Ad 728x90

Saturday, September 12, 2026

*Antisipasi Karhutla, Polres Gresik Gencarkan Sosialisasi di Hutan Panceng*

*Antisipasi Karhutla, Polres Gresik Gencarkan Sosialisasi di Hutan Panceng*

 



GRESIK – Jajaran Polres Gresik Polda Jawa Timur bersama Perhutani dan elemen masyarakat memperketat pengawasan kawasan hutan melalui sosialisasi preventif di Petak 88 RPH Panceng, Dusun Larangan, Desa Prupuh, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. 


Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution, melalui Kasi Humas Polres Gresik, Iptu Hepi Muslih Riza mengatakan, langkah ini diambil sebagai strategi mitigasi dini menekan risiko Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).


Agenda edukasi yang berlangsung di kawasan wengkon LMDH Sumber Lestari ini melibatkan instansi lintas sektor. Mulai dari Ps. Kanit Binmas Polsek Panceng, Bripka Ahmad Wahyu Afrian, perwakilan RPH Panceng BKPH Kranji KPH Tuban Edi Purwono, tokoh agama K.H. Kholili, hingga puluhan warga pesisir hutan serta anggota Paguyuban Warung Magersari.


Iptu Hepi mengatakan, dalam kegiatan tersebut petugas mengibgatkan kepada masyarakat bahwa kondisi vegetasi yang mengering sangat rentan terhadap percikan api sekecil apa pun.


"Diimbau kepada masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan di area perimeter dan tidak membuang puntung rokok sembarangan, karaena cuaca panas dan angin kencang bisa membuat api kecil merembet menjadi kebakaran besar dalam hitungan menit," ujar Iptu Hepi.


Ia menegaskan bahwa perlindungan Hutan Panceng merupakan tanggung jawab kolektif, bukan hanya bertumpu pada pundak kepolisian atau Perhutani. Warga diminta segera mengaktivasi sistem pelaporan cepat jika melihat adanya titik api (hotspot).


"Polres Gresik menyediakan kanal darurat 24 jam untuk penanganan cepat. Masyarakat dapat melapor melalui Call Center 110 atau hotline Lapor Kapolres Gresik (Cak Rama) di nomor 0811-8800-2006," pungkas Iptu Hepi. (*)

 *Kapolri Dorong Keseimbangan Keberlangsungan Usaha dan Kesejahteraan Buruh*

*Kapolri Dorong Keseimbangan Keberlangsungan Usaha dan Kesejahteraan Buruh*

 



Bekasi - Kapolri menegaskan pentingnya membangun titik keseimbangan antara harapan pengusaha agar perusahaan dapat terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan, dengan hak buruh untuk memperoleh kehidupan yang layak dan sejahtera. Keseimbangan tersebut dinilai menjadi fondasi utama bagi hubungan industrial yang berkeadilan sekaligus terciptanya iklim investasi yang kondusif.


Pesan itu disampaikan Kapolri dalam Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026). Kegiatan bertema “Hubungan Industrial, Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” ini dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari kurang lebih 1.200 perusahaan di kawasan tersebut, serta unsur pemerintah, serikat buruh, asosiasi pengusaha, dan pengelola kawasan industri.


Kapolri mengapresiasi konsolidasi yang diselenggarakan FSPMI, terutama semangat perjuangan buruh yang semakin mengedepankan silaturahmi dan dialog dengan pengusaha maupun pemerintah. Menurutnya, perbedaan kepentingan dalam hubungan industrial merupakan dinamika yang wajar, namun harus diselesaikan melalui musyawarah, kepatuhan pada regulasi, dan komitmen bersama menjaga ketertiban.


“Perlu diperoleh titik keseimbangan antara harapan pengusaha agar perusahaan terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan, serta harapan buruh untuk hidup sejahtera,” tegas Kapolri.


Ia menilai buruh tidak semata-mata dipandang sebagai faktor produksi, melainkan aset, mitra, dan bagian dari keluarga besar perusahaan. Karena itu, keberlangsungan usaha dan pemenuhan hak-hak pekerja seharusnya ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling menguatkan. Perusahaan yang sehat akan membuka ruang bagi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan, sementara tenaga kerja yang terlindungi, terampil, dan produktif akan memperkuat daya saing dunia usaha.


Dalam konteks yang lebih luas, Kapolri mengingatkan bahwa dinamika geopolitik dan ekonomi global turut memberi tekanan terhadap dunia usaha serta ketenagakerjaan. Situasi tersebut menuntut kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, pengusaha, investor, dan pekerja untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta menghindari konflik hubungan industrial yang justru merugikan semua pihak.


Kapolri juga mengapresiasi pembahasan regulasi ketenagakerjaan yang diawali pertemuan antara serikat buruh dan asosiasi pengusaha. Langkah tersebut dipandang sebagai contoh positif pencarian titik temu secara konstruktif, dengan tetap menjunjung kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perlindungan hak-hak buruh.


Pemerintah juga terus mendorong hilirisasi dan investasi dengan mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam serta besarnya pasar domestik Indonesia. Kebijakan tersebut diharapkan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Upaya itu perlu ditopang oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk melalui pendidikan vokasi seperti SMK Mitra Industri, agar pekerja Indonesia semakin kompetitif dan mampu mengisi posisi manajerial maupun strategis.


Di sisi lain, Kapolri mengajak seluruh pihak menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas investasi. Praktik pungutan liar, premanisme, serta gangguan kamtibmas lainnya diminta segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti Polri. Dengan sinergi yang kuat, keseimbangan antara keberlangsungan perusahaan dan kesejahteraan buruh diyakini dapat menjadi jalan bersama menuju Indonesia Emas 2045.

 *Kapolri: Berantas Pungli dan Premanisme demi Jaga Iklim Investasi*

*Kapolri: Berantas Pungli dan Premanisme demi Jaga Iklim Investasi*



BEKASI – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik pungutan liar, premanisme, maupun berbagai tindak kejahatan yang mengganggu kegiatan usaha dan iklim investasi di Indonesia.


Kapolri meminta para pengusaha segera melaporkan setiap gangguan keamanan yang terjadi. Jajaran kepolisian diperintahkan merespons dan menindaklanjuti laporan tersebut secara tegas sesuai ketentuan hukum.


Penegasan itu disampaikan Kapolri saat menghadiri *Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)* di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).


Kegiatan yang mengusung tema *“Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi”* tersebut dihadiri kurang lebih 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan di Kawasan Industri MM2100 dan sekitarnya.


*“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,”* ujar Kapolri.


Menurut Kapolri, stabilitas keamanan merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan dunia usaha. Situasi kamtibmas yang terjaga akan memberikan rasa aman kepada pekerja, menjamin kelancaran operasional perusahaan, sekaligus memperkuat kepercayaan investor.


Terlebih, Indonesia memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi karena didukung kekayaan sumber daya alam, pasar domestik yang luas, serta pengembangan hilirisasi di berbagai sektor strategis.


Potensi tersebut tercermin dari realisasi investasi nasional yang mencapai Rp1.010,6 triliun hingga semester I tahun 2026. Pada periode yang sama, Jawa Barat membukukan investasi sebesar Rp138 triliun.


Kabupaten Bekasi menjadi salah satu penopang utama capaian tersebut. Pada triwulan I tahun 2026, realisasi investasi di Kabupaten Bekasi mencapai Rp31,7 triliun atau 41,29 persen dari total investasi Jawa Barat sebesar Rp76,8 triliun.


Kapolri memastikan Polri akan terus hadir memberikan perlindungan dan kepastian hukum agar kegiatan industri dapat berjalan dengan aman serta berkelanjutan.


*“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi. Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,”* kata Kapolri.


Meski demikian, Kapolri mengingatkan bahwa kondusivitas investasi bukan hanya berkaitan dengan keamanan. Perusahaan juga harus menaati regulasi, memenuhi hak-hak pekerja, serta membangun hubungan industrial yang adil dan harmonis.


Pekerja dan pengusaha merupakan dua unsur yang saling membutuhkan. Perusahaan memerlukan dukungan pekerja untuk menjaga kegiatan produksi, sedangkan pekerja membutuhkan perusahaan yang sehat dan terus berkembang sebagai sumber penghidupan.


Karena itu, Kapolri mendorong seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan ketenagakerjaan. Perbedaan kepentingan tidak boleh berkembang menjadi konflik yang merugikan pekerja, perusahaan, maupun perekonomian.


Kapolri mengajak pemerintah, pengusaha, pekerja, dan serikat buruh bersinergi menciptakan lingkungan industri yang aman, hubungan kerja yang berkeadilan, serta iklim investasi yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Penanganan Narkoba di Ngawi, Polisi Tegaskan Tidak Ada Transaksi dengan Pihak Mana Pun

Penanganan Narkoba di Ngawi, Polisi Tegaskan Tidak Ada Transaksi dengan Pihak Mana Pun




Ngawi — Satuan Reserse Narkoba Polres Ngawi melakukan penanganan terhadap seorang anak yang diamankan pada Minggu, 5 Juli 2026, sekitar pukul 18.30 WIB di pinggir jalan wilayah Kedunggalar, Kabupaten Ngawi.

Saat diamankan, petugas menemukan barang berupa 116 butir pil yang diduga termasuk jenis pil koplo. Atas temuan tersebut, Satresnarkoba Polres Ngawi kemudian melakukan gelar perkara dalam rangka penyelidikan.


Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik belum memperoleh bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya tindak pidana peredaran, mengingat belum ditemukan bukti bahwa pil tersebut telah diedarkan atau terdapat transaksi terkait barang tersebut.


Mengingat berstatus anak, pada hari berikutnya dilakukan upaya pembinaan dengan menempatkannya di Panti Rehabilitasi Al-Koliki, Beran.


Penempatan tersebut dilakukan atas permintaan orang tua yang bersangkutan dan disertai surat permohonan agar  Anak mendapatkan rehabilitasi di panti tersebut.


Dalam perkembangan selanjutnya, diketahui yang bersangkutan memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana lain yang sedang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Ngawi. Atas dasar tersebut, penanganan terhadap Anak selanjutnya dilakukan oleh pihak Reskrim melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Polres Ngawi juga menegaskan bahwa dalam penanganan perkara tersebut, khususnya oleh Satresnarkoba Polres Ngawi, tidak terdapat transaksi uang dengan pihak mana pun. Penanganan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, gelar perkara, serta prosedur dan kewenangan hukum yang berlaku.


"Berita yang beredar tidak benar. Polres Ngawi memastikan seluruh proses penanganan dilakukan dengan memperhatikan status  Anak, serta tetap mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku dalam penanganan perkara anak," ujar Kasat Resnarkoba AKP M Luthfi, saat dikonfirmasi media Sabtu, (12/9/2026)


Kasat Resnarkoba Polres Ngawi AKP M Luthfi, S.H., bahkan menegaskan bahwa setelah dikonfirmasi bapak kandung yang bersangkutan juga menyatakan berita itu tidak benar.

 Penanganan Narkoba di Ngawi, Polisi Tegaskan Tidak Ada Transaksi dengan Pihak Mana Pun

Penanganan Narkoba di Ngawi, Polisi Tegaskan Tidak Ada Transaksi dengan Pihak Mana Pun

 




Ngawi — Satuan Reserse Narkoba Polres Ngawi melakukan penanganan terhadap seorang anak yang diamankan pada Minggu, 5 Juli 2026, sekitar pukul 18.30 WIB di pinggir jalan wilayah Kedunggalar, Kabupaten Ngawi.

Saat diamankan, petugas menemukan barang berupa 116 butir pil yang diduga termasuk jenis pil koplo. Atas temuan tersebut, Satresnarkoba Polres Ngawi kemudian melakukan gelar perkara dalam rangka penyelidikan.


Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik belum memperoleh bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya tindak pidana peredaran, mengingat belum ditemukan bukti bahwa pil tersebut telah diedarkan atau terdapat transaksi terkait barang tersebut.


Mengingat berstatus anak, pada hari berikutnya dilakukan upaya pembinaan dengan menempatkannya di Panti Rehabilitasi Al-Koliki, Beran.


Penempatan tersebut dilakukan atas permintaan orang tua yang bersangkutan dan disertai surat permohonan agar  Anak mendapatkan rehabilitasi di panti tersebut.


Dalam perkembangan selanjutnya, diketahui yang bersangkutan memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana lain yang sedang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Ngawi. Atas dasar tersebut, penanganan terhadap Anak selanjutnya dilakukan oleh pihak Reskrim melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Polres Ngawi juga menegaskan bahwa dalam penanganan perkara tersebut, khususnya oleh Satresnarkoba Polres Ngawi, tidak terdapat transaksi uang dengan pihak mana pun. Penanganan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, gelar perkara, serta prosedur dan kewenangan hukum yang berlaku.


"Berita yang beredar tidak benar. Polres Ngawi memastikan seluruh proses penanganan dilakukan dengan memperhatikan status  Anak, serta tetap mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku dalam penanganan perkara anak,""Bahkan setelah dikonfirmasi bapak kandung ybs juga menyatakan berita itu tidak benar,"   ujar Kasat Resnarkoba AKP M Luthi, S.H.

 *Polres Probolinggo Terjunkan Personel dan Armada Modifikasi untuk Padamkan Karhutla di Blok Pengol Bromo*

*Polres Probolinggo Terjunkan Personel dan Armada Modifikasi untuk Padamkan Karhutla di Blok Pengol Bromo*



PROBOLINGGO – Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur kembali dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Titik api diketahui mulai muncul di kawasan savana Blok Pengol, yang lokasinya berdekatan dengan Bukit Teletubbies sejak Kamis (10/9/2026) sore.


Merespons situasi darurat tersebut, Polres Probolinggo Polda Jatim bergerak cepat dengan menerjunkan personel gabungan untuk melokalisir amukan si jago merah agar tidak meluas ke area hutan sekitarnya pada Jumat (11/9/2026).


Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizki Siregar menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan gerak cepat dan sinergi seluruh pihak.


“Kami akan terus bersinergi dengan seluruh stakeholder dalam penanganan karhutla. Bersama-sama kita lakukan upaya pemadaman dan pencegahan agar kebakaran tidak semakin meluas,” tegas AKBP Rizki, Sabtu (12/9/2026).


Pernyataan tersebut sejalan dengan langkah Polres Probolinggo Polda Jatim dalam penanganan karhutla sebelumnya, di mana personel kepolisian ditempatkan di sejumlah sektor untuk mengendalikan penyebaran api sekaligus melokalisasi titik api.


Selain mengerahkan pasukan, Polres Probolinggo Polda Jatim juga menerjunkan inovasi berupa kendaraan dinas yang telah dimodifikasi menjadi tangki air berkapasitas 1.000 liter. 


Armada ini dikerahkan langsung menembus medan guna memasok kebutuhan air tim pemadam di titik-titik yang sulit dijangkau. 


Upaya pemadaman ini menghadapi tantangan berat akibat kondisi vegetasi yang kering dan embusan angin kencang. 


Kendati demikian, personel gabungan Polres Probolinggo Polda Jatim bersama instansi lintas sektor dan relawan terus bersiaga dan melakukan penyisiran guna mengantisipasi munculnya titik api baru.


Seiring dengan proses penanganan kebakaran, Polres Probolinggo Polda Jatim juga memperketat patroli dan memantau akses wisata di sekitar Gunung Bromo. 


Pihak kepolisian mengimbau para wisatawan maupun pelaku wisata untuk mematuhi pembatasan akses demi keselamatan bersama, serta meminta masyarakat bersabar hingga kawasan terdampak dinyatakan benar-benar aman dan kembali dibuka oleh otoritas berwenang. 


“Peran aktif masyarakat sangat penting. Mari bersama-sama menjaga kawasan TNBTS dan segera melaporkan apabila menemukan titik api, sehingga dapat dilakukan penanganan sedini mungkin,” pungkas AKBP Rizki. (*)

 *Kapolri: Stabilitas Keamanan Jadi Syarat Utama Investasi*

*Kapolri: Stabilitas Keamanan Jadi Syarat Utama Investasi*

 



BEKASI – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan syarat utama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menjaga keberlangsungan kegiatan usaha.


Penegasan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri *Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)* di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).


*“Satu hal yang harus kita jaga adalah bagaimana iklim investasi tetap kondusif. Stabilitas kamtibmas dan keamanan menjadi syarat utama,”* ujar Kapolri.


Kegiatan bertema *“Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi”* itu dihadiri kurang lebih 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan di Kawasan Industri MM2100 dan sekitarnya.


Kapolri mengatakan Indonesia memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi karena didukung kekayaan sumber daya alam dan pasar dalam negeri yang luas. Potensi tersebut harus diperkuat dengan iklim usaha yang sehat serta kepastian hukum.


Terpeliharanya keamanan kawasan industri tidak hanya memberikan rasa aman kepada pengusaha dan investor, tetapi juga menjamin keberlangsungan operasional perusahaan serta lapangan pekerjaan bagi para buruh.


Hal tersebut semakin penting di tengah upaya pemerintah mendorong hilirisasi pada berbagai sektor strateg, mulai dari mineral, energi, pangan, hingga manufaktur. Kebijakan itu diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka peluang kerja yang semakin luas.


Kapolri memastikan Polri akan terus hadir menjaga keamanan agar investasi dan kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik.


“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi,” kata Kapolri.


Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Kapolri meminta para pelaku usaha tidak ragu mel melaporkan melaporkan jika menemukan praktik pungutan liar, premanisme, maupun kejahatan lain yang mengganggu aktivitas perusahaan.


Setiap laporan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” tegas Kapolri.


Selain keamanan, Kapolri menyebut hubungan industrial yang harmonis turut menentukan keberlangsungan dunia usaha. Setiap perbedaan antara pekerja dan perusahaan perlu diselesaikan melalui komunikasi, dialog, dan musyawarah.


Perusahaan juga dim harus mena menaati workers as strategic partners and assets, obey regulations, and fulfill workers' rights. On the other hand, workers are encouraged to improve professionalism, discipline, and work ethic to support company growth.


Kapolri menilai kesejahteraan pekerja, keberlangsungan dunia usaha, dan stabilitas keamanan merupakan tiga hal yang harus dijaga secara seimbang.


“Dengan semangat persatuan, kemitraan, saling menghormati, dan gotong royong, mari kita wujudkan dunia usaha yang maju, pekerja yang semakin sejahtera, dan stabilitas kamtibmas yang terjaga,” pungkas Kapolri.

 *Hadapi Karhutla Gambut, Polri Perkuat Teknologi hingga Rekayasa Tata Air*

*Hadapi Karhutla Gambut, Polri Perkuat Teknologi hingga Rekayasa Tata Air*




PALANGKA RAYA, KALIMANTAN TENGAH – Menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang semakin kompleks, Polri memperkuat penanganan karhutla dengan menggabungkan kekuatan personel, teknologi, kendaraan khusus, peralatan pemadaman, perlindungan personel, serta rekayasa tata air gambut.


Hal tersebut terlihat saat Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo meninjau langsung Posko Induk Penanganan Karhutla Polda Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Jumat (11/9/2026).


Wakapolri tidak hanya melihat kesiapan personel, tetapi juga memeriksa berbagai sarana dan inovasi yang digunakan untuk menjangkau titik kebakaran yang sulit diakses serta mempercepat pemadaman.


Kekuatan lapangan antara lain diperkuat 12 kendaraan double cabin yang dilengkapi tangki dan peralatan Karhutla, kendaraan AWC, Damkar dan tactical Karhutla, satu kendaraan Komodo, 14 sepeda motor modifikasi, serta satu ATV untuk mendukung mobilitas personel di medan sulit.


Pemantauan juga diperkuat dengan drone thermal yang dapat membantu mendeteksi sumber panas, terutama ketika titik api sulit terlihat secara kasatmata akibat asap atau kondisi medan.


Untuk mendukung pemadaman, disiapkan 3 unit pompa Alkon 3 inci, 75 unit Alkon 2 inci, dan 30 unit Alkon portable 1,5 inci. Kekuatan tersebut dilengkapi dengan berbagai jenis selang, antara lain 50 roll selang spiral 3 inci, 100 roll spiral 2 inci, 100 roll spiral 1,5 inci, 100 roll canvas 2 inci, dan 100 roll canvas 1,5 inci.


Polri juga menyiapkan 150 konektor selang/nozzle, 100 hose adapter, 20 tool box kit, 100 fire beater dan 20 folding water tank.


Untuk menghadapi kondisi ekstrem di lapangan, keselamatan personel turut menjadi perhatian. Dukungan perlengkapan meliputi 40 pakaian anti-panas, 50 pasang sepatu anti-panas, 50 pasang sarung tangan anti-panas, 200 pasang boots, 63 tabung oksigen 6,7 kilogram, 187 tabung oksigen 2 kilogram, 25 set masker dan tabung oksigen, 400 masker asap, 50 senter jarak jauh dan 150 headlamp.


Polri juga menyiapkan 4.000 liter cairan X-Fire dari Slog Polri, tiga generator berkapasitas 5.000 watt, 50 backpack, serta dua unit Wontech untuk mendukung kebutuhan operasional di lapangan.


Namun, pendekatan Polri tidak berhenti pada pemadaman. Karhutla di lahan gambut membutuhkan strategi yang menyentuh sumber persoalan, terutama pengelolaan air.


Kondisi muka air gambut yang ideal berada sekitar 40 sentimeter, sementara di sejumlah wilayah Kalteng mencapai sekitar 120 sentimeter. Karena itu, strategi dilakukan melalui penyekatan kanal, pengisian kembali air, sumur bor, embung dan pembukaan akses agar wilayah rawan dapat ditangani lebih cepat.


Saat ini terdapat 220 sumur bor dan 104 embung air yang menjadi bagian dari infrastruktur mitigasi karhutla.


Strategi tersebut menjadi penting karena Kalteng menghadapi tekanan kebakaran yang tinggi. Data terbaru menunjukkan 107.309 hotspot, 2.819 firespot dan 9.228,04 hektare lahan terbakar, dengan konsentrasi kebakaran tertinggi berada di Kotawaringin Timur.


Kondisi udara juga menjadi perhatian. AQI Palangka Raya mencapai 3.242 atau berada pada kategori “Sangat Berbahaya”, sehingga penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat sekaligus melindungi personel dan masyarakat dari dampak asap.


Di tengah fenomena El Nino yang sangat kuat pada Agustus–September 2026, Polri mengubah pendekatan dari sekadar respons setelah api muncul menuju pola penanganan yang lebih menyeluruh: deteksi dini, pencegahan, pemadaman cepat, mitigasi gambut, teknologi, edukasi masyarakat, kolaborasi dan penegakan hukum. Pendekatan multi-aspek tersebut juga menjadi bagian dari arahan Wakapolri dalam penguatan penanganan karhutla.


Penguatan teknologi tersebut berjalan bersamaan dengan penguatan sumber daya manusia. Di Kalteng terdapat 59 Serdik, terdiri atas 40 Sespimmen, 12 Sespimti dan 7 SPPK, yang mendukung edukasi, penyuluhan, pendampingan serta memberikan masukan berdasarkan kondisi lapangan.


Di tingkat yang lebih luas, 322 personel yang terdiri dari 64 Sespimti, 207 Sespimmen, 29 SPPK dan 22 pendamping juga ditugaskan dalam penguatan edukasi, penyuluhan dan pencegahan karhutla di enam Polda. 


Sementara itu, kelompok 198 personel peserta didik merupakan kelompok penugasan berbeda. Angka tersebut tidak digabungkan dengan 322 personel maupun 59 Serdik yang berada di Kalteng.


Bagi Polri, teknologi dan peralatan hanyalah salah satu bagian dari solusi. Efektivitas penanganan karhutla ditentukan oleh kemampuan menggabungkan data, personel, teknologi, kondisi ekologi, masyarakat dan koordinasi lintas sektor dalam satu strategi yang bekerja sampai tingkat tapak.


Dengan pendekatan tersebut, Polri bersama TNI, pemerintah daerah, Manggala Agni dan masyarakat terus memperkuat upaya agar setiap titik api dapat dideteksi lebih cepat, ditangani lebih dini, dan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.


“Usaha maksimal wajib dilaksanakan. Karena ini merupakan tanggung jawab bersama,” tegas Wakapolri.

Rayakan Hari Jadi ke-78 Polwan RI, Polwan Polres Ngawi Berbagi Kebahagiaan di Panti Asuhan Bina Insani 

Rayakan Hari Jadi ke-78 Polwan RI, Polwan Polres Ngawi Berbagi Kebahagiaan di Panti Asuhan Bina Insani 

  



NGAWI – Masih dalam rangkaian memperingati Hari Jadi ke-78 Polisi Wanita (Polwan) Republik Indonesia, yang jatuh setiap 1 September, kali ini Polwan Polres Ngawi berbagi kebahagiaan dan kepedulian bersama anak-anak di Panti Asuhan Bina Insani, Kabupaten Ngawi.

Dalam kegiatan tasyakuran tersebut, Polwan Polres Ngawi hadir dengan dipimpin senior Polwan Polres Ngawi, AKP Edhi Setyaningsih, yang juga menjabat sebagai Kasubbag Binkar Bag SDM Polres Ngawi.
Hadir pula Ketua Bhayangkari Cabang Ngawi, Ny. Erine Prayoga, bersama pengurus Bhayangkari Cabang Ngawi

Suasana tasyakuran berlangsung penuh keakraban dan keceriaan. Kehadiran para Polwan tidak hanya membawa bingkisan dan kebahagiaan, tetapi juga menghadirkan Bhabinkamtibmas serta para badut yang secara khusus menghibur anak-anak panti.

Keceriaan semakin terasa ketika para badut berinteraksi dan bermain bersama anak-anak. Di sela-sela hiburan, Polwan Polres Ngawi juga memberikan edukasi tertib berlalu lintas dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami anak-anak.

Materi keselamatan berlalu lintas dikemas secara ringan melalui permainan dan komunikasi interaktif, sehingga pesan tentang pentingnya disiplin, keselamatan di jalan, serta mengenal aturan lalu lintas dapat diterima dengan lebih mudah.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., melalui AKP Edhi Setyaningsih mengatakan bahwa peringatan Hari Jadi ke-78 Polwan bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi kesempatan bagi Polwan untuk semakin dekat dengan masyarakat, khususnya anak-anak.

“Kami ingin momentum Hari Jadi ke-78 Polwan ini menjadi kesempatan untuk berbagi kebahagiaan. Selain bersilaturahmi, kami juga ingin mengenalkan sejak dini pentingnya tertib dan disiplin berlalu lintas dengan cara yang menyenangkan,” ujar AKP Edhi Setyaningsih, Sabtu (12/9/2026)

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi wujud nyata semangat Polwan Polres Ngawi untuk terus hadir, berbagi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

Dengan pendekatan yang humanis dan penuh kehangatan, Polwan Polres Ngawi berharap kehadiran polisi tidak hanya dikenal sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai sahabat masyarakat yang peduli dan dekat dengan generasi penerus bangsa.

Polwan Polres Ngawi – Mengabdi dengan Hati, Hadir untuk Negeri.

Satgas Pangan Polres Ngawi Pastikan Harga di Pasar Besar dan Stok Beras Stabil

Satgas Pangan Polres Ngawi Pastikan Harga di Pasar Besar dan Stok Beras Stabil

 


NGAWI – Satgas Pangan Polres Ngawi

bersama instansi terkait terus melakukan pengawasan harga, pasokan, keamanan, dan mutu beras guna menjaga stabilitas pangan di wilayah Kabupaten Ngawi, di Pasar Besar Ngawi


Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pengecekan langsung terhadap harga dan ketersediaan beras medium, premium maupun beras SPHP. Salah satunya di Toko P. Maidi Pasar Besar Ngawi, ditemukan harga beras medium sebesar Rp13.500 per kilogram dengan stok sekitar 500 kilogram.


Sementara beras premium dijual dengan harga Rp14.800 per kilogram dengan stok sekitar 500 kilogram. Untuk beras SPHP, harga tercatat Rp58.000 per 5 kilogram dengan ketersediaan stok mencapai sekitar 1.000 kilogram.


Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata, S.Tr.K., S.I.K., yang memimpin kegiatan tersebut bersama tim, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan harga tetap terkendali sekaligus menjamin ketersediaan beras bagi masyarakat.


“Kami bersama instansi terkait terus melakukan monitoring di lapangan, baik di pasar tradisional, retail modern maupun produsen. Kami ingin memastikan stok beras mencukupi dan harga tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ujar AKP Pras.


Selain melakukan pengecekan harga dan stok, petugas juga memberikan imbauan kepada para pedagang agar menjual beras sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pasokan.


Hasil pengawasan menunjukkan kondisi harga beras di Kabupaten Ngawi masih relatif stabil. Tidak ditemukan adanya lonjakan harga yang signifikan, sementara stok beras premium, medium dan SPHP masih dalam kondisi mencukupi.


Satgas Pangan Polres Ngawi juga memastikan monitoring akan terus dilakukan secara berkala, termasuk pengawasan terhadap mutu dan distribusi beras di tingkat produsen, agen, pedagang hingga retail.


“Pengawasan ini akan terus kami lakukan secara berkala. Jika masyarakat menemukan adanya dugaan permainan harga, kelangkaan atau persoalan terkait distribusi pangan, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti,” pungkasnya, pada Sabtu (12/9/2026)

Friday, September 11, 2026

 *Cegah Karhutla, Polres Ponorogo Gencarkan Edukasi dan Patroli Kawasan Hutan*

*Cegah Karhutla, Polres Ponorogo Gencarkan Edukasi dan Patroli Kawasan Hutan*

 



PONOROGO – Kepolisian Resor (Polres) Ponorogo Polda Jatim bersama jajaran terus mengintensifkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah hukumnya. 


Langkah preventif ini salah satunya diwujudkan melalui sosialisasi dan patroli terpadu, seperti yang digelar oleh Polsek Sambit yang merupakan jajaran Polres Ponorogo Polda Jatim.


Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Polsek Sambit menggandeng Pemerintah Desa Ngadisanan, Perhutani, serta instansi terkait untuk memberikan edukasi masyarakat mengenai karhutla, yang dilaksanakan di Balai Desa Ngadisanan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Rabu (9/9/2026).


Kapolsek Sambit, AKP Moh. Isa Latif, S.H., menegaskan agar masyarakat tidak membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar. Selain berisiko memicu kebakaran yang meluas, aktivitas tersebut dinilai merusak ekosistem dan kelestarian hutan.


"Mari kita jaga hutan demi anak cucu kita. Hutan boleh dimanfaatkan, tetapi jangan sampai rusak karena cara pengelolaan yang salah," ujar AKP Moh. Isa Latif.


Usai sosialisasi, personel Polsek Sambit bersama tim gabungan langsung bergerak melakukan patroli ke kawasan hutan di wilayah Maguwan, Kecamatan Sambit. 


Patroli ini bertujuan untuk memantau kondisi lapangan secara langsung sekaligus mengantisipasi munculnya titik api (hotspot).


Dalam patroli tersebut, petugas mengingatkan warga yang beraktivitas di sekitar hutan agar tidak membuang puntung rokok atau benda memicu api secara sembarangan. Warga juga diminta segera melapor jika melihat indikasi kebakaran.


Di lokasi terpisah, Kapolres Ponorogo, AKBP Andin Wisnu Sudibyo mengatakan, upaya kolaboratif tersebut menegaskan komitmen Kepolisian dalam mengedepankan pendekatan edukatif dan kehadiran langsung di lapangan demi menjaga kelestarian lingkungan.


"Kami tetap berupaya melakukan pendekatan yang humanis kepada seluruh masyarakat, agar pesan - pesan Kamtibmas termasuk tentang Karhutla ini benar - benar dipedomani masyarakat dan dilaksanakan," ujar AKBP Andin. (*)

 *Singgah di Masjid Natabel Jannah, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo Berbagi Santunan dan Jumat Berkah*

*Singgah di Masjid Natabel Jannah, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo Berbagi Santunan dan Jumat Berkah*




PALANGKA RAYA – Di tengah padatnya agenda kunjungan kerja di Kalimantan Tengah untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi tersebut, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menyempatkan diri singgah di Masjid Natabel Jannah, Jalan Lamtoro Gung, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Jumat (11/9/2026).


Di masjid tersebut, usai pelaksanaan salat Jumat berjamaah, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menyerahkan 30 paket santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa, serta 150 porsi nasi bungkus Jumat Berkah kepada para jamaah dan warga yang melintas di sekitar masjid.


Dengan penuh kehangatan, Wakapolri menyapa dan berinteraksi langsung dengan anak-anak yatim, kaum dhuafa, serta masyarakat yang menerima bantuan, menciptakan suasana akrab dan penuh kekeluargaan.


Kehadiran Wakapolri di Masjid Natabel Jannah menjadi momentum untuk bersilaturahmi sekaligus berbagi kebahagiaan dengan masyarakat di sela pelaksanaan tugasnya meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.


Masjid Natabel Jannah memiliki kedekatan tersendiri dengan perjalanan pengabdian Komjen Dedi Prasetyo di Kalimantan Tengah. Masjid yang berada di Kompleks Perumahan Bhayangkara Residence tersebut mulai dibangun pada 7 Oktober 2021 dan diresmikan pada 12 Januari 2024, saat Komjen Dedi Prasetyo menjabat sebagai Kapolda Kalteng.


Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Natabel Jannah juga aktif menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan. Setiap pekan, pengurus masjid menggelar program Jumat Berkah dengan membagikan 100 hingga 150 porsi makanan kepada masyarakat setelah pelaksanaan salat Jumat.


Semangat berbagi tersebut menjadi bagian dari kepedulian yang terus dijaga di lingkungan Masjid Natabel Jannah, sekaligus menjadi sarana mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan dengan masyarakat.


Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri menekankan pentingnya menjaga semangat kepedulian dan berbagi kepada sesama.


“Kegiatan seperti ini harus terus kita hidupkan. Bukan hanya sebagai bentuk kepedulian, tetapi juga untuk mempererat silaturahmi dan menumbuhkan empati serta semangat berbagi kepada sesama,” ujar Komjen Dedi.


Menurutnya, pengabdian Polri tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melalui kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.


Sementara itu, Kapolda Kalteng Irjen Pol. Iwan Kurniawan menyampaikan bahwa jajaran Polda Kalteng akan terus mendukung kegiatan sosial dan kemanusiaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.


“Ini menjadi wujud nyata Polri hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga untuk berbagi, peduli, dan memberikan manfaat,” ujar Irjen Iwan.


Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Drs. R.Z. Panca Putra Simanjuntak beserta rombongan, Kapolda Kalteng Irjen Pol. Iwan Kurniawan, serta para pejabat utama Polda Kalteng.


Kehadiran Wakapolri di Masjid Natabel Jannah menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan meneguhkan semangat kepedulian Polri kepada masyarakat.

 *Kapolri Apresiasi Buruh dan Pengusaha Duduk Bersama Bahas RUU Ciptaker*

*Kapolri Apresiasi Buruh dan Pengusaha Duduk Bersama Bahas RUU Ciptaker*

 



Bekasi – Kapolri mengapresiasi langkah serikat buruh dan asosiasi pengusaha yang mulai duduk bersama membahas RUU Cipta Kerja. Menurutnya, dialog sejak awal menjadi cara terbaik untuk mencari titik temu di tengah berbagai kepentingan buruh dan dunia usaha.


Hal itu disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026). Acara mengangkat tema “Hubungan Industrial, Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” dan dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan.


Kapolri mengaku senang karena pembahasan RUU Ciptaker kali ini diawali dengan komunikasi antara serikat pekerja dan Apindo. Menurutnya, pola seperti ini penting dipertahankan karena berbagai isu ketenagakerjaan memang tidak selalu mudah dan sangat mungkin memunculkan perbedaan pandangan.


“Saya sangat senang mendengar bahwa pembicaraan terkait dengan draf Undang-Undang Ciptaker dimulai dengan pembicaraan bersama antara teman-teman dari serikat pekerja dengan Apindo. Ini adalah permulaan yang sangat baik dan tentunya harus dipertahankan,” kata Kapolri.


Ia menegaskan, perbedaan antara pekerja dan pengusaha merupakan hal yang wajar. Namun yang terpenting, setiap persoalan hubungan industrial sebisa mungkin diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, tanpa mengabaikan hak buruh maupun keberlangsungan perusahaan.


Kapolri mengatakan, keseimbangan antara dua kepentingan tersebut menjadi semakin penting di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global yang turut berdampak pada dunia usaha serta sektor ketenagakerjaan di Indonesia.


Karena itu, ia mengingatkan pengusaha agar tidak melihat pekerja semata-mata sebagai tenaga kerja, melainkan sebagai aset, mitra, sekaligus bagian dari keluarga besar perusahaan.


“Kalau kita bicara kesejahteraan buruh, perusahaannya juga harus tetap hidup dan berkembang. Di situlah kita harus menemukan titik keseimbangan untuk kepentingan bersama,” ujarnya.


Di sisi lain, Kapolri juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi tetap aman dan kondusif. Pemerintah, kata dia, terus mendorong hilirisasi dan investasi agar semakin banyak lapangan pekerjaan baru yang tercipta.


Menurutnya, Indonesia memiliki modal besar, mulai dari kekayaan sumber daya alam hingga pasar domestik yang luas. Namun potensi tersebut harus diiringi dengan kepastian, keamanan, serta hubungan industrial yang sehat.


Kapolri pun meminta perusahaan tidak ragu melaporkan praktik premanisme, pungutan liar, ataupun gangguan keamanan lainnya di kawasan industri. Polri, tegasnya, akan menindaklanjuti setiap laporan agar dunia usaha dan investor merasa aman menjalankan kegiatannya.


Pada saat yang sama, ia mengingatkan bahwa kondusivitas investasi tidak boleh mengesampingkan kepentingan pekerja. Pengusaha tetap harus mematuhi regulasi dan menjaga hak-hak buruh yang telah ditetapkan.


“Investasi harus tetap kondusif, tetapi hak-hak buruh juga harus terus dijaga dan diperjuangkan. Semua harus berjalan seimbang,” tegasnya.


Kapolri optimistis, jika pemerintah, pengusaha, investor, dan pekerja mampu menjaga komunikasi serta bekerja bersama, Indonesia akan semakin kuat dalam mendorong hilirisasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Ia juga mengapresiasi keberadaan SMK Mitra Industri MM2100 yang dinilai menjadi contoh konkret kolaborasi dunia pendidikan dan industri dalam menyiapkan tenaga kerja berkualitas. Kapolri berharap pekerja Indonesia ke depan tidak hanya menjadi tenaga terampil, tetapi juga mampu mengisi posisi-posisi manajerial dan strategis di perusahaan.


“Dengan semangat kebersamaan antara pengusaha, investor, buruh dan pemerintah, kita yakin Indonesia bisa mencapai cita-citanya menjadi negara maju,” pungkas Kapolri.

 Polres Mojokerto Intensifkan Patroli Mitigasi Karhutla Jaga Ribuan Hektare Kawasan Hijau di Pacet

Polres Mojokerto Intensifkan Patroli Mitigasi Karhutla Jaga Ribuan Hektare Kawasan Hijau di Pacet

 




MOJOKERTO – Menghadapi risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah cuaca ekstrem, Polres Mojokerto Polda Jawa Timur memperketat pengawasan di kawasan hijau.


Kali ini melalui Polsek Pacet bersama petugas Tahura ( Taman Hutan Raya) mengintensifkan patroli terpadu menyisir area rawan di lereng perbukitan Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jumat (11/9/2026).


Kapolres Mojokerto AKBP Dr. (C) Andy Yudha Pranata, S.H., S.I.K., M.Si. melalui Kapolsek Pacet, AKP Mohammad Khoirul Umam, S.E. M.H. mengatakan, langkah preventif ini diambil sebagai bentuk deteksi dini terhadap titik api (hotspot) serta meminimalisir kelalaian manusia yang kerap menjadi pemicu utama kebakaran di musim kemarau.


Menurut AKP Umam, petugas memfokuskan pengawasan pada kawasan sabuk hijau lereng gunung di wilayah Pacet yang mencakup luas wilayah hutan negara dan area vegetasi rawan di sekitarnya.


"Wilayah kerja pemantauan ini menjadi krusial mengingat vegetasi semak dan ranting kering di lereng gunung sangat rentan tersulut api saat suhu udara melonjak tinggi," ujar AKP Umam saat memimpin patroli, Jumat (11/9/2026).


Kapolsek Pacet menyatakan bahwa patroli ini merupakan komitmen nyata Kepolisian dalam melindungi kelestarian alam dan ekosistem di kawasan Pacet.


Pengawasan difokuskan pada titik-titik rawan, pemetaan sumber air darurat, hingga pemantauan jalur aktivitas masyarakat di perbatasan hutan lindung.


"Kami tidak hanya fokus pada pemantauan fisik hutan, tetapi juga pada pendekatan persuasif kepada masyarakat desa hutan (LMDH) dan para pendaki atau wisatawan agar tidak melakukan aktivitas memicu api, seperti membuang puntung rokok sembarangan atau membuat perapian yang ditinggalkan begitu saja," ujar AKP Umam


Selain memberikan edukasi, AKP Mohammad Khoirul Umam juga memberikan peringatan keras terkait regulasi hukum yang berlaku.


Ia menegaskan, Kepolisian memastikan tidak akan segan mengambil tindakan hukum tegas terhadap siapapun yang terbukti sengaja maupun lalai hingga menyebabkan kebakaran hutan.


AKP Umam mengingatkan bahwa pelaku pembakaran hutan dapat dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun serta denda hingga miliaran rupiah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


"Sanksi hukumnya sangat berat. Oleh karena itu, kami meminta kerja sama dari seluruh elemen masyarakat. Jika melihat ada kepulan asap atau aktivitas mencurigakan di dalam hutan, segera laporkan ke Polsek Pacet atau melalui call center 110 bebas pulsa agar bisa langsung ditangani sebelum meluas," pungkas AKP Umam.


Sementara itu Kepala RKW 07 Mojokerto Timur Ni Luh Novyanthi,S.Hut mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi dalam rangka pencegahan karhutla di kawasan Tahura Raden Soerjo wilayah Mojokerto

seluas 3.892 ha.(*)

 Kapolres Kediri Ingatkan Sanksi Berat Bagi Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan

Kapolres Kediri Ingatkan Sanksi Berat Bagi Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan

 





KEDIRI – Kapolres Kediri AKBP M. Wahyudin Latif kembali mengeluarkan larangan keras bagi seluruh lapisan masyarakat, pelaku usaha, maupun pihak lainnya untuk tidak membuka, mengolah, atau membersihkan lahan dengan cara membakar.


Langkah tegas ini merupakan bentuk komitmen kepolisian untuk mencegah bencana kabut asap, kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, serta hambatan aktivitas warga akibat vegetasi yang mengering selama musim kemarau.


"Kami mengimbau sekaligus melarang keras masyarakat membuka lahan dengan cara dibakar. Jangan sampai aktivitas yang dianggap sepele justru memicu kebakaran luas yang merugikan masyarakat dan lingkungan," tegas AKBP M. Wahyudin Latif, Jumat (11/9/2026).


Polres Kediri Polda Jatim juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dan segera melapor jika menemukan titik api, baik di lahan milik negara, korporasi, maupun pribadi. 


Laporan dapat disampaikan secara cepat melalui Call Center Polri 110 (bebas pulsa), pemerintah desa, atau posko kebencanaan terdekat.


Selain upaya preventif, AKBP M. Wahyudin Latif memastikan pihak kepolisian akan mengambil tindakan hukum yang sangat tegas bagi siapa saja yang terbukti sengaja membakar lahan, terutama di kawasan hutan.


"Pelaku pembakaran dapat dijerat dengan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta pasal terkait dalam KUHP," terang mantan Kapolres Probolinggo tersebut.


Sanksi pidana yang mengancam pelaku pun tidak main-main. Untuk pembakaran hutan secara sengaja, pelaku diancam pidana penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar. 


Sementara untuk pembukaan lahan dengan cara membakar, ancaman hukumannya adalah pidana penjara 3 hingga 10 tahun serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.


"Kami akan menindak tegas setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Kami juga mengingatkan agar masyarakat tidak mengolah lahan yang diduga sengaja dibakar," tambah AKBP Latif.


Melalui instruksi ini, Kapolres Kediri berharap masyarakat dapat mematuhi aturan demi kelestarian lingkungan serta keamanan bersama.


"Mari bersama-sama menjaga Kabupaten Kediri tetap aman, sehat, dan lestari. Mencegah jauh lebih baik daripada menanggulangi kebakaran yang sudah meluas," pungkasnya. (*)

 Kapolri ke Pengusaha: Jadikan Buruh Aset, Mitra, dan Keluarga Perusahaan

Kapolri ke Pengusaha: Jadikan Buruh Aset, Mitra, dan Keluarga Perusahaan

 




Bekasi- Kapolri mendorong perusahaan mengubah cara pandang terhadap buruh. Pekerja tidak semestinya hanya diposisikan sebagai tenaga kerja, tetapi harus menjadi aset, mitra, sekaligus bagian dari keluarga perusahaan.


Pesan itu disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026). Acara tersebut mengusung tema “Hubungan Industrial, Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi”.


“Jadikan buruh sebagai aset, mitra, dan bagian dari keluarga perusahaan,” ujar Kapolri.


Cara pandang tersebut dinilai penting untuk membangun hubungan industrial yang sehat. Sebab, keberlangsungan perusahaan dan kesejahteraan buruh bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan, melainkan perlu berjalan beriringan.


Perusahaan membutuhkan pekerja yang produktif dan berkualitas agar mampu bertahan dan berkembang. Sebaliknya, buruh membutuhkan perusahaan yang sehat untuk memperoleh kepastian kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan.


Keseimbangan itu semakin dibutuhkan di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang turut memberi tekanan terhadap dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan. Kondisi tersebut menuntut pemerintah, pengusaha, investor, dan pekerja semakin memperkuat komunikasi dan kolaborasi.


Kapolri pun mengapresiasi perjuangan FSPMI yang semakin mengedepankan silaturahmi serta dialog dengan pemerintah dan kalangan pengusaha. Perbedaan kepentingan dalam hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah, bukan dengan langkah yang justru merugikan pekerja maupun perusahaan.


Pendekatan serupa juga terlihat dalam pembahasan Cipta Kerja yang diawali melalui pertemuan antara serikat buruh dan asosiasi pengusaha. Langkah tersebut diapresiasi sebagai upaya mencari titik temu dengan tetap berpegang pada regulasi dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.


Konsolidasi Akbar FSPMI tersebut dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan di Kawasan Industri MM2100. Sejumlah unsur serikat pekerja, pengusaha, APINDO, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, hingga jajaran Polri turut hadir.


Di tengah upaya memperkuat hubungan industrial, pemerintah juga terus mendorong hilirisasi dan investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Kekayaan sumber daya alam dan besarnya pasar domestik Indonesia menjadi modal penting untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja.


Namun, investasi membutuhkan iklim yang aman dan kondusif. Karena itu, Kapolri meminta praktik pungutan liar, premanisme, maupun gangguan kamtibmas lainnya yang menghambat aktivitas dunia usaha segera dilaporkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti.


Peningkatan investasi juga perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pekerja. Kapolri mengapresiasi keberadaan SMK Mitra Industri MM2100 sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang semakin kompetitif dan memiliki kesempatan untuk menduduki posisi manajerial maupun strategis di perusahaan.


Sinergi pemerintah, dunia usaha, investor, dan buruh pada akhirnya menjadi kunci agar investasi terus tumbuh, lapangan kerja semakin luas, dan kesejahteraan pekerja meningkat menuju Indonesia Emas 2045.

Patroli Gabungan Cegah Karhutla di Ngawi, Polsek Pitu Temukan dan Padamkan Kebakaran Lahan

Patroli Gabungan Cegah Karhutla di Ngawi, Polsek Pitu Temukan dan Padamkan Kebakaran Lahan

 



NGAWI – Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terus digencarkan jajaran Polres Ngawi. Polsek Pitu bersama Posramil Pitu, KHDTK UGM dan Perhutani melaksanakan patroli gabungan sekaligus memasang banner Maklumat Kapolres Ngawi tentang pencegahan Karhutla, Kamis (10/9/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 16.00 WIB tersebut menyasar sejumlah kawasan hutan dan lahan di wilayah hukum Polsek Pitu, khususnya kawasan KHDTK yang berada di wilayah Hutan Wengon Desa (HWD), meliputi Desa Papungan, Cantel, Ngancar dan Pitu.

Dalam patroli tersebut, petugas memasang banner Maklumat Kapolres Ngawi tentang Karhutla di lima titik sebagai bentuk edukasi sekaligus peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran.

Patroli gabungan juga menghasilkan respons cepat ketika petugas menemukan adanya kebakaran lahan milik masyarakat di wilayah Desa Ngancar. Petugas bersama unsur terkait langsung melakukan penanganan hingga api berhasil dipadamkan.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., melalui Kapolsek Pitu IPTU Prinanto, S.E., menegaskan bahwa patroli dan sosialisasi akan terus ditingkatkan, terlebih kondisi kemarau dengan suhu panas dan terkadang disertai angin berpotensi mempercepat meluasnya api.

“Dalam kondisi kemarau seperti sekarang, kami mengimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan sembarangan. Api kecil dapat dengan cepat membesar dan merembet ke kawasan hutan maupun permukiman,” ujar IPTU Prinanto.

Selain patroli rutin, sinergi lintas instansi juga akan terus diperkuat. Patroli gabungan dijadwalkan dilaksanakan secara berkala setiap satu minggu sekali sebagai langkah antisipasi sekaligus deteksi dini terhadap potensi Karhutla.

“Kami mengedepankan pencegahan melalui patroli, sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat. Jika menemukan potensi kebakaran, segera laporkan agar dapat ditangani secepat mungkin,” tambahnya.

Polsek Pitu mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan, khususnya di tengah musim kemarau, agar wilayah Ngawi tetap aman dari ancaman kebakaran hutan, lahan, perkebunan maupun permukiman.
Kegiatan patroli dan pemasangan banner berlangsung aman dan kondusif.

 *Perkuat Sinergi Pengamanan Obvitnas, Kapolres Probolinggo Kunjungi PLTU Paiton*

*Perkuat Sinergi Pengamanan Obvitnas, Kapolres Probolinggo Kunjungi PLTU Paiton*



PROBOLINGGO – Kapolres Probolinggo, AKBP Asmida Rizki Siregar didampingi Wakapolres Kompol Yanuar Rizal Ardhianto dan sejumlah Pejabat Utama Polres Probolinggo melaksanakan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi ke kawasan Objek Vital Nasional (Obvitnas) PLTU Paiton, Kabupaten Probolinggo, pada Kamis (10/9/2026).


Dalam pertemuan tersebut, AKBP Rizki menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan wujud komitmen jajaran Polres Probolinggo Polda Jatim untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi dengan pihak pengelola.


“Kami ingin membangun komunikasi dan koordinasi yang semakin solid, sehingga bersama-sama dapat menjaga keamanan serta kelancaran operasional di PLTU Paiton,” ujar AKBP Rizki.


Ia juga menegaskan bahwa pengamanan kawasan strategis seperti Obvitnas tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama erat dari seluruh elemen terkait.


AKBP Rizki berharap, dengan sinergi yang kuat antara kepolisian, manajemen pengelola, dan petugas keamanan internal, setiap potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini.


"Target kita adalah memastikan situasi kamtibmas di kawasan PLTU Paiton tetap aman dan kondusif,” tutur AKBP Rizki.


Sementara itu, Senior Manager UP Paiton Dwi Juli Harsono menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan komunikasi yang dilakukan Polres Probolinggo. 


Menurutnya, sinergi dengan kepolisian menjadi bagian penting dalam mendukung keamanan dan kelancaran operasional PLTU Paiton.


“Kami menyampaikan terimakasih atas perhatian dan sinergi yang selama ini terjalin dengan Polres Probolinggo. Kami siap untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menjaga keamanan kawasan serta mendukung kelancaran operasional PLTU Paiton,” ujar Dwi Juli Harsono.


Melalui kegiatan tersebut, diharapkan sinergi antara Polres Probolinggo Polda Jatim dengan pengelola PLTU Paiton semakin kuat, khususnya dalam menjaga keamanan dan mendukung kelancaran operasional Obvitnas. (*)

 *Polres Gresik Amankan Pria Eksibisionis di Cerme, Sering Beraksi Sasar Pemotor Wanita*

*Polres Gresik Amankan Pria Eksibisionis di Cerme, Sering Beraksi Sasar Pemotor Wanita*

 



GRESIK - Unit Resmob Satreskrim Polres Gresik Polda Jatim  mengamankan seorang pria berinisial S (38), terduga pelaku eksibisionisme yang kerap meresahkan warga di Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.


Kasatreskrim Polres Gresik AKP Mohammad Prasetyo mengatakan, tersangka ditangkap di Jalan Desa Padeg, Kecamatan Cerme, setelah Polisi menerima laporan dari seorang pengendara perempuan yang menjadi korban aksi menyimpangnya.


"Tersangka diduga sudah melakukan perbuatan serupa sebanyak kurang lebih 30 kali sejak Januari hingga Agustus 2026," kata AKP Prasetyo didampingi Kasi Humas Polres Gresik,Iptu Hepi Muslih Riza, Jumat (11/9/2026).


Aksi terakhir pelaku terjadi pada Senin (31/8/2026) sekitar pukul 12.45 WIB. Saat itu korban sedang berkendara menuju tempat kerja melewati jalanan persawahan yang sepi.


Melihat gerak-gerik pelaku yang mencurigakan di pinggir jalan, korban berinisiatif merekamnya menggunakan ponsel. Saat korban melintas dekat, pelaku tiba-tiba mengeluarkan dan memamerkan alat kelaminnya.


Korban mengaku sudah tiga kali menjadi sasaran pelaku yang sama di lokasi tersebut hingga akhirnya berani melapor ke Polisi.


Kepada penyidik, pelaku S mengaku sengaja memanfaatkan kondisi jalan sepi untuk mengincar pengendara perempuan yang melintas sendirian.


Ia berdalih nekat melakukan aksi tak terpuji tersebut karena terinspirasi dari video porno dan merasa puas setelah memamerkan alat vitalnya.


Dari tangan pelaku, Polisi menyita barang bukti berupa kaus lengan panjang biru dongker, celana pendek hitam bergaris putih, dan sebuah topi merah yang digunakan saat beraksi.


Atas perbuatannya, S dijerat Pasal 406 huruf a Undang-Undang Hukum Pidana (UU HP) Tahun 2023 tentang tindak pidana melanggar kesusilaan di muka umum. Polisi kini juga melibatkan psikolog untuk memeriksa kejiwaan pelaku.


Polres Gresik Polda Jatim mengimbau warga lain yang merasa pernah menjadi korban pelaku untuk segera melapor ke Call Center 110 atau WhatsApp "Lapor Cak Rama" di nomor 081188002006. (*)

 *Atasi Kekeringan, Polres Ngawi Bangun Sumur Bor Presisi dan Bagikan Bansos di Kasreman*

*Atasi Kekeringan, Polres Ngawi Bangun Sumur Bor Presisi dan Bagikan Bansos di Kasreman*




NGAWI – Musim kemarau panjang yang memicu kekeringan di sejumlah wilayah mendapat perhatian serius dari Polres Ngawi Polda Jawa Timur.


Sebagai bentuk kepedulian, Polres Ngawi membangun fasilitas Sumur Bor Presisi untuk membantu warga Dusun Plelen, Desa Kiyonten, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Kamis (10/9/2026).


Kehadiran sumur bor baru ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan air bersih harian masyarakat setempat.


Kapolres Ngawi, AKBP Prayoga Angga Widyatama, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kehadiran dan kepedulian Polri di tengah kesulitan masyarakat akibat kemarau.


“Sumur bor ini kami harapkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Jangan sampai ada yang berebut. Fasilitas ini bukan hanya untuk warga Dusun Plelen saja, melainkan siapa saja yang membutuhkan air dipersilakan mengambilnya,” ujar AKBP Prayoga.


Ia juga mengingatkan warga untuk bergotong-royong merawat infrastruktur tersebut agar masa pakainya bertahan lama dan memberi manfaat yang lebih luas.


“Rawat bersama dan manfaatkan dengan baik. Semoga bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat dan mendatangkan berkah bagi warga sekitar,” lanjutnya.


Bantuan ini disambut dengan penuh rasa syukur oleh warga setempat yang selama ini kesulitan mencari sumber air bersih.


"Alhamdulillah, matur suwun (terima kasih) Pak Polisi, Bu Polwan," ungkap Darno, salah seorang warga penerima manfaat dengan haru.


Tidak hanya meresmikan sumur bor, dalam kesempatan yang sama, jajaran Polwan Polres Ngawi juga membagikan bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako untuk meringankan kebutuhan dapur warga Dusun Plelen yang terdampak kemarau.(*)