Sidoarjo – Polresta Sidoarjo Polda Jatim bersama jajarannya terus menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas segala bentuk perjudian di wilayah hukumnya.
Langkah nyata ini dibuktikan oleh Polsek Candi dan Polsek Krian yang bergerak cepat menindaklanjuti pengaduan masyarakat (Dumas) terkait dugaan aktivitas judi sabung ayam di dua lokasi berbeda secara hampir bersamaan pada Sabtu (19/9/2026).
Di wilayah Kecamatan Candi, petugas Polsek Candi Polresta Sidoarjo Polda Jatim mendatangi sebuah lokasi di Desa Klurak sekitar pukul 21.00 WIB setelah menerima laporan melalui layanan Call Center 110 bebas pulsa.
Dalam operasi yang melibatkan personel Perwira Pengendali (Padal), piket patroli, piket lalu lintas, hingga Unit Opsnal Reskrim tersebut, Polisi menemukan sarana yang digunakan sebagai tempat aduan ayam dan langsung melakukan pembongkaran.
Kapolsek Candi AKP Inda Purwati menyampaikan bahwa tindakan tegas ini merupakan respons langsung atas laporan dari warga.
"Kami mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Apabila mengetahui adanya aktivitas yang berpotensi mengganggu kamtibmas, masyarakat dapat segera melaporkannya kepada kepolisian," tegas AKP Inda.
Langkah serupa juga dilakukan oleh Polsek Krian Polresta Sidoarjo di Desa Gagang Panjang, Tropodo, Kecamatan Krian.
Menanggapi dumas yang masuk, tim personel Polsek Krian yang terdiri dari Aiptu Iswandi, Aiptu Niko, Aipda Iwan, Aipda Dedi, dan Aipda Gopoer langsung diterjunkan untuk memeriksa lokasi.
Meskipun petugas tidak menemukan adanya aktivitas perjudian yang sedang berlangsung saat tiba di tempat kejadian, mereka tetap mengambil tindakan preventif yang tegas.
Fasilitas bangunan yang diindikasikan sebagai arena sabung ayam tersebut langsung ditertibkan dengan cara dibakar agar tidak dapat digunakan kembali untuk kegiatan serupa di kemudian hari.
Kapolsek Krian Kompol Galih P. Samodra menegaskan bahwa respons cepat ini adalah wujud nyata pelayanan Polri dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Setiap pengaduan masyarakat kami tindak lanjuti dengan pengecekan langsung ke lokasi. Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyampaikan informasi apabila mengetahui adanya kegiatan yang berpotensi mengganggu kamtibmas,” ujar Kompol Galih.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membentengi lingkungan dari segala bentuk perjudian. (*)
Sunday, September 20, 2026
Indonesia Dua Kali Jadi Tuan Rumah IAWP, Kapolri: Sebuah Kehormatan
Badung - Kapolri menyampaikan kebanggaan atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah International Association of Women Police (IAWP) Annual Training Conference. Tahun ini menjadi kali kedua Indonesia menjadi tuan rumah konferensi internasional tersebut setelah sebelumnya digelar di Labuan Bajo pada 2021.
Kepercayaan itu disampaikan Kapolri saat membuka The 63rd International Association of Women Police (IAWP) Annual Training Conference 2026 di Bali, Minggu (20/9/2026).
“Such an honor for Indonesia to once again be entrusted with hosting the IAWP Conference for the second time, following Labuan Bajo in 2021,” ujar Kapolri.
Kapolri menyambut para delegasi yang datang dari berbagai negara ke Bali. Ia berharap suasana dan keramahan Bali dapat memberikan pengalaman positif sekaligus mempererat hubungan antarinstitusi kepolisian.
Menurut Kapolri, para peserta hadir tidak hanya sebagai perwakilan dari berbagai negara, tetapi juga dalam semangat persahabatan dan kebersamaan untuk saling mendukung serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pertemuan tersebut juga menjadi ruang bagi polisi wanita dari berbagai negara untuk bertukar pengalaman, saling belajar, berbagi praktik terbaik, memperluas jejaring, serta membangun persahabatan dan kerja sama yang berkelanjutan.
Forum internasional itu dinilai semakin relevan di tengah perkembangan tantangan penegakan hukum yang terus berubah. Melalui jejaring yang semakin kuat, pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki masing-masing negara dapat dibagikan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.
Kapolri pun mengajak seluruh peserta menjadikan perbedaan negara, pengalaman, dan latar belakang sebagai kekuatan untuk membawa perubahan yang bermakna.
“Together, we empower women. Together, we strengthen policing. Together, we uphold peace. And together, we lead global change,” kata Kapolri.
Kapolri berharap konferensi IAWP 2026 tidak hanya memperkuat hubungan antarpersonel, tetapi juga semakin mendekatkan kerja sama di antara institusi kepolisian dari berbagai negara.
IAWP Diikuti 43 Negara, Kapolri Dorong Polwan RI Makin Kompetitif di Tingkat Internasional
Bali — Kapolri menyampaikan kegiatan International Association of Women Police (IAWP) yang diikuti perwakilan dari 43 negara menjadi momentum penting bagi polisi wanita dari berbagai negara untuk saling bertukar informasi, pengetahuan, dan pengalaman.
“Baru saja kami melaksanakan pembukaan kegiatan IAWP yang diikuti oleh perwakilan dari 43 negara. Rangkaian kegiatan akan berlangsung mulai hari ini hingga Kamis mendatang,” ujar Kapolri.
Kapolri berharap forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan semangat, kapasitas, serta kompetensi polisi wanita, termasuk dalam mendukung pengembangan karier.
Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan pandangan Presiden IAWP mengenai pentingnya kesetaraan gender serta pengembangan peran dan karier polisi wanita.
Kapolri juga berharap keikutsertaan Polwan Indonesia dalam forum internasional tersebut dapat menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan sekaligus menyerap berbagai pengetahuan dan pengalaman dari polisi wanita negara lain.
“Kami berharap kemampuan dan kapasitas Polwan Indonesia terus meningkat, mampu bersaing di tingkat internasional, serta saling bertukar pengetahuan dan pengalaman dengan polisi wanita dari berbagai negara,” ungkapnya.
Dengan peningkatan kapasitas tersebut, Kapolri berharap Polwan Indonesia dapat terus menunjukkan profesionalisme dan kompetensi sehingga mampu sejajar dengan polisi wanita dari negara lain.
Kapolri turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan IAWP. Ia berharap kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas dan profesionalisme polisi wanita.
“Semoga IAWP menjadi forum yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme polisi wanita,” pungkasnya.
Jelang Parluh PSHT, Polsek Pitu Rangkul PSHT P-16 dan P-17 Jaga Kamtibmas di Ngawi
NGAWI – Menjelang pelaksanaan Parluh PSHT P-16 pada 25–27 September 2026, Polsek Pitu Polres Ngawi melakukan koordinasi dan penggalangan bersama pengurus, warga serta siswa PSHT P-16 dan PSHT P-17, Sabtu (19/9/2026) malam.
Kegiatan berlangsung mulai pukul 20.30 hingga 22.20 WIB di lokasi latihan PSHT P-16 di Pendopo Desa Papungan dan latihan PSHT P-17 di Pendopo Desa Ngancar, Kecamatan Pitu.
Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., melalui Kapolsek Pitu Iptu Prinanto, S.E., yang hadir langsung menyampaikan imbauan agar seluruh elemen PSHT bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, baik menjelang, selama maupun setelah pelaksanaan Parluh PSHT P-16.
Kapolsek juga menegaskan bahwa keberangkatan ke kegiatan Parluh hanya bagi pengurus yang telah ditunjuk. Warga maupun siswa yang tidak memiliki kepentingan dalam kegiatan tersebut diimbau untuk tidak ikut berangkat.
“Yang terpenting adalah menjaga persaudaraan dan kondusivitas wilayah. Mari bersama-sama menciptakan suasana yang aman, guyup rukun dan penuh rasa persaudaraan,” ujar Iptu Prinanto.
Selain itu, seluruh warga dan siswa diingatkan agar bijak menggunakan media sosial serta menghindari komentar maupun unggahan provokatif yang dapat memicu kesalahpahaman dan berujung pada gangguan kamtibmas.
Pengurus dan pelatih PSHT P-16 maupun P-17 menyatakan siap berkoordinasi aktif dengan kepolisian serta berkomitmen menjaga harkamtibmas di wilayah Kecamatan Pitu.
“Komunikasi dan koordinasi harus terus dijaga. Perbedaan kegiatan maupun perguruan tidak boleh mengganggu kerukunan masyarakat. Kamtibmas adalah tanggung jawab bersama,” tambah Kapolsek.
Kegiatan koordinasi tersebut berlangsung aman, lancar dan kondusif. Polsek Pitu akan terus melakukan komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat guna menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan nyaman.
Cegah Gangguan Kamtibmas, Sat Samapta Polres Ngawi dan Satpol PP Gelar Patroli Gabungan
NGAWI – Menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif, Sat Samapta Polres Ngawi bersama Satpol PP Kabupaten Ngawi menggelar patroli gabungan cipta kondisi, yang menyasar pada sejumlah titik yang dinilai rawan gangguan kamtibmas, sekaligus melakukan penertiban terhadap pengamen, pengemis, manusia silver, serta pelajar yang masih nongkrong di luar rumah pada jam wajib belajar.
Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran patroli di antaranya SPBU PB Sudirman Kelurahan Margomulyo, Simpang Tiga Jrubong, Simpang Empat Jalan Siliwangi, Simpang Empat Pertokoan Tiara, hingga Simpang Empat Jalan Yos Sudarso Ngawi.
Dalam kegiatan tersebut, petugas juga memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat serta melakukan langkah antisipasi terhadap potensi tindak kriminalitas, termasuk 3C (curat, curas, dan curanmor).
Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Samapta Polres Ngawi AKP Dandung Setiawan, S.H., M.H., pada Sabtu (19/9/2026) malam, mengatakan patroli gabungan menjadi bagian dari upaya preventif untuk menciptakan rasa aman sekaligus menjaga ketertiban di ruang publik.
“Patroli ini kami laksanakan sebagai langkah pencegahan gangguan kamtibmas. Kami juga mengingatkan masyarakat agar bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan,” ujarnya.
Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya potensi gangguan keamanan, tindak kriminalitas, maupun situasi yang membutuhkan kehadiran petugas kepolisian.
“Masyarakat tidak perlu ragu untuk melapor. Jika melihat atau mengalami gangguan kamtibmas, segera hubungi Call Center Polisi 110. Laporan masyarakat sangat membantu kami dalam merespons dan menjaga keamanan bersama,” tambahnya.
Selama kegiatan berlangsung, situasi di wilayah yang menjadi sasaran patroli terpantau aman dan kondusif. Kehadiran petugas di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat maupun pengguna jalan.
Polres Ngawi RAMAH, hadir untuk masyarakat. Jangan ragu melapor, karena keamanan adalah tanggung jawab kita bersama.
Polres Trenggalek Distribusikan Air Bersih ke Pelosok Desa Melalui Patroli Gentong dan Kendil
TRENGGALEK – Kemarau panjang yang masih melanda Kabupaten Trenggalek Jawa Timur mengakibatkan puluhan desa mengalami krisis air bersih.
Kondisi ini memicu kepedulian berbagai pihak untuk turun tangan, salah satunya jajaran Polres Trenggalek Polda Jatim yang bergerak aktif menyalurkan bantuan air hingga ke kawasan dataran tinggi.
Kapolres Trenggalek, AKBP Rizky Tri Putra Erryka Adi Wijaya, menegaskan bahwa seluruh Polsek jajaran wajib mengambil peran aktif untuk membantu masyarakat mengatasi dampak kekeringan ini. Salah satu inovasi taktis yang dijalankan adalah gerakan "Patroli Gentong".
"Inisiatif ini kami lakukan sebagai langkah pemeliharaan Kamtibmas, sekaligus wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat guna meringankan kesulitan warga dalam memenuhi kebutuhan air baku sehari-hari," ujar AKBP Rizky, Sabtu (19/9/2026).
Menindaklanjuti ar
ahan tersebut, jajaran Polsek Bendungan langsung bergerak cepat mengerahkan armada patroli ke desa-desa pelosok. Langkah ini diprioritaskan bagi wilayah yang mengalami kekeringan ekstrem dan lokasinya sangat jauh dari sumber mata air.
"Hari ini sasaran patroli kami arahkan ke Desa Masaran dengan mengerahkan dua kendaraan dinas," jelas AKBP Rizky.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa kedua kendaraan tersebut memiliki tugas spesifik. Mobil pertama menjalankan fungsi Patroli Gentong dengan mengangkut tandon air berkapasitas 1.200 liter yang langsung dibagikan kepada warga.
Sementara itu, kendaraan kedua membawa muatan unik berupa 50 galon air yang diberi nama "Patroli Kendil".
"Strategi ini sengaja diterapkan untuk menjangkau pemukiman warga yang posisinya berada di gang sempit atau lereng bukit yang jauh dari akses jalan raya utama,"jelas AKBP Rizky.
Ukuran wadah yang lebih kecil membuat distribusi air bersih menjadi lebih lincah dan bisa langsung diantarkan hingga ke depan pintu rumah warga.
Di samping fokus membantu suplai air bersih, AKBP Rizky juga memberikan imbauan tegas kepada masyarakat mengenai potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang meningkat drastis selama musim kemarau.
"Kami meminta seluruh masyarakat Trenggalek, khususnya yang tinggal di dekat kawasan hutan, untuk tidak melakukan pembakaran lahan atau membuang puntung rokok sembarangan," ujar AKBP Rizky.
Menurut AKBP Rizky, cuaca kering dan angin kencang seperti sekarang membuat api sangat mudah meluas dan sulit dikendalikan.
"Mari bersama-sama kita jaga lingkungan dan laporkan segera jika melihat titik api," pungkasnya. (*)
Kapolri Ajak Jawara Banten Jadi Sabuk Kamtibmas
BANTEN – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengajak para jawara dan perguruan silat di Banten untuk menjadi bagian dari sabuk kamtibmas dengan bersinergi bersama Polri menjaga keamanan, memberantas penyakit masyarakat, dan melindungi warga.
Ajakan tersebut disampaikan Kapolri saat meresmikan Balai Latihan Seni Silat sekaligus memperingati Milad ke-3 Pesanggrahan Tjimande Banten Indonesia (PTBI), Jumat (18/9/2026).
Kapolri menegaskan, jawara dan pendekar memiliki peran penting di tengah masyarakat. Kemampuan bela diri yang dimiliki harus digunakan untuk membela kebenaran, melindungi kelompok yang lemah, serta menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.
“Yang namanya pendekar, yang namanya jawara selalu membela kebenaran, membela yang lemah, dan tentunya bersama-sama dengan Polri kita titip untuk sama-sama menjaga kamtibmas, sama-sama memberantas penyakit masyarakat, dan sama-sama kita jaga wilayah Banten,” ujar Kapolri.
Menurut Kapolri, sinergi antara Polri dan para jawara menjadi kekuatan penting untuk menjaga Banten tetap aman dan kondusif. Kebersamaan tersebut juga harus didukung dengan kekompakan serta soliditas seluruh perguruan silat.
Kapolri mengingatkan, pencak silat Tjimande dan seni budaya debus merupakan kekhasan Banten yang harus terus dijaga, dikembangkan, dan diwariskan. Pelestarian tersebut menjadi tanggung jawab bersama para pimpinan perguruan dan seluruh pesilat agar nilainya tidak hilang di tengah perkembangan zaman.
Ia juga mendorong agar keberadaan padepokan dan balai latihan tidak hanya terpusat di satu tempat. Ke depan, Kapolri meminta agar setiap kabupaten di Banten memiliki tempat pembinaan serupa sehingga seni budaya, kearifan lokal, serta tradisi pencak silat dapat terus dilatih dan dikembangkan.
“Jadi saya minta nanti di setiap kabupaten didirikan hal seperti ini sehingga kemudian semua budaya yang ada di Banten bisa dijaga, dilatih, dan dilestarikan,” kata Kapolri.
Kapolri menjelaskan, pesanggrahan bukan hanya tempat latihan bela diri. Tempat tersebut harus menjadi ruang belajar, berdiskusi, mempererat silaturahmi, serta menyelesaikan persoalan bersama melalui semangat kebersamaan.
Balai Latihan Seni Silat PTBI pun diharapkan terbuka tidak hanya bagi anggota PTBI, tetapi juga seluruh perguruan silat dan masyarakat. Selain sebagai tempat pembinaan pencak silat, balai tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan seni budaya dan pelestarian berbagai kearifan lokal Banten.
Kapolri berharap para jawara dan perguruan silat terus menjaga semangat persatuan dalam mengembangkan pencak silat Tjimande dan debus hingga ke tingkat nasional. Jika dikelola dengan baik, kekayaan budaya tersebut tidak hanya memperkuat identitas Banten, tetapi juga dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Ini menjadi sumber kekuatan yang tentunya apabila kita kelola dengan baik, tidak hanya sekadar budaya saja, tetapi juga bisa kita kembangkan dan perkenalkan,” pungkas Kapolri.
DVI Polri Berhasil Identifikasi 9 Korban KM Virgo Transport 8, Seluruhnya Telah Diserahkan Kepada Keluarga
JAKARTA – Polri terus memberikan pelayanan identifikasi korban KM Virgo Transport 8 melalui tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri. Hingga 19 September 2026, sebanyak 9 korban meninggal dunia telah berhasil diidentifikasi dan seluruhnya telah diserahkan kepada keluarga.
Proses identifikasi dilakukan melalui tahapan DVI dengan menggabungkan data ante mortem (AM), yakni data yang dikumpulkan dari keluarga korban sebelum korban ditemukan, dengan data post mortem (PM) yang diperoleh dari pemeriksaan terhadap korban.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pelayanan identifikasi merupakan bagian penting dalam penanganan korban dan pemberian kepastian kepada keluarga.
“Polri melalui DVI terus memberikan pelayanan identifikasi kepada korban KM Virgo Transport 8. Setiap korban yang ditemukan dilakukan proses identifikasi dengan mengacu pada data ante mortem dan post mortem. Setelah identitas korban dipastikan, korban segera diserahkan kepada keluarga.”
9 KORBAN TELAH DISERAHKAN KEPADA KELUARGA
Berdasarkan rekap operasi DVI per 19 September 2026, dari 117 korban yang telah ditemukan, terdapat 9 korban meninggal dunia dan seluruhnya telah diserahkan kepada keluarga.
Kesembilan korban tersebut yaitu:
1. Reyner Fausta Yosilianto, 22 tahun, laki-laki – Jawa Timur.
2. Nurul Rian Hidayat, 33 tahun, laki-laki – Jawa Timur.
3. Imam Soeparno, 66 tahun, laki-laki – Jawa Timur.
4. Denny Ridzal Saputra, 30 tahun, laki-laki – Jawa Timur.
5. Erik Maousul Latip, 37 tahun, laki-laki – Jawa Barat.
6. Risyan Kurnia Putra, 28 tahun, laki-laki – Jawa Barat.
7. Muhammad Abdianoor, 30 tahun, laki-laki – Kalimantan Selatan.
8. Surya, 59 tahun, laki-laki – Kalimantan Selatan.
9. Yuli, 29 tahun, perempuan – Kalimantan Selatan.
Sementara itu, dari 108 korban hidup yang telah ditemukan, seluruhnya telah dipulangkan dan tidak terdapat korban hidup yang masih menjalani perawatan di rumah sakit.
153 DATA ANTE MORTEM TERKUMPUL
Untuk mendukung proses identifikasi, Polri terus mengumpulkan data ante mortem (AM) dari keluarga korban. AM merupakan data korban yang diperoleh sebelum korban ditemukan, termasuk informasi identitas dan data pembanding dari keluarga.
Hingga 19 September 2026, telah terkumpul 153 data AM, dengan rincian:
* Kalimantan Selatan: 74 AM
* Jawa Timur: 63 AM
* Sulawesi Selatan: 1 AM
* Jawa Tengah: 2 AM
* Jawa Barat: 13 AM
Dari 153 data tersebut terdapat 18 data AM yang terduplikasi. Setelah dikurangi data duplikasi, terdapat 135 data AM.
Dari 135 data AM tersebut, sebanyak 9 AM telah direkonsiliasi, sedangkan 126 AM masih belum direkonsiliasi.
Data AM tersebut menjadi salah satu data pembanding dalam proses pencocokan dengan data PM korban.
POLRI SIAPKAN 140 PERSONEL DVI
Untuk memperkuat pelayanan identifikasi, Polri menyiapkan 140 personel DVI yang terdiri dari:
* Tim DVI Polda Kalimantan Selatan: 66 personel.
* Tim DVI Polda Jawa Timur: 56 personel.
* Tim DVI Pusdokkes Polri: 18 personel.
Personel tersebut terdiri dari dokter/dokter gigi spesialis, dokter umum, dokter gigi umum, perawat, tenaga kesehatan lainnya, serta personel umum.
Selain tim yang telah disiapkan di posko tersebut, Biddokkes Polda Jawa Barat turut memberikan dukungan pengumpulan data AM dan sampel DNA keluarga korban di Garut.
Pada 15 September 2026, Biddokkes Polda Jabar mengambil sampel DNA dari 13 keluarga korban, terdiri dari 2 keluarga korban meninggal dunia dan 11 keluarga korban yang masih dalam pencarian. Pengambilan dilakukan menggunakan metode Buccal Swab.
Sampel tersebut kemudian dikirimkan ke Pusdokkes Mabes Polri pada 16 September 2026 pukul 06.30 WIB untuk pemeriksaan lebih lanjut.
“Data ante mortem yang dikumpulkan dari keluarga menjadi bagian penting dalam proses rekonsiliasi. Polri terus memastikan setiap data diperiksa dan dicocokkan secara cermat sehingga identitas korban dapat dipastikan sebelum diserahkan kepada keluarga,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.
Hingga 19 September 2026, dari total 243 orang dalam manifes, sebanyak 117 korban telah ditemukan, terdiri dari 108 korban hidup dan 9 korban meninggal dunia. Sementara 126 orang masih dalam pencarian.
Polri bersama Basarnas dan seluruh unsur SAR terus melanjutkan pencarian, sementara jajaran DVI dan Dokkes Polri tetap memberikan pelayanan identifikasi dan pendampingan kepada keluarga korban.
Saturday, September 19, 2026
Polres Lamongan Beri Penghargaan Empat Warga yang Gagalkan Curanmor di Puskesmas Deket
LAMONGAN — Polres Lamongan Polda Jatim memberikan penghargaan kepada empat orang warga sebagai bentuk apresiasi atas keberanian dan kepedulian mereka dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
Keempat warga yang menerima penghargaan tersebut adalah Sutrisno (51), seorang penjual sempol; Moch Nukhun (46) dan Mochammad Awaludin Fahmi (36), perawat Puskesmas Deket; serta Ugas Murdiyanto (47), petugas office boy (OB) Puskesmas Deket.
Kapolres Lamongan, AKBP Adhytiawarman Gautama Putra melalui Kasi Humas Ipda M. Hamzaid menjelaskan bahwa keempat warga ini dinilai berjasa besar dalam menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda dua.
Peristiwa tersebut terjadi di halaman Puskesmas Deket, Desa Deket Wetan, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan beberapa hari lalu.
"Keempatnya secara spontan turut membantu mengejar dan mengamankan terduga pelaku. Setelah berhasil ditangkap, pelaku langsung diserahkan kepada pihak kepolisian," ujar Ipda M. Hamzaid, Sabtu (19/9/2026).
Prosesi penyerahan penghargaan dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Lamongan, AKP Adimas Firmansyah di halaman Mapolres Lamongan pada Kamis (17/9/2026) lalu.
Dalam kesempatan tersebut, AKP Adimas Firmansyah menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas keberanian warga yang peduli terhadap situasi keamanan di lingkungan sekitar.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan, segera laporkan kepada petugas kepolisian terdekat atau melalui Call Center 110 agar dapat segera ditindaklanjuti," kata AKP Adimas.
Aksi dugaan pencurian sepeda motor di halaman Puskesmas Deket itu sebelumnya sempat viral dan berhasil digagalkan berkat kesigapan warga setempat dan respons cepat petugas kepolisian.
Terduga pelaku yang diketahui berinisial RK (30) berhasil diamankan setelah sempat mencoba melarikan diri saat aksinya tepergok oleh korban. (*)
Riding ke Gunung Kelud, Polres Kediri dan Awak Media Suarakan Kesiapsiagaan Bencana
KEDIRI — Perjalanan dari Mako Polres Kediri Polda Jatim menuju kawasan Gunung Kelud tidak sekadar menjadi ajang riding bersama.
Di balik kegiatan Sambung Guyub bersama awak media ini, Polres Kediri Polda Jatim membawa misi penting terkait edukasi kesiapsiagaan bencana di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana hidrometeorologi, Sabtu (19/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Kediri AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif, S.H., S.I.K., M.Si. bersama jajaran dan awak media menyambangi kawasan wisata Gunung Kelud di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri.
Untuk memperkuat pesan edukasi, mereka memasang banner imbauan agar kewaspadaan terhadap potensi bencana menjadi perhatian utama masyarakat setempat.
Gunung Kelud sejatinya bukan satu-satunya kawasan yang perlu diwaspadai. Kondisi geografis Kabupaten Kediri yang beragam membuat ancaman bencana memiliki karakter berbeda di setiap titik, mulai dari karhutla, tanah longsor, hingga ancaman banjir lahar dingin.
AKBP Wahyudin Latif menilai, upaya menghadapi risiko tersebut harus dimulai jauh sebelum bencana terjadi. Menurutnya, deteksi dini dan edukasi kepada masyarakat perlu terus digalakkan agar potensi risiko dapat diantisipasi sejak awal.
“Kita perlu menyatukan visi dan langkah untuk menghadapi berbagai ancaman, terutama bencana alam. Deteksi dini harus diperkuat dan masyarakat juga perlu terus diedukasi,” jelas AKBP Latif.
Salah satu kebiasaan masyarakat yang disoroti dalam edukasi ini adalah aktivitas membakar. Kapolres Kediri mengingatkan bahwa membuka lahan atau membuang sampah dengan cara dibakar sangat berpotensi memicu kebakaran besar, terlebih di kawasan hutan yang kering.
Selain pencegahan, kesiapan saat bencana benar-benar terjadi, juga tidak kalah krusial. Sinergi antara Polres Kediri, dan instansi terkait termasuk relawan serta Desa Tanggap Bencana (Destana) harus diperkuat melalui pemahaman tugas serta prosedur evakuasi yang matang.
Hal ini menurut AKBP Latif sangat penting agar penanganan di lapangan bisa bergerak cepat tanpa menunggu situasi memburuk.
"Kalau ada kejadian, respons harus cepat. Sarana, personel, dan SOP evakuasi harus dipersiapkan, sehingga ketika dibutuhkan semua sudah tahu apa yang harus dilakukan,” tegas AKBP Latif.
Pesan kesiapsiagaan ini dipastikan tidak akan berhenti di lereng Kelud saja. Polres Kediri Polda Jatim berkomitmen untuk terus mendorong penguatan mitigasi bencana di berbagai wilayah Kabupaten Kediri, menyesuaikan dengan potensi kerawanan dan kondisi geografis masing-masing daerah. (*)
Kapolri Minta Pesanggrahan Tjimande Dibuka untuk Semua Peguron
BANTEN – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta Balai Latihan Seni Silat Pesanggrahan Tjimande Banten Indonesia (PTBI) menjadi ruang bersama yang dapat dimanfaatkan seluruh perguruan silat dan masyarakat.
Kapolri menegaskan, balai latihan tersebut tidak boleh hanya menjadi tempat berkegiatan bagi satu organisasi. Keberadaannya harus terbuka untuk pembinaan pencak silat, pengembangan seni budaya, pelestarian kearifan lokal, hingga mempererat silaturahmi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Kapolri dalam Peresmian Balai Latihan Seni Silat sekaligus Milad ke-3 Pesanggrahan Tjimande Banten Indonesia, Jumat (18/9/2026).
Kapolri mengapresiasi inisiatif PTBI dalam membangun balai latihan sebagai wadah pembinaan. Namun, ia mendorong agar tempat tersebut dapat digunakan bersama oleh seluruh peguron atau perguruan silat yang ada di Banten.
“Pesanggrahan ini tidak hanya untuk PTBI sendiri, tetapi juga semua peguron boleh untuk menggunakan tempat ini dan masyarakat pun juga boleh menggunakan, termasuk berbagai macam kearifan lokal dan seni budaya yang ada,” ujar Kapolri.
Menurut Kapolri, pesanggrahan memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar tempat berlatih bela diri. Pesanggrahan harus menjadi tempat belajar, ruang berdiskusi, serta wadah untuk berkumpul dan menyelesaikan persoalan secara bersama-sama.
“Namanya pesanggrahan itu tempat belajar, tempat diskusi, tempat kita ngariung untuk bersama-sama menyelesaikan suatu persoalan,” kata Kapolri.
Kapolri berharap balai latihan tersebut dapat memperkuat persaudaraan antarpesilat dan antarperguruan. Persatuan menjadi modal penting untuk menjaga serta mengembangkan pencak silat Tjimande dan seni budaya Banten lainnya.
Ia juga mengingatkan para pimpinan peguron agar senantiasa menjaga kekompakan dan soliditas. Menurut Kapolri, para pesilat memiliki tanggung jawab besar untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan seni budaya Banten agar semakin dikenal secara luas.
Selain menjadi pusat pembinaan seni dan budaya, Kapolri meminta keberadaan pesanggrahan menjadi ruang pembentukan karakter. Para pesilat diharapkan tumbuh sebagai pendekar yang menjunjung keberanian, membela kebenaran, melindungi yang lemah, serta memiliki kepedulian terhadap masyarakat.
Kapolri menilai, nilai-nilai tersebut sejalan dengan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh jawara dan perguruan silat bersinergi dengan Polri untuk menjaga situasi kamtibmas di Banten.
Ke depan, Kapolri juga mendorong pembangunan tempat pembinaan serupa di setiap kabupaten. Dengan langkah itu, kegiatan pelatihan, diskusi, pelestarian budaya, dan penguatan persatuan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Melalui keterbukaan dan kebersamaan tersebut, Pesanggrahan Tjimande diharapkan menjadi rumah besar bagi para pesilat, pelaku seni, dan masyarakat dalam merawat kebudayaan serta membangun Banten yang aman dan harmonis.
Komjen Pol. (P) Prof. Dr. Chrysnanda Dwilaksana, Dorong Penguatan Ilmu Kepolisian Bidang Lingkungan di Universitas Riau
PEKANBARU – Pengembangan ilmu kepolisian tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan kajian terhadap persoalan lingkungan yang semakin kompleks. Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam kuliah umum sekaligus peresmian Posko Pusat Studi Kepolisian Bidang Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau (UNRI), Jum'at (18/9/2026).
Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian, Komjen Pol. Prof. Dr. Chrysnanda Dwilaksana, M.Si., hadir menjadi narasumber utama dalam kegiatan yang berlangsung di Gedung Integrated Classroom Universitas Riau tersebut.
Kegiatan ini menjadi ruang akademik untuk mempertemukan perspektif kepolisian dan perguruan tinggi dalam mengkaji berbagai persoalan yang berkaitan dengan lingkungan, keamanan serta ketertiban sosial.
Chrysnanda dalam kesempatan tersebut, memberikan kuliah umum yang dilanjutkan dengan sesi dialog dan tanya jawab bersama peserta dari lingkungan Universitas Riau.
Peresmian Posko Pusat Studi Kepolisian Bidang Lingkungan kemudian dilakukan melalui pemotongan pita. Setelah itu, rombongan meninjau langsung fasilitas posko yang berada di lantai 2 Gedung LPPM Universitas Riau.
Selain Chrysnanda, kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat kepolisian, antara lain: Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si, selaku Kasatgas Pembentukan Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Irjen Pol. Gatot Repli Handoko, S.I.K, selaku Dosen Kepolisian Utama Tingkat I STIK Lemdiklat Polri, serta Irjen Pol. Dr. Barito Mulyo Ratmono, S.I.K, M.Si, selaku Analis Kebijakan Utama Bidang Sespimti Lemdiklat Polri.
Kapolda Riau beserta jajaran pejabat utama Polda Riau juga hadir dalam kegiatan tersebut. Sementara dari Universitas Riau, hadir Rektor Prof. Dr. Sri Indarti, S.E, M.Si, bersama para wakil rektor, dekan, ketua lembaga, kepala biro, kepala UPA dan civitas akademika.
Dalam rangkaian kegiatan itu, dilakukan pula penyerahan Surat Tugas Kapolda Riau sebagai Kepala Pusat Studi Kepolisian Bidang Lingkungan, penyerahan plakat serta sesi doorstop dengan awak media.
Pembentukan pusat studi tersebut diarahkan sebagai wadah untuk memperkuat dialog, pengkajian dan pengembangan ilmu kepolisian, terutama yang berkaitan dengan isu lingkungan.
Kolaborasi Polri dan Universitas Riau, juga diharapkan dapat melahirkan kajian akademik yang mendukung terwujudnya ketertiban sosial, keamanan dan perlindungan lingkungan.
Di sisi lain, keberadaan pusat studi menjadi bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia Polri melalui pendekatan akademik, penelitian dan pengkajian ilmu kepolisian.
Dengan keterlibatan perguruan tinggi, kajian mengenai kepolisian diharapkan tidak berhenti pada aspek praktis, tetapi berkembang menjadi pengetahuan yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam merespons persoalan keamanan dan lingkungan secara lebih komprehensif. (Red).
Polres Blitar dan Tim Gabungan Dirikan Posko Darurat Tangani Karhutla Gunung Butak
BLITAR – Polres Blitar Polda Jawa Timur bersama tim gabungan lintas instansi bergerak cepat mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan Gunung Butak, Kabupaten Blitar, pada Jumat (18/9/2026).
Langkah taktis ini diambil setelah satelit mendeteksi adanya titik api (hotspot) di kawasan hutan lindung BKPH Ampelgading.
Titik api tersebut tepatnya berada di sisi lereng selatan Puncak Pitrang dari arah Puncak Langit, Desa Tunggorono, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar.
Merespons situasi tersebut, Kapolres Blitar AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution, S.I.K., M.H., bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar dan pihak Perhutani turun langsung ke lapangan. Mereka menyisir sejumlah titik rawan yang memiliki tingkat kepercayaan (confidence level) medium.
Saat menyisir Petak 38 RPH Puncak Langit, petugas menemukan kepulan asap dan indikasi rambatan api. Tim gabungan yang terdiri dari personel Polres Blitar, instansi terkait, relawan, serta komunitas pecinta alam langsung melakukan pemadaman manual menggunakan alat seadanya.
Namun, medan yang ekstrem dan lokasi api yang berada di dalam hutan lebat menjadi kendala besar di lapangan.
Menyadari sulitnya akses jalur darat, BPBD Kabupaten Blitar langsung berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk meminta bantuan pengeboman air dari udara.
"Tadi tim telah berkoordinasi untuk meminta dukungan pemadaman udara menggunakan Helikopter Water Bombing PK-DAP/AS350B3e agar penanganan bisa lebih cepat dan efektif," ujar AKBP Ardhy.
Di sisi lain, tim gabungan membawa kabar baik bahwa kebakaran di wilayah Sirah Kencong, Kecamatan Wlingi, kini telah berhasil dipadamkan total. Fokus petugas saat ini sepenuhnya dialihkan ke kawasan Puncak Langit, Kecamatan Doko.
Kapolres Blitar mengatakan, sebagai pusat kendali dan upaya memperkuat mitigasi, tim gabungan juga mendirikan Posko Darurat Karhutla di kawasan Puncak Langit.
"Posko ini berfungsi sebagai pusat koordinasi, pemantauan berkala, dan penanganan taktis di lapangan," ujar AKBP Ardhy.
Pihak kepolisian mengimbau masyarakat dan para pendaki untuk tidak melakukan aktivitas yang memicu kebakaran, seperti membuang puntung rokok sembarangan atau membuat api unggun di area hutan.
"Warga yang melihat kepulan asap baru diminta segera melapor ke petugas terdekat atau menghubungi Call Center 110 Polri secara gratis," pungkas AKBP Ardhy. (*)
Kapolri Dorong Silat dan Debus Banten Jadi Sumber Devisa Daerah
BANTEN – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mendorong pencak silat Tjimande dan seni budaya debus dikembangkan menjadi kekuatan budaya yang dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat Banten.
Kapolri menilai kekayaan budaya tersebut tidak hanya perlu dijaga sebagai tradisi, tetapi juga dikelola secara baik agar dapat diperkenalkan lebih luas hingga menjadi sumber devisa bagi daerah.
Pesan tersebut disampaikan Kapolri dalam Peresmian Balai Latihan Seni Silat sekaligus Milad ke-3 Pesanggrahan Tjimande Banten Indonesia (PTBI), Jumat (18/9/2026).
Menurut Kapolri, pencak silat Tjimande dan debus merupakan kekhasan Banten yang perlu terus dilestarikan. Pengembangan kedua seni budaya tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh perguruan, para pimpinan perguruan, serta masyarakat Banten.
“Ini menjadi sumber kekuatan yang tentunya apabila kita kelola dengan baik, tidak hanya sekadar budaya saja, tetapi ini juga bisa kemudian kita kembangkan untuk menjadi budaya yang bisa kita perkenalkan dan menjadi salah satu sumber devisa bagi wilayah, bagi provinsi, bagi kabupaten, bagi kecamatan, dan juga bagi desa-desa yang ada,” ujar Kapolri.
Kapolri mengajak seluruh pihak untuk membangun, menjaga, dan meningkatkan potensi tersebut secara bersama-sama. Pelestarian budaya harus dilakukan melalui pembinaan yang berkelanjutan agar pencak silat dan debus tetap hidup, dikenal, serta diminati generasi muda.
Dalam kesempatan itu, Kapolri juga mendorong pembangunan padepokan atau balai latihan serupa di setiap kabupaten di Banten. Keberadaan tempat pembinaan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk melatih pencak silat, menjaga kearifan lokal, serta mengembangkan berbagai seni budaya daerah.
“Jadi saya minta nanti di setiap kabupaten didirikan hal seperti ini sehingga kemudian semua budaya yang ada di Banten bisa dijaga, dilatih, dan dilestarikan,” kata Kapolri.
Kapolri menjelaskan, pesanggrahan tidak semata-mata menjadi tempat berlatih bela diri. Pesanggrahan harus menjadi ruang belajar, tempat berdiskusi, dan wadah masyarakat untuk berkumpul serta mencari solusi atas berbagai persoalan melalui semangat kebersamaan.
Balai Latihan Seni Silat PTBI juga diharapkan terbuka bagi seluruh perguruan silat dan masyarakat. Dengan demikian, tempat tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan seni, budaya, serta penguatan silaturahmi antarwarga.
Kapolri menekankan, pengembangan kebudayaan harus berjalan seiring dengan penguatan nilai luhur pencak silat. Para pesilat dan jawara harus senantiasa menjunjung semangat membela kebenaran, melindungi yang lemah, menjaga kekompakan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui langkah tersebut, Kapolri berharap pencak silat Tjimande dan debus dapat menjadi identitas budaya Banten yang semakin kuat, sekaligus membuka peluang kemajuan bagi masyarakat dan daerah.
Salat Istisqa Digelar di Ngrayudan Ngawi, Doa Bersama untuk Hujan dan Cegah Karhutla Lawu
NGAWI – Di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Lawu, jajaran Polsek Jogorogo bersama TNI, pemerintah, Perhutani, BPBD, relawan dan masyarakat menggelar salat Istisqa untuk memohon turunnya hujan kepada Allah SWT.
Kegiatan berlangsung pada Jumat (18/9/2026) sekitar pukul 10.00 WIB hingga selesai, bertempat di halaman Kantor Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Salat Istisqa tersebut menjadi salah satu ikhtiar bersama dalam menghadapi kondisi kering sekaligus mendukung upaya penanggulangan karhutla di wilayah Kecamatan Jogorogo dan Kendal.
Sebanyak sekitar 80 jamaah mengikuti sholat yang dihadiri Forpimcam Jogorogo dan Kendal, BPBD Kabupaten Ngawi, Perhutani BKPH Lawu Utara, personel Polsek dan Koramil Jogorogo serta Kendal, Kepala KUA Jogorogo, Kepala Puskesmas Jogorogo, pemerintah desa, relawan dan masyarakat.
Bertindak sebagai imam Hamam Nasir, S.Hi., M.H., Kepala KUA Jogorogo, sementara khotib dalam pelaksanaan sholat tersebut adalah Masrukan, Penyuluh Agama.
Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., melalui Kapolsek Jogorogo Iptu Supriyanto, S.H. mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk ikhtiar bersama, tidak hanya melalui langkah pencegahan dan penanganan di lapangan, tetapi juga dengan memanjatkan doa agar hujan segera turun.
“Salat Istisqa ini menjadi ikhtiar bersama untuk memohon kepada Allah SWT agar segera diturunkan hujan. Semoga kondisi wilayah Gunung Lawu, khususnya Jogorogo dan Kendal, segera mendapat hujan sehingga potensi karhutla dapat ditekan,” ujar Iptu Supriyanto.
Selain doa bersama, kepolisian bersama TNI, Perhutani, BPBD, relawan dan masyarakat terus mengedepankan langkah pencegahan serta kesiapsiagaan terhadap potensi karhutla.
Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib dan kondusif.
Patroli SPBU, Satreskrim Polres Ngawi Pastikan BBM Subsidi Tepat Sasaran
NGAWI – Satreskrim Polres Ngawi terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, agar benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Upaya tersebut dilakukan melalui patroli dan pengecekan ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di wilayah Kabupaten Ngawi.
Dalam kegiatan tersebut, personel Satreskrim memberikan imbauan kepada pengelola SPBU agar dalam penyaluran BBM senantiasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun penyaluran BBM subsidi yang tidak sesuai peruntukannya.
Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Reskrim AKP Pras Ardinata, S.Tr.K., S.I.K., menegaskan bahwa patroli tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran.
“Pengawasan ini kami lakukan untuk memastikan BBM subsidi disalurkan sesuai ketentuan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memang berhak. Kami juga mengimbau pengelola SPBU untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku,” ujar AKP Pras Ardinata, saat dikonfirmasi media, Sabtu (19/9/2026)
Satreskrim Polres Ngawi juga mengajak seluruh pengelola SPBU dan masyarakat bersama-sama menjaga agar penyaluran BBM subsidi tidak disalahgunakan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Setetes Darah, Sejuta Manfaat, Satlantas Polres Ngawi Gelar Donor Darah HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-71
NGAWI – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Lalu Lintas Bhayangkara ke-71, Satlantas Polres Ngawi menggelar aksi donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial dan pengabdian kepada masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di PMI tersebut diikuti para pejabat utama Polres Ngawi, dan personel Satlantas Polres Ngawi, serta Ojol Kamtibmas yang ada di Kab. Ngawi.
Donor darah tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 sekaligus wujud nyata kepedulian insan lalu lintas terhadap sesama.
Setetes darah yang disumbangkan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan menumbuhkan semangat kemanusiaan di lingkungan Polri.
Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I K., M.Si., melalui Kasatlantas Polres Ngawi AKP Moh. Imam Reza, S.T.K., S.I.K., M.H. mengatakan, donor darah merupakan salah satu bentuk pengabdian yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Donor darah ini bukan hanya bagian dari rangkaian peringatan HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-71, tetapi juga bentuk kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Semoga darah yang disumbangkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui tugas menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas, tetapi juga melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.
“Semangatnya adalah terus hadir, melayani, melindungi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya, Sabtu (19/9/2026)
Melalui kegiatan tersebut, Satlantas Polres Ngawi berharap semangat kepedulian dan gotong royong semakin tumbuh, sekaligus menjadikan peringatan HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 sebagai momentum untuk semakin dekat dengan masyarakat.
Friday, September 18, 2026
Cegah Karhutla, Polres Bondowoso Patroli Kawasan Hutan, Ingatkan Sanksi Hukum Pembakar Hutan
BONDOWOSO – Guna memitigasi risiko Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) memasuki musim kemarau, jajaran Polres Bondowoso Polda Jawa Timur terus memaksimalkan patroli kawasan hutan. Kegiatan ini dilakukan dengan berkolaborasi bersama instansi terkait di setiap wilayah hukumnya.
Kali ini, Polsek Sumberwringin bersama dengan unsur Muspika Kecamatan Sumberwringin dan Perhutani KPH Bondowoso melaksanakan patroli preventif. Petugas gabungan juga memasang banner imbauan di sejumlah titik strategis.
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 11.30 WIB tersebut dipusatkan di Petak 9D Blok Pagar Gunung, KRPH Tapen BKPH Wonosari KPH Bondowoso. Kawasan tersebut diidentifikasi sebagai salah satu titik yang rawan terjadi kebakaran.
Kapolres Bondowoso, AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo, melalui Kapolsek Sumberwringin, Iptu I Gede Sugitra, S.H., mengatakan bahwa operasi sinergis ini merupakan langkah strategis yang mengedepankan aspek pencegahan melibatkan unsur Muspika, Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), serta Kelompok Tani Hutan (KTH).
"Patroli sinergitas ini merupakan implementasi dari langkah preventif kami di musim kemarau demi menjaga kelestarian ekosistem hutan," ujar Iptu I Gede Sugitra saat memberikan keterangan pada Jumat (18/9/2026).
Dalam patroli tersebut, petugas menyambangi para penggarap lahan dan warga di Dusun Poloagung, Desa Sukorejo.
Tim gabungan menyampaikan maklumat serta memasang banner peringatan yang memuat tiga poin krusial, yaitu: Larangan membuang puntung rokok sembarangan di kawasan hutan, Kewajiban memastikan pemadaman total api unggun bagi penjaga lahan kopi sebelum ditinggalkan dan Instruksi untuk segera melaporkan indikasi titik api kepada pihak berwenang.
Sementara itu di lokasi terpisah, Kasi Humas Polres Bondowoso, Iptu Boby Dwi Siswanto, menegaskan bahwa patroli serupa akan terus dilaksanakan secara rutin di setiap wilayah, khususnya yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan.
Ia juga menyampaikan peringatan tegas terhadap masyarakat yang dengan sengaja atau lalai hingga menyebabkan terjadinya karhutla.
Iptu Boby mengingatkan adanya sanksi pidana dan denda berlapis yang cukup berat bagi para pelaku, merujuk pada Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pelaku pembakaran hutan dengan sengaja diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.
Tidak hanya itu, pelaku juga dapat dijerat Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dengan ancaman penjara minimal 3 tahun hingga maksimal 10 tahun, serta denda hingga Rp10 miliar.
"Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar serta segera melapor jika melihat aktivitas mencurigakan demi mencegah dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan,"pungkasnya. (*)
Wakapolri: Green Policing Hadir Saat Karhutla dan Kejahatan Lingkungan Makin Kompleks
PEKANBARU, 18 September 2026 — Pusat Studi Kepolisian Bidang Lingkungan LPPM Universitas Riau (UNRI) resmi diresmikan di Kampus Universitas Riau, Pekanbaru, Jumat (18/9/2026). Peresmian ini menjadi bagian dari penguatan kolaborasi Polri dan perguruan tinggi dalam menghadapi semakin kompleksnya persoalan karhutla dan kejahatan lingkungan.
Dari Mabes Polri, Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menyambut positif peresmian tersebut. Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam memperkuat transformasi Polri melalui pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan kolaborasi lintas sektor.
“Atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya menyampaikan apresiasi kepada Rektor dan seluruh sivitas academica atas prakarsa dan komitmen dalam mewujudkan Pusat Studi Kepolisian ini. Keikutsertaan perguruan tinggi merupakan langkah penting untuk memperluas jejaring kolaborasi akademis di bidang ilmu kepolisian serta memperkuat Tridharma Perguruan Tinggi dan mendukung transformasi Polri.”
Ancaman terhadap lingkungan kini semakin berkaitan dengan keamanan dan kehidupan masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pertambangan ilegal, pembalakan liar, hingga kejahatan terhadap ekosistem tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan, pendidikan, perekonomian, keselamatan, dan kehidupan sosial masyarakat.
Melalui Pusat Studi Kepolisian Bidang Lingkungan LPPM UNRI, Polri dan perguruan tinggi memperkuat ruang kolaborasi untuk mengembangkan kajian, riset, dan solusi berbasis bukti dalam mendukung pendekatan Green Policing.
Menurut Wakapolri, Pusat Studi Kepolisian harus menjadi ruang yang mempertemukan ilmu pengetahuan dengan persoalan nyata di lapangan, sehingga riset dapat menghasilkan solusi yang relevan bagi masyarakat.
“Pusat Studi Kepolisian harus menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan persoalan nyata di lapangan, sekaligus memperkuat kolaborasi untuk melahirkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.”
Pendekatan tersebut semakin relevan dalam menghadapi persoalan lingkungan. Green Policing tidak menempatkan kepolisian hanya pada penegakan hukum setelah kerusakan terjadi, tetapi mendorong pendekatan yang mencakup pencegahan, edukasi, penelitian, penegakan hukum, kolaborasi, dan pemulihan lingkungan.
Rektor Universitas Riau Prof. Dr. Sri Indarti, S.E., M.Si., mengatakan peresmian Pusat Studi Kepolisian Bidang Lingkungan merupakan langkah konkret untuk mempertemukan kekuatan akademik dengan pengalaman empiris kepolisian.
“Dimensi keamanan, perekonomian, pendidikan, kelestarian lingkungan, demokrasi, teknologi, hingga penegakan hukum saling bertaut erat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.”
Menurut Sri Indarti, perguruan tinggi memiliki kekuatan pada tradisi keilmuan, riset, dan daya intelektual yang dapat dipertemukan dengan pengalaman empiris kepolisian dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat.
Melalui Pusat Studi Kepolisian Bidang Lingkungan, UNRI dan Polri diharapkan dapat menghasilkan kajian multidisipliner serta rekomendasi yang relevan dengan persoalan lingkungan di Riau.
Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Hermawan mengatakan Riau memiliki karakteristik persoalan lingkungan yang menjadikan daerah tersebut sebagai ruang strategis untuk pengembangan kajian Green Policing.
“Dengan kompleksitas persoalan karhutla, pertambangan tanpa izin, pembalakan liar, dan ancaman terhadap satwa, Riau merupakan laboratorium strategis bagi pengembangan kajian kepolisian yang berfokus pada perlindungan lingkungan.”
Polda Riau mencatat sepanjang 2025–2026 telah menangani 119 laporan polisi dan menetapkan 131 tersangka, dengan total luas lahan terbakar mencapai 3.853,23 hektare.
Menurut Herry, data tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan membutuhkan pendekatan yang menggabungkan penegakan hukum dengan pencegahan dan perlindungan masyarakat.
“Dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan, pendidikan, perekonomian, serta kehidupan sosial masyarakat menegaskan bahwa isu lingkungan pada akhirnya juga merupakan persoalan keamanan yang harus ditangani bersama.”
Karena itu, Pusat Studi Kepolisian Bidang Lingkungan LPPM UNRI yang diresmikan hari ini diharapkan tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi berkembang menjadi ruang riset dan kolaborasi yang menghasilkan rekomendasi berbasis bukti.
Wakapolri menekankan pentingnya keberlanjutan jejaring tersebut agar pengetahuan yang dihasilkan perguruan tinggi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan praktik kepolisian.
“Mari kita bangun jejaring keilmuan yang semakin kuat, terbuka, dan berkelanjutan, sehingga setiap pengetahuan yang dihasilkan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan praktik kepolisian yang semakin profesional, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.”
Wakapolri: Pusat Studi Unri-Polda Riau Tambah Jejaring 100 Pusat Studi Kepolisian
PEKANBARU — Jejaring ilmu kepolisian terus meluas. Universitas Riau (UNRI) bersama Polda Riau meresmikan Pusat Studi Kepolisian Bidang Lingkungan (Green Policing) yang bertempat di LPPM Universitas Riau Pekanbaru, Jumat (18/9/2026), yang menjadi bagian dari penguatan kolaborasi Polri dan perguruan tinggi dalam menjawab persoalan keamanan dan lingkungan.
Peresmian tersebut menambah deretan Pusat Studi Kepolisian yang dikembangkan Polri bersama perguruan tinggi di berbagai daerah.
Hingga 18 September 2026, jejaring tersebut mencakup 79 PTN/PTS, di samping 21 Pusat Studi di lingkungan STIK Lemdiklat Polri.
Dengan demikian, terdapat 100 Pusat Studi Kepolisian yang telah dan sedang dikembangkan, dengan 57 telah diresmikan dan 43 masih dalam proses pembangunan.
Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mengatakan kolaborasi dengan perguruan tinggi merupakan bagian penting dari transformasi Polri berbasis ilmu pengetahuan.
“Keikutsertaan perguruan tin
ggi merupakan langkah penting untuk memperluas jejaring kolaborasi akademis di bidang ilmu kepolisian serta memperkuat Tridharma Perguruan Tinggi dan mendukung transformasi Polri.”
Menurut Wakapolri, pusat studi harus menjadi ruang yang mempertemukan pengalaman kepolisian dengan penelitian dan kajian ilmiah.
“Praktik kepolisian perlu didasari dengan uji hipotesis ilmiah melalui kajian dan riset sehingga menghasilkan praktik terbaik, tidak mengandalkan intuisi institusional.”
Riau Bawa Green Policing ke Jejaring Ilmu Kepolisian
Pusat Studi Kepolisian Bidang Lingkungan UNRI menjadi salah satu bentuk konkret pengembangan jejaring tersebut. Kehadirannya sekaligus membawa isu Green Policing ke dalam ruang akademik.
Hal ini relevan dengan berbagai persoalan yang dihadapi Riau, mulai dari karhutla, illegal mining, illegal logging, kerusakan ekosistem, hingga kejahatan lingkungan.
Melalui pusat studi ini, persoalan di lapangan diharapkan dapat dikaji bersama untuk menghasilkan data, penelitian, rekomendasi kebijakan, hingga model penanganan yang dapat diterapkan dalam praktik kepolisian.
Rektor UNRI Prof. Dr. Sri Indarti, S.E., M.Si., mengatakan kekuatan akademik dan pengalaman kepolisian dapat saling melengkapi.
“Melalui kolaborasi ini, kami berharap Universitas Riau dan jajaran kepolisian dapat melahirkan berbagai solusi inovatif yang berbasis riset sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat.”
Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan mengatakan pusat studi harus mampu mengubah persoalan lapangan menjadi pengetahuan yang berguna bagi kebijakan.
“Pusat Studi yang kita resmikan hari ini diharapkan mampu menghasilkan data sebagai dasar penelitian, melahirkan pengetahuan sebagai pijakan kebijakan, serta menghadirkan kebijakan berbasis bukti yang memperkuat praktik kepolisian dan perlindungan lingkungan.”
Ia menambahkan, siklus tersebut harus berjalan secara berkelanjutan agar perlindungan lingkungan menjadi bagian dari budaya kelembagaan.
Dari Evidence-Based Policing hingga Green Policing
Jejaring Pusat Studi Kepolisian saat ini mencakup berbagai bidang, seperti ilmu kepolisian, pemolisian masyarakat, teknologi kepolisian, siber, terorisme, antikorupsi, keamanan nasional, lalu lintas, kehumasan, forensik, SDM, perlindungan perempuan dan anak, intelijen, lingkungan, hingga kepemudaan.
Wakapolri menegaskan perkembangan tersebut tidak boleh berhenti pada bertambahnya jumlah pusat studi.
“Jangan berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi hadirkan riset, gagasan, pemikiran-pemikiran kritis, dan rekomendasi yang dapat menjawab permasalahan nyata di lapangan.”
Karena itu, 100 Pusat Studi Kepolisian diarahkan menjadi jejaring pengetahuan yang menghubungkan persoalan lapangan, penelitian, data, kebijakan, dan praktik kepolisian.
DATA PERKEMBANGAN JEJARING PUSAT STUDI KEPOLISIAN
Total: 100 Pusat Studi
A. STIK Lemdiklat Polri — 21 Pusat Studi
16 telah diresmikan dan beroperasi:
1. Teknologi Kepolisian
2. Pemolisian Masyarakat
3. Keamanan Nasional
4. Keadilan Restoratif & Transformasi Konflik
5. Sumber Daya Manusia Polri
6. Ilmu Kepolisian
7. Siber
8. Terorisme
9. Antikorupsi
10. Keamanan & Keselamatan Lalu Lintas
11. Kehumasan Polri
12. Pasifik-Oceania
13. International Policing
14. Forensik Kepolisian
15. Perlindungan Perempuan & Anak
16. Intelijen Keamanan
5 dalam pembangunan:
1. Pelayanan Publik
2. Kontinjensi & Emergency
3. Budaya & Transformasi Kepolisian
4. Lingkungan — Green Policing
5. Kepemudaan — Youth Policing
B. PTN/PTS — 79 Pusat Studi
41 telah diresmikan/beroperasi, tersebar di:
* Aceh — Universitas Syiah Kuala
* Sumatera Utara — Universitas Sumatera Utara
* Riau — Universitas Negeri Riau
* Sumatera Barat — Universitas Negeri Padang, Universitas Andalas
* Kepulauan Riau — Universitas Maritim Raja Ali Haji
* Kepulauan Bangka Belitung — Universitas Bangka Belitung
* Bengkulu — Universitas Bengkulu
* Sumatera Selatan — Universitas Sriwijaya
* Lampung — Universitas Lampung, Universitas Malahayati
* DKI Jakarta/Metro Jaya — 15 perguruan tinggi
* Jawa Barat — 6 perguruan tinggi
* Jawa Tengah — 4 perguruan tinggi
* D.I. Yogyakarta — 2 perguruan tinggi
* Jawa Timur — 3 perguruan tinggi
38 dalam tahap pembangunan, tersebar mulai dari:
* Sumatera Utara, Jambi, Lampung dan Banten
* DKI Jakarta/Metro Jaya
* Jawa Barat dan Jawa Tengah
* D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur
* Bali, NTB dan NTT
* Kalimantan Barat, Selatan, Tengah, Timur dan Utara
* Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, Tengah, Gorontalo dan Utara
* Maluku dan Maluku Utara
* Papua Barat dan Papua
Daftar kampus tahap pembangunan: Universitas Sari Mutiara Indonesia, Universitas Negeri Jambi, Universitas Bandar Lampung, Universitas Saburai, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Mohammad Husni Thamrin, Universitas Esa Unggul, Universitas Padjadjaran, Politeknik Negeri Bandung, Universitas Pertahanan RI, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Sebelas Maret, Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Universitas Bhayangkara Surabaya, Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Nusa Cendana, Universitas Tanjungpura, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Palangka Raya, Universitas Mulawarman, Universitas Balikpapan, Universitas Borneo Tarakan, Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Sulawesi Barat, Universitas Halu Oleo, Universitas Tadulako, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Gorontalo, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Pattimura, Universitas Khairun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, dan Universitas Cenderawasih.
Dengan berkembangnya jejaring tersebut, Pusat Studi Kepolisian diarahkan bukan sekadar menjadi lembaga kajian, tetapi simpul pengetahuan yang mempertemukan akademisi, peneliti, mahasiswa, kepolisian, pemerintah dan masyarakat.
Dari Evidence-Based Policing hingga Green Policing, jejaring ini diharapkan mampu mengubah persoalan nyata menjadi penelitian, penelitian menjadi pengetahuan, dan pengetahuan menjadi solusi bagi masyarakat.