Polres Pelabuhan Tanjung Perak Gandeng Sekolah Bentengi Pelajar dari Bahaya Narkoba

 

SURABAYA – Polres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jatim terus berkomitmen membentengi generasi muda dari ancaman barang haram. Langkah nyata ini diwujudkan dengan menggelar pembinaan khusus kepada ratusan pelajar di SMP Negeri 15 Surabaya, Jalan H.M. Noer No.352, Kenjeran, pada Senin (2/11/2026).

Kegiatan strategis ini dikemas melalui program Polisi Peduli Pendidikan (POLIDIK) yang merupakan implementasi dari Commander Wish Kapolri. Program ini fokus pada penguatan pembinaan karakter, kedisiplinan, serta peningkatan kesadaran hukum di lingkungan sekolah sejak dini.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Irwan Kurniawan AZ, memimpin langsung jalannya apel yang berlangsung pukul 07.10 hingga 08.30 WIB. Kehadiran orang nomor satu di Polres Tanjung Perak ini disambut hangat oleh Kepala SMPN 15 Surabaya, Yoeri Soesilo, beserta jajaran guru dan seluruh siswa.

Dalam amanatnya, AKBP Irwan menegaskan bahwa kehadiran kepolisian di sekolah bukan semata-mata urusan keamanan, melainkan bentuk pendekatan humanis untuk menciptakan ekosistem belajar yang aman dan kondusif. 

Ia juga memotivasi para siswa agar fokus mengejar cita-cita dan tidak merusak masa depan mereka dengan barang terlarang.

"Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, terus belajar, jauhi narkoba, dan sayangi diri sendiri. Jadilah generasi yang berani mengatakan tidak pada narkoba," tegas AKBP Irwan.

Usai pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan sesi edukasi mendalam mengenai bahaya narkoba yang dipaparkan oleh Kasat Narkoba AKP Adik Agus. 

Tidak hanya fokus pada Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), program POLIDIK kali ini juga membekali para siswa dengan pemahaman untuk mengantisipasi kenakalan remaja serta edukasi agar bijak dalam bermedia sosial. (*)

Continue Reading

Polda Jatim Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi, Kapolda: Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas

 

SURABAYA – Polda Jawa Timur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Jawa Timur.

Langkah tersebut dilakukan melalui pengecekan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta penguatan koordinasi lintas instansi guna memastikan penanganan bencana dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terpadu.

Hal itu ditegaskan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi di Lapangan Mapolda Jatim, Rabu (4/11/2026).

Kapolda Jatim menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kesiapsiagaan ini adalah bentuk kehadiran negara untuk lebih siap memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam di wilayah Jawa Timur," ujar Irjen Pol Dekananto.

Menurut Kapolda, kesiapan menghadapi bencana tidak hanya diukur dari jumlah personel yang disiagakan, tetapi juga dari kesiapan peralatan, efektivitas koordinasi, serta kecepatan respons ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.

Oleh karena itu, seluruh sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana perlu dipastikan dalam kondisi siap digunakan serta disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan potensi bencana yang dihadapi.

Memasuki periode meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi, Polda Jatim bersama pemerintah daerah dan instansi terkait meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman banjir, tanah longsor, angin kencang, serta berbagai dampak cuaca ekstrem lainnya.

Kapolda Jatim juga menyoroti pentingnya evaluasi penanganan bencana yang telah terjadi, termasuk di wilayah Kabupaten Lumajang, sebagai bahan penguatan kesiapan personel, akses penyaluran bantuan, dan dukungan bagi masyarakat terdampak.

Selain kesiapan operasional, pemetaan wilayah rawan bencana menjadi perhatian penting agar langkah mitigasi dan penanganan dapat dilakukan lebih dini.

Untuk memperkuat koordinasi tersebut, Polda Jatim mendorong pelaksanaan simulasi penanganan bencana melalui Tactical Floor Game (TFG) bersama BPBD dan instansi terkait.

Melalui simulasi tersebut, diharapkan seluruh unsur yang terlibat memiliki kesamaan pemahaman mengenai pola koordinasi, pembagian tugas, serta langkah penanganan apabila terjadi situasi darurat.

Kapolda Jatim menyampaikan bahwa pihaknya bersama Gubernur Jawa Timur, Pangdam, dan seluruh pemangku kepentingan terkait akan terus mengevaluasi kebutuhan personel maupun peralatan pendukung penanggulangan bencana.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan seluruh unsur dalam memberikan bantuan kemanusiaan secara cepat dan efektif.

"Negara harus hadir. Kami akan bersama-sama dengan Ibu Gubernur dan Pak Pangdam mengevaluasi kebutuhan tersebut. Karena ini menyangkut kemanusiaan, tentu harus ada upaya percepatan untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi di lapangan," tegas Irjen Pol Dekananto.

Melalui penguatan kesiapsiagaan dan sinergi lintas instansi, Polda Jatim berkomitmen mendukung upaya mitigasi serta penanganan bencana dengan mengutamakan keselamatan dan perlindungan masyarakat. (*)

Continue Reading

POLINDIK: Polresta Malang Kota Edukasi Siswa Cegah Paham Radikal

 

MALANG KOTA – Menanamkan rasa cinta Tanah Air, sikap saling menghormati, dan toleransi sejak usia dini menjadi langkah krusial untuk mencegah tumbuhnya paham radikalisme di kalangan generasi muda. 

Langkah preventif tersebut dilakukan Polresta Malang Kota Polda Jatim melalui sosialisasi pencegahan radikalisme kepada sekitar 120 siswa kelas V MI Khadijah Malang, Selasa (3/11/2026).

Kegiatan edukasi ini menjadi bagian nyata dari implementasi program Polisi Peduli Pendidikan (Polindik) yang diusung oleh Polresta Malang Kota.

Edukasi yang disampaikan oleh Aiptu Indah Sovyana, anggota Seksi Hukum (Sie Hukum) Polresta Malang Kota ini mengajak para siswa memahami pentingnya menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta membangun karakter yang berlandaskan nilai kebangsaan dan perdamaian.

Dalam sosialisasi tersebut, Aiptu Indah memaparkan materi tentang nasionalisme, toleransi, sikap anti-rasisme, dan pentingnya menjaga kerukunan. Para siswa juga diberikan pemahaman mengenai bahaya radikalisme, ciri-ciri sikap intoleran, serta pentingnya menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh ajakan negatif.

"Pencegahan radikalisme perlu dimulai sejak anak-anak karena pembentukan karakter, pola pikir, dan sikap sosial berkembang melalui proses pendidikan serta lingkungan pergaulan," ujar Aiptu Indah.

Ia menekankan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk saling membenci, melainkan harus menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan sesuai ideologi Pancasila. 

Dengan bekal pemahaman yang diberikan sejak dini, anak-anak diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang terbuka, tidak mudah terprovokasi, dan mampu menangkal pengaruh paham radikal.

Berbekal latar belakang pendidikan psikologi dan pengalamannya di Tim Psikologi Polresta Malang Kota, Aiptu Indah mampu menyampaikan materi secara komunikatif dan sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. 

Namun, ia mengingatkan bahwa edukasi kebangsaan tidak cukup dilakukan sekali. Diperlukan kesinambungan yang melibatkan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Sementara itu di lokasi terpisah, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setiyo PS menegaskan, Polresta Malang Kota berkomitmen untuk terus melanjutkan program ini ke lembaga pendidikan lainnya di Kota Malang. 

"Sasarannya tidak hanya siswa SD, tetapi juga SMP, SMA sederajat hingga lingkungan kampus. Kami ingin generasi muda tumbuh dengan karakter cinta Tanah Air dan semangat menjaga persatuan," ujar Kombes Danang.

Melalui kegiatan ini, Polresta Malang Kota Polda Jatim berharap para siswa dapat menjadi generasi berkarakter yang menjunjung tinggi toleransi serta tegas menolak segala bentuk rasisme, intoleransi, maupun kekerasan. (*)

Continue Reading

Urai Konflik Agraria, BRAN Dorong Integrasi Satu Data Nasional

 

Jakarta – Masyarakat yang menghadapi persoalan tanah membutuhkan kepastian, bukan proses pengaduan berulang tanpa kejelasan. Data yang tersebar dan belum terintegrasi antarlembaga menyulitkan penelusuran kasus, memperlambat koordinasi, dan memicu pencatatan laporan ganda.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) mendorong integrasi satu peta dan satu data agraria nasional. Langkah ini dibahas dalam audiensi Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Rachmat Pambudy mendukung penguatan koordinasi lintas kementerian oleh BRAN. Ia menyoroti tantangan Indonesia dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia namun luas daratan di peringkat ke-16. Kondisi ini menuntut tata kelola tanah yang terintegrasi demi melindungi hak masyarakat.

Kepala Pusdatin Bappenas, Agung M. H. Dorodjatoen, menyebut pengaduan konflik agraria kerap masuk ke beberapa kanal sekaligus, sehingga rawan tercatat berulang.

BRAN pun mendorong integrasi data penguasaan tanah, objek/subjek reforma agraria, aduan, hingga peta konflik. 

Melalui basis data terhubung, pemerintah bisa memetakan lokasi konflik, pihak terlibat, objek tanah, dan status kasus secara transparan. Bagi warga, hal ini memangkas birokrasi dan memberi kepastian tindak lanjut.

BRAN kini tengah menyusun Perpres Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang ditargetkan rampung dalam 100 hari pertama. Struktur ini mencakup tiga deputi: Perencanaan Strategis; Pencegahan dan Penyelesaian Konflik; serta Penataan Aset dan Akses. 

BRAN juga menyiapkan lima Koordinator Wilayah (Korwil) untuk mempercepat penanganan kasus di daerah.

Kepala BRAN,Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menekankan, reforma agraria harus berjalan beriringan dengan pembukaan akses ekonomi agar tanah menjadi produktif. 

Salah satu agenda utama adalah mengoordinasikan redistribusi 23.000 hektare tanah oleh Badan Bank Tanah pada 2027 agar tepat sasaran dan terintegrasi dengan program pertanian, modal, serta pendampingan usaha.

Bappenas turut mengingatkan pentingnya menyelaraskan pengalihan fungsi dari Kementerian ATR/BPN ke BRAN dengan penyesuaian anggaran. 

Kepala BRAN berharap dukungan Bappenas dalam perencanaan anggaran TA 2027 untuk memperkuat operasional, SDM, dan sistem informasi kelembagaan demi mewujudkan tata kelola agraria yang berpihak pada rakyat. (*)

Continue Reading

Siaga Bencana Hidrometeorologi, Kapolres Lumajang Tegaskan Keselamatan Masyarakat Prioritas Utama

 

LUMAJANG – Polres Lumajang Polda Jatim menggelar Apel Siaga Tanggap Bencana Hidrometeorologi di halaman Mapolres Lumajang, Selasa (3/11/2026). 

Agenda ini menjadi bukti nyata komitmen Polisi hadir bersama masyarakat dalam mengantisipasi ancaman cuaca ekstrem dan bencana alam, dengan menegaskan keselamatan publik sebagai prioritas tertinggi.

Apel siaga tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi, S.H., S.I.K., M.H dan dihadiri Wakil Bupati Lumajang, Dandim 0821 Lumajang, Pejabat Utama (PJU) Polres Lumajang, Kapolsek jajaran, Kepala Satpol PP serta Kepala BPBD Kabupaten Lumajang.

Dalam amanatnya, AKBP Riki Yariandi mengingatkan bahwa kondisi geografis Kabupaten Lumajang memiliki kerawanan bencana yang cukup tinggi. Mulai dari erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, hingga angin kencang. 

Menghadapi potensi tersebut, AKBP Riki Yariandi menegaskan kesiapsiagaan kolektif menjadi kunci utama.

"Kita menyadari wilayah Lumajang memiliki potensi kerawanan bencana alam. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan kewaspadaan dari seluruh unsur, baik aparat maupun partisipasi aktif masyarakat, menjadi hal penting untuk kita antisipasi bersama," tegas AKBP Riki Yariandi.

Kapolres Lumajang menginstruksikan seluruh jajaran agar memastikan kesiapan fisik personel maupun keandalan sarana prasarana pendukung di lapangan. 

Petugas diminta mempertajam deteksi dini, mitigasi, serta kecepatan respons terhadap setiap perkembangan situasi di wilayah masing-masing.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor tanpa adanya ego sektoral dalam menangani situasi darurat bencana. Hubungan harmonis antara petugas dan warga harus terus dipupuk demi meminimalisir dampak buruk cuaca ekstrem.

"Kepada seluruh jajaran lintas sektor, relawan, dan instansi terkait, mari terus perkuat sinergitas. Hilangkan ego sektoral, kedepankan kepentingan masyarakat, dan pastikan setiap langkah penanganan dilaksanakan secara cepat, tepat, profesional, dan humanis," ujar AKBP Riki Yariandi.

Di akhir amanatnya, Kapolres Lumajang juga meminta petugas aktif memberikan edukasi mitigasi agar masyarakat semakin mawas diri. 

"Saya tegaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah prioritas utama," pungkasnya. (*)

Continue Reading

Perkuat Sinergitas Antarlembaga, Kapolres Ngawi Terima Kunjungan Silaturahmi KPU

 

NGAWI – Dalam upaya mempererat hubungan kelembagaan dan meningkatkan koordinasi antarinstansi, Kapolres Ngawi AKBP Mohammad Amirul Hakim, S.I.K., M.Si., menerima kunjungan silaturahmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi.

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk membangun komunikasi dan memperkuat sinergitas antara Polres Ngawi dengan KPU Kabupaten Ngawi, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Ngawi menyampaikan bahwa silaturahmi dan komunikasi yang baik antarinstansi merupakan hal penting untuk membangun kerja sama yang solid.

"Melalui silaturahmi ini, kami berharap hubungan dan koordinasi antara Polres Ngawi dengan KPU Kabupaten Ngawi semakin erat. Sinergi antarinstansi sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas, menjaga stabilitas keamanan, serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Ngawi," ungkap kapolres, saat dikonfirmasi media pada Rabu (4/11/2026)

Kapolres juga menegaskan bahwa Polres Ngawi siap menjalin komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung terciptanya suasana yang aman, damai, dan harmonis di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kolaborasi antara Polres Ngawi dan KPU Kabupaten Ngawi semakin kuat, sehingga dapat bersama-sama memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya Kabupaten Ngawi yang aman dan lebih baik.

Continue Reading

Hadir Di Tengah Masyarakat, Polres Ngawi Gelar Gatur Pagi Untuk Kelancaran Lalu Lintas

 

NGAWI – Untuk memberikan rasa aman dan memastikan kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari, anggota Polres Ngawi melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas (Gatur Pagi) di sejumlah titik wilayah Kabupaten Ngawi, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan tersebut difokuskan pada kawasan sekolah, persimpangan jalan, serta sejumlah lokasi yang rawan kepadatan dan kemacetan, terutama pada jam aktivitas masyarakat dan keberangkatan pelajar.

Personel Polres Ngawi tampak turun langsung ke jalan untuk mengatur arus kendaraan, membantu penyeberangan pelajar dan masyarakat, serta mengantisipasi terjadinya kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas.

Kapolres Ngawi AKBP Mohammad Amirul Hakim, S.I.K., M.Si. menyampaikan bahwa kegiatan Gatur Pagi merupakan bentuk pelayanan nyata Polri kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Kehadiran anggota Polri di jalan, terutama di kawasan sekolah dan titik rawan kemacetan, merupakan wujud kepedulian serta komitmen kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ungkap Kapolres.

Kapolres juga menegaskan bahwa Polres Ngawi akan terus mengoptimalkan kehadiran personel di lapangan sebagai bentuk pengabdian dan kedekatan Polri dengan masyarakat.

Kegiatan ini sejalan dengan slogan Polisi Bersama Masyarakat, yang menekankan bahwa Polri hadir, melayani, melindungi, dan memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat.

Dengan pelaksanaan Gatur Pagi secara rutin, diharapkan aktivitas masyarakat berjalan lancar, keselamatan pengguna jalan semakin terjaga, serta situasi lalu lintas di wilayah Kabupaten Ngawi tetap aman dan kondusif.

Continue Reading

Komitmen Pelayanan, Polres Mojokerto Kota Serahkan 3 Motor Hasil Ungkap Curanmor ke Pemilik Tanpa Biaya

 

MOJOKERTO KOTA – Polres Mojokerto Kota Polda Jatim bergerak cepat mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sekaligus menyerahkan langsung motor milik korban tanpa dipungut biaya sepeser pun. 

Langkah responsif ini menjadi wujud nyata komitmen kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Dody Munandar, S.I.K., didampingi Kasat Reskrim AKP Muhamad Kevin Ramadhan, Plt. Kasi Propam AKP Marianto, Kanit III Pidum IPTU Sugiarto, dan Kasi Humas Iptu Suhartanto dalam konferensi pers di Mako Polres Mojokerto Kota, Senin (2/11/2026).

AKBP Dody Munandar menjelaskan, pengungkapan ini mencakup tiga tempat kejadian perkara (TKP). 

TKP Pertama, di area parkir Kedai Sugeng Jaya, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan (5/10/2026), TKP Kedua, di teras rumah Desa Mojokumpul, Kecamatan Kemlagi (21/2/2026) dan TKP Ketiga, di depan Taman Benteng, Jalan Benteng Pancasila, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari (2/10/2026).

Dari hasil penyelidikan intensif, petugas berhasil mengamankan empat tersangka. Mereka adalah A.Y. (48) dan F.R. (34) asal Kabupaten Bangkalan, M.Z. (34) asal Kabupaten Jember, serta M.R.A. (21) warga Desa Gemekan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. 

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

"Modus operandi yang digunakan pelaku cukup beragam. Selain merusak rumah kunci menggunakan kunci T, ada juga pelaku yang memanfaatkan hubungan perkenalan untuk memperdaya korban saat lengah," ungkap AKBP Dody.

Dari tangan tersangka, Polisi menyita Lima unit sepeda motor, Tiga unit di antaranya merupakan kendaraan milik korban yang langsung dikembalikan kepada pemilik sahnya. 

Kendaraan tersebut meliputi Honda Beat 2022 (S-2051-TQ), Honda Vario 125 2026 (S-4931-ODI), dan Honda Supra 2008 (S-2618-SM). 

Sementara Dua unit lainnya disita sebagai sarana kejahatan, bersama barang bukti kunci T, helm, serta pakaian pelaku.

Proses pengembalian kendaraan secara gratis ini disambut haru oleh para korban yang mengapresiasi tinggi kerja keras kepolisian. 

Di akhir kegiatan, Kapolres Mojokerto Kota mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan lingkungan dan memanfaatkan layanan Polisi 110 bebas pulsa jika mengetahui adanya gangguan kamtibmas. (*)

Continue Reading

Polri Mutasi 264 Pati dan Pamen, Sejumlah Jabatan Strategis di Mabes dan Kewilayahan Berganti

 

JAKARTA – Polri melakukan mutasi dan rotasi terhadap 264 Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) pada November 2026. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026 sebagai bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, serta penyegaran kepemimpinan di lingkungan Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang.

"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel Polri. Hal ini juga menjadi upaya penyegaran organisasi untuk memastikan roda kepemimpinan dan pelaksanaan tugas berjalan optimal, seiring dengan perkembangan tantangan tugas Polri yang semakin kompleks," ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Dari total 264 personel yang dimutasi, sebanyak 224 personel masuk dalam kategori promosi dan flat. Mutasi tersebut mencakup sejumlah jenjang jabatan, mulai dari tingkat Perwira Tinggi hingga Perwira Menengah, termasuk jabatan strategis di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan.

Pada tingkat Mabes Polri, terdapat pergantian jabatan Kepala Pusat Sejarah (Kapusjarah) Polri yang dipercayakan kepada Kombes Pol. Gatot Sujono, S.I.K. serta Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) Polri yang dijabat Kombes Pol. Teguh Wibowo, S.I.K., M.H.

Selain itu, mutasi mencakup promosi jabatan pada jenjang Irjen Pol, Brigjen Pol, serta Kombes Pol. Dalam hal ini termasuk penyesuaian nivelering jabatan. Promosi ini juga dilakukan untuk jabatan Kapolrestabes, Kapolrestro, dan Kapolresta.

Dalam mutasi kali ini, Polri juga memberikan promosi jabatan kepada dua personel Polisi Wanita (Polwan), masing-masing satu personel pada jenjang Brigjen Pol dan satu personel pada jenjang Kombes Pol. Hal tersebut menjadi bagian dari pembinaan karier dan pengembangan kapasitas personel Polri.

Johnny menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pejabat sebelumnya atas dedikasi, pengabdian, serta kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan amanah jabatan. Ia berharap pengalaman dan capaian yang telah ditorehkan dapat menjadi bagian dari penguatan organisasi Polri ke depan.

"Kepada pejabat yang telah menyelesaikan tugas pada jabatan sebelumnya, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian serta kontribusinya. Sementara kepada pejabat yang mendapatkan amanah baru, kami berharap dapat segera menyesuaikan diri, memahami karakteristik lingkungan tugas, serta melanjutkan program dan kebijakan yang telah berjalan dengan baik," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan profesionalisme, integritas, serta orientasi pada pelayanan masyarakat. Para pejabat baru diharapkan mampu menghadirkan kepemimpinan yang responsif, adaptif, dan solutif dalam menjawab berbagai tantangan tugas di wilayah maupun satuan kerja masing-masing.

"Yang terpenting adalah bagaimana setiap pejabat mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memastikan kehadiran Polri benar-benar memberikan manfaat melalui pelaksanaan tugas yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," tutup Kadivhumas Polri.

Continue Reading

HUT ke-75 Humas Polri, Kadivhumas Tegaskan Pentingnya Sinergi dengan Insan Pers dan Masyarakat

 

Jakarta – Divisi Humas Polri memperingati Hari Jadi ke-75 yang jatuh pada 30 Oktober 2026 dengan menggelar acara syukuran di Aula Lantai 9 Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran fungsi kehumasan dalam menjaga dan membangun citra serta reputasi Polri, sekaligus meneguhkan komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui semangat "Polri Bersama Masyarakat".

Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., mengatakan bahwa peringatan HUT ke-75 Humas Polri bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan fungsi kehumasan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.

"Momentum Hari Jadi ke-75 Humas Polri ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus meneguhkan fungsi Humas sebagai penjaga dan penguat citra serta reputasi Polri. Hal ini harus sejalan dengan semangat Polri Bersama Masyarakat," ujar Johnny.

Dalam kesempatan tersebut, Kadivhumas Polri juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers atas peran dan kontribusinya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Secara khusus, Polri memberikan penghargaan kepada lima insan pers sebagai bentuk perhatian dan penghormatan atas keberanian serta dedikasi mereka dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Menurutnya, hubungan Polri dan media merupakan kemitraan strategis yang harus terus dijaga melalui keterbukaan informasi, profesionalisme, serta pemberitaan yang objektif berdasarkan fakta dan kebenaran.

"Kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada rekan-rekan insan pers. Dedikasi dan keberanian dalam menjalankan tugas jurnalistik menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menyampaikan informasi secara objektif berdasarkan fakta yang ada di tengah masyarakat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Johnny menyampaikan enam penekanan Kapolri dalam pelaksanaan tugas kehumasan. Salah satu penekanan utamanya adalah bahwa setiap personel Polri pada hakikatnya mengemban fungsi kehumasan, sehingga setiap sikap, perilaku, perkataan, dan tindakan anggota harus mencerminkan nilai-nilai Polri Bersama Masyarakat.

"Setiap personel Polri adalah insan Humas. Karena itu, setiap pikiran, sikap, perilaku, perkataan, dan tindakan anggota harus selaras dengan semangat Polri Bersama Masyarakat. Setiap interaksi dengan masyarakat harus mampu memberikan kesan yang baik dan menghadirkan manfaat," jelasnya.

Ia menambahkan, Polri juga harus senantiasa terbuka dalam menerima masukan, informasi, maupun kritik dari masyarakat sebagai bagian dari evaluasi dan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.

Dalam kegiatan tersebut, Johnny turut menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Publik, organisasi pers, serta seluruh jurnalis yang selama ini telah menjadi mitra strategis Polri.

"Kami berharap sinergi, solidaritas, dan kolaborasi antara Polri dengan seluruh insan pers dapat terus terjalin dengan baik. Polri sebagai organisasi besar harus selalu terbuka untuk mendengar masukan dan kritik sebagai bahan evaluasi agar kehadirannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tuturnya.

Ia berharap, peringatan HUT ke-75 Humas Polri semakin memperkuat semangat seluruh jajaran kehumasan untuk meningkatkan profesionalisme, menjaga kepercayaan publik, serta membangun komunikasi yang sehat dan konstruktif dengan masyarakat maupun insan pers.

"Melalui semangat Polri Bersama Masyarakat, kami berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi, mendengar aspirasi, dan menghadirkan komunikasi publik yang transparan serta bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya.

Continue Reading

Respons Cepat Jajaran Polres Jember Evakuasi Warga Terdampak Banjir di Silo

 

JEMBER – Hujan berjam-jam berubah menjadi ancaman nyata. Sungai Garahan meluap, arus deras menerjang sejumlah kawasan, sementara pengendara yang melintas dibuat panik menghadapi banjir yang datang tiba-tiba. 

Di tengah situasi genting itu, Polisi bersama warga bergerak cepat menyelamatkan mereka yang terjebak. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Silo, Kabupaten Jember,setelah hujan dengan intensitas sedang mengguyur sejak Minggu malam sekitar pukul 22.00 WIB hingga Senin (2/11/2026) dini hari.

Luapan Sungai Garahan menggenangi sejumlah kawasan dan membawa material kayu serta rumpun bambu. Terjangan banjir bahkan merusak fasilitas di kawasan wisata PPG Garahan.

Situasi semakin menegangkan ketika sejumlah pengendara sepeda motor yang melintas mendapati jalan tergenang dan arus air semakin deras. Sebagian pengendara panik dan membutuhkan bantuan untuk keluar dari kondisi berbahaya tersebut.

Merespons keadaan itu, Kapolsek Sempolan IPTU Wawan Sugianto bersama anggotanya langsung turun ke lokasi. Bersama warga, petugas bahu-membahu mengevakuasi pengendara dan membantu masyarakat menuju tempat yang lebih aman.

“Sesuai arahan Bapak Kapolres Jember, yang menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama maka kami bersama anggota Polsek Sempolan bergerak cepat membantu warga, di sini, ” tegas IPTU Wawan Sugianto di lokasi banjir.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar waspada saat hujan deras dan debit sungai meningkat. Pengendara diminta tidak memaksakan diri melintasi jalan yang tergenang atau berarus kuat, serta segera mencari tempat aman apabila kondisi membahayakan.

Di tengah derasnya arus dan kepanikan warga, kehadiran Polisi menjadi bagian penting dari upaya penyelamatan. Bukan sekadar menjaga keamanan, tetapi bergerak langsung membantu masyarakat ketika keselamatan berada dalam ancaman. (*)

Continue Reading

Bappenas dan BRAN Bersinergi: Percepat Pemerataan dan Kesejahteraan Rakyat, 23 Ribu Hektare Tanah Siap Diredistribusi

 

JAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) sepakat memperkuat sinergi untuk mempercepat agenda reforma agraria di Indonesia. 

Langkah ini diambil guna memastikan penataan aset tanah dapat memperluas kesempatan ekonomi sekaligus menekan angka ketimpangan di masyarakat.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam audiensi antara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., dengan Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Menteri PPN Rachmat Pambudy menyoroti tantangan pengelolaan pertanahan di Indonesia, di mana kebutuhan tanah terus meningkat seiring besarnya jumlah populasi. Guna mengoptimalkan koordinasi lintas sektor, Bappenas menyatakan dukungan penuh terhadap BRAN dan akan menugaskan Wakil Menteri PPN untuk mengawal agenda strategis ini.

Salah satu program konkret yang disiapkan adalah rencana Badan Bank Tanah membagikan atau meredistribusikan sekitar 23.000 hektare tanah kepada subjek reforma agraria pada tahun 2027. BRAN akan bertindak sebagai koordinator pelaksana agar penataan aset ini tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan penerima.

"Reforma agraria bukan sekadar tentang berapa luas tanah yang dibagikan, tetapi bagaimana tanah tersebut memberikan kepastian hak, membuka kesempatan berusaha, meningkatkan produktivitas, dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat," ujar Rachmat.

Senada dengan hal itu Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo menekankan pentingnya aspek penataan akses pasca-redistribusi. 

Menurut Dedi Prasetyo masyarakat tidak boleh hanya menerima sertifikat atau kepastian hukum semata, melainkan harus didukung dengan akses permodalan, pendampingan usaha, serta integrasi ke sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Di sisi lain, integrasi satu data dan satu peta agraria juga menjadi prioritas jangka pendek. Langkah konsolidasi data ini mendesak dilakukan demi mengatasi tumpang tindih laporan konflik pertanahan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. 

Data yang terpadu akan membantu pemerintah memetakan konflik dan menentukan wilayah prioritas secara lebih akurat.

Terkait masa transisi kelembagaan, Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Bappenas, Dody Virgo Christopher Ricardo Sinaga, mengingatkan bahwa pengalihan fungsi dari ATR/BPN ke BRAN wajib dibarengi dengan sinkronisasi anggaran. 

Kepala BRAN pun secara khusus mengharapkan pengawalan Bappenas dalam penyusunan perencanaan dan alokasi anggaran BRAN untuk Tahun Anggaran 2027, agar lembaga baru ini dapat mengawali mandatnya secara optimal. (*)

Continue Reading

Polri Mutasi Tiga Pamen, Kapolres Sukoharjo Berganti di Tengah Proses Pemeriksaan Propam

 

JAKARTA – Polri melakukan mutasi terhadap tiga Perwira Menengah (Pamen). Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026, yang salah satunya menyangkut pergantian jabatan Kapolres Sukoharjo, Jawa Tengah.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, mutasi tersebut merupakan bagian dari langkah organisasi sekaligus komitmen Polri dalam melakukan evaluasi internal. Khusus pergantian Kapolres Sukoharjo, langkah ini dilakukan di tengah proses pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri.

“Polri tidak mengabaikan setiap aspirasi dan keluhan yang disampaikan masyarakat. Setiap peristiwa yang menjadi perhatian publik harus menjadi bahan evaluasi, termasuk memastikan pelaksanaan tugas anggota di lapangan berjalan sesuai prosedur. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab institusi dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Dalam mutasi tersebut, AKBP Andhika Dharma Sena, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat Kapolres Sukoharjo, dimutasikan sebagai Pamen Stamaops Polri. Posisinya digantikan oleh AKBP Indra Maulana Saputra, S.H., S.I.K., yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali.

Sementara itu, jabatan Kapolres Boyolali selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Christopher Adhikara Lebang, S.I.K., S.H., M.Si., yang sebelumnya menjabat Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jawa Tengah.

Trunoyudo menjelaskan, proses pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri terhadap AKBP Andhika Dharma Sena tetap berjalan untuk mendalami aspek pelaksanaan tugas dan prosedur dalam peristiwa tersebut. Pergantian jabatan tidak serta-merta menghentikan proses pemeriksaan maupun menjadi kesimpulan atas hasil pemeriksaan.

“Pemeriksaan internal tetap berjalan secara objektif dan sesuai mekanisme yang berlaku. Polri ingin memastikan setiap persoalan ditangani secara proporsional, sekaligus memberikan perhatian terhadap keluhan masyarakat dan perlindungan bagi anak-anak santri yang terdampak,” jelasnya.

Ia menambahkan, setiap personel yang mendapatkan penugasan baru diharapkan dapat segera menjalankan tanggung jawabnya dan memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat. Polri juga berkomitmen menjadikan setiap evaluasi sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelaksanaan tugas kepolisian.

Melalui langkah tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan internal serta memastikan setiap pelaksanaan tugas kepolisian mengedepankan profesionalitas, prosedur yang berlaku, dan kepentingan masyarakat.

Continue Reading

Bhabinkamtibmas Widodaren Sambangi Peternak Kambing Etawa, Dukung Ketahanan Pangan Warga

 

Ngawi – Bhabinkamtibmas Desa Widodaren melaksanakan kegiatan sambang dan monitoring peternakan kambing Etawa milik Sdr. Panji di Dusun Gendingan Kidul RT 03 RW 01, Desa Widodaren, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan melalui pengembangan sektor peternakan di lingkungan masyarakat. Budidaya kambing Etawa menjadi salah satu potensi usaha produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan pangan keluarga.

Kapolres Ngawi AKBP Mohammad Amirul Hakim, S.I.K., M.Si. menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan sektor peternakan memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan dari lingkup terkecil.

“Peternakan merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan masyarakat untuk mendukung kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kami mengajak warga untuk terus mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta memperhatikan kesehatan dan pemeliharaan ternak agar hasilnya dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan,” ujar Kapolres Ngawi.

Melalui kegiatan sambang dan monitoring tersebut, Bhabinkamtibmas mendorong partisipasi aktif warga dalam menyukseskan program ketahanan pangan. Diharapkan, kegiatan peternakan kambing Etawa dapat terus berkembang dan menjadi salah satu upaya meningkatkan perekonomian serta kemandirian masyarakat.

Polres Ngawi melalui jajaran Bhabinkamtibmas berkomitmen untuk terus hadir mendampingi masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan sejalan dengan Asta Cita, guna mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan warga.

Continue Reading

Kapolres Ngawi: Tekankan Disiplin dan Penguatan Polri Bersama Masyarakat

 

NGAWI – Kapolres Ngawi AKBP Mohammad Amirul Hakim, S.I.K., M.Si., memimpin pelaksanaan apel jam pimpinan yang diikuti oleh seluruh personel Polres Ngawi.

Kegiatan tersebut menjadi sarana penyampaian arahan dan evaluasi pelaksanaan tugas sekaligus meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme, serta memperkuat komitmen seluruh personel dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Kapolres Ngawi menyampaikan bahwa setiap anggota Polri harus senantiasa menjaga sikap, perilaku, dan integritas dalam menjalankan tugas. Seluruh personel juga diminta meningkatkan tanggung jawab serta menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

"Jadikan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Laksanakan setiap tanggung jawab dengan profesional, humanis, serta penuh keikhlasan. Kehadiran Polri harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Kapolres, saat dikonfirmasi media Selasa (3/11/2026)

Kapolres juga menekankan pentingnya memberikan pelayanan yang cepat, tepat, humanis, dan responsif terhadap setiap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, sinergi dan kedekatan antara Polri dengan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Melalui apel jam pimpinan tersebut, diharapkan seluruh personel semakin solid, disiplin, dan berintegritas dalam melaksanakan tugas serta memperkuat komitmen Polri Bersama Masyarakat.

Dengan mengedepankan pendekatan humanis, sinergi, dan kepedulian sosial, Polres Ngawi berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif.

Continue Reading

Polri Tertibkan Debt Collector, Dorong Legalitas Profesi dan Cegah Praktik Premanisme

 

Jakarta - Polri mendorong penataan profesi penagih utang atau debt collector menjadi petugas pengamanan dan penyelamatan aset yang memiliki legalitas, standar kompetensi, serta mekanisme pengawasan yang jelas dalam menjalankan tugas di lapangan.

Langkah tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), serta sejumlah praktisi di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri Brigjen M. Rudy Safirudin mengatakan, Polri mendukung perubahan nomenklatur debt collector menjadi petugas pengamanan dan penyelamatan aset sebagai bagian dari upaya membangun profesi yang lebih tertib, profesional, dan memiliki kepastian hukum.

“Harapannya, profesi ini memiliki legalitas yang jelas sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan secara profesional, tertib, dan sesuai ketentuan hukum,” ujar Rudy.

Menurut Rudy, perubahan tersebut tidak boleh berhenti pada pergantian nama. Diperlukan regulasi yang mengatur kelembagaan, standar kompetensi, sertifikasi, kode etik, hingga mekanisme pengawasan agar setiap petugas dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.

Selama ini, praktik penagihan kerap diwarnai persoalan, mulai dari intimidasi, kekerasan, penarikan kendaraan secara paksa, hingga keterlibatan kelompok tertentu yang justru memicu konflik di tengah masyarakat.

Kondisi tersebut dinilai merugikan masyarakat sekaligus menciptakan ketidakpastian bagi pelaku industri pembiayaan.

“Kita ingin memfasilitasi agar profesi ini memiliki wadah yang jelas. Petugasnya harus terlatih, memiliki identitas resmi, memahami aturan, dan bekerja berdasarkan kode etik. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dan kegiatan pembiayaan tetap berjalan dengan baik,” kata Rudy.

Salah satu gagasan yang mengemuka dalam FGD tersebut adalah pembentukan Satuan Jasa Penagihan sebagai wadah profesi yang memiliki sistem pembinaan dan pengawasan terintegrasi.

Konsep ini mengadopsi pola pembinaan pengamanan swakarsa yang selama ini dilaksanakan Polri, namun dengan kedudukan, fungsi, dan kewenangan yang berbeda dari satuan pengamanan atau satpam.

Dalam rancangan yang dibahas, petugas pengamanan dan penyelamatan aset nantinya diarahkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, memperoleh sertifikasi kompetensi, serta memiliki kartu identitas resmi yang dapat diverifikasi.

Selain itu, setiap kegiatan penagihan wajib mematuhi ketentuan perlindungan konsumen, termasuk larangan melakukan intimidasi, kekerasan, maupun tindakan yang mempermalukan debitur.

Rudy menegaskan, legalisasi profesi tersebut bukan berarti memberikan kewenangan kepada petugas untuk melakukan tindakan paksa atau mengambil alih fungsi aparat penegak hukum.

“Yang kita bangun adalah sistem penagihan yang profesional dan berlandaskan hukum, bukan memberikan ruang bagi praktik premanisme. Petugas harus memahami batas kewenangannya, sementara hak masyarakat tetap menjadi prioritas perlindungan,” tegasnya.

Menurutnya, upaya ini merupakan bagian dari pendekatan Polisi Bersama Masyarakat yang mengedepankan pencegahan gangguan keamanan melalui pembinaan, kolaborasi, dan penguatan kepatuhan hukum.

"Melalui penataan tersebut, kami berharap praktik penagihan yang selama ini kerap menimbulkan keresahan dapat bertransformasi menjadi kegiatan profesional yang memiliki kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, dan mendukung iklim industri pembiayaan yang sehat," demikian Rudy.

Continue Reading

Polri Periksa Empat Personel Terkait Keluhan Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo

 

 

JAKARTA – Polri menyampaikan penyesalan mendalam atas keluhan dan trauma yang dialami para santriwati serta pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) di Sukoharjo, Jawa Tengah, menyusul proses penggeledahan dalam pengembangan perkara pembakaran dan perusakan di Kabupaten Sukoharjo. Polri memastikan proses pemeriksaan terhadap personel yang diduga terlibat masih berjalan.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Polri telah mendengarkan berbagai keluhan dan kritik, termasuk secara langsung dari pihak-pihak yang terdampak. Ia menegaskan, Polri menghormati pondok pesantren sebagai lembaga yang berperan dalam pembinaan akhlak dan keilmuan umat Muslim.

“Pertama-tama kami menyampaikan penyesalan yang mendalam, keprihatinan, dan tentunya mendasari atas keluhan serta trauma yang didapatkan oleh anak-anak santriwati dan juga para pengasuh, khususnya bagi kaum rentan, baik anak-anak maupun perempuan,” ujar Trunoyudo di Lobby Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Sebagai tindak lanjut atas keluhan tersebut, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap empat personel, yakni AKBP ADS selaku Kapolres Sukoharjo, IPTU AS selaku Kasat Reserse, IPDA FA selaku Kanit Pidum, dan IPDA RAP selaku Kanit PPA. Keempatnya telah dinonaktifkan dan saat ini menjalani pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri.

Trunoyudo menjelaskan, terdapat dua proses yang masih berjalan terkait peristiwa tersebut. Pertama, proses penegakan hukum atas perkara yang ditangani Polda Jawa Tengah. Kedua, pendalaman dugaan pelanggaran etik oleh Propam Mabes Polri terhadap personel yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

“Dalam proses penegakan hukum, Polri tetap menghormati transparansi dan keadilan dengan menjunjung tinggi profesionalisme, prosedural, dan proporsional,” jelasnya.

Ia menambahkan, langkah pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara adil, terbuka terhadap pengawasan, serta tetap mengedepankan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri juga kembali menyampaikan penyesalan atas dampak yang dirasakan para santriwati dan pengasuh ponpes. Trunoyudo menegaskan bahwa keluhan dari pihak yang terdampak menjadi perhatian dalam proses evaluasi dan pemeriksaan yang sedang berlangsung.

Continue Reading

Polri Ungkap TPPO Modus Perekrutan WNI Jadi Tentara Bayaran di Rusia, Lima Laporan Polisi Ditangani

 

Jakarta – Bareskrim Polri bersama jajaran Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk diberangkatkan dan dipekerjakan sebagai tentara bayaran di Rusia. Dalam pengungkapan tersebut, Polri menangani lima laporan polisi dengan total 58 korban dan sejumlah tersangka yang telah diamankan.

Pengungkapan ini disampaikan dalam konferensi pers Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026). Kegiatan tersebut dipimpin Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si., didampingi Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., serta jajaran penyidik dan perwakilan Polda.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam melindungi seluruh warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam maupun luar negeri.

"Ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk melindungi segenap warga negara Indonesia di mana pun berada. Polri terus berupaya memastikan setiap tindak pidana perdagangan orang dapat ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Trunoyudo.

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah menjelaskan, perekrutan dilakukan melalui media sosial dengan menawarkan iming-iming gaji dan bonus dalam jumlah besar. Perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan masih terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan perekrutan yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri.

"Penanganan perkara ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat. Kami menegaskan tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia, siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya," tegas Nurul.

Berdasarkan lima laporan polisi yang ditangani, terdapat 58 korban, dengan rincian lima korban dalam perkara Bareskrim Polri, 12 korban dalam perkara Polres Metro Jakarta Barat, 12 korban dalam perkara Polda Metro Jaya, tujuh korban dalam perkara Bareskrim Polri lainnya, serta 22 korban dalam perkara Polres Bogor, Polda Jawa Barat.

Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik telah mengamankan sejumlah tersangka, termasuk warga negara asing asal Rusia dan Ukraina. Sementara itu, terdapat satu orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Dari keseluruhan korban, satu orang dilaporkan telah meninggal dunia.

Adapun modus yang digunakan para pelaku yakni menawarkan pekerjaan di luar negeri melalui media sosial, grup informasi lowongan kerja, hingga aplikasi percakapan. Para korban dijanjikan bonus penandatanganan kontrak mencapai 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar 3.000 dolar AS atau setara Rp50 juta.

Korban pada awalnya ditawari pekerjaan di bidang logistik, pengamanan perbatasan, maupun pembangunan pertahanan. Namun, setelah melalui proses perekrutan dan diberangkatkan ke Rusia, mereka diarahkan untuk menandatangani kontrak sebagai tentara bayaran, menjalani pelatihan, hingga berpotensi diterjunkan ke wilayah konflik bersenjata.

Dalam salah satu perkara yang ditangani Subdit 3 Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, tersangka berinisial MI diduga berperan sebagai perekrut sekaligus penanggung jawab proses keberangkatan korban. Tersangka memperoleh keuntungan sebesar 1.000 Rubel untuk setiap korban melalui dompet aset kripto.

Sementara itu, dalam perkara yang ditangani Subdit 2, dua tersangka berinisial IG dan HS diduga merekrut serta menampung korban sebelum menghubungkan mereka dengan agen di Rusia. Dari tujuh korban dalam perkara tersebut, empat orang telah diberangkatkan, sedangkan tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya di Bandara Soekarno-Hatta.

Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, penyidik mengamankan sejumlah tersangka yang terdiri dari WNI dan WNA. Polisi juga menemukan adanya korban yang belum menerima pembayaran sebagaimana dijanjikan oleh perekrut. Saat ini, penyidik masih berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Rusia untuk menelusuri keberadaan korban yang telah diberangkatkan.

Adapun dalam perkara yang ditangani Polres Bogor, para pelaku diduga menampung korban di sebuah lokasi penginapan di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Korban dijanjikan bonus kontrak sebesar 30.000 dolar AS dan gaji 3.000 dolar AS per bulan. Bahkan, korban yang menolak keberangkatan atau meminta dipulangkan diwajibkan mengganti biaya transportasi dan perjalanan.

Nurul menjelaskan, perekrutan tersebut mengandung unsur perdagangan orang karena terdapat dugaan proses perekrutan melalui tipu muslihat dan iming-iming, pemanfaatan kerentanan ekonomi, hingga pengiriman korban ke luar negeri untuk ditempatkan dalam kondisi eksploitatif.

"Tawaran menjadi tentara di negara asing dengan gaji dan bonus fantastis merupakan modus TPPO yang menempatkan korban pada risiko sangat tinggi. Mereka dapat dikirim ke wilayah konflik bersenjata tanpa perlindungan hukum, kontrak yang jelas, maupun jaminan keselamatan kerja," jelasnya.

Atas perbuatannya, para tersangka antara lain dijerat Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Polri mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang menjanjikan gaji dan bonus tidak masuk akal. Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan atau agen penempatan melalui instansi berwenang, memahami jenis pekerjaan dan isi kontrak, serta memastikan keberangkatan dilakukan melalui prosedur resmi dengan visa kerja yang sesuai.

Masyarakat juga diingatkan untuk tidak mudah menyerahkan dokumen pribadi seperti paspor dan KTP kepada perekrut yang tidak jelas identitas maupun legalitasnya. Apabila menemukan atau mencurigai adanya praktik perekrutan TPPO, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kepolisian 110 atau di nomor 0812-14110.

Menutup keterangannya, Trunoyudo kembali menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa.

"Polri senantiasa berkomitmen melindungi seluruh warga negara Indonesia di mana pun berada. Ini merupakan wujud dari moto 'Polisi Bersama Masyarakat'. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang," tutup Trunoyudo.

Continue Reading

Polres Trenggalek Matangkan Mitigasi Jalur Nasional Tugu, Antisipasi Dampak Hidrometeorologi

 

TRENGGALEK – Peristiwa banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Trenggalek dalam beberapa waktu terakhir memicu jajaran Polres Trenggalek Polda Jatim untuk bergerak cepat meningkatkan kewaspadaan. 

Langkah tersebut merupakan wujud nyata komitmen Polres Trenggalek tanggap bencana demi menjamin keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat.

Kesiapsiagaan tinggi ini tidak lepas dari kondisi geografis serta kontur tanah Kabupaten Trenggalek yang dinilai cukup rentan terhadap ancaman bencana alam hidrometeorologi, mulai dari banjir, pohon tumbang, hingga tanah longsor.

Menindaklanjuti potensi kerawanan tersebut, Kapolres Trenggalek, AKBP Rizky Tri Putra Erryka Adi Wijaya, S.I.K., M.H., turun langsung mengecek situasi dan kondisi terkini jalan nasional Trenggalek–Ponorogo, tepatnya di KM 16 Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Minggu (01/11/2026).

“Saat intensitas hujan tinggi beberapa waktu lalu, titik ini sempat mengalami longsor berskala besar hingga menutup badan jalan. Kondisi tersebut menyebabkan jalur penghubung antar-kabupaten tertutup total," ujar AKBP Rizky di lokasi peninjauan.

Kapolres Trenggalek menuturkan bahwa jalur tersebut merupakan urat nadi utama yang menghubungkan Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo maupun sebaliknya. 

Gangguan sekecil apa pun di jalur ini dipastikan berdampak sistemik, tidak hanya pada mobilitas warga namun juga pada roda perekonomian masyarakat mataram barat.

Oleh karena itu, peninjauan ini dilakukan secara mendalam guna melihat kelayakan teknis tanggul penahan tanah (TPT) serta memetakan titik-titik kritis lain yang memiliki indeks kerawanan longsor tinggi.

“Langkah preventif ini adalah wujud mitigasi strategis kita dalam menghadapi puncak musim penghujan mendatang,” kata AKBP Rizky.

Sebagai langkah awal yang konkret, AKBP Rizky menegaskan bahwa pihaknya segera berkoordinasi secara intensif dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, seperti BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum, untuk merumuskan formula penanganan dan pencegahan yang komprehensif. 

Upaya ini mencakup kesiapan infrastruktur evakuasi, skenario rekayasa lalu lintas, penyiapan jalur alternatif saat kondisi kontinjensi, hingga penyediaan alat berat di titik siaga.

“Harapan besar kita tentunya Kabupaten Trenggalek senantiasa aman dan terhindar dari segala bentuk bencana alam. Namun, kewaspadaan tidak boleh kendur. Kita siapkan betul seluruh langkah antisipatif guna menghadapi berbagai potensi dinamika alam di lapangan,” pungkas AKBP Rizky. (*)

Continue Reading

Giant Sea Wall Pantura Disiapkan, BRAN Kawal Kepastian Tanah dan Perlindungan Nelayan

 

Jakarta, 2 November 2026 — Pembangunan kawasan pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura) tidak boleh hanya menghadirkan tanggul laut, infrastruktur, dan kawasan baru. Kepastian tanah, perlindungan nelayan, keberlanjutan usaha petambak, serta hak masyarakat yang telah lama hidup di kawasan pesisir juga harus menjadi bagian penting dari pembangunan.

Untuk memastikan hal tersebut, Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) memperkuat sinergi dalam penataan aset, pencegahan konflik agraria, dan sinkronisasi pembangunan kawasan pesisir.

Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Kepala BRAN Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala BOPPJ Laksamana TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan, MPA., MBA., di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (2/11).

Salah satu agenda strategis yang dibahas adalah rencana pembangunan Giant Sea Wall sepanjang sekitar 575 kilometer di Pantura Jawa. Program ini mencakup 5 provinsi, 20 kabupaten, 5 kota, dan 128 kecamatan, dengan pembangunan tanggul pantai, tanggul laut, serta breakwater mangrove yang dibagi dalam dua wilayah kerja dan 15 segmen.

Pembangunan tersebut ditujukan untuk menghadapi persoalan serius kawasan pesisir, mulai dari penurunan muka tanah, banjir rob, dampak perubahan iklim, hingga ancaman terhadap permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Namun, pembangunan berskala besar juga membawa tantangan tersendiri. Penataan tanah, perubahan akses jalan, pemanfaatan ruang pesisir, dan aktivitas nelayan harus dipersiapkan agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Kepala BRAN Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa pembangunan kawasan Pantura harus berjalan seiring dengan kepastian hukum atas tanah dan perlindungan masyarakat yang terdampak.

“Pembangunan kawasan pesisir harus kita persiapkan secara menyeluruh. Jangan sampai pembangunan infrastruktur justru menimbulkan persoalan pertanahan atau konflik baru di masyarakat. Karena itu, BRAN akan memperkuat koordinasi dengan KKP dan BOPPJ agar setiap potensi konflik dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini,” ujar Dedi.

Menurut Dedi, BRAN siap berperan dalam penataan aset, pemetaan persoalan pertanahan, serta koordinasi penyelesaian konflik agraria di kawasan pesisir. Termasuk memastikan status dan kepastian hukum tanah pada kawasan hasil reklamasi maupun pulau artifisial yang direncanakan dalam pembangunan.

Ia juga menekankan pentingnya melindungi aktivitas dan sumber penghidupan nelayan. Pembangunan yang mengakibatkan perubahan akses jalan, jalur aktivitas masyarakat, atau ruang penangkapan ikan perlu disertai sosialisasi dan mitigasi sosial.

“Yang harus kita jaga adalah agar pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nelayan harus tetap diperhatikan, akses terhadap sumber penghidupan harus dipertimbangkan, dan setiap potensi konflik harus segera dikomunikasikan. Kita ingin pembangunan berjalan, tetapi hak-hak masyarakat juga terlindungi,” kata Dedi.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala BOPPJ Laksamana TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan menyampaikan pentingnya menyelaraskan program BOPPJ dengan BRAN dan KKP. Menurutnya, percepatan pembangunan Pantura membutuhkan dukungan penataan ruang, kepastian pertanahan, dan integrasi sosial.

Dalam pembahasan tersebut, Didit mengusulkan agar kerja sama BRAN dengan BOPPJ dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Hasil audiensi juga akan dilaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mempersiapkan MoU antara BRAN dan KKP. Kedua kerja sama tersebut direncanakan langsung ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Selain pembangunan tanggul laut, perhatian juga diberikan pada program revitalisasi tambak Pantura periode 2025–2028. Tahap pertama di Jawa Barat mencakup sekitar 14.090 hektare, dengan sejumlah persoalan pertanahan dan pelaksanaan program di Kabupaten Indramayu dan Karawang yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga.

Revitalisasi ini memiliki arti penting bagi petambak dan perekonomian pesisir. Penataan lahan dan penyelesaian persoalan pertanahan diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha tambak serta meningkatkan produktivitas kawasan.

Audiensi juga membahas pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini membutuhkan lahan dengan status clean, clear, and free sebelum pembangunan dilakukan. Kepastian status tanah menjadi penting agar fasilitas yang dibangun benar-benar dapat dimanfaatkan nelayan dan tidak menyisakan persoalan hukum di kemudian hari.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Komjen Pol (P) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa pembangunan KNMP dilaksanakan melalui tiga satuan tugas, yaitu survei, pembangunan, dan operasional. KKP juga sedang mengembangkan pelabuhan perikanan terintegrasi dengan konsep integrated port dan fish market untuk mendukung aktivitas perikanan.

Dalam pembahasan sertifikasi, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga KKP Irjen Pol. Drs. Victor Gustaf Manoppo, M.H., menyoroti pentingnya kejelasan status tanah di kawasan pesisir. Pemanfaatan ruang laut harus mengikuti mekanisme perizinan, sedangkan tanah hasil reklamasi perlu ditetapkan status dan hak atas tanahnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BOPPJ juga menyampaikan hasil identifikasi awal yang menemukan 13 sertifikat berada di area laut di wilayah Jakarta. Temuan ini masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut, termasuk pencocokan data pertanahan dan informasi geospasial bersama Badan Informasi Geospasial (BIG).

Pendamping Kepala BRAN Irjen Pol. (Purn) Hary Sudwijanto mengingatkan agar penataan aset di kawasan pesisir dilakukan secara hati-hati. Pengalaman persoalan pagar laut menjadi pembelajaran bahwa penataan dan pemberian hak atas tanah harus memperhatikan potensi konflik serta kepentingan masyarakat pesisir.

Sementara itu, Wakil Kepala III BOPPJ Komjen Pol (P) Dr. H. Mohammad Fadil Imran menyampaikan bahwa rencana pembangunan tahun berikutnya akan mencakup tahapan groundbreaking dari lepas pantai wilayah Bekasi, khususnya Babelan. Persiapan pembangunan tersebut membutuhkan koordinasi agar persoalan pertanahan dan potensi kerawanan di lapangan dapat diantisipasi.

Sebagai langkah konkret, BRAN, KKP, dan BOPPJ akan menyiapkan dua nota kesepahaman, yakni MoU BRAN dengan KKP dan MoU BRAN dengan BOPPJ. Keduanya akan langsung ditindaklanjuti dengan PKS untuk mengatur ruang lingkup kerja sama dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Bagi BRAN, pembangunan Pantura harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Tanggul laut diharapkan melindungi kawasan pesisir, tambak yang direvitalisasi dapat meningkatkan produktivitas petambak, pelabuhan dan Kampung Nelayan Merah Putih dapat memperkuat ekonomi nelayan, sementara penataan aset harus menghadirkan kepastian hukum dan mencegah konflik.

Pembangunan pesisir bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan rakyat yang hidup dan menggantungkan penghidupan di kawasan tersebut ikut terlindungi dan merasakan manfaatnya.

Continue Reading