Ad 728x90

Thursday, April 9, 2026

 Polres Gresik Amankan Komplotan Residivis Pencuri Kabel PLN Lintas Daerah

Polres Gresik Amankan Komplotan Residivis Pencuri Kabel PLN Lintas Daerah

 


GRESIK - Gerak cepat jajaran Satreskrim Polres Gresik Polda Jatim berhasil menangkap komplotan residivis spesialis pencurian kabel trafo milik PT PLN dan mengamankan Lima orang tersangka.

Kelima orang tersangka yang diamankan masing-masing berinisial E.D (41), H.L (34), M.H (32), D.W (33), dan R.F (34). 

Kapolres Gresik, AKBP Ramadhan Nasution mengatakan, Tiga di antara para tersangka merupakan residivis kasus serupa yang baru bebas pada tahun 2025.

"Dari Lima tersangka ini ada Tiga orang diketahui residivis kasus serupa,"ujar AKBP Ramadhan, Selasa (8/4/26).
saat bersembunyi di sebuah hotel di Kabupaten Ngawi. 

Lima pelaku ditangkap tanpa perlawanan saat bersembunyi di sebuah hotel di Kabupaten Ngawi pada Senin (6/4/2026) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB.

Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari laporan pencurian kabel yang terjadi di wilayah Duduksampeyan Kabupaten Gresik.

"Kasus ini bermula pada Selasa, 24 Februari 2026 sekitar pukul 04.00 WIB, saat warga Dusun Watangrejo, Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, melaporkan adanya pemadaman listrik mendadak," jelas AKBP Ranadhan.

Setelah dilakukan pengecekan oleh petugas PLN, diketahui bahwa satu set kabel incoming trafo distribusi 20 KV telah hilang setelah dipotong oleh pelaku. 

Akibat kejadian tersebut, PT PLN ULP Giri mengalami kerugian materiil sebesar Rp14 juta.

Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan gunting besi berukuran besar untuk memotong kabel distribusi. 

Mereka tidak segan menyebabkan pemadaman listrik demi mengambil material tembaga yang kemudian dijual kembali.

Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini diketahui sangat aktif dan telah beraksi di sejumlah wilayah, di antaranya sembilan tempat kejadian perkara (TKP) di Gresik, 14 TKP di Ngawi, serta satu TKP di Bangkalan.

Dalam penangkapan tersebut, Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya tiga gunting besi berukuran besar, linggis, palu besi, kunci pas ring, rompi biru, topi kupluk, karung putih, serta satu plat nomor palsu yang digunakan untuk mengelabui petugas.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 477 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersekutu. 

"Para tersangka terancam hukuman penjara paling lama tujuh tahun," kata AKBP Ramadhan.

Kapolres Gresik juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap aktivitas mencurigakan di sekitar fasilitas umum, khususnya gardu listrik.

“Jika menemukan orang yang mengaku petugas namun tidak dilengkapi surat tugas atau melakukan aktivitas mencurigakan, segera laporkan ke pihak kepolisian melalui Call Center 110 atau layanan Lapor Kapolres (Lapor Cak Rama) di 0811-8800-2006.” tegasnya. (*)

 Polri Untuk Masyarakat : Polres Blitar Beri Layanan Satu Atap di MPP

Polri Untuk Masyarakat : Polres Blitar Beri Layanan Satu Atap di MPP

 


BLITAR – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Polres Blitar Polda Jatim terus melakukan inovasi melalui penyediaan Mal Pelayanan Publik yang berlokasi di ruang pelayanan Mal Prabu Hayam Wuruk.

Ruang pelayanan tersebut menghadirkan berbagai layanan dalam satu tempat, di antaranya pelayanan identifikasi, bebas narkoba, Samsat, SPKT, serta pembuatan SKCK. 

Dengan konsep satu ruangan terpadu, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah dan cepat dalam mengakses berbagai kebutuhan pelayanan kepolisian.

Kapolres Blitar AKBP Rivanda melalui Kabag Ops Kompol Siswanto menyampaikan bahwa Polres Blitar Polda Jatim akan terus berbenah dan berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Polres Blitar terus melakukan perbaikan dan inovasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan kemudahan, kenyamanan, serta efisiensi dalam mengurus berbagai keperluan administrasi kepolisian. (*)

 Polri dan Kemenhaj Bentuk Satgas Haji 2026, Hadir Lindungi Jemaah Sesuai Arahan Presiden Prabowo

Polri dan Kemenhaj Bentuk Satgas Haji 2026, Hadir Lindungi Jemaah Sesuai Arahan Presiden Prabowo

 


Jakarta, 9 April 2026 – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Haji 2026 sebagai langkah konkret melindungi calon jemaah dari praktik haji ilegal dan penipuan.

Kesepakatan ini terjalin dalam pertemuan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dengan Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, di Kantor Kemenhaj, Jakarta, Kamis (9/4). Pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

Wakapolri menegaskan, Satgas Haji akan bekerja terpadu dari pusat hingga daerah dengan pendekatan menyeluruh—mulai dari edukasi hingga penegakan hukum.

Polri akan mengedepankan:
    •    Edukasi (preemtif): Sosialisasi masif agar masyarakat tidak tertipu modus travel ilegal
    •    Pencegahan (preventif): Pengawasan ketat di bandara dan pelabuhan
    •    Penindakan (represif): Tindakan tegas terhadap pelaku penipuan dan haji ilegal

“Satgas ini kami bentuk untuk memastikan masyarakat terlindungi dan tidak menjadi korban penipuan dengan berbagai modus,” ujar Wakapolri.

Selain itu, akan dibuka hotline pengaduan terpadu guna mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.

Ancaman Nyata: Puluhan Kasus dan Kerugian Miliaran Rupiah

Data Polri menunjukkan praktik penipuan haji masih marak:
    •    42 kasus tengah diproses hukum
    •    1 kasus sudah tahap lanjutan
    •    Kerugian mencapai Rp92,64 miliar

Sementara itu, pada 2025, aparat berhasil mencegah 1.243 calon jemaah berangkat menggunakan visa non-haji, dengan jumlah terbesar melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Temuan ini menegaskan bahwa pengawasan dan penindakan harus diperkuat secara sistematis.

Sinergi Hingga ke Arab Saudi

Tidak hanya di dalam negeri, Polri juga memperluas koordinasi hingga ke Arab Saudi. Personel akan ditempatkan untuk memperkuat komunikasi dengan aparat keamanan di Jeddah dan Mekkah.

Langkah ini memastikan perlindungan jemaah Indonesia tetap berjalan, bahkan saat berada di luar negeri.


Komitmen Pemerintah: Aman dan Tidak Membebani

Wakil Menteri Haji dan Umrah menegaskan, Satgas Haji dibentuk untuk menjalankan dua fokus utama arahan Presiden:
    1.    Perlindungan penuh terhadap jemaah
    2.    Menjaga agar biaya haji tidak semakin membebani masyarakat

Pemerintah juga memastikan bahwa kenaikan biaya global tidak serta-merta dibebankan kepada jemaah.

“Negara hadir untuk melindungi jemaah, baik dari sisi keamanan maupun pembiayaan,” tegasnya.

Imbauan: Waspada Modus Haji Ilegal

Polri mengingatkan masyarakat untuk:
    •    Tidak tergiur penawaran haji dengan visa non-resmi
    •    Memastikan travel memiliki izin resmi
    •    Segera melapor jika menemukan indikasi penipuan

“Modus akan terus berkembang. Karena itu kewaspadaan masyarakat menjadi kunci. Polri akan bertindak tegas demi melindungi masyarakat,” pungkas Wakapolri.

Pembentukan Satgas Haji 2026 menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Polri, bersama Kemenhaj dan seluruh pemangku kepentingan, terus bergerak cepat dan responsif.

 Polres Pasuruan Kota Siapkan Jalur Alternatif Dampak Pembongkaran Jembatan Bok Wedi

Polres Pasuruan Kota Siapkan Jalur Alternatif Dampak Pembongkaran Jembatan Bok Wedi


KOTA PASURUAN — Penutupan total Jalan Ir H Juanda Kota Pasuruan resmi diberlakukan mulai Rabu (08/04/2026). 

Kebijakan ini dilakukan sebagai dampak dari pembongkaran Jembatan Bok Wedi yang terletak di Jalan Raya Ir H Juanda, Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan, menjadi akses vital bagi masyarakat. 

Oleh karena itu, penutupan sementara ruas jalan ini berdampak cukup signifikan terhadap mobilitas kendaraan, baik dari dalam kota maupun luar daerah.

Menyikapi hal tersebut, Satlantas Polres Pasuruan Kota Polda Jatim menyiapkan rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus kendaraan ke sejumlah jalur alternatif yang dinilai mampu menampung volume kendaraan selama proses pembongkaran berlangsung.

Untuk kendaraan dari arah timur, arus lalu lintas dialihkan melalui jalur Lingkar Selatan Kota Pasuruan. 

Pengendara diarahkan melintasi Jalan Raya HOS Cokroaminoto, Jalan Raya KH Hasyim Ashari, Jalan Raya Untung Surapati, hingga Jalan Raya Gatot Subroto sebagai jalur penghubung utama.

Sementara itu, kendaraan dari arah barat, khususnya dari Jalan Raya Ir Soekarno Hatta, dialihkan melalui Jalan Raya Balaikota, dilanjutkan ke Jalan Raya dr Wahidin Sudiro Husodo, kemudian menuju Jalan Raya KH Hasyim Ashari hingga tersambung ke Jalan Raya HOS Cokroaminoto.

Pengalihan arus ini diharapkan mampu mengurai kepadatan kendaraan akibat penutupan total ruas Jalan Ir H Juanda. 

Selain itu, langkah ini juga menjadi upaya preventif guna meminimalisir potensi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan.

Kasat Lantas Polres Pasuruan Kota, AKP Amrullah Setiawan, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan personel di sejumlah titik strategis untuk melakukan pengaturan lalu lintas serta membantu mengarahkan pengguna jalan.

“Kami telah menempatkan anggota di lapangan serta memasang rambu-rambu petunjuk arah. Kami mengimbau kepada masyarakat agar mematuhi arahan petugas demi kelancaran dan keselamatan bersama,” ujar AKP Amrullah Setiawan, Rabu (8/4/26).

Pihak kepolisian juga mengajak masyarakat untuk menyesuaikan waktu perjalanan dan memanfaatkan jalur alternatif yang telah ditentukan. 

Dengan adanya rekayasa lalu lintas ini, diharapkan situasi arus kendaraan tetap kondusif selama proses pembongkaran Jembatan Bok Wedi berlangsung. (*)

 Polri Dinilai Sukses Kelola Arus Mudik dan Balik Lebaran, Tuai Respons Positif Masyarakat

Polri Dinilai Sukses Kelola Arus Mudik dan Balik Lebaran, Tuai Respons Positif Masyarakat


Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini dinilai berjalan lancar. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran Polri dalam mengelola lalu lintas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat selama pelaksanaan Operasi Ketupat.

Selama periode operasi yang berlangsung selama 13 hari, Polri dinilai mampu hadir di tengah masyarakat dengan memberikan pelayanan yang optimal. Tidak hanya memastikan kelancaran arus lalu lintas, Polri juga dinilai berhasil menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Edi Saputra Hasibuan, menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen Polri dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

“Keberhasilan melancarkan arus mudik dan balik Lebaran ini menunjukkan bahwa Polri hadir memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Polri mampu memberikan pelayanan yang nyaman, cepat, dan responsif sehingga masyarakat merasa aman selama perjalanan,” ujar Edi.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran Polri di berbagai titik pengamanan dan pelayanan memberikan dampak signifikan terhadap persepsi publik. Menurutnya, masyarakat merasakan langsung kecepatan respons dan kesiapsiagaan petugas di lapangan.

“Yang dirasakan masyarakat adalah Polri hadir memberikan pelayanan yang cepat dan membuat masyarakat merasa nyaman. Hal ini menjadi indikator penting keberhasilan Operasi Ketupat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Edi mengungkapkan bahwa selama pelaksanaan operasi, Polri juga mendapatkan banyak tanggapan positif dari masyarakat. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.

“Dalam 13 hari pelaksanaan Operasi Ketupat, Polri banyak mendapatkan respons positif dari masyarakat. Ini menjadi catatan baik dan harus terus dipertahankan ke depan,” pungkasnya.

Dengan capaian tersebut, Polri diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pengamanan momen-momen besar yang melibatkan mobilitas masyarakat secara masif seperti arus mudik dan balik Lebaran.

 Perkuat Soliditas, POM TNI dan Propam Polri Gelar Coffee Morning & Halal Bihalal 1447 H

Perkuat Soliditas, POM TNI dan Propam Polri Gelar Coffee Morning & Halal Bihalal 1447 H

 


Jakarta — Pusat Polisi Militer (POM) TNI bersama POM Angkatan dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar Coffee Morning & Halal Bihalal Idul Fitri 1447 H sebagai langkah memperkuat sinergitas dan soliditas antar institusi.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat komunikasi dan koordinasi antara TNI dan Polri di tengah dinamika tugas yang semakin berkembang.

Dalam sambutannya, Danpuspomad menegaskan bahwa kebersamaan yang terjalin selama ini harus terus dijaga dan diperkuat, khususnya dalam membangun komunikasi serta kesamaan langkah dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Sementara itu, Kadivpropam Polri menyampaikan bahwa dinamika geopolitik global dan perkembangan situasi yang cepat menuntut kesiapan seluruh elemen negara untuk selalu adaptif dan responsif.

Menurutnya, TNI dan Polri memiliki peran strategis sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus sebagai pelaksana kebijakan pemerintah.

“Dalam perspektif masyarakat, TNI dan Polri merupakan satu kesatuan yang merepresentasikan negara, sehingga sinergitas yang solid menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergitas antara POM TNI dan Propam Polri semakin kuat, tidak hanya dalam hubungan kelembagaan, tetapi juga dalam implementasi di lapangan.

Dengan soliditas yang terus diperkuat, TNI–Polri diharapkan mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus menghadirkan rasa aman dan kepercayaan di tengah masyarakat.

 Bhabinkamtibmas Desa Pakah Dorong Pemanfaatan Pekarangan, Wujudkan Ketahanan Pangan Keluarga

Bhabinkamtibmas Desa Pakah Dorong Pemanfaatan Pekarangan, Wujudkan Ketahanan Pangan Keluarga

 


Ngawi – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional sebagaimana arahan Kepala Biro SDM Polda Jawa Timur Kombes Pol Sih Harno, S.H., M.H., selaku Ketua Satgas Ketahanan Pangan, jajaran Polres Ngawi terus aktif melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan produktif.

Sebagai bentuk implementasi program tersebut, Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., menginstruksikan seluruh personel di jajaran Polres Ngawi, khususnya para Bhabinkamtibmas, untuk terus melakukan sambang serta monitoring terhadap kegiatan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat desa.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., menyatakan bahwa, “Sinergi antara Polri dan masyarakat sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan. Kami mengajak seluruh warga untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan bergizi guna menunjang kebutuhan sehari-hari.”

Kegiatan tersebut dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Pakah, Briptu Choiril Kurniawan, yang melaksanakan sambang dan monitoring pemanfaatan tanaman pangan di Dusun Pakah, Desa Pakah, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi.

Dalam kegiatan tersebut, Briptu Choiril Kurniawan melakukan pengecekan langsung terhadap tanaman kangkung dan bayam milik Sdri. Partiyem yang ditanam sebagai sumber pangan bergizi bagi keluarga. Selain itu, ia juga memberikan motivasi kepada warga agar terus memanfaatkan lahan yang ada secara optimal.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan keberhasilan program ketahanan pangan dari lingkup kecil, di mana pemanfaatan pekarangan mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari warga.

Melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang tergerak untuk memanfaatkan pekarangan rumah secara produktif, sehingga program ketahanan pangan dapat berjalan dengan baik serta situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Ngawi tetap aman dan kondusif.

#ketahananpangan #swasembadapangan #polripresisi #polisiindonesia #divhumaspolri #bidhumaspoldajatim #polresngawi #ngawi

 Patroli Malam Polsek Ngawi Kota, Jaga Kamtibmas Tetap Kondusif dan Warga Nyaman Beraktivitas

Patroli Malam Polsek Ngawi Kota, Jaga Kamtibmas Tetap Kondusif dan Warga Nyaman Beraktivitas

 


Ngawi – Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, jajaran Polsek Ngawi Kota melaksanakan kegiatan patroli cipta kondisi (cipkon) harkamtibmas pada Rabu malam(8/4/2026). Kegiatan ini difokuskan pada pencegahan tindak kriminalitas, khususnya 3C (Curat, Curas, dan Curanmor) serta gangguan kamtibmas lainnya di wilayah hukum Polsek Ngawi Kota.

Patroli menyasar sejumlah titik strategis dan objek vital, di antaranya Alfamart Karangtengah, Bank BRI di Jalan Ronggowarsito Kelurahan Ketanggi, Pos Kamling RT 009 RW 004 Kelurahan Margomulyo, serta Lapangan Garda di Jalan Bernadip yang tengah berlangsung Turnamen Bola Voli PWI Cup 2026.

Dalam pelaksanaannya, petugas tidak hanya melakukan pemantauan situasi, tetapi juga memberikan pembinaan dan penyuluhan (binluh) kepada masyarakat agar turut serta berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa aman serta mencegah potensi gangguan kamtibmas.

Hasil dari kegiatan patroli tersebut menunjukkan situasi wilayah yang tetap aman dan kondusif. Selain itu, terjalin komunikasi yang baik dan hubungan harmonis antara petugas dengan masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat keamanan.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., melalui Kapolsek Ngawi Kota AKP Jais Bintoro, S.H. menyampaikan bahwa kegiatan patroli cipkon ini akan terus dilakukan secara rutin guna memastikan stabilitas keamanan wilayah tetap terjaga.

“Patroli ini merupakan langkah preventif untuk menekan angka kriminalitas serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kami juga mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga kamtibmas di lingkungannya masing-masing,” ujar Kapolsek pada Kamis(9/4/2026).

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan situasi keamanan di wilayah Ngawi Kota senantiasa dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.

Wednesday, April 8, 2026

 Pimpin Anev, Kapolda Jatim : Situasi Kamtibmas Jawa Timur Januari - Maret 2026 Kondusif

Pimpin Anev, Kapolda Jatim : Situasi Kamtibmas Jawa Timur Januari - Maret 2026 Kondusif

 


SURABAYA - Kapolda Jatim  Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si menyebut situasi kamtibmas di Jawa Timur selama Triwulan I Tahun 2026 secara umum aman dan kondusif. 

Meski begitu, seluruh jajaran diminta tetap siaga menghadapi berbagai agenda nasional dan potensi kerawanan untuk tetap menjaga kondusifitas

Hal itu disampaikan Irjen Nanang saat memimpin Gelar Operasional Anev Sitkamtibmas Triwulan I Tahun 2026 Polda Jatim, Rabu (8/4/2026).

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran karena situasi kamtibmas selama Januari sampai Maret 2026 dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan kondusif. Pengamanan Ramadan, Nyepi, hingga Operasi Ketupat Semeru juga berjalan baik, termasuk arus mudik dan balik di Jawa Timur,” kata Irjen Nanang.

Data Anev mencatat jumlah kejahatan di Jatim pada Januari sebanyak 5.367 kasus, Februari 5.434 kasus, dan Maret turun menjadi 5.349 kasus. 

Sementara total gangguan kamtibmas tercatat 6.348 kejadian pada Januari, 6.588 kejadian pada Februari, dan 6.773 kejadian pada Maret.

“Secara umum situasi kamtibmas masih terkendali. Namun seluruh satuan wilayah harus terus meningkatkan deteksi dini, kecepatan respons, dan efektivitas penyelesaian perkara,” tegas Irjen Nanang.

Ia juga memberi atensi pada sejumlah isu strategis, seperti May Day, dinamika buruh dan PPPK, potensi gesekan perguruan silat, sound horeg, stabilitas BBM, LPG, dan bahan pokok, pengamanan Liga 1, hingga potensi bencana cuaca ekstrem.

Selain itu, pengamanan Kunjungan Kerja Presiden RI di Nganjuk dalam rangka peresmian Monumen dan Museum Pahlawan Nasional Ibu Marsinah juga menjadi perhatian khusus.

“Saya minta seluruh jajaran melakukan mapping potensi kerawanan, khususnya menjelang May Day, dinamika buruh, serta pengamanan agenda VVIP Presiden. Hadapi secara humanis, jangan terpancing, tetapi tetap tegas dan terukur sesuai protap,” tutur Irjen Nanang.

Ia juga meminta jajarannya mengantisipasi potensi panic buying, kelangkaan BBM dan LPG, serta praktik penimbunan bahan pokok dan energi.

Di akhir arahannya, Irjen Nanang menegaskan pentingnya pelayanan prima, penguatan etika personel, serta menghindari arogansi dan tindakan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

“Cegah keras arogansi anggota, pelanggaran, maupun tindakan yang berpotensi menurunkan public trust. Pelayanan harus komunikatif, mawas diri, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Irjen Nanang. (*)

 Kapolda Jatim Satukan Aremania - Bonek, Sepakat Tak Ada Rivalitas di Luar Lapangan

Kapolda Jatim Satukan Aremania - Bonek, Sepakat Tak Ada Rivalitas di Luar Lapangan

 


SURABAYA – Upaya rekonsiliasi suporter di Jawa Timur terus diperkuat. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mempertemukan perwakilan Aremania dan Bonek dalam audiensi di Mapolda Jatim, Rabu (8/4/2026), guna memastikan pertandingan Arema FC kontra Persebaya Surabaya berlangsung aman dan damai.

Audiensi ini menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen bersama menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto menyampaikan apresiasi atas kehadiran para suporter yang telah menunjukkan niat baik untuk membangun komunikasi yang positif.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan suporter dalam rangka menjalin silaturahmi dengan Polda Jawa Timur. Kita semua berharap setiap pertandingan sepak bola di Jawa Timur ke depan dapat berjalan dengan suportif dan aman,” kata Irjen Nanang.

Ia menekankan pentingnya mengubah stigma negatif terhadap sepak bola menjadi tontonan yang aman dan menyenangkan, serta menegaskan komitmen membangun sepak bola yang lebih humanis pasca Tragedi Kanjuruhan.

Polda Jatim juga memastikan kesiapan pengamanan dengan mengedepankan pendekatan humanis dan preventif guna mencegah potensi gesekan antar suporter.

"Saya tekankan kepada seluruh suporter agar menjunjung tinggi sportivitas dan tidak membawa rivalitas di luar lapangan,” tegasnya.

Kapolda Jatim menambahkan, tingginya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola harus diimbangi dengan penyelenggaraan yang profesional agar turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, perwakilan Bonek Mania, Rafika, menyatakan kesiapan pihaknya menjaga kondusivitas serta mendukung terciptanya suasana damai.

“Bonek Mania dan Aremania siap menjaga stabilitas kamtibmas di Jawa Timur. Kami sepakat tidak ada lagi rivalitas di luar lapangan,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan perwakilan Aremania, Gozali, yang menyatakan komitmennya untuk bangkit dan membangun sinergi.

“Aremania ingin bangkit dari trauma. Kami berkomitmen menjaga kondusivitas dan siap mengawal perjalanan tim Persebaya menuju Malang,” ujarnya.

Audiensi ini menjadi simbol kuat bahwa rivalitas suporter dapat diarahkan menjadi energi positif demi kemajuan sepak bola Jawa Timur yang aman, tertib, dan berkelas. (*)

 Polri Bekali Petugas dengan Buku Saku “0%” sebagai Panduan Sosialisasi Program Pro-Rakyat

Polri Bekali Petugas dengan Buku Saku “0%” sebagai Panduan Sosialisasi Program Pro-Rakyat

 


Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat dukungan terhadap kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto melalui langkah konkret di lapangan, dengan membekali personel menggunakan Buku Saku “0%: Mari Kita Bantu Presiden Prabowo Bantu Saudara-Saudara Kita Keluar Dari Kemiskinan”.

Buku saku ini menjadi panduan utama bagi petugas patroli dan Bhabinkamtibmas, baik dalam bentuk digital maupun cetak, guna memudahkan penyampaian informasi program-program pemerintah sekaligus mendukung fungsi pengawasan agar tepat sasaran.

Pesan Presiden Prabowo yang menjadi semangat gerakan ini menegaskan pentingnya kepedulian sosial:
“Kalau tidak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang.”

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menegaskan bahwa pembekalan Buku Saku 0% merupakan bagian dari transformasi Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah secara langsung di tengah masyarakat.

“Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan, tetapi juga menjadi penggerak informasi program pemerintah. Dengan Buku Saku 0% yang dibekalkan secara digital maupun cetak, anggota di lapangan mampu menjelaskan secara utuh sekaligus melakukan pengawasan agar program berjalan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Wakapolri dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, 8 April 2026.

Buku Saku 0% disusun secara sistematis dan terbagi dalam tiga kelompok program utama, yaitu:

I. Program 0% Kemiskinan

Program yang difokuskan untuk percepatan pengentasan kemiskinan, meliputi:
    •    Sekolah Rakyat (SR)
    •    Program Keluarga Harapan (PKH)
    •    Bantuan Sosial Sembako
    •    Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah
    •    Program Indonesia Pintar (PIP)
    •    Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi lansia keluarga tunggal dan penyandang disabilitas
    •    Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (Bansos Atensi)
    •    Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)
    •    Dukungan Generasi Melek Teknologi (Gen-Matic)
    •    Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim-Piatu (Atensi YAPI)
    •    Rumah Sejahtera Terpadu (RST)
    •    Subsidi LPG
    •    Subsidi & Kompensasi Listrik
    •    Kompensasi Pertalite
    •    Subsidi dan Kompensasi Solar
    •    Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
    •    Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

II. Program Universal

Program yang menyasar seluruh lapisan masyarakat:
    •    Makan Bergizi Gratis (MBG)
    •    Cek Kesehatan Gratis (CKG)



III. Program Afirmatif

Program yang memberikan dukungan khusus untuk peningkatan kapasitas dan kesempatan masyarakat:
    •    Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi (MagangHub)
    •    Sekolah Unggul Garuda
    •    Beasiswa LPDP
    •    Beasiswa S1 Garuda (Kemendiktisaintek)
    •    Beasiswa Sekolah Taruna Nusantara
    •    Beasiswa S1 Universitas Pertahanan (UNHAN)
    •    Subsidi Pupuk
    •    Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)
    •    Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Selain itu, buku saku ini juga dilengkapi dengan penjelasan mengenai maksud program, sasaran penerima, besaran manfaat, serta tata cara pendaftaran, sehingga memudahkan petugas dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

Dengan pembekalan ini, Polri optimistis seluruh personel di lapangan dapat menjadi ujung tombak penyampaian informasi program pemerintah, sekaligus memastikan setiap bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak secara tepat sasaran

 Polresta Malang Kota Rangkul Komunitas Ojol Waspadai Dampak Isu Global

Polresta Malang Kota Rangkul Komunitas Ojol Waspadai Dampak Isu Global


KOTA MALANG — Upaya memperkuat sinergi dan menjaga stabilitas keamanan kota terus dilakukan Polresta Malang Kota Polda Jatim melalui pendekatan kepada elemen masyarakat secara humanis.

Salah satunya dengan menggelar silaturahmi bersama komunitas ojek online (Ojol) yang tergabung dalam Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) di basecamp PDOI, Taman Merjosari, Kota Malang, Selasa, (07/04/2026)

Silaturahmi Polresta Malang Kota melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) kali ini dipimpin langsung Kasatlantas AKP Rio Angga Prasetyo, didampingi Kanit Regident AKP Fiad Arizal, Kanit Kamsel Iptu Juana Gita, serta anggota Satlantas.

AKP Rio Angga mengatakan, pertemuan ini menjadi ruang untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat kemitraan strategis antara Polri dan komunitas ojol yang berjumlah sekitar ±700 anggota di Kota Malang.

Pada kegiatan ini tidak hanya membahas Kamseltibcarlantas, tapi menjadi wadah membangun kesadaran kolektif menghadapi dinamika global yang berdampak hingga ke tingkat lokal.

“Di tengah isu global yang berkembang, termasuk kelangkaan BBM, kami mengajak rekan-rekan driver ojol untuk tidak mudah terpancing provokasi maupun euforia yang berpotensi merugikan diri sendiri dan mengganggu kondusivitas,” ujar AKP Rio.

Menurutnya, Driver ojol memiliki peran strategis sebagai mitra Kamseltibcarlantas sekaligus garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial di ruang publik.

Dengan mobilitas tinggi dan interaksi langsung dengan masyarakat, para driver diharapkan mampu menjadi agen ketertiban serta penyampai informasi yang positif.

“Kami mengajak seluruh driver ojol untuk bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif,"tambahnya.

AKP Rio Angga kembali menegaskan, sesuai petunjuk dan arahan Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Putu Kholis Aryana bahwa Polresta Malang Kota siap menjadi rumah bagi ojol apabila menghadapi kendala atau gangguan dalam operasional di lapangan.

Sementara itu, Ketua PDOI Kota Malang, Puji Waluyo, menyambut baik langkah proaktif yang dilakukan Satlantas Polresta Malang Kota.

“Kami sangat mengapresiasi kepedulian dan keterbukaan dari Polresta Malang Kota dan siap mengajak seluruh anggota PDOI untuk turut menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Malang, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar,” ungkap Puji

Ia juga menegaskan komitmen komunitasnya untuk terus mendukung upaya kepolisian menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib.

"Silaturahmi ini menjadi bukti sinergi, soliditas, dan kemitraan yang kuat antara Polresta Malang Kota dan komunitas ojol," pungkasnya. (*)

 Polres Tanjungperak Ungkap Jaringan Pengedar Sabu, 4 Tersangka Diamankan di Surabaya

Polres Tanjungperak Ungkap Jaringan Pengedar Sabu, 4 Tersangka Diamankan di Surabaya


TANJUNG PERAK - Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjungperak Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Wonosari, Surabaya. 

Dalam pengungkapan ini, Empat orang tersangka berhasil diamankan petugas yang bertugas sebagai pengedar.

Keempat tersangka yang diamankan masing-masing berinisial AM, 43, N, 32, ADF, 19, dan M, 31. 

Mereka diketahui berperan sebagai pengedar dengan barang bukti 31 poket sabu dengan berat kotor 15,80 gram.

"Kami amankan sabu tersebut sudah dalam kemasan siap edar," kata Kasatresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjungperak, AKP Adik Agus Putrawan, Selasa (7/4).

Ia mengatakan, penangkapan dilakukan pada Rabu (1/4), sekitar pukul 17.30, di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Wonosari, Surabaya. 

Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa sabu tersebut diperoleh dari seorang pemasok berinisial MM yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Tersangka AM mengaku mendapatkan sabu dengan cara membeli langsung dari MM di pinggir Jalan Raya Bringin, Kabupaten Bangkalan, Madura. 

"Pengakuan tersangka bertemu langsung dengan MM di pinggir Jalan dan membeli sebanyak 10 gram sabu dengan harga Rp 6,5 juta," kata AKP Agus Putrawan.

Setelah mendapatkan barang haram tersebut, AM bersama tersangka N dan ADF kemudian membagi sabu menjadi kemasan poket kecil siap edar. 

"Selanjutnya, sabu tersebut diedarkan kembali oleh ADF dan M," lanjut," AKP Agus Putrawan.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa para tersangka telah menjalankan aktivitas peredaran sabu ini selama kurang lebih dua bulan. 

Mereka menjual sabu dalam paket kecil dengan harga bervariasi mulai dari Rp 150 ribu hingga Rp 600 ribu.

Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diketahui mampu meraup keuntungan hingga Rp 2 juta untuk setiap lima gram sabu yang berhasil dijual. 

Selain keuntungan materi, para pelaku juga kerap mengonsumsi sabu secara cuma-cuma dari hasil peredaran tersebut.

Pada penangkapan tersebut Polisi juga mengamankan uang tunai Rp 2,9 juta diduga hasil penjualan sabu. 

"Kami saat ini masih menyelidiki MM pengedar yang memasok sabu pada jaringan ini," pungkasnya.(*)

Haidar Alwi: Operasi Ketupat 2026 Bukti Nyata Presisi Kapolri, 85,3% Pemudik Puas

Haidar Alwi: Operasi Ketupat 2026 Bukti Nyata Presisi Kapolri, 85,3% Pemudik Puas

 


Jakarta - Sebanyak 85,3 persen pemudik menyatakan puas terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 berdasarkan survei nasional yang dirilis Indikator Politik Indonesia. Capaian ini dipandang bukan sekadar statistik tahunan, melainkan gambaran nyata pengalaman publik dalam menghadapi salah satu mobilitas terbesar di dunia.

Dalam skala pergerakan jutaan orang lintas wilayah dalam waktu singkat, tingkat kepuasan tersebut menjadi indikator konkret bahwa sistem pengamanan dan pelayanan berjalan efektif. Keberhasilan ini dinilai lahir dari pendekatan terukur, terintegrasi, serta berbasis sistem yang kuat.

Mudik Lebaran selama ini dikenal bukan hanya tradisi sosial, tetapi fenomena nasional dengan kompleksitas tinggi. Lonjakan kendaraan, kepadatan jalur utama, potensi kecelakaan, hingga gangguan distribusi logistik menjadikan momentum ini sebagai ujian kapasitas negara. Dalam situasi tersebut, kegagalan pengelolaan bukan hanya berdampak pada kemacetan, tetapi berpotensi memicu gangguan stabilitas yang lebih luas. Karena itu, kelancaran dan keamanan mudik dipandang sebagai indikator kemampuan negara mengelola tekanan publik secara langsung.

Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute sekaligus Dewan Pembina Ikatan Alumni Ikatan Alumni ITB, Haidar Alwi, menilai kepuasan publik pada momentum mudik tidak dapat dilihat sekadar sebagai ukuran pelayanan, tetapi refleksi kualitas sistem negara dalam mengelola mobilitas sosial berskala besar.

“Dalam sistem modern, pergerakan manusia dalam jumlah besar adalah ujian kapasitas negara yang paling nyata. Ketika mobilitas dapat dikelola secara aman, lancar, dan terkendali, itu menunjukkan adanya integrasi antara kebijakan, data, dan eksekusi di lapangan. Kepuasan publik dalam konteks ini bukan sekadar persepsi, tetapi cerminan dari sistem yang bekerja secara utuh,” tegas Haidar Alwi.

Ia menekankan, tanpa memahami mudik sebagai sistem kompleks, angka kepuasan 85,3 persen mudah dianggap sebagai capaian biasa. Padahal di baliknya terdapat struktur pelayanan terintegrasi yang mencakup pengamanan, pengaturan lalu lintas, hingga kehadiran negara di titik-titik krusial perjalanan masyarakat.

Survei tersebut juga menampilkan indikator turunan yang memperkuat kualitas pelayanan di lapangan. Sebanyak 84 persen pemudik puas terhadap posko pelayanan kepolisian yang berfungsi sebagai pusat informasi, pengamanan, sekaligus ruang istirahat masyarakat. Selain itu, 77,6 persen responden menyatakan puas terhadap rekayasa lalu lintas seperti sistem one way dan contraflow yang diterapkan secara dinamis untuk mengurai kepadatan kendaraan.

Di sisi lain, 81,7 persen responden menyatakan puas terhadap ketersediaan bahan bakar, menunjukkan koordinasi lintas sektor berjalan efektif selama periode mudik. Data ini menegaskan keberhasilan Operasi Ketupat 2026 merupakan hasil kerja sistem pelayanan yang saling terhubung dan berjalan simultan.

“Pelayanan publik yang efektif tidak ditentukan oleh seberapa banyak kebijakan dibuat, tetapi oleh seberapa tepat kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat. Ketika sistem mampu menerjemahkan kompleksitas menjadi solusi, di situlah kepercayaan publik mulai terbentuk secara rasional,” jelas Haidar Alwi.

Keberhasilan ini juga dinilai tidak terlepas dari arah kebijakan Kapolri Listyo Sigit Prabowo melalui konsep Presisi yang menekankan pendekatan prediktif, responsibilitas, serta transparansi berkeadilan. Dalam kerangka tersebut, kepolisian tidak hanya bergerak reaktif, tetapi mengedepankan kemampuan membaca potensi risiko sebelum berkembang menjadi masalah.

Dengan demikian, Operasi Ketupat 2026 dinilai tidak lagi sekadar operasi rutin tahunan, melainkan model pelayanan publik yang menunjukkan kemampuan institusi negara bekerja secara terukur, terkoordinasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Polres Ngawi Tingkatkan Kesiapsiagaan Personel Melalui Latihan Dalmas

Polres Ngawi Tingkatkan Kesiapsiagaan Personel Melalui Latihan Dalmas

 


Ngawi – Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan personel, Polres Ngawi Polda Jatim melaksanakan kegiatan latihan Dalmas (Pengendalian Massa) di Lapangan Satya Haprabu Polres Ngawi, dipimpin Wakapolres Ngawi Kompol Rizki Santoso, S.I.K., didampingi Kasat Samapta AKP Dandung Setiawan, S.H.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan rutin guna menghadapi potensi gangguan kamtibmas di wilayah hukum Kabupaten Ngawi.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si.,  melalui Wakapolres Ngawi Kompol Rizki Santoso, S.I.K., menyampaikan bahwa latihan ini difokuskan pada peningkatan kemampuan teknis serta kekompakan personel dalam menangani situasi massa secara profesional, sigap, dan terukur.

Kegiatan latihan Dalmas ini sangat penting untuk memastikan seluruh personel siap menghadapi berbagai dinamika di lapangan.

“Latihan ini merupakan bagian dari pembinaan kemampuan anggota agar selalu siap dalam menghadapi potensi gangguan kamtibmas. Dengan latihan yang rutin dan terarah, diharapkan personel semakin profesional, responsif, serta mampu bertindak sesuai prosedur dalam setiap situasi,” ujar Kompol Rizki Santoso, Rabu (8/4/2026)

Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dengan segera melaporkan apabila menemukan adanya potensi gangguan kamtibmas.

Laporan dapat disampaikan melalui:

Call Center: 110, WhatsApp: 082230110110, Layanan SPKT Polres Ngawi: 0351749510, No SPKT Polres Ngawi: 085236087800

Dengan sinergi antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan situasi kamtibmas di wilayah Ngawi tetap aman, tertib, dan kondusif.

#PolresNgawi #PolriUntukMasyarakat #JogoJatim #ResponsCepatPolri

 Polres Probolinggo Perkuat Sinergi, Jaga Kelestarian Kawasan Hutan

Polres Probolinggo Perkuat Sinergi, Jaga Kelestarian Kawasan Hutan


PROBOLINGGO - Selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ( Kamtibmas) Polres Probolinggo Polda Jawa Timur juga berkomitmen turut menjaga kelestarian kawasan hutan yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Hal itu disampaikan oleh Kapolres Probolinggo AKBP Dr. M. Wahyudin Latif usai melaksanakan kunjungan ke Kantor Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Probolinggo, Selasa (7/4/26).

"Polres Probolinggo siap mendukung pengamanan kawasan hutan sebagai bagian dari menjaga stabilitas keamanan wilayah," kata AKBP Latif.

Menurut Kapolres Probolinggo dengan langkah-langkah strategis dan sinergitas yang kuat antara Polri dan KPH dalam menjaga kelestarian kawasan hutan, akan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat.

"Kawasan hutan harus kita jaga dan kita amankan dari gangguan tangan - tangan yang tidak bertanggung jawab demi kelestarian alam yang tentu berdampak bagi lingkungan dan masyarakat," kata AKBP Latif.

Sementara itu, Administratur/KKPH Probolinggo, Akhmad Faizal, S.Hut.MM menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kunjungan Kapolres Probolinggo beserta jajarannya.

“Kami sangat mengapresiasi atas kunjungan Bapak Kapolres Probolinggo beserta jajaran yang mana kunjungan beliau merupakan bentuk silaturahmi dan sekaligus memperkuat sinergi antara Perhutani dan Polres Probolinggo dalam bersama-sama menjaga kawasan hutan negara," ungkapnya.

Akhmad Faizal mengatakan, kawasan hutan memiliki fungsi ekologis dan sosial yang sangat penting, sehingga perlindungannya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Perhutani.

"Melalui sinergi dan kolaborasi ini diharapkan pengawsan di lapangan semakin optimal dan potensi gangguan keamanan hutan dapat dicegah sejak dini,” pungkasnya. (*)

85,3% Pemudik Puas, Burhanuddin Muhtadi Tegaskan Tingginya Kepuasan Mudik Lebaran 2026

85,3% Pemudik Puas, Burhanuddin Muhtadi Tegaskan Tingginya Kepuasan Mudik Lebaran 2026

 


Jakarta – Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Mudik Lebaran 2026 berada pada level sangat tinggi. Sebanyak 85,3 persen pemudik menyatakan puas terhadap pelayanan mudik tahun ini.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi, M.A., Ph.D., menjelaskan bahwa secara umum tingkat kepuasan masyarakat baik yang mudik maupun tidak melaksanakan mudik mencapai 80,8 persen, dengan peningkatan signifikan pada kelompok pemudik.

“Ini menunjukkan penyelenggaraan mudik Lebaran 2026 berjalan sangat baik dan mendapat apresiasi luas dari masyarakat,” ujarnya dalam paparan hasil survei, Selasa (7/4/2026).

Survei tersebut dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 29 Maret hingga 4 April 2026 terhadap 1.200 responden menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dari rincian survei, kategori “sangat puas” tercatat sebesar 10,8 persen (umum) dan 15,3 persen (pemudik), sementara “cukup puas” mendominasi dengan 70,0 persen pada kedua kategori. Adapun tingkat ketidakpuasan relatif rendah, yakni 7,1 persen (umum) dan 9,5 persen (pemudik), serta yang menyatakan tidak puas sama sekali berada di bawah 2 persen.

Hasil ini juga menunjukkan konsistensi kinerja dibanding tahun sebelumnya, di mana tingkat kepuasan publik pada 2026 tercatat hampir identik dengan 2025, baik pada kategori sangat puas maupun cukup puas.

Menanggapi hasil tersebut, Kakorlantas Polri Agus Suryonugroho menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas tingginya tingkat kepuasan masyarakat. Ia menegaskan capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan Operasi Ketupat 2026.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, kementerian/lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkolaborasi dengan baik sehingga mudik tahun ini berjalan aman, lancar, dan berkeselamatan,” ujarnya.

Secara khusus, Kakorlantas juga menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo atas kepemimpinan, petunjuk, dan arahan strategis, serta keterlibatan langsung di lapangan dalam memastikan pengamanan mudik berjalan optimal.

“Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri atas arahan, dukungan penuh, dan kehadiran langsung di lapangan yang menjadi motivasi bagi seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” lanjutnya.

Capaian ini menjadi indikator kuat keberhasilan kolaborasi berbagai pihak dalam mewujudkan mudik Lebaran yang aman, nyaman, dan lancar, sekaligus mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan Polri yang semakin humanis, responsif, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

 Polri Ungkap Kerugian Rp1,26 Triliun dari Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi

Polri Ungkap Kerugian Rp1,26 Triliun dari Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi

 


Jakarta — Dalam rangka mendukung implementasi program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada bidang ketahanan energi nasional dan tata kelola sumber daya yang berkeadilan, Polri menegaskan peran strategisnya dalam menjaga stabilitas distribusi energi. Langkah ini mencakup pengamanan jalur distribusi BBM dan LPG sebagai upaya preventif untuk mencegah gangguan yang berpotensi memicu krisis energi.

Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri, Nunung Syaifuddin, menyampaikan bahwa dinamika global turut memengaruhi kondisi dalam negeri. Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, kata dia, telah menyebabkan ketidakpastian dan berdampak pada kenaikan harga minyak dunia.

“Perkembangan global memberikan tekanan terhadap kondisi dalam negeri, khususnya terkait potensi kenaikan harga BBM industri. Sementara itu, pemerintah tetap menjaga harga BBM dan LPG subsidi guna melindungi masyarakat,” ujar Nunung.

Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut memicu disparitas harga yang cukup tinggi antara BBM subsidi dan non-subsidi, sehingga membuka celah terjadinya penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil penegakan hukum yang dilakukan Bareskrim Polri dan Polda jajaran sepanjang tahun 2025 hingga 2026, tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1.266.160.963.200. Rinciannya, kerugian akibat penyalahgunaan BBM subsidi sebesar Rp516.812.530.200 dan LPG subsidi sebesar Rp749.294.400.000.

“Kepada para pelaku yang masih melakukan penyalahgunaan, kami mengimbau untuk segera menghentikan perbuatannya. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat luas. Apabila masih ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan penindakan hukum secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Nunung.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Moh. Irhamni, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 pihaknya bersama Polda jajaran berhasil mengungkap ratusan kasus penyalahgunaan.

“Sepanjang tahun 2025-2026, Direktorat Tipiter Bareskrim Polri bersama Polda jajaran berhasil mengungkap 755 kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi, dengan jumlah tersangka sebanyak 672 orang yang tersebar di 33 provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan terjadi secara masif, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa,” jelas Irhamni.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Bareskrim Polri akan terus memperkuat langkah strategis dalam penanganan kasus serupa ke depan.

“Kami akan meningkatkan intensitas penegakan hukum di seluruh jajaran, membuka partisipasi publik melalui kanal pengaduan dan hotline, serta menegaskan komitmen internal bahwa tidak ada toleransi terhadap anggota yang terlibat dalam praktik ilegal,” pungkasnya.

Dengan langkah tersebut, Polri berharap dapat mempersempit ruang gerak pelaku penyalahgunaan serta menjaga distribusi energi tetap tepat sasaran demi kepentingan masyarakat luas.

 Polsek Sine Laksanakan Patroli P2B Bersama Warga, Dukung Program Asta Cita Ketahanan Pangan

Polsek Sine Laksanakan Patroli P2B Bersama Warga, Dukung Program Asta Cita Ketahanan Pangan

 


Ngawi – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional sebagaimana arahan Kepala Biro SDM Polda Jawa Timur Kombes Pol Sih Harno, S.H., M.H., selaku Ketua Satgas Ketahanan Pangan, jajaran Polres Ngawi terus aktif melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan produktif.

Sebagai bentuk implementasi program tersebut, Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., menginstruksikan seluruh personel di jajaran Polres Ngawi, khususnya para Bhabinkamtibmas, untuk terus melakukan sambang serta monitoring terhadap kegiatan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat desa.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., menyatakan bahwa, “Kami mengajak masyarakat untuk lebih aktif memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan bergizi. Dengan keterlibatan bersama antara Polri dan masyarakat, diharapkan ketahanan pangan dapat terjaga dan kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi.”

Kegiatan tersebut dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Tulakan, Aipda Purwoko, yang melaksanakan sambang dan monitoring pemanfaatan pekarangan pangan bergizi di Desa Tulakan, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.

Dalam kegiatan tersebut, Aipda Purwoko melakukan pengecekan langsung pekarangan yang ditanami terong sebagai salah satu sumber pangan bergizi. Selain itu, ia juga memberikan motivasi kepada warga agar terus memanfaatkan pekarangan rumah secara produktif.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan melalui pemanfaatan pekarangan rumah dalam lingkup kecil, yang mampu memberikan manfaat nyata dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari warga.

Melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang tergerak untuk memanfaatkan pekarangan secara optimal, sehingga program ketahanan pangan dapat berjalan dengan baik serta situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Ngawi tetap aman dan kondusif.

#ketahananpangan #swasembadapangan #polripresisi #polisiindonesia #divhumaspol

 Polresta Sidoarjo Raih Penghargaan Pelayanan Sangat Baik dari Ombudsman RI

Polresta Sidoarjo Raih Penghargaan Pelayanan Sangat Baik dari Ombudsman RI


SIDOARJO - Polresta Sidoarjo Polda Jatim kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pelayanan publik. 

Berdasarkan hasil penilaian mall administrasi pelayanan publik tahun 2025 oleh Ombudsman Republik Indonesia, Polresta Sidoarjo meraih nilai 89,36 dengan kategori kualitas pelayanan sangat baik (A).

Capaian tersebut menempatkan Polresta Sidoarjo Polda Jatim sebagai salah satu satuan wilayah dengan pelayanan terbaik, disusul Polres Bojonegoro Polda Jatim yang memperoleh nilai 88,66.

Penghargaan diserahkan oleh perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Triyoga Muhtar Habibi, kepada Karo Rena Polda Jatim Kombes Pol Harries Budiharto dan Wakapolresta Sidoarjo AKBP Mohammad Zainur Rofik di Ruang Biro Rena Polda Jawa Timur, Selasa (7/4/2026).

Dalam sambutannya, Karo Rena Polda Jatim Kombes Pol Harries Budiharto menegaskan bahwa kegiatan tersebut memiliki makna penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Polda Jawa Timur. 

Menurutnya, penilaian dari Ombudsman bukan sekadar evaluasi, tetapi juga menjadi cerminan komitmen institusi dalam menghadirkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“Penilaian ini juga merupakan bentuk pengawasan pelayanan publik sekaligus upaya pencegahan maladministrasi, guna memastikan pelayanan yang berkualitas dan bebas dari penyimpangan,” Kombes Harries.

Sementara itu, Wakapolresta Sidoarjo AKBP Mohammad Zainur Rofik menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman RI atas penilaian yang dilakukan secara objektif dan konstruktif.

Ia menyampaikan, ke depan Polresta Sidoarjo Polda Jatim berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi dalam pelayanan publik. 

Upaya tersebut meliputi peningkatan sarana dan prasarana, penyederhanaan prosedur, serta penguatan integritas dan profesionalisme anggota.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Wakapolresta Sidoarjo. (*)