dihasilkan memiliki kandungan asam humat lebih dari 20 persen, C-organik minimal 15 persen, serta unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman. Dengan komposisi tersebut, pupuk ini tidak hanya diarahkan untuk mendukung pertumbuhan tanaman, tetapi juga membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aktivitas biologis tanah, dan menjaga produktivitas pertanian secara berkelanjutan.

Inovasi tersebut juga telah memperoleh sejumlah legalitas dan pengakuan, antara lain izin edar dari Kementerian Pertanian, paten Indonesia, paten Amerika Serikat, serta merek di China. Perusahaan bahkan telah memperluas pengembangan pabrik pupuk batu bara ke Zimbabwe dan Nigeria. Produk Pupuk Futura juga telah diekspor ke Amerika Serikat, Nigeria, Zimbabwe, dan Botswana.

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, perusahaan ini turut bekerja sama dengan Polri untuk memproduksi pupuk batu bara Futuraplus Presisi. Produk tersebut dikembangkan dengan kandungan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani mitra Polri.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri menyerahkan bantuan 80 ton pupuk batu bara Futuraplus Presisi kepada lima kelompok tani di Riau. Bantuan tersebut disalurkan kepada kelompok tani dari Rokan Hulu, Pelalawan, Kampar, Siak, serta Kecamatan Tambang.

Kegiatan ini memperlihatkan adanya irisan penting antara inovasi industri, dukungan terhadap petani, dan penguatan ketahanan pangan. Dari Kampar, pupuk batu bara karya anak bangsa tidak hanya menyasar kebutuhan pertanian lokal, tetapi juga menunjukkan potensi Indonesia dalam menghadirkan produk pertanian yang mampu bersaing di pasar global.

Continue Reading

Polres Ngawi Patroli Malam, Pastikan Keamanan Warga dan Antisipasi Gangguan Kamtibmas

  

Ngawi – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), Polres Ngawi menggelar apel gabungan piket fungsi yang dilanjutkan dengan pengecekan ruang tahanan serta patroli malam di sejumlah objek vital, dipimpin Pawas (perwira pengawas) Iptu Usman, Rabu malam (8/7/2026).

Patroli Harkamtibmas menyasar sejumlah objek vital dan lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, di antaranya Pegadaian Ngawi, BRI Unit Ronggowarsito, Bank Jatim KC Ngawi, serta Taman Pemuda Soekarno.

Selain melakukan patroli, personel juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga ketertiban serta tidak menggunakan knalpot brong maupun kendaraan yang tidak sesuai standar, demi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa patroli rutin merupakan bentuk komitmen Polres Ngawi dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

"Patroli rutin akan terus kami tingkatkan, terutama pada malam hari, guna mencegah potensi gangguan kamtibmas dan memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif serta mematuhi aturan berlalu lintas, termasuk tidak menggunakan knalpot brong," ujar Kapolres Ngawi.

Hingga kegiatan berakhir, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Ngawi terpantau aman, tertib, dan kondusif.

Continue Reading

Pelayanan Prima SPKT Polres Ngawi, Warga Berikan Apresiasi

 

NGAWI – Komitmen Polres Ngawi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terus diwujudkan melalui pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Pelayanan tersebut kembali mendapat apresiasi dari masyarakat yang merasakan langsung kemudahan dalam proses pengurusan administrasi kepolisian.

Salah satu warga yang memberikan apresiasi adalah Nur Rochim, warga Desa Watualang, Kecamatan/Kabupaten Ngawi. Nur Rochim mengurus surat keterangan kehilangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di SPKT Polres Ngawi dan mengaku puas atas pelayanan yang diberikan oleh petugas.

Menurutnya, petugas SPKT melayani dengan sopan, responsif, serta memberikan penjelasan yang mudah dipahami sehingga proses pengurusan surat kehilangan dapat diselesaikan dengan cepat tanpa kendala. Nur Rochim juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh petugas SPKT Polres Ngawi yang telah memberikan pelayanan terbaik.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Polres Ngawi atas pelayanan yang cepat dan ramah. Ruangannya   nyaman dan proses ngurus surat kehilangan KTP sangat mudah, langsung dilayani," ungkap Nur Rochim.

Nur juga berharap, semoga pelayanan yang baik seperti ini terus dipertahankan sehingga masyarakat semakin nyaman dan percaya kepada Polri.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si. menyampaikan bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan prioritas utama Polres Ngawi. Seluruh personel diinstruksikan untuk memberikan pelayanan terbaik yang mudah, cepat, transparan, dan humanis.

"Pelayanan prima merupakan bentuk komitmen Polres Ngawi dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya," ujar AKBP Prayoga Angga Widyatama pada Kamis (9/7/2026).

Polres Ngawi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari implementasi Polri Presisi, sehingga kehadiran Polri benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Continue Reading

*Polantas Menyapa : Polres Gresik Gandeng Guru Tanamkan Budaya Tertib Lalu Lintas Sejak Dini*

 

GRESIK - Puluhan guru dan tenaga pendidikan mengikuti sosialisasi tentang keselamatan dan ketertiban lalulintas di Aula SD Muhammadiyah 1 Gresik, Selasa (7/7/2026).

Kegiatan yang dikemas secara interaktif oleh Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Satlantas Polres Gresik, merupakan bagian dari program Polantas Menyapa.

Pada kegiatan tersebut, Polres Gresik Polda Jatim mengajak para peserta memahami bahwa keselamatan di jalan bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, melainkan bentuk penghargaan terhadap nyawa diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Kanit Kamsel Satlantas Polres Gresik, Ipda Andreas Dwi mengatakan, budaya tertib berlalu lintas tidak hanya dimulai saat seseorang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tetapi dibentuk sejak usia dini melalui pendidikan, keteladanan, dan kebiasaan sehari-hari. 

"Kami melibatkan para guru sebagai agen perubahan dalam menanamkan budaya tertib berlalu lintas demi keselamatan di jalan ," ujar Ipda Andreas.

Menurut Ipda Andreas, keselamatan di jalan bukan hanya soal menghindari tilang, namun yang lebih penting adalah bagaimana menjaga diri sendiri dan menghormati hak hidup orang lain dengan berkendara secara aman dan bertanggung jawab.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai safety riding dan defensive driving. 

Berbagai aspek dibahas mulai dari pentingnya penggunaan helm berstandar yang benar, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, hingga kemampuan mengenali potensi bahaya (hazard awareness) saat berkendara.

Suasana berlangsung dinamis ketika para guru menyampaikan berbagai pertanyaan, pengalaman, hingga persoalan yang sering dijumpai di jalan raya. 

Diskusi dua arah itu menjadi ruang berbagi solusi untuk membangun budaya keselamatan berlalu lintas di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Sementara itu Kasat Lantas Polres Gresik, AKP Nur Arifin, menegaskan bahwa pendekatan preventif melalui edukasi merupakan langkah strategis dalam membangun budaya tertib berlalu lintas secara berkelanjutan.

Menurutnya, guru memiliki peran penting sebagai teladan bagi para siswa. Perilaku sederhana seperti menggunakan helm dengan benar, mematuhi rambu, hingga disiplin saat berkendara akan menjadi contoh nyata yang mudah ditiru oleh anak-anak.

"Membangun budaya keselamatan tidak bisa dilakukan hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga dibutuhkan kolaborasi semua pihak, terutama para guru yang setiap hari berinteraksi dengan anak-anak," ujar AKP Nur Arifin.

Kasat Lantas Polres Gresik mengatakan, guru adalah agen perubahan yang mampu menanamkan karakter disiplin dan tertib sejak dini.

Melalui program Polantas Menyapa, Satlantas Polres Gresik berharap para guru mampu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

"Kami berharap pesan-pesan tentang pentingnya disiplin di jalan tidak hanya berhenti di ruang kelas, tetapi juga terbawa ke lingkungan keluarga dan masyarakat," ungkap AKP Nur Arifin.

Dengan demikian, budaya tertib berlalu lintas dapat tumbuh menjadi kebiasaan yang mengakar dan diwariskan kepada generasi berikutnya. (*)

Continue Reading

*Kortas Tipidkor dan Polda Metro Geledah Cafe dan Money Changer*

 

Jakarta - Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah cafe de’CLAN Signature dan di Koin Money Changer di wilayah Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (8/7/26). Penggeledahan di dua lokasi cafe dan money changer merupakan bagian dari delapan titik yang secara serentak menjadi target penyidikan.

“Saat ini, Kortas Polri sedang melaksanakan dengan skema joint investigation dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara korupsi dan pencucian uang pada proses penanganan hukum,” jelas Kakortas Tipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, Rabu (8/7/26).

Menurutnya, penggeledahan ini merupakan bagian dari penanganan kasus terhadap dugaan korupsi menyangkut tatakelola batu bara pemicu blackout yang ditangani Kortas Tipidkor Polri.

Ia menyampaikan, dua kasus lain terkait dugaan korupsi asuran Asabri dan Jiwasraya tahun 2020 sampai 2025. Kemudian, kasus dugaan pencucian uang dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“salah satu proses penyidikan, kita saat ini melaksanakan penggeledahan di beberapa tempat. Kemudian terkait dengan teknis, nanti akan disampaikan oleh Dirreskrimsus Polda Metro Jaya berkaitan dengan objek perkara dan berkaitan dengan proses penyidikan secara singkat,” ungkapnya.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Victor Dean Mackbon, menambahkan bahwa penggeledahan dilakukan atas dua laporan yang diterima terkait dugaan korupsi menyangkut pencucian uang serta suap oleh penyelenggara negara.

“Oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2025,” jelasnya.

Dengan pidana yang didalami sesuai Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 606 ayat 1 dan atau ayat 3, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, atau Pasal 607 ayat 1 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Langkah-langkah yang kami lakukan pada hari ini, kami melakukan upaya di dalam pemenuhan alat bukti di kira-kira delapan lokasi yang kami lakukan penggeledahan. Yang mana di hadapan rekan-rekan hari ini kami melakukan di dua titik, yaitu Cafe de'CLAN dan juga Koin Money Changer. Dan tentunya nanti akan kami sampaikan juga upaya-upaya selanjutnya yang telah dilakukan oleh penyelidik dan juga penyidik yang dilakukan secara joint investigation,” ungkapnya.

Continue Reading

*Kapolri Tinjau Pabrik Pupuk Batu Bara di Kampar, Lepas Distribusi 80 Ton Pupuk untuk Kelompok Tani Riau*

 

*Kampar* – Kapolri melakukan peninjauan operasional pabrik pupuk batu bara milik PT Bursa Tani Futura Andyta di Kabupaten Kampar, Riau, Rabu (8/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan inovasi teknologi dalam sektor pertanian sekaligus mendorong peningkatan produktivitas petani.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyaksikan penyerahan bantuan pupuk batu bara secara simbolis kepada lima perwakilan kelompok tani di Provinsi Riau. Bantuan tersebut merupakan bagian dari sinergi Polri bersama PT Bursa Tani Futura Andyta dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

Kelima kelompok tani penerima bantuan berasal dari Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Siak. Masing-masing kelompok tani diharapkan dapat memanfaatkan bantuan pupuk tersebut untuk meningkatkan hasil panen sekaligus menjadi contoh penerapan inovasi pemupukan di wilayahnya masing-masing.

Momentum yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut adalah pelepasan atau _flag off_ distribusi 80 ton pupuk batu bara Futuraplus Presisi menuju kelompok-kelompok tani di Provinsi Riau. Angka 80 ton dipilih sebagai simbol peringatan 80 Tahun Polri untuk Masyarakat, sekaligus mencerminkan komitmen Polri untuk terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk melalui dukungan terhadap sektor pertanian.

Pemberangkatan puluhan ton pupuk tersebut menandai dimulainya distribusi bantuan kepada kelompok tani yang selama ini menjadi mitra Polri dalam mendukung program ketahanan pangan. Melalui bantuan tersebut diharapkan petani memperoleh akses terhadap pupuk berkualitas sehingga mampu meningkatkan produktivitas lahan, efisiensi biaya produksi, serta kualitas hasil panen.

Kerja sama antara Polri dengan PT Bursa Tani Futura Andyta juga diwujudkan melalui pengembangan produk Futuraplus Presisi, yaitu pupuk batu bara dengan formulasi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani binaan Polri. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional memerlukan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat, dunia usaha hingga masyarakat.

Selain melayani kebutuhan dalam negeri, PT Bursa Tani Futura Andyta juga telah memperluas jangkauan usahanya hingga ke tingkat internasional. Perusahaan tersebut diketahui telah membangun fasilitas produksi di Zimbabwe dan Nigeria, sementara produk pupuk buatannya telah diekspor ke Amerika Serikat, Nigeria, Zimbabwe, dan Botswana. Capaian tersebut menunjukkan bahwa inovasi pupuk hasil karya anak bangsa mampu bersaing di pasar global sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan teknologi pertanian.

Peninjauan Kapolri ke pabrik tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan industri nasional yang mampu menghasilkan inovasi berbasis sumber daya domestik. Pemanfaatan batu bara berkalori rendah sebagai bahan baku pupuk tidak hanya memberikan nilai tambah bagi komoditas nasional, tetapi juga menghadirkan solusi bagi sektor pertanian melalui produk yang mampu memperbaiki kualitas tanah dan meningkatkan produktivitas tanaman.

Melalui penyerahan bantuan dan pelepasan distribusi 80 ton pupuk batu bara kepada kelompok tani di Provinsi Riau, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Kehadiran Polri tidak hanya diwujudkan melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melalui kolaborasi lintas sektor yang memberikan manfaat langsung bagi petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional.

Continue Reading

*Dukung UMKM, Polres Magetan Renovasi Warung Bu Tiyem di Hari Bhayangkara ke - 80*

 

MAGETAN – Kepedulian Polri terhadap masyarakat kembali diwujudkan melalui kegiatan bakti sosial (Baksos) dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. 

Kali ini Baksos dilaksanakan oleh Polres Magetan Polda Jawa Timur dengan merenovasi warung UMKM milik Bu Tiyem warga Desa Purwosari, Kabupaten Magetan.

Kapolres Magetan AKBP Dr. Raden Erik Bangun Prakasa mengatakan, kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian Polres Magetan Polda Jatim terhadap pelaku usaha mikro agar memiliki tempat usaha yang lebih layak, nyaman, dan menarik bagi pelanggan.

"Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar AKBP Erik, Selasa (7/7/2026).

Adapun renovasi warung berupa pengecatan bangunan, perbaikan bagian-bagian warung yang mengalami kerusakan, penataan area usaha, serta memberikan bantuan modal usaha guna mendukung keberlangsungan UMKM.

"Hari Bhayangkara bukan hanya menjadi momentum bagi Polri untuk berbenah, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berbagi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,"jelas AKBP Erik.

Melalui renovasi warung UMKM, pihaknya berharap dapat membantu meningkatkan semangat para pelaku usaha kecil agar terus berkembang dan semakin mandiri.

"Semoga bantuan renovasi dan modal usaha ini dapat bermanfaat, membuat warung Bu Tiyem menjadi lebih bersih, lebih menarik, semakin ramai pembeli, dan tentunya semakin laris," ungkap AKBP Erik.

Sementara itu, Bu Tiyem selaku pemilik warung menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan oleh Polres Magetan.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres Magetan. Saya tidak menyangka warung saya direnovasi dan diberikan bantuan modal usaha. Semoga kebaikan Bapak-Ibu semua dibalas oleh Allah SWT," ungkap Bu Tiyem dengan penuh haru. (*)

Continue Reading

*Wakapolri Raih Penghargaan The Visionary Leader of National Security, Akademisi Apresiasi Reformasi dan Transformasi Polri*

 

Jakarta, 8 Juli 2026 – Wakapolri di dampingi Kasatgas Pusat Studi Kepolisian (Ijp Dr Susilo Teguh R, M.Si, ), Sekretaris Percepatan Refirmasi Polri (Ijp Kristiono, S.Ik., M.Si) dan Dir PPA-PPO (Bjp Dr Nurul Azizah, M.Si) menerima kunjungan rektor UNISSULA beserta rombongan.

Komitmen Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. dalam mengakselerasi reformasi dan transformasi Polri mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) menganugerahkan penghargaan The Visionary Leader of National Security yang diserahkan langsung oleh Rektor Unissula, Prof. H. Gunarto, S.H., M.H., dalam audiensi di Ruang Rapat Wakapolri, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/7).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan akademik atas kepemimpinan visioner Wakapolri dalam mendorong reformasi kelembagaan Polri melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, transformasi pendidikan kepolisian, pengembangan scientific policing, serta pembangunan kolaborasi strategis antara institusi kepolisian dan perguruan tinggi sebagai fondasi penguatan sistem keamanan nasional.

Rektor Unissula, Prof. H. Gunarto, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penghargaan tersebut lahir dari penilaian akademik terhadap arah pembaruan yang sedang dijalankan Polri.

“Fakultas Hukum Unissula menganugerahkan penghargaan The Visionary Leader of National Security kepada Bapak Wakapolri karena kami menilai beliau berhasil menghadirkan paradigma baru dalam pembangunan institusi Polri. Reformasi pendidikan kepolisian, penguatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan scientific policing, transformasi STIK-PTIK menuju Universitas Kepolisian, hingga pembentukan jejaring Pusat Studi Kepolisian bersama perguruan tinggi merupakan langkah-langkah visioner yang menunjukkan bahwa keamanan nasional harus dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi,” ujar Prof. Gunarto.

Menurutnya, kepemimpinan yang visioner bukan hanya mampu menjawab tantangan hari ini, tetapi juga menyiapkan institusi menghadapi perubahan di masa depan.

“Apa yang sedang dilakukan Bapak Wakapolri merupakan investasi jangka panjang bagi lahirnya Polri yang semakin profesional, adaptif, humanis, serta mampu menjawab dinamika keamanan global melalui kolaborasi dengan dunia akademik. Atas dasar itulah penghargaan ini kami persembahkan sebagai bentuk penghormatan akademik sekaligus dukungan terhadap arah reformasi dan transformasi Polri,” lanjutnya.

Di bawah koordinasi Wakapolri pada bidang pembinaan organisasi, Polri saat ini tengah menjalankan berbagai agenda strategis reformasi. Di antaranya pengembangan Laboratorium Kepemimpinan Digital di Sespim Polri untuk membentuk pemimpin adaptif di era digital, pembangunan Laboratorium Sosial di Akademi Kepolisian sebagai wahana penerapan scientific policing, transformasi STIK-PTIK menuju Universitas Kepolisian (UNIPOL), pembentukan Pusat Studi Kepolisian bersama 77 perguruan tinggi di Indonesia, reformasi kurikulum pendidikan yang berorientasi pada hak asasi manusia, kepemimpinan, dan pelayanan publik, serta peningkatan kompetensi penyidik melalui program sertifikasi nasional.

Berbagai transformasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan Polri dalam menghadapi tantangan keamanan kontemporer, termasuk penanganan tindak pidana siber, perlindungan perempuan dan anak, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, hingga peningkatan kualitas pelayanan kepolisian berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menerima penghargaan tersebut, Wakapolri menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh Fakultas Hukum Unissula. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan kehormatan bagi seluruh insan Polri yang terus berkomitmen melakukan transformasi institusi.

“Transformasi Polri tidak mungkin dilakukan sendiri. Kami membutuhkan kemitraan dengan perguruan tinggi agar setiap kebijakan, sistem pendidikan, dan penegakan hukum semakin berbasis riset, ilmu pengetahuan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kolaborasi akademik adalah bagian penting dalam membangun Polri yang semakin profesional, modern, dan dipercaya publik,” ujar Wakapolri.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Unissula juga mengundang Wakapolri untuk menjadi keynote speaker pada Seminar Internasional Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang akan diselenggarakan pada 30 Juli 2026. Forum internasional tersebut akan menghadirkan delegasi dari 18 negara di lima benua guna membahas berbagai strategi penanganan kejahatan transnasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, anak, dan perdagangan orang.

Wakapolri menyambut baik undangan tersebut dan menegaskan bahwa kolaborasi internasional maupun kemitraan dengan dunia akademik merupakan bagian penting dalam memperkuat kapasitas Polri menghadapi kejahatan yang semakin kompleks dan lintas batas negara.

Audiensi ini menjadi penegasan bahwa hubungan antara Polri dan Unissula tidak hanya sebatas kemitraan kelembagaan, tetapi berkembang menjadi kolaborasi strategis dalam pengembangan ilmu kepolisian, penguatan kebijakan berbasis riset, serta mendukung reformasi Polri menuju institusi yang semakin profesional, modern, humanis, dan presisi.

Continue Reading

*Kapolri Instruksikan Optimalkan Penanganan Karhutla di Riau*

 

Riau - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. 

Instruksi tersebut disampaikan saat meninjau langsung kesiapan Polda Riau terkait dengan penanganan sekaligus menyerahkan peralatan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar, Riau, Rabu (8/7/2026). 

"Tadi kita cek satu per satu, dan Alhamdulillah saya lihat bahwa seluruh stakeholder yang ada, ini mulai dari Basarnas, kemudian jugq dari BNPB ya, dari BPBD, kemudian TNI-Polri, Manggala Agni, kemudian juga ada perusahaan-perusahaan swasta, dan juga seluruh kekuatan yang ada, semuanya bersatu. Dan ini tentunya yang kita butuhkan untuk menghadapi potensi Karhutla," kata Sigit. 

Berdasarkan laporan BPBD, sampai saat ini sekitar ada 15 ribu Hotspot yang sudah terdeteksi. "Dan kemudian pada saat dilakukan pendalaman, kurang lebih ada titik api 329 titik yang perlu dilakukan pemadaman. Dan sampai saat ini, termonitor beberapa titik api tersebut ada di luasan kurang lebih 15.000 hektar ya," ujar Sigit. 

Dalam hal ini, Sigit mengingatkan kepada seluruh personel dan elemen terkait untuk memaksimalkan penanganan karhutla khususnya di Riau. Apalagi, Indonesia juga akan dilanda El Nino. 

"Karena memang di Riau ini kebakaran hutannya berbeda dibandingkan dengan wilayah lain. Jadi ada dua kali potensi kebakaran hutan, dan salah satunya yang kita hadapi adalah di bulan Juli, Agustus, mungkin sampai September," ucap Sigit. 

Untuk mengoptimalkan penanganan karhutla, Sigit menekankan kepada personel untuk memperkuat seluruh peralatan yang ada. "Yang tentunya kita semua, khususnya Riau, dan juga saya ingatkan pada seluruh

jajaran untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik," tutur Sigit.

Menurut Sigit, personel harus mempersiapkan sumber air ketika terjadinya potensi kekeringan. Kemudian, memperkuat edukasi serta sosialisasi soal pencegahan dan bahaya akan karhutla. 

"Peraturan dari Pemerintah Daerah saya kira sudah ada, dari Pemerintah Pusat sudah ada, bagaimana terkait dengan tata aturan terkait dengan pembukaan kawasan ya, apalagi untuk dilakukan penanaman-penanaman yang tentunya semua ada

aturannya," tegas Sigit. 

Di sisi lain, Sigit memaparkan sudah memberikan peralatan pendukung tambahan kepada Polda Riau untuk mengoptimalisasi karhutla. Kemudian, Sigit juga menyinggung soal jalur komunikasi yang diharapkan tak putus agar dapat terus berkoordinasi dengan Command Center. 

"Juga tadi ada beberapa peralatan mulai dari kendaraan roda dua yang bisa digunakan cepat untuk datang ke tempat yang terjadi potensi adanya titik api, dan juga alat berat. Dan saya kira beberapa alat yang juga bisa digunakan untuk membuat sumur bor, sehingga kemudian ini bisa digunakan untuk mempersiapkan sumber-sumber air baru," ujar Digital. 

"Saya kira ini sebagai bagian dari bentuk kesiapan dari jajaran. Dan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang ada di wilayah Riau yang terus melakukan

berbagai macam upaya. Dan yang paling utama adalah bagaimana menjaga sinergitas dan menjaga kolaborasi. Bagaimana kemudian ini kita sosialisasikan agar masyarakat sama-sama menjaga, merawat hutan kita, sehingga kemudian semuanya bisa terjaga untuk masyarakat, untuk anak-anak cucu kita, untuk generasi yang akan datang," tambah Sigit mengakhiri.

Continue Reading

*Buka Lomba Menembak Kapolda Jatim Cup 2026, Irjen Pol Nanang Avianto Tekankan Profesionalisme Penggunaan Senjata Api*

 

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si., menegaskan bahwa penggunaan senjata api oleh anggota Polri merupakan upaya terakhir yang hanya dapat dilakukan secara profesional, proporsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolda Jatim saat membuka Lomba Menembak Kapolda Jatim Cup 2026 dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, yang diikuti para Kapolres dan personel jajaran Polda Jawa Timur di Lapangan Tembak Mapolda Jatim, Rabu (8/7/2026).

Kapolda Jatim mengatakan, kejuaraan menembak ini merupakan bagian dari pembinaan kemampuan personel guna meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya bagi anggota yang diberikan kewenangan menggunakan senjata api sesuai tugas dan fungsinya.

Selain meningkatkan keterampilan teknis, kegiatan tersebut juga bertujuan membentuk karakter personel yang disiplin, memiliki pengendalian diri, tangguh secara mental, serta memahami pentingnya keselamatan dan tanggung jawab dalam penggunaan senjata api.

"Kejuaraan ini bukan sekadar kompetisi, tetapi memiliki nilai strategis sebagai sarana pembinaan kemampuan, kedisiplinan, dan profesionalisme personel dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian," ujar Irjen Pol. Nanang Avianto.

Menurut Kapolda Jatim, kemampuan menggunakan senjata api secara aman, tepat, dan sesuai prosedur merupakan kompetensi yang harus terus dipelihara melalui latihan yang terukur dan berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa dalam doktrin kepolisian modern, senjata api bukanlah alat utama dalam pelaksanaan tugas, melainkan pilihan terakhir yang hanya digunakan apabila benar-benar diperlukan sesuai ketentuan hukum, prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta standar operasional prosedur yang berlaku.

"Senjata api bukan alat utama dalam bertugas, melainkan alternatif terakhir. Setiap peluru yang dilepaskan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, prosedur, maupun moral," tegas Irjen Pol. Nanang Avianto.

Kapolda Jatim juga mengingatkan bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, setiap tindakan anggota Polri menjadi perhatian masyarakat. Oleh karena itu, profesionalisme, kecermatan, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas harus senantiasa dijaga.

"Profesionalisme dan keterampilan tidak diperoleh secara instan, tetapi harus terus diasah melalui pendidikan, pelatihan, dan evaluasi secara berkelanjutan agar setiap personel siap menghadapi dinamika tantangan tugas yang semakin kompleks," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Kapolda Jatim mengajak seluruh jajaran untuk terus menggelorakan semangat "Jogo Jatim" sebagai wujud komitmen Polda Jawa Timur dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"'Jogo Jatim' bukan sekadar slogan, melainkan komitmen kita bersama untuk menjaga keamanan, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga situasi kamtibmas di Jawa Timur tetap aman, damai, dan kondusif, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat," pungkas Irjen Pol. Nanang Avianto. (*)

Continue Reading

*IPW Dukung Kortas Tipikor Polri Usut Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU*

 

Jakarta – Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menyatakan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Menurut Sugeng, penyidikan terhadap dugaan manipulasi kualitas batu bara yang ditaksir menimbulkan kerugian hingga sekitar Rp5 triliun harus dilakukan secara menyeluruh. Ia menilai perkara tersebut merupakan kasus besar yang layak mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.

“IPW sangat mendukung dan mendorong Kortas Tipikor untuk melakukan penyidikan atas perkara korupsi suplai batubara yang terjadi manipulasi kualitas dan kerugian sampai Rp5 triliun ini nilainya cukup spektakuler,” kata Sugeng dalam keterangannya, Selasa (7/7/2026).

Sugeng menilai pengungkapan kasus ini akan menjadi tolok ukur kinerja Kortastipidkor sekaligus mencerminkan keseriusan Polri dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kortastipidkor harus menjadikan penyidikan perkara manipulasi kualitas batu bara ini menjadi satu milestone untuk mengangkat nama Kortas Tipikor dan kedua tentu nama Polri, bahwa Polri sangat mendukung program presiden dalam penindakan korupsi,” ujarnya.

Lebih lanjut, IPW meminta penyidik memeriksa seluruh pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam perkara tersebut, baik sebagai saksi maupun pihak yang diduga bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana korupsi. Sugeng juga mendorong penyidik agar tidak ragu menelusuri dugaan keterlibatan pengusaha maupun oknum pejabat apabila ditemukan bukti yang mengarah kepada pihak-pihak tersebut.

“Karena saya mendapat informasi bahwa ada pejabat utama yang disebut kantornya itu tidak jauh dari Mabes Polri yang berada di belakang perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan menyuplai batu bara secara manipulasi kualitasnya,” ucapnya.

Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri mengungkap dugaan korupsi dalam pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU. Dalam proses penyelidikan, penyidik menemukan adanya indikasi manipulasi dokumen terkait kualitas dan kuantitas batu bara yang diduga berdampak pada terganggunya pasokan listrik hingga menyebabkan blackout di sejumlah wilayah Indonesia.

Selain diduga mengakibatkan gangguan terhadap pasokan listrik, perkara tersebut juga disinyalir menimbulkan kerugian keuangan negara serta kerugian perekonomian dalam jumlah besar. Saat ini, penyidik masih terus mendalami peran para pihak yang diduga terlibat sebelum menetapkan tersangka.

Continue Reading

Wakapolri Kawal Ketat Seleksi Taruna Akpol, Teknologi Kedokteran Terbaru Perkuat Akurasi Rekrutmen

 

Semarang, 7 Juli 2026 – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mengawasi langsung pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Spesialistik seleksi tingkat pusat (Panitia Pusat/Panpus) Penerimaan Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 di Gedung Serbaguna Akademi Kepolisian (Akpol), Lemdiklat Polri, Semarang.

Peninjauan tersebut dilakukan bersama Kalemdiklat Polri, Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si., Gubernur Akpol Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., M.A., Karokespol Pusdokkes Polri Brigjen Pol. Dr. dr. I Gusti Gede Maha Andikajaya, S.H., M.M., M.H.Kes., Sp.Rad., M.Kes., serta Karodalpers SSDM Polri Brigjen Pol. Erthel Stephan, S.H., S.I.K., M.Si.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, serta memanfaatkan teknologi kedokteran terbaru sehingga menghasilkan proses rekrutmen yang semakin akurat, objektif, dan berbasis bukti ilmiah (evidence-based).

Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Spesialistik diikuti oleh 409 calon taruna dan taruni dari total 410 peserta yang berhak mengikuti seleksi tingkat pusat (Panpus). Satu calon peserta mengundurkan diri sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan. Seluruh peserta menjalani pemeriksaan melalui 12 stasiun spesialistik, meliputi pemeriksaan mata (visus dan buta warna), Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT), gigi dan mulut, saraf, komposisi tubuh, bedah/fisik, penyakit dalam, jantung, obstetri dan ginekologi (Obgyn), radiologi dan paru, kulit, serta pemeriksaan kepadatan tulang (Bone Mineral Density/BMD).

Dalam peninjauan tersebut, Wakapolri memberikan perhatian khusus terhadap pemanfaatan teknologi kedokteran terbaru yang digunakan Pusdokkes Polri untuk meningkatkan akurasi pemeriksaan kesehatan calon taruna dan taruni. Salah satunya adalah penggunaan Heart Rate Variability (HRV) untuk menganalisis irama dan ketahanan jantung peserta secara lebih komprehensif. Wakapolri menginstruksikan agar pemeriksaan jantung tidak hanya dilakukan dalam kondisi istirahat, tetapi juga setelah aktivitas fisik sehingga kemampuan jantung dalam menghadapi beban fisik dan tekanan selama pendidikan dapat dievaluasi secara lebih akurat.

Selain itu, Wakapolri meninjau penggunaan alat Bone Mineral Density (BMD) berbasis digital untuk mengukur kepadatan massa tulang calon taruna dan taruni. Pemeriksaan ini menjadi langkah preventif dalam mendeteksi secara dini kerentanan patah tulang maupun cedera muskuloskeletal. Arahan tersebut sekaligus menjadi evaluasi terhadap sejumlah insiden cedera yang pernah terjadi selama proses pendidikan, sehingga hasil pemeriksaan kepadatan tulang dapat dijadikan salah satu indikator penting dalam menentukan kesiapan fisik peserta sebelum mengikuti pendidikan kepolisian.

Wakapolri juga meninjau pemeriksaan kapasitas paru melalui VO₂ Max guna memastikan kekuatan fungsi pernapasan dan daya tahan fisik calon taruna dan taruni. Seluruh instrumen kesehatan berbasis digital tersebut diharapkan menjadi landasan pengambilan keputusan yang objektif, akurat, dan evidence-based, sehingga setiap peserta yang dinyatakan lulus benar-benar memenuhi standar kesehatan sebagai calon perwira Polri.

Karokespol Pusdokkes Polri, Brigjen Pol. Dr. dr. I Gusti Gede Maha Andikajaya, S.H., M.M., M.H.Kes., Sp.Rad., M.Kes., menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan spesialistik pada seleksi Taruna Akpol kini mengintegrasikan teknologi kedokteran modern untuk meningkatkan akurasi diagnosis sekaligus kualitas pengambilan keputusan.

“Pemeriksaan kesehatan tidak lagi hanya bertumpu pada pemeriksaan klinis konvensional. Melalui pemeriksaan Heart Rate Variability (HRV), tim dokter dapat mengevaluasi respons fisiologis jantung dan kemampuan adaptasi tubuh terhadap beban fisik. Pemeriksaan Bone Mineral Density (BMD) memberikan gambaran objektif mengenai kepadatan tulang untuk mengidentifikasi risiko cedera sejak dini, sedangkan VO₂ Max mengukur kapasitas aerobik dan daya tahan kardiopulmoner peserta. Seluruh parameter tersebut dipadukan dengan hasil pemeriksaan spesialistik lainnya sehingga menghasilkan penilaian kesehatan yang lebih komprehensif, objektif, dan berbasis bukti ilmiah,” jelas Brigjen Pol. Maha Andikajaya.

Selain pemanfaatan teknologi medis modern, Wakapolri menekankan pentingnya pemeriksaan secara ketat terhadap riwayat penyakit bawaan maupun gangguan saraf, seperti epilepsi, agar dapat terdeteksi sejak awal proses seleksi. Wakapolri juga menginstruksikan agar pemeriksaan dilakukan secara cermat terhadap seluruh kondisi kesehatan yang menjadi persyaratan penerimaan calon taruna dan taruni. Khusus bagi calon taruni, Wakapolri mengingatkan agar dilakukan pemeriksaan ulang obstetri dan ginekologi (Obgyn) pada hari ke-16 hingga ke-20 setelah pengumuman kelulusan sebagai langkah preventif guna memastikan seluruh peserta yang memasuki pendidikan memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, Wakapolri mendorong Pusdokkes Polri untuk terus memperbarui spesifikasi peralatan medis dan mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta referensi dari literatur dan jurnal kedokteran terbaru. Menurutnya, modernisasi instrumen kesehatan merupakan investasi penting dalam membangun sistem rekrutmen Polri yang semakin presisi, transparan, dan mampu menghasilkan sumber daya manusia unggul sejak tahap seleksi.

Melalui pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Rikkes Spesialistik ini, Wakapolri menegaskan bahwa proses rekrutmen calon Taruna dan Taruni Akpol harus mengedepankan objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pendekatan ilmiah. Pemanfaatan teknologi kedokteran terbaru tidak hanya meningkatkan akurasi pemeriksaan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi rekrutmen Polri yang semakin modern dan presisi.

Penguatan sistem seleksi berbasis evidence-based medicine ini diharapkan mampu menghasilkan calon-calon perwira Polri yang memiliki kesehatan prima, ketahanan fisik yang terukur, serta kesiapan menghadapi tuntutan pendidikan dan dinamika tugas kepolisian di masa depan. Dengan demikian, setiap keputusan kelulusan benar-benar didasarkan pada data medis yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Polri mewujudkan rekrutmen yang Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH) sekaligus memperkuat implementasi scientific policing sejak proses seleksi. Melalui rekrutmen yang berkualitas, Polri optimistis akan melahirkan perwira-perwira muda yang sehat, tangguh, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta siap memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Continue Reading

Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Kapolri: Permudah Anak Sekolah-Masyarakat

 

Riau - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 80 jembatan Merah Putih Presisi tahap II di wilayah hukum Polda Riau, Rabu (8/7/2026). Hal ini sejalan dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. 

"Dan tentunya kita akan terus bekerja sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden untuk terus memperhatikan konektivitas, khususnya kebutuhan bagi masyarakat-masyarakat di wilayah-wilayah di desa-desa," kata Sigit. 

Menurut Sigit, pembangunan jembatan Merah Putih Presisi ini untuk memudahkan aktivitas dan mobilitas anak sekolah hingga masyarakat. Sehingga, kata Sigit, diharapkan terjadinya pertumbuhan perekonomian untuk kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut. 

"Anak-anak kita yang membutuhkan dibangunnya jembatan untuk mempermudah mereka agar bisa sekolah, kemudian juga mempermudah fasilitas dan jalur ekonomi, sehingga kita harapkan ini bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka semua," ujar Sigit. 

Lebih dalam, Sigit mengungkapkan, untuk di wilayah hukum Polda Riau sampai dengan saat ini sudah ada 110 jembatan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. 

Sementara itu, Sigit menyatakan, untuk skala nasional sudah terdapat 807 jembatan Merah Putih Presisi yang sudah dibangun. 

"Jadi tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda dan jajaran yang telah bekerja keras untuk melaksanakan arahan dan tugas Bapak Presiden, sehingga terbangun 110 jembatan di wilayah Riau. Sementara untuk nasional, sampai saat ini ada kurang lebih 807 Jembatan Merah Putih Presisi yang kita bangun di beberapa wilayah," ucap Sigit. 

Lebih dalam, Sigit menegaskan, pembangunan jembatan ini bertujuan untuk terus menguatkan kolaborasi dan sinergisitas dengan seluruh elemen masyarakat demi membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya.

"Dan harapan kita anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak yang baik, yang besar, yang berhasil. Demikian juga masyarakat di desa, masyarakat yang ada di pelosok-pelosok dengan adanya jembatan ini juga kemudian merasakan kehidupan yang lebih baik," papar Sigit. 

Dengan kolaborasi dan sinergisitas, kata Sigit, hal itu menjadi kunci utama untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. 

"Dan kita memiliki cita-cita besar mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Jadi ini cita-cita kita bersama, mari kita sama-sama jaga agar apa yang menjadi harapan masyarakat, harapan bangsa dan negara ini betul-betul bisa tercapai," tutup Sigit. 

Continue Reading

Bhabinkamtibmas Ngrambe Monitoring Pekarangan Sayuran Warga, Perkuat Ketahanan Pangan di Kabupaten Ngawi

 

Ngawi – Polres Ngawi di bawah kepemimpinan Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., terus mendukung program ketahanan pangan nasional sebagaimana arahan Kepala Biro SDM Polda Jawa Timur Kombes Pol Sih Harno, S.H., M.H., selaku Ketua Satgas Ketahanan Pangan.

Sebagai bentuk implementasi program ketahanan pangan, Polres Ngawi melalui jajaran Bhabinkamtibmas terus aktif melaksanakan sambang dan monitoring pemanfaatan pekarangan rumah pangan bergizi guna mendorong kemandirian pangan masyarakat dari lingkup keluarga.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa, "Pemanfaatan pekarangan rumah untuk budidaya sayuran merupakan langkah sederhana namun memiliki manfaat besar dalam mendukung ketahanan pangan. Selain memenuhi kebutuhan pangan keluarga, kegiatan ini juga menumbuhkan budaya memanfaatkan lahan secara produktif di tengah masyarakat."

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Desa Ngrambe, AIPDA Budi H., yang melakukan sambang dan monitoring pemanfaatan pekarangan rumah pangan bergizi tanaman sayuran milik Sdr. Supardi di Dusun Pule RT 002 RW 004, Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi.

Dalam kegiatan tersebut, AIPDA Budi H. melakukan pengecekan langsung terhadap perkembangan tanaman sayuran sekaligus berdialog dengan pemilik lahan mengenai perawatan tanaman dan kendala yang dihadapi selama proses budidaya. Kehadiran Bhabinkamtibmas juga menjadi bentuk pendampingan dan motivasi agar masyarakat terus mengembangkan pekarangan produktif.

Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung suksesnya program ketahanan pangan dari ruang lingkup terkecil guna membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga sehari-hari.

Melalui kegiatan ini, Polres Ngawi berharap sinergitas antara Polri dan masyarakat semakin kuat dalam mendukung program Asta Cita Presiden RI di bidang ketahanan pangan serta mewujudkan Kabupaten Ngawi yang mandiri pangan, aman, dan kondusif.

#ketahananpangan #swasembadapangan #polripresisi #polisiindonesia #divhumaspolri #bidhumaspoldajatim #polresngawi #ngawi #swasembadajagung #astacitapresiden #polriuntukmasyarakat

Continue Reading

Tak Jera, Residivis Pengedar Trihexyphenidyl Kembali Dibekuk Satresnarkoba Polres Ngawi

 

NGAWI, Satresnarkoba Polres Ngawi berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana di bidang kesehatan dengan mengamankan seorang pria yang diduga mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tanpa izin. 

Ungkap kasus dilakukan pada Sabtu (4/7/2026) di sebuah rumah masuk di Dusun Nglantung, Desa Bangunrejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si. melalui Kasatresnarkoba AKP Muhammad Luthfi, S.H. menjelaskan bahwa tersangka yang diamankan berinisial BW (30), warga Desa Bangunrejo, Kecamatan Karanganyar. Dalam pengungkapan tersebut,  turut diamankan barang bukti ratusan obat keras jenis Trihexyphenidyl.

Selain itu, satu unit telepon genggam milik tersangka juga turut diamankan sebagai barang bukti.

Hasil penyelidikan mengungkap bahwa obat keras tersebut diperjualbelikan oleh tersangka dengan tujuan memperoleh keuntungan. 

Kasatresnarkoba AKP Muhammad Luthfi, S.H.

menegaskan bahwa Resnarkona berkomitmen memberantas peredaran obat keras ilegal yang berpotensi merusak kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda.

"Kami tidak hanya fokus pada pemberantasan narkotika, tetapi juga menindak tegas peredaran sediaan farmasi ilegal yang disalahgunakan. Peredaran obat keras tanpa hak sangat membahayakan masyarakat dan akan terus kami berantas hingga ke akarnya," tegas AKP Luthfi saat dikonfirmasi media (Selasa, 8/7/2026)

Pelaku juga merupakan residivis dengan kasus yang sama. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 435 atau Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Saat ini Satresnarkoba Polres Ngawi masih terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan atau pelaku lain yang terlibat dalam peredaran obat keras ilegal tersebut. 

Polres Ngawi juga mengimbau masyarakat agar tidak menyalahgunakan maupun memperjualbelikan obat-obatan keras tanpa izin serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas serupa di lingkungan sekitarnya.

Continue Reading