Polres Trenggalek Matangkan Mitigasi Jalur Nasional Tugu, Antisipasi Dampak Hidrometeorologi

 

TRENGGALEK – Peristiwa banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Trenggalek dalam beberapa waktu terakhir memicu jajaran Polres Trenggalek Polda Jatim untuk bergerak cepat meningkatkan kewaspadaan. 

Langkah tersebut merupakan wujud nyata komitmen Polres Trenggalek tanggap bencana demi menjamin keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat.

Kesiapsiagaan tinggi ini tidak lepas dari kondisi geografis serta kontur tanah Kabupaten Trenggalek yang dinilai cukup rentan terhadap ancaman bencana alam hidrometeorologi, mulai dari banjir, pohon tumbang, hingga tanah longsor.

Menindaklanjuti potensi kerawanan tersebut, Kapolres Trenggalek, AKBP Rizky Tri Putra Erryka Adi Wijaya, S.I.K., M.H., turun langsung mengecek situasi dan kondisi terkini jalan nasional Trenggalek–Ponorogo, tepatnya di KM 16 Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Minggu (01/11/2026).

“Saat intensitas hujan tinggi beberapa waktu lalu, titik ini sempat mengalami longsor berskala besar hingga menutup badan jalan. Kondisi tersebut menyebabkan jalur penghubung antar-kabupaten tertutup total," ujar AKBP Rizky di lokasi peninjauan.

Kapolres Trenggalek menuturkan bahwa jalur tersebut merupakan urat nadi utama yang menghubungkan Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo maupun sebaliknya. 

Gangguan sekecil apa pun di jalur ini dipastikan berdampak sistemik, tidak hanya pada mobilitas warga namun juga pada roda perekonomian masyarakat mataram barat.

Oleh karena itu, peninjauan ini dilakukan secara mendalam guna melihat kelayakan teknis tanggul penahan tanah (TPT) serta memetakan titik-titik kritis lain yang memiliki indeks kerawanan longsor tinggi.

“Langkah preventif ini adalah wujud mitigasi strategis kita dalam menghadapi puncak musim penghujan mendatang,” kata AKBP Rizky.

Sebagai langkah awal yang konkret, AKBP Rizky menegaskan bahwa pihaknya segera berkoordinasi secara intensif dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, seperti BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum, untuk merumuskan formula penanganan dan pencegahan yang komprehensif. 

Upaya ini mencakup kesiapan infrastruktur evakuasi, skenario rekayasa lalu lintas, penyiapan jalur alternatif saat kondisi kontinjensi, hingga penyediaan alat berat di titik siaga.

“Harapan besar kita tentunya Kabupaten Trenggalek senantiasa aman dan terhindar dari segala bentuk bencana alam. Namun, kewaspadaan tidak boleh kendur. Kita siapkan betul seluruh langkah antisipatif guna menghadapi berbagai potensi dinamika alam di lapangan,” pungkas AKBP Rizky. (*)

Continue Reading

Giant Sea Wall Pantura Disiapkan, BRAN Kawal Kepastian Tanah dan Perlindungan Nelayan

 

Jakarta, 2 November 2026 — Pembangunan kawasan pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura) tidak boleh hanya menghadirkan tanggul laut, infrastruktur, dan kawasan baru. Kepastian tanah, perlindungan nelayan, keberlanjutan usaha petambak, serta hak masyarakat yang telah lama hidup di kawasan pesisir juga harus menjadi bagian penting dari pembangunan.

Untuk memastikan hal tersebut, Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) memperkuat sinergi dalam penataan aset, pencegahan konflik agraria, dan sinkronisasi pembangunan kawasan pesisir.

Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Kepala BRAN Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala BOPPJ Laksamana TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan, MPA., MBA., di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (2/11).

Salah satu agenda strategis yang dibahas adalah rencana pembangunan Giant Sea Wall sepanjang sekitar 575 kilometer di Pantura Jawa. Program ini mencakup 5 provinsi, 20 kabupaten, 5 kota, dan 128 kecamatan, dengan pembangunan tanggul pantai, tanggul laut, serta breakwater mangrove yang dibagi dalam dua wilayah kerja dan 15 segmen.

Pembangunan tersebut ditujukan untuk menghadapi persoalan serius kawasan pesisir, mulai dari penurunan muka tanah, banjir rob, dampak perubahan iklim, hingga ancaman terhadap permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Namun, pembangunan berskala besar juga membawa tantangan tersendiri. Penataan tanah, perubahan akses jalan, pemanfaatan ruang pesisir, dan aktivitas nelayan harus dipersiapkan agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Kepala BRAN Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa pembangunan kawasan Pantura harus berjalan seiring dengan kepastian hukum atas tanah dan perlindungan masyarakat yang terdampak.

“Pembangunan kawasan pesisir harus kita persiapkan secara menyeluruh. Jangan sampai pembangunan infrastruktur justru menimbulkan persoalan pertanahan atau konflik baru di masyarakat. Karena itu, BRAN akan memperkuat koordinasi dengan KKP dan BOPPJ agar setiap potensi konflik dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini,” ujar Dedi.

Menurut Dedi, BRAN siap berperan dalam penataan aset, pemetaan persoalan pertanahan, serta koordinasi penyelesaian konflik agraria di kawasan pesisir. Termasuk memastikan status dan kepastian hukum tanah pada kawasan hasil reklamasi maupun pulau artifisial yang direncanakan dalam pembangunan.

Ia juga menekankan pentingnya melindungi aktivitas dan sumber penghidupan nelayan. Pembangunan yang mengakibatkan perubahan akses jalan, jalur aktivitas masyarakat, atau ruang penangkapan ikan perlu disertai sosialisasi dan mitigasi sosial.

“Yang harus kita jaga adalah agar pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nelayan harus tetap diperhatikan, akses terhadap sumber penghidupan harus dipertimbangkan, dan setiap potensi konflik harus segera dikomunikasikan. Kita ingin pembangunan berjalan, tetapi hak-hak masyarakat juga terlindungi,” kata Dedi.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala BOPPJ Laksamana TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan menyampaikan pentingnya menyelaraskan program BOPPJ dengan BRAN dan KKP. Menurutnya, percepatan pembangunan Pantura membutuhkan dukungan penataan ruang, kepastian pertanahan, dan integrasi sosial.

Dalam pembahasan tersebut, Didit mengusulkan agar kerja sama BRAN dengan BOPPJ dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Hasil audiensi juga akan dilaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mempersiapkan MoU antara BRAN dan KKP. Kedua kerja sama tersebut direncanakan langsung ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Selain pembangunan tanggul laut, perhatian juga diberikan pada program revitalisasi tambak Pantura periode 2025–2028. Tahap pertama di Jawa Barat mencakup sekitar 14.090 hektare, dengan sejumlah persoalan pertanahan dan pelaksanaan program di Kabupaten Indramayu dan Karawang yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga.

Revitalisasi ini memiliki arti penting bagi petambak dan perekonomian pesisir. Penataan lahan dan penyelesaian persoalan pertanahan diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha tambak serta meningkatkan produktivitas kawasan.

Audiensi juga membahas pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini membutuhkan lahan dengan status clean, clear, and free sebelum pembangunan dilakukan. Kepastian status tanah menjadi penting agar fasilitas yang dibangun benar-benar dapat dimanfaatkan nelayan dan tidak menyisakan persoalan hukum di kemudian hari.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Komjen Pol (P) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa pembangunan KNMP dilaksanakan melalui tiga satuan tugas, yaitu survei, pembangunan, dan operasional. KKP juga sedang mengembangkan pelabuhan perikanan terintegrasi dengan konsep integrated port dan fish market untuk mendukung aktivitas perikanan.

Dalam pembahasan sertifikasi, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga KKP Irjen Pol. Drs. Victor Gustaf Manoppo, M.H., menyoroti pentingnya kejelasan status tanah di kawasan pesisir. Pemanfaatan ruang laut harus mengikuti mekanisme perizinan, sedangkan tanah hasil reklamasi perlu ditetapkan status dan hak atas tanahnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BOPPJ juga menyampaikan hasil identifikasi awal yang menemukan 13 sertifikat berada di area laut di wilayah Jakarta. Temuan ini masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut, termasuk pencocokan data pertanahan dan informasi geospasial bersama Badan Informasi Geospasial (BIG).

Pendamping Kepala BRAN Irjen Pol. (Purn) Hary Sudwijanto mengingatkan agar penataan aset di kawasan pesisir dilakukan secara hati-hati. Pengalaman persoalan pagar laut menjadi pembelajaran bahwa penataan dan pemberian hak atas tanah harus memperhatikan potensi konflik serta kepentingan masyarakat pesisir.

Sementara itu, Wakil Kepala III BOPPJ Komjen Pol (P) Dr. H. Mohammad Fadil Imran menyampaikan bahwa rencana pembangunan tahun berikutnya akan mencakup tahapan groundbreaking dari lepas pantai wilayah Bekasi, khususnya Babelan. Persiapan pembangunan tersebut membutuhkan koordinasi agar persoalan pertanahan dan potensi kerawanan di lapangan dapat diantisipasi.

Sebagai langkah konkret, BRAN, KKP, dan BOPPJ akan menyiapkan dua nota kesepahaman, yakni MoU BRAN dengan KKP dan MoU BRAN dengan BOPPJ. Keduanya akan langsung ditindaklanjuti dengan PKS untuk mengatur ruang lingkup kerja sama dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Bagi BRAN, pembangunan Pantura harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Tanggul laut diharapkan melindungi kawasan pesisir, tambak yang direvitalisasi dapat meningkatkan produktivitas petambak, pelabuhan dan Kampung Nelayan Merah Putih dapat memperkuat ekonomi nelayan, sementara penataan aset harus menghadirkan kepastian hukum dan mencegah konflik.

Pembangunan pesisir bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan rakyat yang hidup dan menggantungkan penghidupan di kawasan tersebut ikut terlindungi dan merasakan manfaatnya.

Continue Reading

Polri Gelar Dialog Penguatan Internal, Perkuat Kolaborasi dengan Masyarakat Rawat Ruang Informasi Publik

 

JAKARTA – Divisi Humas Polri menggelar Dialog Penguatan Internal Polri Ke-4 Tahun Anggaran 2026 dengan tema “Polisi Bersama Masyarakat, Merawat Ruang Informasi Publik di Era Digital” di Jakarta Selatan, Senin (2/11/2026). Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat strategi komunikasi publik Polri dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan dinamika opini masyarakat di era digital.

Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid tersebut diikuti Kabid Humas Polda jajaran, PPID Satker Mabes Polri, Kapolres jajaran serta peserta didik dari sejumlah lembaga pendidikan Polri.

Dalam sambutan Kadivhumas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir yang dibacakan Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, disampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat sekaligus menuntut Polri untuk semakin terbuka, adaptif, dan responsif dalam memberikan pelayanan informasi.

Menurutnya, fungsi Humas Polri tidak lagi hanya berorientasi pada publikasi kegiatan institusi, tetapi juga harus mampu membangun komunikasi dua arah, mendengarkan aspirasi, serta memahami kebutuhan masyarakat.

“Kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui narasi positif, tetapi harus tumbuh dari kesesuaian antara apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, dan apa yang dirasakan masyarakat,” demikian pesan Kadivhumas Polri dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, tantangan komunikasi publik semakin kompleks seiring meningkatnya penggunaan internet dan penyebaran disinformasi. Berdasarkan survei APJII tahun 2026, penetrasi internet Indonesia mencapai 81,7 persen atau sekitar 235,26 juta pengguna. Sementara itu, data Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 1.171 isu hoaks dan disinformasi sepanjang Januari hingga September 2026.

Kondisi tersebut menjadi perhatian bagi Polri untuk memperkuat kompetensi digital personel, mengoptimalkan pemanfaatan analisis data dan kecerdasan buatan, meningkatkan deteksi dini terhadap perkembangan isu, serta membangun komunikasi publik yang akurat dan mudah dipahami masyarakat.

Lebih lanjut, Kadivhumas Polri mengingatkan bahwa semangat “Polisi Bersama Masyarakat” sebagaimana menjadi arah transformasi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto harus diwujudkan melalui keterbukaan, kedekatan, dan kolaborasi. Kritik masyarakat juga perlu dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan kinerja kepolisian.

Dialog tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Margareta Manalu, M.Si., Dosen Komunikasi Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, dengan materi kolaborasi polisi dan masyarakat dalam membangun ruang informasi digital yang tepercaya, partisipatif, dan demokratis.

Selanjutnya, Rizal Nova Mujahid selaku Lead Analyst Drone Emprit membahas pentingnya membaca kritik warganet terhadap Polri untuk memperkuat kepercayaan dan merawat ruang informasi publik. Sementara itu, Dr. Devie Rahmawati, S.Sos., M.Hum., Akademisi dan Pengamat Sosial Universitas Indonesia, membahas pengaruh emosi dan pengalaman masyarakat terhadap pembentukan kepercayaan publik.

Melalui dialog ini, Divhumas Polri berharap berbagai perspektif yang disampaikan para narasumber dapat menghasilkan rekomendasi strategis bagi penguatan komunikasi publik Polri, khususnya dalam meningkatkan keterbukaan informasi, memperkuat komunikasi dua arah, serta membangun kemitraan dengan media, akademisi, komunitas digital, dan masyarakat.

Menutup sambutannya, Kadivhumas Polri menekankan bahwa perkembangan teknologi harus tetap diimbangi dengan integritas dan kinerja nyata seluruh personel Polri.

“Teknologi dapat mempercepat penyampaian informasi, tetapi tidak dapat menggantikan integritas. Publikasi dapat membangun perhatian, tetapi tidak dapat menggantikan kinerja nyata. Kepercayaan hanya dapat dipertahankan melalui konsistensi tindakan,” tegasnya.

Dengan demikian, Humas Polri diharapkan tidak hanya hadir untuk menyampaikan informasi mengenai apa yang dikerjakan institusi, tetapi juga memastikan masyarakat menjadi bagian dari proses perbaikan Polri melalui komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan.

Continue Reading

Tindak Lanjuti SE Kapolri, Polda Jatim Tegaskan Larangan Penggunaan Vape bagi Seluruh PNPP

 

SURABAYA – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menegaskan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) di lingkungan Polda Jawa Timur dan jajaran.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mulai berlaku sejak diterbitkan pada 30 Oktober 2026.

Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh PNPP, baik anggota Polri maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri, dengan larangan penggunaan vape baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, Polda Jatim siap melaksanakan dan memastikan kebijakan tersebut dipedomani oleh seluruh personel di jajaran.

“Polda Jatim menindaklanjuti dan melaksanakan Surat Edaran Kapolri tersebut. Seluruh PNPP di jajaran Polda Jawa Timur, mulai dari tingkat Polda, Polres hingga Polsek, wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan,” ujar Kombes Pol Abast, Senin (2/11/2026).

Menurut Kombes Pol Abast, kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah preventif internal Polri dalam merespons perkembangan modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk potensi pemanfaatan perangkat vape sebagai media penyalahgunaan narkotika dalam bentuk cair.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyalahgunaan vape sebagai media narkotika cair, termasuk etomidate yang telah diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.

“Perkembangan modus penyalahgunaan narkotika harus terus kita antisipasi. Karena itu, pencegahan juga harus dimulai dari internal. Personel Polri harus mampu menjaga disiplin, integritas dan memberikan keteladanan kepada masyarakat,” kata Kombes Pol Abast.

Polda Jatim juga akan melakukan sosialisasi dan pengawasan internal untuk memastikan ketentuan tersebut dilaksanakan secara konsisten di seluruh jajaran.

“Apabila ditemukan adanya pelanggaran, tentunya akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Kombes Pol Abast.

Menurutnya, kebijakan tersebut sekaligus memperkuat komitmen Polri dalam pemberantasan narkotika, tidak hanya melalui langkah penegakan hukum, tetapi juga melalui pencegahan dan pembenahan dari internal institusi.

“Komitmen memerangi narkoba harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita. Personel Polri harus menjadi contoh dalam menjaga disiplin, profesionalitas dan integritas,” pungkas Kombes Pol Abast. (*)

Continue Reading

Wakapolda Jatim Turun Langsung Pantau Pelayanan Lalu Lintas, Pastikan Aktivitas Masyarakat Aman dan Lancar

 

SURABAYA – Wakapolda Jawa Timur Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, S.H., S.I.K., turun langsung memantau pelaksanaan pelayanan dan pengaturan lalu lintas di sejumlah ruas jalan Kota Surabaya, Senin (2/11/2026).

Kehadiran Wakapolda Jatim di lapangan merupakan bentuk perhatian pimpinan terhadap pelaksanaan tugas personel sekaligus memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat berjalan optimal.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Program Prioritas Kapolri Quick Wins Polri Hadir Sepanjang Pekan serta Commander Wish Kapolda Jatim dalam mengoptimalkan kehadiran personel Polri di tengah masyarakat, khususnya pada jam-jam aktivitas warga.

Pada saat yang sama, para Pejabat Utama (PJU) dan personel Polda Jatim juga melaksanakan pemantauan, pelayanan, serta pengaturan lalu lintas di sejumlah titik strategis di Kota Surabaya.

Selain memastikan arus lalu lintas berjalan aman dan lancar, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pimpinan dan personel Polda Jatim untuk berinteraksi langsung dan menyapa masyarakat yang sedang memulai aktivitas.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, Polda Jatim berkomitmen untuk terus mengoptimalkan kehadiran personel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

“Pelayanan di jalan bukan semata-mata mengatur arus lalu lintas. Kehadiran anggota juga diharapkan memberikan rasa aman dan nyaman sekaligus membuka ruang komunikasi yang semakin baik antara Polisi dan masyarakat,” kata Kombes Pol Abast.

Menurutnya, Commander Wish Kapolda Jatim menekankan pentingnya kehadiran personel Polri di tengah masyarakat melalui berbagai bentuk pelayanan kepolisian, termasuk pengaturan lalu lintas pada jam-jam sibuk.

“Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran Polisi dalam aktivitas sehari-hari. Semangatnya adalah Polisi Bersama Masyarakat. Polisi hadir memberikan pelayanan dan masyarakat menjadi mitra dalam menciptakan keamanan, ketertiban, serta keselamatan bersama,” tegas Kombes Pol Abast.

Penempatan PJU dan personel di sejumlah titik juga menjadi bagian dari upaya Polda Jatim untuk memperkuat pelayanan kepolisian sekaligus membantu menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di jalan raya.

Polda Jatim mengimbau seluruh pengguna jalan untuk senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, mengikuti arahan petugas di lapangan, saling menghormati sesama pengguna jalan, serta menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam berkendara. (*)

Continue Reading

Polda Jatim Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Bersubsidi di 13 Daerah, Tetapkan 21 Tersangka

 

SURABAYA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur bersama Polres jajaran mengungkap sejumlah kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi di sejumlah wilayah Jawa Timur.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mengatakan, pengungkapan ini merupakan bentuk respons kepolisian terhadap keresahan masyarakat terkait kelangkaan BBM dan LPG bersubsidi yang menjadi kebutuhan penting, khususnya bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pengungkapan dilakukan melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang dilaksanakan Polda Jatim dan Polres jajaran sejak 19 Oktober 2026.

"Dari pengungkapan ini penyidik menangani 22 Laporan Polisi dan menetapkan 21 orang sebagai tersangka," ujar Irjen Pol Dekananto saat konferensi pers di Mapolda Jatim,Senin (2/11/2026).

Pengungkapan tersebar di 13 wilayah, yakni Mojokerto, Tulungagung, Kabupaten Blitar, Sidoarjo, Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kota Kediri, Lamongan, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, dan Situbondo.

Dari sejumlah perkara tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa 2.734,5 liter Pertalite, 24.799 liter Solar, serta 434 tabung LPG, yang terdiri dari 250 tabung LPG 3 kilogram dan 184 tabung LPG 12 kilogram.

Selain itu, petugas turut mengamankan 32 unit kendaraan, terdiri dari 17 unit mobil pick-up dan minibus yang telah dimodifikasi, 14 unit dump truck yang berisi tandon penampung BBM, serta satu unit sepeda motor yang telah dimodifikasi.

Kapolda Jatim mengungkapkan, berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka menggunakan sejumlah modus dalam melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi, diantaranya melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi, kemudian BBM ditampung di tempat penyimpanan.

Modus lainnya yakni melakukan kamuflase menggunakan kendaraan truk tangki resmi yang seharusnya digunakan untuk BBM nonsubsidi atau industri, namun disalahgunakan untuk mengangkut BBM bersubsidi.

Penyidik juga menemukan modus penggunaan beberapa barcode untuk melakukan pengisian BBM bersubsidi.

Terkait penggunaan barcode tersebut, penyidik juga masih melakukan pendalaman terhadap dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk petugas SPBU, berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan.

Sementara dalam penyalahgunaan LPG bersubsidi, ditemukan modus memindahkan isi LPG dari tabung 3 kilogram ke tabung 12 kilogram untuk kemudian diperdagangkan kembali.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, kegiatan para pelaku tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp.35,7 miliar.

"Ini baru perhitungan sementara. Kami akan mengembangkan pengungkapan ini dan harapannya potensi kerugian negara ini bisa kita cegah," tegas Irjen Pol Dekananto.

Polda Jatim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada para tersangka yang telah ditetapkan. Penyidik akan terus melakukan pengembangan untuk mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan hasil penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi tersebut.

"Apabila dari hasil penelusuran ditemukan fakta dan alat bukti yang memenuhi unsur tindak pidana lainnya, termasuk tindak pidana pencucian uang, penyidik akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Irjen Pol Dekananto.

Polda Jawa Timur juga terus berkoordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, Kejaksaan dan stakeholder terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi.

Penegakan hukum tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Jatim untuk memastikan subsidi pemerintah benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang berhak.

Polda Jatim mengimbau masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan BBM maupun LPG bersubsidi untuk melaporkannya kepada kepolisian terdekat atau melalui Call Center Polri 110. (*)

Continue Reading

Kapolda Jatim Pimpin Upacara di SMAN 10 Surabaya, Ajak Pelajar Perangi Narkoba

 

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono memimpin upacara bendera di SMA Negeri 10 Surabaya, Senin (2/11/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Polisi Peduli Pendidikan (POLIDIK) sekaligus implementasi Polisi Jogo Sekolah, sebagai upaya Polda Jawa Timur bersama pihak sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, serta terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Dalam amanatnya, Kapolda Jatim mengingatkan para pelajar mengenai bahaya narkoba serta perkembangan modus peredarannya yang perlu diwaspadai.

Selain narkotika seperti sabu, ganja, dan ekstasi, Kapolda Jatim juga mengingatkan adanya modus penyalahgunaan narkotika melalui cairan rokok elektrik atau vape.

Karena itu, Irjen Pol Dekananto menekankan pentingnya peran bersama antara kepolisian, pihak sekolah, guru, orang tua, dan para pelajar dalam melakukan pencegahan sejak dini.

“Polisi, guru, dan siswa harus bersinergi dan berkolaborasi untuk memberantas narkoba di mana pun dan kapan pun,” tegas Irjen Pol Dekananto dalam amanatnya.

Kapolda Jatim juga mengajak para pelajar untuk tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan maupun pergaulan yang dapat membawa mereka pada penyalahgunaan narkoba.

Ia meminta para siswa untuk fokus belajar, mengembangkan potensi diri, serta mengisi masa muda dengan berbagai kegiatan positif dan prestasi.

Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa. Karena itu, lingkungan sekolah harus menjadi ruang yang aman bagi para pelajar untuk belajar, bertumbuh, dan mempersiapkan diri menjadi generasi unggul.

“Jauhi narkoba, fokus belajar, kembangkan potensi diri dan raih prestasi. Masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda,” pesan Kapolda Jatim.

Melalui program Polisi Peduli Pendidikan dan Polisi Jogo Sekolah, Polda Jawa Timur terus mendorong kolaborasi dengan dunia pendidikan sebagai bagian dari upaya pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, serta berbagai potensi gangguan keamanan yang dapat memengaruhi masa depan pelajar.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Polisi Bersama Masyarakat dalam menjaga generasi muda Jawa Timur agar tumbuh sehat, aman, berprestasi, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. (*)

Continue Reading

Polres Gresik Razia Kafe di Ujungpangkah, Ratusan Botol Miras Ilegal Disita

 

GRESIK - Peredaran minuman keras (miras) tanpa izin di wilayah Gresik utara menjadi sasaran razia Polres Gresik. Kali ini, petugas bergerak menyasar sebuah kafe di Desa Ngimbo, Kecamatan Ujungpangkah,Sabtu (31/10/2026).

Dalam razia yang digelar sekitar pukul 22.00 WIB tersebut, petugas berhasil mengamankan pemilik kafe berinisial M.M. (51). Polisi juga menyita ratusan botol minuman beralkohol berbagai merek yang diduga diperjualbelikan tanpa memiliki izin resmi.

Barang bukti yang diamankan di lokasi di antaranya meliputi lima jeriken miras, delapan botol Took, tujuh botol Guinness ukuran besar, 16 botol Bintang kecil, sembilan botol Bintang besar, 12 botol Kawa Kawa ungu, sembilan botol Alexis hijau, tujuh botol bir draft, serta sekitar 240 botol minuman beralkohol dari berbagai merek lainnya.

Kasatresnarkoba Polres Gresik, AKP Ahmad Yani mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Gresik.

"Kami akan terus melakukan penindakan terhadap peredaran minuman beralkohol ," tegas AKP Ahmad Yani.

Pelaku beserta seluruh barang bukti dilimpahkan kepada Satsamapta Polres Gresik untuk proses hukum lebih lanjut.

Dari hasil penindakan tersebut, pemilik kafe diduga melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

"Kasus ini langsung kami proses melalui mekanisme tindak pidana ringan (tipiring)," jelas AKP Ahmad Yani 

Polres Gresik juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan dari peredaran miras ilegal maupun gangguan kamtibmas lainnya. 

Warga yang mengetahui adanya tindak kriminalitas atau membutuhkan bantuan kepolisian dapat menghubungi Call Center Polri 110 atau layanan pengaduan Lapor Cak Rama di nomor 0811-8800-2006. (*)

Continue Reading

Polri Terbitkan SE Larangan Penggunaan Vape bagi Personel

 

JAKARTA – Polri menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat edaran tersebut mulai berlaku sejak diterbitkan pada 30 Oktober 2026.

Melalui surat edaran tersebut, seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) dilarang menggunakan vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, kebijakan tersebut merupakan langkah proaktif Polri dalam merespons perkembangan modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang terus mengalami perubahan, termasuk dengan memanfaatkan perangkat rokok elektrik.

Menurutnya, perkembangan modus peredaran narkotika saat ini tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional, tetapi telah merambah penggunaan narkotika berbentuk cair yang dapat disamarkan melalui perangkat vape. Dalam praktiknya, perangkat tersebut terdiri atas tiga komponen utama, yakni device atau perangkat alat, cartridge sebagai wadah, serta liquid atau cairan yang digunakan.

“Perkembangan modus penyalahgunaan narkotika harus kita antisipasi. Saat ini, perangkat vape berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk melalui cairan yang dicampurkan ke dalam cartridge. Hal ini menjadi perhatian serius karena secara kasatmata kandungannya tidak selalu dapat dibedakan antara cairan biasa dan cairan yang mengandung narkotika,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/11/2026).

Ia menjelaskan, salah satu pertimbangan kebijakan tersebut adalah ditemukannya penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkotika cair, termasuk Etomidate yang telah diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.

Johnny menegaskan, Polri tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap tindak pidana narkotika, tetapi juga mengambil langkah pencegahan dari dalam institusi. Oleh karena itu, Polri menjadi bagian dari institusi yang mendukung sekaligus menginisiasi kebijakan pelarangan penggunaan vape di lingkungan internal sebagai bentuk komitmen nyata dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh PNPP di lingkungan Polri, mulai dari Mabes Polri, Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), hingga Kepolisian Sektor (Polsek). Personel yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap langkah yang dimulai dari internal Polri ini dapat menjadi contoh dan diikuti oleh lingkungan institusi maupun elemen masyarakat lainnya. Upaya memerangi narkoba membutuhkan komitmen bersama, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga pencegahan dan perubahan perilaku,” jelasnya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan kerja Polri yang berkomitmen, disiplin, dan profesional. Setiap personel diharapkan mampu menjaga integritas serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen nyata Polri dalam pemberantasan narkotika sebagai bagian _dari never ending war against narcotics._

Continue Reading

Kapolres Ngawi Turun Langsung Atur Lalu Lintas di Simpang Empat Kartonyono, Pastikan Arus Kendaraan Lancar

 

NGAWI – Wujud kepedulian terhadap kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, Kapolres Ngawi AKBP Mohammad Amirul Hakim, S.I.K., M.Si., turun langsung ke jalan untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas di kawasan Simpang Kartonyono, Kabupaten Ngawi, Senin (2/11/2026).

Di tengah aktivitas masyarakat dan padatnya kendaraan yang melintas, Kapolres Ngawi terlihat memberikan isyarat kepada pengendara untuk mengatur pergerakan kendaraan agar arus lalu lintas tetap tertib, aman, dan lancar.

Kehadiran orang nomor satu di Polres Ngawi tersebut menjadi bentuk keteladanan sekaligus komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya bagi pengguna jalan.

Kapolres Ngawi AKBP Mohammad Amirul Hakim menyampaikan bahwa pengaturan lalu lintas merupakan salah satu bentuk pelayanan nyata kepolisian kepada masyarakat.

"Keberadaan anggota Polri di jalan raya bukan hanya untuk melakukan pengaturan, tetapi juga memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Kami ingin kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkapnya.

Kapolres juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, mengutamakan keselamatan, serta saling menghormati sesama pengguna jalan.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Ngawi terus berkomitmen menghadirkan sosok Polri yang humanis, responsif, dan selalu hadir di tengah masyarakat, sejalan dengan semangat Polri Presisi dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Continue Reading

Bhabinkamtibmas Ngrambe Pantau Tanaman Sayuran, Dorong Ketahanan Pangan dari Pekarangan Rumah

 

Ngawi – Bhabinkamtibmas Desa Giriharjo, Polsek Ngrambe, Polres Ngawi, Aipda Antok Triogo, S.H., melaksanakan kegiatan sambang dan monitoring pemanfaatan pekarangan pangan bergizi milik Sdr. Purwanto di Dusun Munggur RT 01 RW 02, Desa Giriharjo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi.

Dalam kegiatan tersebut, Aipda Antok Triogo memantau pemanfaatan pekarangan yang ditanami berbagai jenis sayuran. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) melalui optimalisasi lahan di sekitar rumah untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari keluarga.

Kapolres Ngawi AKBP Mohammad Amirul Hakim, S.I.K., M.Si. menyampaikan bahwa keterlibatan aktif masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan program ketahanan pangan yang dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga.

“Pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayuran merupakan langkah sederhana yang memberikan manfaat nyata bagi keluarga. Kami mengajak masyarakat untuk terus mengoptimalkan lahan yang tersedia agar kebutuhan pangan sehari-hari dapat terpenuhi dan kemandirian pangan semakin kuat,” ujar Kapolres Ngawi pada Senin(2/11/2026).

Melalui kegiatan sambang dan monitoring tersebut, Aipda Antok Triogo mendorong partisipasi warga untuk terus mengembangkan pemanfaatan pekarangan secara produktif dan berkelanjutan. Selain membantu menyediakan kebutuhan sayuran keluarga, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketahanan pangan dari lingkup terkecil.

Polres Ngawi melalui jajaran Bhabinkamtibmas berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan sejalan dengan Asta Cita, guna memperkuat kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Continue Reading

Polres Lumajang Hadirkan Layanan Kesehatan Gratis untuk Warga Terdampak Longsor

LUMAJANG — Sebagai wujud nyata semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polres Lumajang Polda Jatim tidak hanya hadir dalam penanganan fisik pasca-bencana, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan terdalam. 

Setelah bahu-membahu menggelar kerja bakti pembersihan material tanah longsor, Polres Lumajang Polda Jatim melalui Tim Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) bergerak cepat melanjutkan aksi kemanusiaan dengan menggelar pemeriksaan dan layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak di Desa Tamanayu, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Sabtu (31/10/2026).

Langkah penanganan medis darurat ini menjadi bukti kepedulian kepolisian dalam mendampingi dan membersamai masyarakat guna mengantisipasi penurunan kondisi fisik dan munculnya berbagai keluhan penyakit yang rentan menyerang warga pascabencana alam.

Kapolres Lumajang, AKBP Riki Hariandi, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasubsi PIDM Sihumas, Ipda Eko Budi Laksono, S.H., menyampaikan bahwa sinergi dengan masyarakat tidak berhenti pada pemulihan lingkungan. Perhatian terhadap kondisi kesehatan dan pemulihan trauma warga terdampak kini menjadi prioritas utama pihak kepolisian.

Ipda Eko Budi mengatakan  pembersihan material longsor secara gotong royong adalah langkah awal. Sebagai bagian dari komitmen Polisi Bersama Masyarakat, Polres Lumajang Polda Jatim juga menerjunkan tim medis untuk memastikan kondisi fisik warga tetap terjaga. 

"Kami melakukan pemeriksaan kesehatan secara mendalam serta membagikan obat-obatan dan vitamin yang dibutuhkan masyarakat secara gratis," ujar Ipda Eko Budi.

Ia juga menekankan pentingnya respons medis cepat dan humanis ini untuk meminimalisir trauma fisik maupun beban psikologis yang dialami para korban, sehingga warga merasa tidak sendirian dalam menghadapi masa-masa sulit.

Menurut Ipda Eko Budi, pemeriksaan kesehatan ini mutlak diberikan oleh tim Dokkes Polres Lumajang karena warga yang baru saja menghadapi situasi darurat sangat rentan mengalami kelelahan ekstrem hingga gangguan kesehatan seperti ISPA, hipertensi, maupun infeksi kulit.

"Pendekatan kami lakukan secara jemput bola langsung ke lokasi-lokasi terdampak. Ini adalah bentuk pelayanan prima agar penanganannya lebih maksimal dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat," ungkap Ipda Eko Budi.

Di akhir keterangannya, pihak kepolisian memastikan bahwa pengawasan kesehatan di lokasi bencana akan terus dipantau secara berkala oleh jajaran Polres Lumajang Polda Jatim. Sinergitas ini akan dijaga hingga situasi benar-benar pulih.

"Situasi secara umum pascapemeriksaan berjalan aman dan kondusif. Kami terus mengimbau warga untuk tidak ragu melapor kepada petugas jika merasakan keluhan fisik sekecil apa pun, serta tetap meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana susulan," pungkas Ipda Eko Budi.

Melalui perpaduan aksi evakuasi dan posko kesehatan yang inklusif ini, warga Desa Tamanayu menyampaikan apresiasi tinggi atas perhatian cepat, tanggap, dan menyeluruh dari jajaran Polres Lumajang Polda Jatim. Kehadiran polisi di tengah-tengah mereka diakui telah membangkitkan kembali moril dan semangat warga pasca-bencana. (*)

Continue Reading

Polri Dorong Pendekatan Spatio Temporal untuk Cegah Karhutla Sejak Dini

PALEMBANG – Polri mendorong perubahan strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari yang selama ini berfokus pada pemadaman menjadi pencegahan berbasis data dan ilmu pengetahuan. Salah satunya melalui pendekatan spasio-temporal untuk memetakan potensi kebakaran berdasarkan lokasi, waktu kejadian, kondisi iklim, dan karakteristik lahan.

Kabaharkam Polri Komjen Pol. Herry Heryawan mengatakan, pendekatan tersebut memungkinkan kepolisian mengidentifikasi wilayah rawan dan pola berulang kebakaran sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum api muncul dan meluas.

Hal itu disampaikan Herry dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi Penanganan Karhutla bersama Astamaops Kapolri Komjen Pol. Roycke Harry Langie di Polda Sumatera Selatan, Sabtu (31/10/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Rony Samtana Tarigan dan akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Bambang Hero Saharjo.

“Penanganan karhutla tidak boleh hanya menunggu api muncul. Kita harus mampu membaca pola kebakaran, mengetahui wilayah yang paling rawan, dan melakukan langkah pencegahan sebelum kebakaran meluas,” ujar Herry.

Dalam paparannya, Herry menjelaskan hasil simulasi pola karhutla selama 20 tahun di Kabupaten Pelalawan, Riau. Analisis tersebut menunjukkan titik panas atau hotspot cenderung berulang di lokasi yang sama, sementara fenomena El Nino meningkatkan risiko kebakaran, terutama ketika kondisi gambut semakin kering.

Dalam simulasi tersebut, rata-rata hotspot pada tahun El Nino mencapai 362 titik, jauh lebih tinggi dibandingkan 42 titik pada tahun lainnya. Analisis juga mengidentifikasi sejumlah kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, di antaranya Kerumutan, Teluk Meranti Timur, Teluk Meranti Barat, dan Bandar Petalangan.

Menurut Herry, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan patroli dan pemadaman. Pengelolaan ekosistem gambut, termasuk menjaga tinggi muka air tanah, menjadi faktor penting untuk menekan risiko kebakaran berulang.

“El Nino memang memperbesar risiko, tetapi kondisi gambut menjadi faktor yang sangat menentukan. Karena itu, menjaga tinggi muka air tanah dan memperbaiki tata kelola gambut harus menjadi bagian utama dari strategi pencegahan,” jelasnya.

Sejalan dengan pendekatan tersebut, Astamaops Kapolri Komjen Pol. Roycke Harry Langie memaparkan evaluasi penanganan karhutla secara nasional, termasuk pemetaan wilayah rawan berdasarkan pola kejadian dalam beberapa tahun terakhir.

Di Sumatera Selatan, pemetaan memprioritaskan sejumlah wilayah rawan, yakni Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Ogan Komering Ulu Timur. Polri juga memperkuat kesiapan operasional melalui pengerahan personel, pengembangan sistem pemantauan, serta optimalisasi posko pengendalian karhutla.

Sementara itu, Prof. Bambang Hero Saharjo menekankan pentingnya penggunaan pendekatan ilmiah dan teknologi dalam penanganan kebakaran gambut. Pemantauan titik panas, pergerakan asap, dan arah angin dinilai dapat membantu menentukan langkah penanganan secara lebih tepat, sekaligus memperhatikan keselamatan petugas di lapangan.

Herry menambahkan, Polri mendorong penguatan pemantauan kondisi gambut melalui skema satu Polsek satu titik pemantauan tinggi muka air tanah (TMAT). Langkah tersebut juga didukung optimalisasi sekat kanal, sumur bor, embung, serta patroli terpadu di kawasan rawan kebakaran.

Untuk memperkuat deteksi dini, Polri turut mengembangkan Dashboard Green Policing yang mengintegrasikan informasi titik panas, kondisi gambut, cuaca, dan tingkat kerawanan wilayah. Melalui prinsip “Dari Deteksi Menuju Aksi”, setiap indikasi peningkatan risiko diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah pencegahan di lapangan.

Herry menegaskan, karhutla tidak hanya berdampak terhadap kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Kabut asap dapat memicu gangguan pernapasan, menghambat kegiatan pendidikan, hingga mengganggu transportasi udara.

Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari Polri, pemerintah daerah, BMKG, instansi kehutanan, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat. Selain memperkuat deteksi dini, upaya pemulihan ekosistem gambut dan pengembangan paludikultur juga menjadi bagian dari strategi mengurangi risiko kebakaran berulang.

Herry menegaskan, upaya tersebut sejalan dengan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” yang mengedepankan pencegahan dan kolaborasi dalam menjaga keamanan serta kelestarian lingkungan.

“Keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga dari seberapa banyak kebakaran yang berhasil dicegah. Karena yang kita lindungi bukan hanya hutan dan lahan, tetapi juga keselamatan dan masa depan masyarakat,” pungkasnya.

Continue Reading

Polri Dalami Keluhan Penggeledahan Pesantren di Sukoharjo, Kadiv Humas Tegaskan Komitmen Evaluasi

JAKARTA – Polri menyampaikan keprihatinan atas keresahan yang dirasakan para santri, orang tua, pengasuh, dan keluarga besar Pondok Pesantren Hamalatul Quran menyusul penggeledahan di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah, pada 27 Oktober 2026. Polri memastikan berbagai keluhan terkait pelaksanaan tindakan tersebut akan didalami secara objektif dan profesional melalui mekanisme yang berlaku.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, Polri memahami peristiwa tersebut menimbulkan rasa takut, terutama bagi anak-anak dan perempuan yang berada di lokasi. Ia menyampaikan empati kepada keluarga santri sekaligus menegaskan bahwa penegakan hukum tidak dimaksudkan untuk memberikan stigma terhadap lembaga pendidikan keagamaan.

“Pertama-tama, kami menyampaikan empati yang tulus kepada para santri, orang tua, dan seluruh keluarga yang merasa terdampak. Polri menghormati pesantren sebagai lembaga yang membina akhlak dan keilmuan umat. Penegakan hukum tersebut tentu bukan untuk memberikan stigma,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/11/2026).

Johnny menjelaskan, berdasarkan keterangan Polda Jawa Tengah, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan di Desa Parangjoro, Kabupaten Sukoharjo, pada 12 September 2026. Dalam perkara itu, penyidik telah mengamankan seorang tersangka berinisial S dan kemudian melakukan pencarian terhadap seorang lainnya berinisial I yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Terkait keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan penggeledahan, Polri memastikan laporan dan informasi yang diterima akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk oleh fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam). Peristiwa tersebut juga menjadi perhatian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk memberikan perhatian khusus.

“Kami mendengar kritik dan keluhan yang disampaikan masyarakat, dan kami memandangnya sebagai bahan perbaikan dan evaluasi. Pendalaman tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan,” kata Johnny.

Dalam pelaksanaan tindak lanjut, Polda Jawa Tengah menyampaikan bahwa personel Polisi Wanita (Polwan) telah dilibatkan dalam kegiatan di lokasi yang ditempati sejumlah santri perempuan, disertai pendampingan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo. Setelah proses selesai, para santri dipulangkan kepada orang tua atau wali masing-masing pada hari yang sama. Polda Jawa Tengah juga menyiapkan pendampingan psikologis dengan melibatkan asosiasi psikologi bagi santri yang terdampak.

Selain itu, keluhan mengenai barang-barang yang dibawa dari lokasi penggeledahan turut ditindaklanjuti. Pada 31 Oktober 2026, sejumlah barang telah dikembalikan kepada pihak kuasa hukum. Sementara barang yang tidak berkaitan dengan pembuktian perkara akan ditangani sesuai ketentuan berdasarkan hasil pemeriksaan inventarisasi.

Pada tanggal yang sama, Polda Jawa Tengah juga menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh agama dan pengurus Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki untuk mendengarkan aspirasi serta menjaga komunikasi dengan para tokoh agama.

Johnny menegaskan, penegakan hukum dan keterbukaan terhadap evaluasi harus berjalan beriringan. Menurutnya, setiap perkara pidana harus ditangani berdasarkan bukti, sementara kritik dan keluhan masyarakat perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

“Polri berkomitmen penegakan hukum secara profesional akan terbuka terhadap evaluasi. Kami juga memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” tuturnya.

Polri mengimbau masyarakat untuk menyampaikan informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung proses penyidikan. Masyarakat juga diharapkan memberikan ruang bagi proses hukum berjalan secara transparan, dengan tetap mengedepankan perlindungan hak dan pelayanan sesuai prosedur.

Continue Reading

Polres Ngawi Hadir, Pengamanan Ibadah Umat Nasrani Di Sejumlah Gereja Berlangsung Kondusif

 

Ngawi – Guna menjamin keamanan dan kenyamanan umat Nasrani dalam menjalankan ibadah, Polres Ngawi melaksanakan pengamanan di sejumlah gereja yang berada di wilayah Kabupaten Ngawi, Minggu (1/11/2026).

Sejumlah personel Polres Ngawi diterjunkan untuk melakukan pengamanan di lokasi ibadah, di antaranya Gereja Santo Yosef Ngawi, Gereja Bethel, Gereja GUPDI di Jalan Dr. Sutomo, serta Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW).

Pengamanan dilakukan sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat sekaligus upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), sehingga umat Nasrani dapat melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.

Kehadiran personel kepolisian di lingkungan gereja juga menjadi wujud nyata komitmen Polres Ngawi dalam menjaga toleransi, kerukunan antarumat beragama, serta menciptakan situasi kamtibmas yang tetap kondusif.

Kapolres Ngawi AKBP Mohammad Amirul Hakim, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa Polri berkomitmen memberikan pelayanan dan perlindungan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun agama.

“Pengamanan kegiatan ibadah merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kami ingin memastikan seluruh umat beragama dapat menjalankan ibadah dengan tenang, nyaman, dan khusyuk,” ungkap AKBP Mohammad Amirul Hakim.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga toleransi, mempererat kerukunan, serta bersama-sama menciptakan situasi keamanan yang aman dan damai di Kabupaten Ngawi.

Dengan kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat, Polres Ngawi berharap terwujudnya situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif sebagai wujud implementasi Polri Presisi dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Continue Reading

Polisi di Ngawi Bantu Anak Tersesat, Polsek Kedunggalar Antar Kembali ke Pelukan Orang Tua

 

Ngawi — Respons cepat dan kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan anggota Polsek Kedunggalar Polres Ngawi. Petugas membantu seorang anak kecil yang ditemukan warga sedang sendirian dan kebingungan mencari rumah serta orang tuanya di pinggir jalan, tepatnya di Dusun Pulorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi.

"Peristiwa tersebut bermula pada Selasa (29/10/2026) sekitar pukul 01.30 WIB, saat warga mendatangi Mapolsek Kedunggalar untuk melaporkan penemuan anak kecil yang berada sendirian di pinggir jalan," kata Kapolsek Kedunggalar saat dikonfirmasi media Minggu (1/11/2026)

Menindaklanjuti aduan tersebut, anggota Polsek Kedunggalar segera bergerak bersama masyarakat untuk mencari keberadaan orang tua dan rumah anak tersebut.

Berkat kerja sama petugas dan masyarakat, akhirnya diketahui bahwa anak tersebut merupakan putra dari Nopi (35), warga Dusun Pulorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi.

Setelah berhasil menemukan orang tua kandungnya, petugas kemudian menyerahkan anak tersebut kepada keluarganya dalam keadaan selamat.

Kapolres Ngawi AKBP Moh. Amirul Hakim, S.I.K., M.Si., melalui Kapolsek Kedunggalar AKP Karno, S.H., menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah peduli dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

"Kami mengimbau kepada seluruh orang tua agar selalu meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya, jangan sampai lengah atau membiarkan anak bermain tanpa pendampingan. Pastikan anak selalu dalam pantauan keluarga demi menghindari kejadian yang tidak diinginkan," pesan Kapolsek.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melapor kepada kepolisian apabila menemukan kejadian yang membutuhkan bantuan, sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Kehadiran Polri di tengah masyarakat bukan hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan perlindungan, pertolongan, serta rasa aman bagi masyarakat yang membutuhkan.

Continue Reading

Polres Pasuruan Amankan 4 Tersangka Pengemasan Ulang Beras Subsidi Jadi Nonsubsidi

 

PASURUAN – Satreskrim Polres Pasuruan Polda Jatim berhasil membongkar sindikat dugaan pengemasan ulang (repacking) beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. 

Dalam pengungkapan kasus mafia pangan ini, petugas menetapkan Empat orang sebagai tersangka beserta barang bukti berupa 20 ton beras subsidi pemerintah.

Kapolres Pasuruan, AKBP Irawan Setyono menjelaskan, bahwa operasi tangkap tangan ini bermula dari laporan masyarakat. 

"Petugas kemudian bergerak cepat menyelidiki lokasi pembongkaran di rumah tersangka I.H. di Lingkungan Bakalan, Kecamatan Beji, pada Kamis (29/10/2026) malam," ujar Irawan saat konferensi pers di Mapolres Pasuruan, Jumat (30/10/2026), 

Empat tersangka yang diringkus memiliki peran dan asal yang berbeda , yakni I.H. (Pasuruan), F. dan S.Y. (Nganjuk), serta M. (Karanganyar, Jawa Tengah).

Modus operandi komplotan ini adalah membeli beras SPHP dari Malang seharga Rp1.750 per kilogram. Karung beras subsidi dari Bulog tersebut kemudian dibuka, lalu isinya dipindahkan ke karung hijau polos berkapasitas 50 kilogram dengan bantuan sejumlah pekerja sewaan. 

Setelah dikemas ulang agar terlihat seperti beras nonsubsidi, beras tersebut dijual kembali kepada tersangka M. dengan harga tinggi mencapai Rp12.200 per kilogram.

Dari tempat kejadian perkara, Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti penting di antaranya dua unit armada berupa truk dan pikap, 1.900 sak beras SPHP, ratusan karung hijau polos kemasan baru, ratusan bekas kantong SPHP ukuran 5 kilogram, serta satu unit mesin jahit karung.

AKBP Irawan menegaskan, penindakan hukum secara profesional dan transparan ini dilakukan demi memastikan program ketahanan pangan nasional berjalan tepat sasaran. 

"Kami berkomitmen mengawal program pangan pemerintah agar berjalan sesuai tujuan. Setiap dugaan penyimpangan akan ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah," tegasnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 139 juncto Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 

"Penyidik saat ini masih mendalami alur distribusi untuk mengusut keterlibatan pihak lain," pungkas Kapolres Pasuruan.

Sementara itu Deputi 1 Bapenas RI, Brigjen Pol. Hermawan, S.I.K. M. M yang turut hadir menyampaikan selamat dan penghargaan yang setinggi tingginya atas ungkap kasus yang di lakukan jajaran Polres Pasuruan Polda Jatim. (*)

Continue Reading

Gerak Cepat Polres Lumajang Bantu Bersihkan Permukiman Terdampak Longsor di Pronojiwo

 

LUMAJANG – Satuan Samapta (Sat Samapta) Polres Lumajang Polda Jatim bersama jajaran Polsek Pronojiwo menerjunkan personel ke lokasi bencana tanah longsor di Desa Tamanayu, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Sabtu (31/10/2026). 

Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan musibah dan pembersihan material tanah yang menimpa rumah-rumah warga.

Aksi tanggap bencana yang dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Lumajang, AKP Agus Sugiharto, S.H., M.H., ter
sebut dimulai pukul 09.00 WIB dengan mengerahkan 10 personel kepolisian di lapangan.

Kapolres Lumajang, AKBP Riki Yariandi, S.H S.I.K, M.H melalui Kasubsi PIDM Sihumas Polres Lumajang, Ipda Eko Budi Laksono, S.H., menyampaikan bahwa aksi gotong royong ini merupakan wujud respons cepat kepolisian dalam membantu masyarakat yang tertimpa musibah.

"Kehadiran personel Polres Lumajang dan Polsek Pronojiwo di lokasi longsor Desa Tamanayu adalah bentuk kepedulian serta wujud pelayanan prima Polri. Kami langsung bergerak turun ke lapangan untuk membantu proses evakuasi material tanah yang menimpa permukiman warga," ujar Ipda Eko Budi Laksono.

Ia menambahkan, percepatan pembersihan rumah menjadi prioritas utama agar kondisi psikologis dan kenyamanan tempat tinggal masyarakat terdampak bisa segera pulih.

"Prioritas utama petugas di lapangan saat ini adalah membantu masyarakat membersihkan sisa-sisa material longsoran yang masuk ke dalam rumah. Harapan kami, penanganan yang cepat ini dapat mengurangi beban warga serta memberikan rasa aman," tambahnya.

Selain fokus pada penanganan material longsor, Polres Lumajang Polda Jatim juga terus memantau potensi ancaman susulan. Langkah antisipasi ini dinilai penting mengingat kondisi cuaca yang masih dinamis di kawasan lereng pegunungan.

"Situasi pascapembersihan saat ini terpantau aman dan terkendali. Kendati demikian, kami tetap mengimbau warga Desa Tamanayu dan sekitarnya untuk senantiasa waspada terhadap potensi bencana susulan, terutama saat intensitas curah hujan meningkat," pungkasnya.

Berkat sinergi yang solid antara petugas kepolisian dan masyarakat setempat, proses evakuasi berjalan lancar. Warga Desa Tamanayu pun mengapresiasi kehadiran aparat yang dinilai sangat membantu meringankan penanganan pascabencana di wilayah mereka. (*)

Continue Reading

Polri Ungkap Produksi 525 Ton Beras Fortifikasi Tak Sesuai Label

 

MEDAN – Satgas Pangan Polri bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas RI) mengungkap dugaan tindak pidana perlindungan konsumen dalam produksi dan perdagangan beras fortifikasi yang mutu serta kandungan gizinya tidak sesuai dengan klaim pada label kemasan. 

Pengungkapan tersebut dilakukan di kilang padi PT UDS, Kecamatan Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (30/10/2026).

Dirtipideksus Bareskrim Polri selaku Kasatgas Pangan Polri, Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari hasil pengambilan sampel dan pengujian laboratorium terhadap empat merek beras fortifikasi, yakni Golden Number 111 Merah, Golden Number 111 Biru, Penari Bangkok, dan Ikan Mas Cupang.

Hasil pengujian menunjukkan mutu dan kandungan gizi keempat produk tersebut tidak sesuai dengan informasi yang tercantum pada label kemasan. Temuan tersebut kemudian dilaporkan Bapanas RI kepada Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti melalui proses penegakan hukum.

"Produk beras fortifikasi pada dasarnya bertujuan membantu memenuhi kebutuhan gizi mikro masyarakat, termasuk mendukung pencegahan anemia dan stunting. Namun, apabila kandungan gizinya tidak sesuai dengan standar dan klaim yang dicantumkan pada kemasan, maka tujuan fortifikasi tersebut tidak tercapai secara optimal dan berpotensi menimbulkan risiko bagi konsumen, terutama apabila dikonsumsi secara rutin dalam jangka panjang," ujar Kombes Pol. Suhasto di Deli Serdang, Jumat (30/10/2026).

Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa 12 orang saksi, termasuk pelapor, pihak Bapanas RI, Direktur Utama PT UDS, dan Kepala Produksi PT UDS. Penyidik juga telah meminta keterangan ahli perlindungan konsumen serta memperoleh hasil pengujian laboratorium sebagai bagian dari pembuktian perkara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, keterangan ahli, dan hasil laboratorium, penyidik menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti sehingga perkara ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan melalui gelar perkara.

Dari lokasi produksi, penyidik turut menyita 2.236 kemasan beras dengan total berat 15.145 kilogram. Barang bukti tersebut terdiri atas 347 kemasan Golden Number 111 Merah ukuran 5 kilogram, 661 kemasan Golden Number 111 Biru ukuran 5 kilogram, 435 kemasan Penari Bangkok ukuran 5 kilogram, serta 793 kemasan Ikan Mas Cupang ukuran 10 kilogram.

Selain itu, turut disita 144 kemasan kernel beras fortifikasi Vitamin B6, 144 kemasan kernel fortifikasi Vitamin B9, satu set mesin Rice Milling Unit (RMU) merek Lamico, serta dua unit mesin fortifikasi merek Masema.
Total estimasi nilai barang bukti beras yang disita mencapai Rp280.182.500. Sementara itu, satu lini mesin RMU diperkirakan bernilai Rp4 miliar dan dua mesin fortifikasi memiliki estimasi nilai sekitar Rp300 juta.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil pendalaman penyidik, PT UDS diperkirakan telah memproduksi sekitar 525.000 kilogram atau 525 ton beras fortifikasi selama periode Maret hingga Agustus 2026. Dengan asumsi harga jual Rp18.500 hingga Rp27.000 per kilogram, nilai ekonomis dari total produksi tersebut diperkirakan mencapai Rp14,175 miliar.

Kombes Pol. Suhasto menerangkan bahwa beras fortifikasi tersebut diproduksi menggunakan bahan baku beras putih atau setengah jadi yang kemudian dicampur dengan kernel sebagai sumber vitamin. Proses produksi meliputi penggilingan, pembersihan, pengayakan, pemisahan batu, pencampuran, penimbangan, hingga pengemasan.

Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a, d, e, dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Para pihak yang nantinya ditetapkan sebagai tersangka dapat terancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar sesuai ketentuan pasal yang dipersangkakan.

Suhasto menegaskan, penanganan perkara ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto serta Program Quick Wins Kapolri melalui Polisi Peduli Pangan, khususnya dalam memastikan produk pangan yang beredar di masyarakat memenuhi ketentuan dan tidak merugikan konsumen.

"Polri bersama instansi terkait akan terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran di bidang pangan. Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan produk pangan yang sesuai dengan standar mutu, keamanan, serta informasi yang tercantum pada kemasannya. Perlindungan konsumen menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan yang beredar," tegasnya.

Polri akan terus mendalami perkara, melengkapi alat bukti, dan melakukan langkah-langkah penyidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Continue Reading

Polres Bojonegoro Luncurkan Program Polisi Jogo Sekolah, Bentengi Pelajar dari Kenakalan Remaja

 

BOJONEGORO – Sebagai langkah nyata membentengi pelajar dari ancaman kenakalan remaja, Polres Bojonegoro Polda Jatim meluncurkan program Satgas Preemptive Strike Polisi Jogo Sekolah melalui apel besar di halaman Mapolres Bojonegoro, Kamis (29/10/2026) yang lalu.

Langkah preventif ini dirancang khusus untuk memproteksi generasi muda dari berbagai gangguan kamtibmas yang mengintai masa depan mereka.

Dipimpin langsung oleh Kapolres Bojonegoro, AKBP Yenni Diarty, agenda strategis ini menyasar pencegahan komprehensif terhadap perundungan (bullying), tawuran, penyalahgunaan narkoba, judi online, hingga kenakalan remaja lainnya. 

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Bojonegoro Polda Jatim serta lintas sektoral, mulai dari Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas PPAKB, hingga Kemenag Bojonegoro. 

Kehadiran para kepala sekolah, guru Bimbingan Konseling (BK), personel Polisi pendamping, dan pengurus OSIS semakin memperkuat sinergi ini.

Dalam amanatnya, AKBP Yenni Diarty menegaskan bahwa sekolah harus menjadi ruang aman untuk membentuk karakter dan menganyam masa depan bangsa. 

Ia mengingatkan semua pihak agar tidak menutup mata terhadap kompleksitas tantangan zaman yang kini terus mengintai anak-anak sekolah.

"Sekolah sejatinya adalah rumah kedua. Namun, kita tidak boleh menutup mata bahwa tantangan zaman semakin kompleks. Ancaman seperti perundungan, judi online, bahaya narkoba, hingga kenakalan remaja terus mengintai anak-anak kita," tegas AKBP Yenni Diarty.

Lebih lanjut, Kapolres Bojonegoro menjelaskan bahwa program ini tidak menitikberatkan pada penegakan hukum semata. Sebaliknya, Satgas Polisi Jogo Sekolah mengedepankan langkah preventif-edukatif dengan pendekatan persuasif dan humanis, menempatkan personel kepolisian sebagai mitra serta pendamping setia warga sekolah.

Melalui kolaborasi masif ini, perlindungan terhadap pelajar diharapkan menjadi tanggung jawab kolektif yang berkelanjutan.

Sinergi erat antara kepolisian, pemerintah daerah, pihak sekolah, orang tua, hingga para pelajar diproyeksikan mampu mewujudkan Kabupaten Bojonegoro sebagai wilayah ramah anak. 

Langkah proaktif ini menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi unggul yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045 bebas kekerasan. (*)

Continue Reading