Ad 728x90

Saturday, November 21, 2026

 POLIRAN : Polres Lumajang Gandeng Disnaker Bekali Penyandang Disabilitas Keterampilan Bisnis

POLIRAN : Polres Lumajang Gandeng Disnaker Bekali Penyandang Disabilitas Keterampilan Bisnis

 



LUMAJANG – Upaya menekan angka pengangguran tidak hanya membutuhkan lapangan pekerjaan, tetapi juga keterampilan dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan kemandirian ekonomi. 


Hal itulah yang dilakukan Polres Lumajang Polda Jatim dengan menggandeng Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lumajang melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN).


Melalui program tersebut, Polres Lumajang Polda Jatim bersama Disnaker memberikan pembekalan teknis manajemen bisnis tingkat dasar kepada peserta penyandang disabilitas dari seluruh wilayah Kabupaten Lumajang, Rabu (18/11/2026).


Kegiatan yang berlangsung di Aula Disnaker Kabupaten Lumajang itu menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat sekaligus mendukung program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.


Kegiatan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi, S.H., S.I.K., M.H., dan Kepala Disnaker Kabupaten Lumajang Subechan, S.E., M.M.


Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi mengatakan, program Poliran merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan pengangguran sekaligus upaya memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung.


Menurut AKBP Riki,  kepolisian tidak hanya memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga dapat berperan dalam mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat.


"Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang atas kerja sama dan kolaborasinya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana melalui program Polisi Peduli Pengangguran," ujar AKBP Riki.


Ia berharap, pembekalan keterampilan manajemen bisnis tingkat dasar tersebut dapat memberikan pengetahuan dan bekal bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi diri, termasuk membuka peluang usaha secara mandiri.


AKBP Riki juga menegaskan pentingnya keberlanjutan program kolaborasi antara Polres Lumajang dan Disnaker. Dengan demikian, kegiatan serupa tidak hanya berhenti pada satu pelaksanaan, tetapi dapat terus dikembangkan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.


"Kami berharap kegiatan ini menjadi salah satu program penting yang dapat terus dilanjutkan. Sinergi antara Polres Lumajang, Dinas Tenaga Kerja, dan masyarakat harus terus dijaga agar program Polisi Peduli Pengangguran bisa memberikan manfaat nyata," pungkasnya.


Melalui program Poliran, Polres Lumajang Polda Jatim berupaya mengambil bagian dalam mendukung peningkatan keterampilan masyarakat dan memperluas kesempatan kemandirian ekonomi, termasuk bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang. (*)

 Layanan Humanis Polda Jatim Bagikan Ribuan Paket Makanan dan Minuman untuk Massa Aksi Buruh di Surabaya

Layanan Humanis Polda Jatim Bagikan Ribuan Paket Makanan dan Minuman untuk Massa Aksi Buruh di Surabaya




SURABAYA – Polda Jawa Timur menggelar aksi simpatik dan humanis dengan membagikan ribuan paket minuman serta makanan ringan kepada massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang tengah menyampaikan aspirasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, pada Jumat (20/11/2026).


Langkah ini dilakukan sebagai wujud nyata bahwa Polda Jawa Timur mengedepankan pendekatan yang humanis, persuasif, dan proporsional dalam memberikan pelayanan serta menjalin komunikasi yang harmonis dengan elemen masyarakat.


Dalam pelaksanaannya, tim dari Biro Logistik Polda Jatim mendistribusikan lebih kurang 1.000 botol serta 17 dus camilan roti (setara dengan 1.000 bungkus) langsung kepada para peserta aksi.


Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan bahwa kehadiran personel kepolisian merupakan bentuk pelayanan, perlindungan, dan pengamanan kepada seluruh masyarakat, baik yang menyampaikan aspirasi maupun masyarakat lainnya yang sedang beraktivitas.


Kombes Pol Jules Abraham Abast menegaskan, pada prinsipnya Polri menghormati dan menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.


"Kehadiran personel kepolisian bertujuan memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan damai," tegas Kombes Pol Abast.


Selain memberikan pelayanan dan pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi, Polda Jatim bersama jajaran serta stakeholder terkait lainnya juga menyiapkan langkah-langkah pengaturan arus lalu lintas, termasuk pengalihan arus secara situasional apabila diperlukan.


"Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, meminimalkan potensi kemacetan, serta menjaga keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat," terang Kombes Pol Abast.


Dalam kesempatan tersebut, Kombes Pol Abast juga mengimbau seluruh peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan bertanggung jawab, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun ajakan yang berpotensi memicu gangguan keamanan.


"Kepolisian akan berupaya memberikan pelayanan terbaik, sehingga kegiatan penyampaian aspirasi dari rekan - rekan buruh dapat berlangsung dengan baik dan aktivitas masyarakat tetap terlayani," pungkas Kombes Pol Abast.


Kehadiran personel kepolisian yang membawa bantuan logistik di tengah teriknya cuaca dan padatnya aksi disambut positif oleh massa buruh.


Seluruh rangkaian pendistribusian air mineral dan roti berlangsung dengan tertib, lancar, serta turut mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif hingga kegiatan selesai dilaksanakan. (*)

 Polres Ngawi Gelar Program Poliran, Bekali Pencari Kerja Dengan Pelatihan Keterampilan

Polres Ngawi Gelar Program Poliran, Bekali Pencari Kerja Dengan Pelatihan Keterampilan



*NGAWI* – Dalam upaya membantu masyarakat memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kemandirian ekonomi, Polres Ngawi melalui Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) menggelar kegiatan POLIRAN (Polisi Peduli Pengangguran) berupa pelatihan keterampilan tenaga kerja.


Kegiatan tersebut merupakan bentuk kerja sama Polres Ngawi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi.


Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Ngawi Kompol Haris Darma Sucipto, S.I.K., M.Si., Kasat Binmas Polres Ngawi AKP Agus Purwanto, S.E., perwakilan sejumlah dinas terkait, perwakilan perusahaan, di antaranya PT Candi Loka, PT Daya Tani Sembada, PT Padi Indonesia Maju, serta personel Satbinmas Polres Ngawi.


Program POLIRAN bertujuan membantu masyarakat usia produktif yang belum bekerja melalui pendataan pencari kerja, pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, hingga penyaluran dan penempatan kerja melalui kerja sama dengan dunia usaha dan industri.


Kapolres Ngawi AKBP Mohammad Amirul Hakim, S.I.K., M.Si., melalui Wakapolres Ngawi Kompol Haris Darma Sucipto, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa program POLIRAN merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.


Menurutnya, Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berupaya memberikan kontribusi nyata dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


"Melalui program POLIRAN ini, kami berharap masyarakat usia produktif yang belum memiliki pekerjaan dapat memperoleh keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Dengan demikian, terbuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan maupun mengembangkan usaha secara mandiri," ungkapnya pada Sabtu(21/11/2026).


Lebih lanjut, sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan dunia usaha diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, mengurangi angka pengangguran, serta menekan potensi kerawanan sosial yang dapat berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).


Polres Ngawi berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan sejahtera.

 Tekan Peredaran Miras, Polres Gresik Sita 5.921 Botol serta Jeriken dan Galon Tuak

Tekan Peredaran Miras, Polres Gresik Sita 5.921 Botol serta Jeriken dan Galon Tuak



GRESIK – Kepolisian Resor (Polres) Gresik Polda Jatim mengamankan sebanyak 5.921 botol minuman keras (miras) berbagai merek, satu jeriken tuak, dan tujuh galon tuak dalam operasi penertiban selama sebulan terakhir. 


Langkah tegas melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) ini dilakukan untuk menekan peredaran miras ilegal sekaligus menjaga kondusivitas keamanan di wilayah Kabupaten Gresik.


Dari total barang bukti tersebut, pengungkapan terbesar dilakukan Polsek Cerme pada Kamis (12/11/2026) pukul 19.00 WIB di Jalan Morowudi, Kecamatan Cerme. Petugas menyita 5.500 botol miras jenis Arak Bali—setara 1.925 liter atau 1,9 ton—yang dikemas dalam 50 kardus. 


Ribuan botol itu diangkut menggunakan truk ekspedisi bernomor polisi W 4604 DT dari Sidoarjo menuju kota-kota yang dilintasi, termasuk Gresik. 


Selain menyita truk beserta surat kendaraan, polisi turut mengamankan pengemudi berinisial MR dan kernet berinisial AW yang tidak memiliki identitas.


Sementara itu, Polsek jajaran Polres Gresik juga mengamankan barang bukti tambahan berupa 421 botol miras berbagai merek, satu jeriken tuak, dan tujuh galon tuak. Jenis miras yang disita meliputi Arak Bali, Arak Tuban, Bir Bintang, Guinness, Singaraja, vodka, anggur api, hingga tuak.


Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menegaskan, penertiban ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran miras yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).


"Kami tidak akan memberikan ruang bagi aktivitas peredaran minuman keras yang melanggar ketentuan hukum di Kabupaten Gresik. Penertiban ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan," tegas AKBP Ramadhan Nasution.


Para terduga pelaku kini masih menjalani pemeriksaan dan terancam dijerat Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2004 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras, dengan ancaman kurungan maksimal tiga bulan atau denda Rp300 ribu hingga Rp6 juta.


 Masyarakat diimbau aktif melapor melalui Call Center 110 jika mengetahui peredaran miras di lingkungannya. (*)

 Cegah Abrasi, Polresta Tuban bersama Masyarakat Tanam 1.000 Bibit Cemara di Pantai Glondonggede

Cegah Abrasi, Polresta Tuban bersama Masyarakat Tanam 1.000 Bibit Cemara di Pantai Glondonggede

 



TUBAN – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tuban menggelar aksi bersih-bersih pantai dan penanaman 1.000 bibit pohon cemara di kawasan Pantai Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Jumat (20/11/2026). 


Kegiatan bertajuk green policing ini dilakukan sebagai langkah nyata mencegah abrasi pesisir sekaligus memperkuat sinergitas lintas sektor dalam menjaga kelestarian lingkungan.


Dalam pelaksanaannya, Kapolresta Tuban Kombes Pol Jazuli Dani Iriawan menggandeng berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar SMA dan SMK Tambakboyo, perguruan silat, pemerintah desa dan kecamatan, hingga PT Solusi Bangun Indonesia (SBI).


Kombes Pol Jazuli Dani Iriawan menyampaikan bahwa penanaman pohon ini bukan sekadar penghijauan sesaat, melainkan investasi jangka panjang bagi generasi mendatang. 


Selain memperindah kawasan pesisir dan mendukung sektor wisata, keberadaan pohon cemara berfungsi menahan erosi serta meredam dampak gelombang laut.


"Saya berharap apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat dan keberkahan. Pohon-pohon yang kita tanam nantinya bisa dinikmati oleh anak-anak dan cucu kita," ungkap Kombes Pol Jazuli Dani Iriawan.


Lebih lanjut, Kapolresta Tuban menegaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan, siapa pun yang nantinya memimpin Polresta Tuban. 


Menurutnya, kekuatan kebersamaan Polri, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat merupakan modal utama dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.


"Dengan kebersamaan yang kuat, berbagai kegiatan positif akan dapat kita laksanakan dengan lebih baik dan maksimal. Mudah-mudahan dari langkah kecil hari ini bisa menjadi amal kebaikan bagi kita semua," pungkasnya.


Melalui kegiatan ini, Polresta Tuban Polda Jatim berharap semangat gotong royong dan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kelestarian alam pesisir semakin tumbuh demi masa depan generasi penerus. (*)

 Polri Fokus Lindungi Nelayan dari Bom Ikan dan Kapal Ilegal Lewat Blue Policing

Polri Fokus Lindungi Nelayan dari Bom Ikan dan Kapal Ilegal Lewat Blue Policing



Jakarta-Kepolisian Negara Republik Indonesia menyiapkan penguatan pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, racun, dan aktivitas kapal ilegal yang mengancam mata pencaharian nelayan tradisional. Langkah tersebut menjadi salah satu prioritas dalam program Blue Policing yang digagas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.


Melalui program ini, Polri mengedepankan pendekatan pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan dengan masyarakat pesisir untuk melindungi sumber daya laut sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.


Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem, tetapi juga berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.


"Melalui Blue Policing, Bapak Kapolri menekankan pentingnya perlindungan laut yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Pitoyo, Sabtu (21/11/2026).


Pitoyo menjelaskan bahwa pengamanan wilayah perairan akan diarahkan melalui patroli berbasis risiko, deteksi dini aktivitas ilegal, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mengancam keselamatan masyarakat dan kelestarian sumber daya laut.


Pengawasan juga mencakup praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) yang berpotensi menimbulkan ketimpangan akses sumber daya ikan dan konflik wilayah tangkap antara kapal penangkap ikan dengan nelayan tradisional.


Menurut Pitoyo, upaya tersebut tidak dapat dilakukan kepolisian sendiri. Keterlibatan nelayan, pemerintah daerah, instansi terkait, serta komunitas pesisir menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran dan mencegah konflik di wilayah perairan.


"Nelayan adalah mitra strategis Polri. Mereka memahami kondisi laut dan aktivitas di wilayah tangkapnya. Karena itu, kami ingin membangun komunikasi yang lebih kuat agar setiap potensi gangguan keamanan dapat diketahui lebih awal dan diselesaikan bersama," jelasnya.


Kemitraan tersebut dikembangkan melalui pilar Blue Community dengan memperkuat forum dialog dan pemolisian masyarakat pesisir. 


Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk menyerap aspirasi nelayan, memetakan persoalan keamanan, serta mencari penyelesaian secara partisipatif.


Pendekatan Blue Policing juga memberikan ruang bagi kearifan lokal masyarakat bahari, termasuk aturan adat Awig-awig, Sasi, dan Panglima Laot, dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut dan pemeliharaan keamanan wilayah pesisir.


Selain ancaman penangkapan ikan ilegal, Polri memberikan perhatian terhadap distribusi bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan kecil. Pengawasan diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan distribusi agar kebutuhan operasional nelayan dapat terpenuhi sesuai ketentuan.


Aspek keselamatan melaut turut menjadi perhatian melalui patroli perairan, pengamanan jalur pelayaran rakyat, serta edukasi penggunaan jaket pelampung dan perlengkapan navigasi.


Pitoyo mengatakan, perlindungan terhadap nelayan merupakan bagian dari pendekatan Blue Policing yang lebih luas. Program ini dijalankan melalui enam pilar strategis, yakni Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact.


"Keenam pilar tersebut mengintegrasikan pencegahan gangguan keamanan, kemitraan masyarakat, deteksi dini, penegakan hukum, perlindungan ekosistem, serta evaluasi dampak terhadap kondisi wilayah perairan," ungkapnya.


Melalui pendekatan tersebut, keberhasilan pengamanan laut tidak hanya dinilai dari jumlah patroli dan penindakan, tetapi juga dari berkurangnya gangguan keamanan, meningkatnya keselamatan nelayan, serta terjaganya keberlanjutan sumber daya ikan.


“Tujuan akhirnya adalah memastikan nelayan dapat melaut dengan aman, sumber daya ikan tetap tersedia, dan ekonomi masyarakat pesisir terus berkembang. Inilah semangat Polisi Bersama Masyarakat yang diwujudkan melalui Blue Policing, menjaga keamanan sekaligus melindungi kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut,” pungkasnya.

 Polri Tangani 207 Kasus TPPO, Amankan 238 Tersangka dan Selamatkan 510 Korban dalam Sepekan

Polri Tangani 207 Kasus TPPO, Amankan 238 Tersangka dan Selamatkan 510 Korban dalam Sepekan

 




JAKARTA – Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama Polda dan Polres jajaran berhasil menangani 207 laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 238 tersangka berhasil diamankan dengan jumlah korban mencapai 510 orang.


Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan bahwa pelaksanaan KRYD tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, khususnya penguatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.


"Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa upaya penegakan hukum berjalan berkelanjutan dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas serta dalam segala aspek kehidupan," ujar Erdi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).


Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah menyampaikan bahwa dari total 510 korban, sebanyak 448 orang merupakan korban dewasa dan 62 orang lainnya merupakan anak-anak. Berdasarkan komposisi korban, sebanyak 50 persen merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.


"Setiap langkah penindakan dilaksanakan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas serta pelindungan terhadap saksi dan korban," ujar Nurul.


Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka memiliki beragam peran dalam jaringan perdagangan orang, mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal hingga mucikari. Polri juga terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk pengendali jaringan dan pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik perdagangan orang.


Adapun modus operandi yang ditemukan selama pelaksanaan KRYD didominasi oleh pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sebesar 42 persen dan eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen. Sementara itu, modus lainnya meliputi eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan sebagai tentara bayaran.


Selain penegakan hukum, Polri juga mengintensifkan langkah pencegahan melalui program Rise and Speak. Selama periode tersebut, tercatat sebanyak 279 kegiatan edukasi telah dilaksanakan dengan total 47.550 peserta dari berbagai kelompok masyarakat, khususnya perempuan, anak, pencari kerja, dan masyarakat di wilayah yang memiliki potensi kerawanan TPPO.


Dalam aspek perlindungan korban, Polri bersama instansi terkait juga telah memulangkan 84 korban selama periode 13–19 November 2026. Penanganan dilanjutkan melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI/Kementerian P2MI sesuai kewenangannya.


Langkah tersebut mencakup penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, hingga fasilitasi pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa. Upaya ini dilakukan agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman sekaligus mencegah mereka kembali terjebak dalam praktik perdagangan orang.


"Penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat," jelas Nurul.


Dalam kesempatan tersebut, Nurul juga menjelaskan perkembangan penanganan kasus Almisri. Polri melalui Dittipid PPA-PPO Bareskrim terus berkomunikasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk berkoordinasi dengan Interpol setelah diterbitkannya Red Notice. Upaya pencarian informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan masih terus dilakukan.


Sementara terkait perkara yang melibatkan Bupati Kupang, penanganannya dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri selaku pembina fungsi terus memberikan asistensi sejak awal penanganan perkara. Ia sekaligus membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya perdamaian dalam perkara tersebut.


"Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini, dan teman-teman dari Polda NTT melakukan penegakan hukum secara profesional," tegasnya.


Sementara itu, Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan bahwa data korban anak yang disampaikan merupakan kompilasi penanganan perkara dari seluruh Indonesia. Pihaknya masih melakukan pengecekan kepada masing-masing Polda untuk memastikan perkembangan dan kondisi terkini para korban.


Terkait modus perekrutan tentara bayaran, Yolanda menyampaikan bahwa perkara yang sejauh ini ditangani Polri berkaitan dengan keberangkatan warga negara Indonesia ke Rusia. Korban berasal dari sejumlah daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara. Adapun informasi mengenai keberangkatan ke Ukraina masih memerlukan pendalaman karena belum termasuk perkara yang secara resmi ditangani dalam data tersebut.


Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan dan prosedur pemberangkatan. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, kelengkapan dokumen, serta tidak menyerahkan dokumen pribadi atau paspor kepada pihak yang tidak berwenang.


Melalui pelaksanaan KRYD tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memutus jaringan perdagangan orang melalui penegakan hukum serta memperkuat perlindungan terhadap masyarakat. Pemberantasan TPPO tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang berhasil diamankan, tetapi juga dari keberhasilan menyelamatkan korban, memutus jaringan kejahatan, dan mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan orang.

 Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Tersangka Ditetapkan

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Tersangka Ditetapkan

 



SURABAYA – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bersama Polres jajaran mengungkap 21 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan menetapkan 29 tersangka melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).


Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2026).


Kabid Humas Polda Jatim menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas perdagangan orang dan melindungi masyarakat dari praktik perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.


Sementara itu, Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum menjelaskan, dari 21 kasus tersebut, Ditres PPA/PPO Polda Jatim menangani delapan perkara dengan 14 tersangka, sedangkan Polres jajaran menangani 13 perkara dengan 15 tersangka.


“Pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen dan sinergitas Polda Jawa Timur bersama instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,” ujar Kombes Pol Ganis.


Modus yang digunakan para tersangka antara lain menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi melalui media sosial serta meminta sejumlah uang dengan dalih biaya pengurusan dokumen dan keberangkatan.


Salah satu kasus menonjol adalah dugaan perekrutan PMI nonprosedural tujuan Armenia yang melibatkan 15 korban asal Lamongan. Para korban dijanjikan gaji Rp15 juta per bulan dengan biaya keberangkatan mencapai Rp75 juta.


Kasus lainnya adalah dugaan perekrutan pekerja tujuan Jepang melalui media sosial dengan biaya Rp40 juta hingga Rp75 juta per orang.


Polda Jatim juga tengah mendalami dugaan TPPO terkait perekrutan dua WNI yang dijanjikan pekerjaan sebagai tentara di Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta per bulan.


Melalui koordinasi bersama Lanudal Juanda dan Imigrasi, keberangkatan kedua WNI tersebut berhasil dicegah di Bandara Juanda. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman dan pengembangan perkara.


Selain itu, kepolisian juga mengungkap dugaan penempatan PMI nonprosedural sebagai asisten rumah tangga tujuan Singapura dan kawasan Timur Tengah.


Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan konstruksi hukum masing-masing perkara.


Kombes Pol Ganis mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi serta memastikan legalitas perusahaan penempatan pekerja migran.


Masyarakat yang menemukan indikasi perekrutan secara nonprosedural dapat melaporkan kepada kepolisian melalui layanan 110 atau berkoordinasi dengan instansi terkait.


(*)

 Kapolri Minta Lulusan POLIRAN Langsung Bekerja, Program Diperluas ke Kelompok Disabilitas hingga Nelayan

Kapolri Minta Lulusan POLIRAN Langsung Bekerja, Program Diperluas ke Kelompok Disabilitas hingga Nelayan

 



BANTEN – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dengan memastikan peserta pelatihan memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Program yang berawal dari Polda Banten tersebut kini dikembangkan secara nasional melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian, dan dunia usaha.


Penegasan itu disampaikan Kapolri saat meninjau Balai POLIRAN sekaligus menutup pelatihan Angkatan ke-7 di Polda Banten, Jumat (20/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 502 peserta telah mengikuti pelatihan dengan beragam keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.


Kapolri menjelaskan, POLIRAN lahir dari kepedulian terhadap tingginya angka pengangguran di Banten. Berdasarkan data BPS Agustus 2024 yang disampaikan dalam sambutannya, tingkat pengangguran di provinsi tersebut mencapai 6,68 persen atau hampir 400.000 orang. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian bersama karena keterbatasan kesempatan kerja dapat berdampak pada persoalan sosial dan keamanan.


Menurut Suyudi, Polri hadir bukan untuk mengambil alih kewenangan kementerian maupun pemerintah daerah dalam urusan ketenagakerjaan. Peran kepolisian adalah membantu menghubungkan masyarakat pencari kerja dengan pemerintah dan perusahaan melalui pendataan, pelatihan, serta fasilitasi penempatan kerja.


“Kita Polri bukan ingin mengambil alih pekerjaan kementerian, pekerjaannya Pemda, tidak. Kita Polri justru ingin mendukung, memudahkan, memfasilitasi. Jadi kita sifatnya memfasilitasi antara saudara-saudara kita yang belum berkesempatan mendapatkan pekerjaan dengan pihak kementerian atau pemerintah daerah dan juga pihak swasta,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Banten, Jumat (20/11/2026)


Pelaksanaan POLIRAN menggunakan mekanisme 3M, yakni Merekrut, Melatih, dan Menyalurkan. Bhabinkamtibmas bersama pendamping desa berperan dalam menjangkau dan mendata masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Peserta kemudian mendapatkan pelatihan di Balai POLIRAN sebelum dihubungkan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.


Kapolri mengapresiasi perkembangan pelaksanaan program di Banten, termasuk peningkatan sistem pendataan dan kualitas pelatihan. Dari 502 peserta Angkatan ke-7, pelatihan mencakup berbagai keterampilan, seperti pengolahan sampah, perikanan bioflok, hidroponik, kelistrikan, dan pengelasan. Peserta juga dipersiapkan untuk memperoleh sertifikasi dan disalurkan sesuai kebutuhan perusahaan mitra.


Suyudi menekankan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah orang yang mengikuti pelatihan. Penempatan kerja dan pemantauan setelah peserta bekerja harus menjadi bagian dari pelaksanaan program.


“Jadi semua lulusan POLIRAN harus langsung bekerja, berpenghasilan. Kemudian tetap dimonitor, dilihat seperti apa kariernya, perjalanannya, sehingga dia betul-betul bekerja dengan baik, mudah-mudahan bisa berkarier di situ dan bisa meningkat lagi,” tegasnya.


Selain memperluas penempatan kerja, Polri juga menyiapkan pengembangan POLIRAN tematik agar dapat menjangkau kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan karakteristik pekerjaan yang berbeda. Salah satunya melalui pelatihan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki.


Program tematik lainnya menyasar tenaga penagih utang atau debt collector. Melalui pelatihan tersebut, Polri berharap mereka dapat memahami aturan yang berlaku, termasuk ketentuan terkait jaminan fidusia, sehingga aktivitas pekerjaan dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum.


POLIRAN juga direncanakan menjangkau sektor perikanan di Kepulauan Riau, khususnya Batam, melalui pelatihan bagi masyarakat pesisir dan nelayan. Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas serta pengembangan kegiatan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.


Sementara di Bali, pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan sektor pariwisata, termasuk keterampilan untuk menjadi pemandu wisata. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jenis pekerjaan yang dapat diakses masyarakat sesuai potensi daerah.


Kapolri menyebut pengembangan POLIRAN merupakan kerja bersama, bukan hanya program yang dijalankan Polri. Dukungan pemerintah daerah, kementerian, lembaga pelatihan, dan perusahaan diperlukan agar peserta tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga memiliki akses terhadap pekerjaan dan peluang usaha.


“Bukan kita Polri di depan sendiri. Mungkin kita memang menginisiasi, kita menyemangati, tapi ini kerja bareng-bareng. Nah, itu yang menjadi latar belakang berdirinya POLIRAN,” ungkap Suyudi.


Ia berharap perluasan kesempatan kerja melalui POLIRAN dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus membantu menekan pengangguran dan potensi gangguan keamanan. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita Presiden dan target pembangunan Indonesia Emas 2045.


Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, POLIRAN diharapkan berkembang sebagai pendekatan pemolisian yang tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendorong masyarakat agar lebih mandiri, produktif, dan memiliki kesempatan memperbaiki kesejahteraan.

Friday, November 20, 2026

 Wujudkan Kepedulian Lingkungan, Polres Bondowoso Gelar Gerakan Green Policing di Tugu Adipura

Wujudkan Kepedulian Lingkungan, Polres Bondowoso Gelar Gerakan Green Policing di Tugu Adipura

 



BONDOWOSO – Kepolisian Resor (Polres) Bondowoso Polda Jatim menggelar aksi peduli lingkungan bertajuk Gerakan Green Policing di kawasan Monumen Tugu Adipura (Bundaran Nangkaan), Kecamatan Bondowoso Kota, Jumat (20/11/2026) pagi. 


Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo bersama Pejabat Utama (PJU) dan seluruh personel.


Sebelum menuju lokasi, kegiatan diawali dengan apel kesiapan di Lapangan Apel Mapolres Bondowoso yang dipimpin Wakapolres Bondowoso Kompol I Gede Suartika. 


Apel tersebut digelar untuk memberikan arahan sekaligus memastikan kesiapan personel sebelum bergeser menggunakan kendaraan dinas menuju titik sasaran.


Setibanya di kawasan Tugu Adipura, jajaran Polres Bondowoso Polda Jatim langsung melakukan kerja bakti secara gotong royong. Sasaran pembersihan meliputi halaman monumen, area taman, saluran drainase, hingga fasilitas umum di sekitarnya.


Personel tampak membersihkan sampah, memangkas rumput dan tanaman liar, serta menata area agar kembali bersih, rapi, sehat, dan asri.


Kapolres Bondowoso AKBP Dr. Aryo Dwi Wibowo mengatakan, Gerakan Green Policing merupakan komitmen Polri dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup melalui tindakan nyata dan berkelanjutan. 


Selain menumbuhkan budaya hidup bersih di internal kepolisian, kegiatan ini juga diharapkan menjadi contoh bagi warga sekitar.


“Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kepedulian Polri terhadap lingkungan, sekaligus wujud keteladanan kepada masyarakat bahwa menjaga kebersihan dan kelestarian alam merupakan tanggung jawab bersama,” ujar AKBP Aryo.


Melalui aksi yang berlangsung penuh semangat kebersamaan tersebut, Polres Bondowoso Polda Jatim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Bondowoso. (*)

 Polresta Sidoarjo Gagalkan Peredaran Narkoba, Amankan Kurir Jaringan Ganja

Polresta Sidoarjo Gagalkan Peredaran Narkoba, Amankan Kurir Jaringan Ganja



SIDOARJO – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Sidoarjo Polda Jatim  menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja seberat 3 kilogram. 


Dalam pengungkapan ini, Polisi mengamankan seorang karyawan pabrik berinisial AT (29) saat menerima paket ganja di kawasan Kecamatan Gedangan, Sidoarjo.


Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A. Condroputra menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan pada Senin (16/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu, petugas mendapati tersangka tengah menerima paket kardus dari kurir salah satu jasa ekspedisi.


“Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan ganja seberat kurang lebih 3 kilogram di dalam kardus tersebut,” ujar AKBP Bobby dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2026).


Dari hasil pemeriksaan sementara, AT mengaku mendapatkan barang haram itu dari seorang pengendali berinisial BEN. Tersangka berperan sebagai penerima paket sekaligus bertugas menaruh kembali ganja di sejumlah titik sesuai perintah pengendali jaringan.


Polisi mencatat, AT telah menjalankan peran tersebut sejak September 2026 dan sudah empat kali menerima kiriman ganja. 


Pada pengiriman pertama awal September dan kedua awal Oktober 2026, tersangka masing-masing menerima sekitar 2 kilogram ganja yang kemudian diletakkan secara terpisah di semak-semak kawasan pergudangan Tambak Sawah, Kecamatan Waru.


Selanjutnya, pada 22 Oktober 2026, AT kembali menerima 4 kilogram ganja. Sebanyak 1 kilogram diletakkan di titik ranjau yang ditentukan, sementara 3 kilogram sisanya diserahkan kepada seseorang berinisial IYEK di kediaman tersangka atas perintah BEN.


Adapun pada pengiriman keempat, 16 November 2026, aksi tersangka berhasil digagalkan petugas sebelum paket 3 kilogram ganja tersebut sempat diedarkan kembali.


Atas perbuatannya, AT dijerat Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup atau pidana mati. (*)

 Jumat Berkah Polda Jatim: Berbagi Kebahagiaan dan Perkuat Sinergi Kamtibmas Bersama Pengemudi Ojol

Jumat Berkah Polda Jatim: Berbagi Kebahagiaan dan Perkuat Sinergi Kamtibmas Bersama Pengemudi Ojol



SURABAYA – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menggelar kegiatan Jumat Berkah dengan membagikan paket sembako kepada ratusan pengemudi ojek online (ojol) di halaman Mapolda Jatim, Jumat (20/11/2026).


Penyaluran bantuan sosial tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolda Jatim Kombes Pol Feri Handoko Soenarso.


Kegiatan ini digelar sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Polri dalam hal ini Polda Jatim terhadap para pengemudi ojol yang setiap hari berjuang mencari nafkah di jalan raya sekaligus momentum mempererat tali silaturahmi antara jajaran kepolisian dan masyarakat.


“Kami ingin berbagi rezeki dan sedikit meringankan beban saudara-saudara kita, khususnya para pengemudi ojol yang setiap hari berjuang mencari nafkah. Semoga bantuan ini membawa manfaat dan menjadi berkah bagi kita semua,” ujarnya Kombes Pol Feri.


Selain menyalurkan paket sembako, Wakapolda Jatim juga mengajak komunitas pengemudi ojol untuk turut berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Jawa Timur. 


Para pengemudi diimbau tidak ragu melapor kepada kepolisian apabila menemukan potensi gangguan keamanan di lapangan.


“Jika ada informasi terkait perkelahian, tawuran, narkoba, judi online, maupun aktivitas lain yang mengganggu keamanan, segera laporkan kepada polisi. Jangan takut, kami siap menerima informasi dari masyarakat,” tegas Kombes Pol Feri.


Melalui kegiatan Jumat Berkah ini, Polda Jatim berharap hubungan kemitraan antara Polri dan komunitas pengemudi ojol semakin solid, sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial dan kebersamaan dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. (*)

 Polda Jatim Ajak Sekolah dan Orang Tua Bersama Cegah Bullying pada Anak

Polda Jatim Ajak Sekolah dan Orang Tua Bersama Cegah Bullying pada Anak



SURABAYA – Polda Jawa Timur mengajak sekolah, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat memperkuat upaya pencegahan perundungan (bullying) untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan melindungi masa depan anak.


Pesan tersebut disampaikan Kapolda Jawa Timur melalui Dirres PPA dan PPO Polda Jatim Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum dalam peringatan Hari Anak Sedunia (World Children's Day) 2026 di SMPN 26 Surabaya, Jumat (20/11/2026).


Kegiatan bertema “Lingkungan Pendidikan yang Aman dan Inklusif melalui Pencegahan Bullying yang Berdampak pada Ekstremisme” ini menekankan pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, baik secara langsung maupun melalui ruang digital.


Kombes Pol Ganis menjelaskan bahwa perundungan dapat menimbulkan dampak serius terhadap kondisi psikologis dan perkembangan sosial anak, mulai dari hilangnya rasa percaya diri, kecemasan, hingga menarik diri dari lingkungan pergaulan.


Dalam kondisi tertentu, anak yang mengalami tekanan psikologis dan keterasingan sosial juga dapat menjadi lebih rentan terhadap manipulasi pihak-pihak yang menyebarkan kebencian maupun paham kekerasan.


“Anak-anak harus merasa aman, dihargai, dan diterima di lingkungannya. Jangan sampai perundungan membuat mereka kehilangan rasa percaya diri dan mencari penerimaan di lingkungan yang justru membahayakan masa depannya,” ujar Kombes Pol Ganis.


Ia menegaskan, pencegahan bullying membutuhkan kepedulian bersama, terutama dari keluarga dan lingkungan sekolah.


Para pelajar diajak untuk saling menghargai perbedaan, tidak melakukan perundungan, serta tidak ikut menyebarkan konten yang merendahkan atau menyakiti orang lain di media sosial.


Sementara itu, orang tua dan tenaga pendidik diharapkan lebih peka terhadap perubahan perilaku anak serta menyediakan ruang komunikasi dan pelaporan yang aman bagi korban.


Melalui Ditres PPA dan PPO, Polda Jatim terus mendorong upaya pencegahan, perlindungan, dan pendampingan terhadap anak yang mengalami kekerasan, termasuk penanganan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.


“Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap anak berhak tumbuh, belajar, dan meraih cita-citanya dalam lingkungan yang aman, tanpa rasa takut terhadap kekerasan maupun perundungan,” pungkas Kombes Pol Ganis. (*)

 Karhutla Terus Berulang, Kepala BRAN Dorong Reforma Agraria sebagai Solusi Pencegahan

Karhutla Terus Berulang, Kepala BRAN Dorong Reforma Agraria sebagai Solusi Pencegahan



Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang menjadi momentum penting untuk mengevaluasi tata kelola agraria nasional. Pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman dan penegakan hukum, tetapi perlu menyentuh persoalan mendasar penguasaan tanah, konflik agraria, serta perlindungan hak masyarakat adat.


Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi strategis bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, yang menghadirkan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, sebagai narasumber di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Kamis (19/11/2026).


Dalam forum yang mempertemukan unsur Polri, Kementerian Kehutanan, BMKG, akademisi, dan tokoh masyarakat tersebut, Kepala BRAN mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan pencegahan karhutla selama ini.


“Jika kebakaran terus berulang setiap tahun, kita perlu mengevaluasi apakah pendekatan yang selama ini dilakukan sudah menyentuh akar persoalan. Penegakan hukum harus berjalan, tetapi pembenahan tata kelola agraria dan inovasi pencegahan juga harus diperkuat.”


Urgensi Reforma Agraria dalam Memutus Siklus Karhutla


Dengan luas karhutla nasional mencapai 355.390 hektare berdasarkan data yang dipaparkan dalam diskusi, Dedi mengingatkan bahwa ancaman kebakaran semakin kompleks dan tidak lagi terbatas pada Sumatra dan Kalimantan, tetapi juga meluas hingga Papua, Nusa Tenggara Timur, serta sejumlah kawasan di Pulau Jawa.


Di tengah upaya pemerintah melakukan penertiban konsesi dan penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, kehadiran BRAN menjadi relevan untuk memperkuat kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, serta penataan penguasaan dan pemanfaatan lahan secara bertanggung jawab.


Reforma agraria dapat menjadi instrumen pencegahan struktural agar persoalan penguasaan dan pengelolaan lahan tidak terus berkembang menjadi konflik sosial maupun kerusakan lingkungan.


Lindungi Masyarakat Adat sebagai Penjaga Hutan


Dalam diskusi tersebut, Kepala BRAN memberikan perhatian khusus terhadap pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat yang selama bergenerasi hidup berdampingan dengan hutan.


“Masyarakat adat memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang tidak boleh kita abaikan. Mereka harus diakui, dilindungi, dan diberdayakan sebagai mitra strategis negara dalam menjaga hutan dan mencegah kebakaran.”


Melalui reforma agraria, perlindungan hak masyarakat adat perlu diperkuat bersamaan dengan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, sehingga kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat berjalan selaras.


Dari Diskusi Menuju Terobosan Pencegahan


Kepala BRAN mendorong forum akademis tersebut menghasilkan terobosan konkret melalui integrasi satu data agraria, pemetaan wilayah rawan karhutla, penguatan riset, teknologi mitigasi, serta pemanfaatan kearifan lokal.


Dedi juga mengajak mahasiswa program doktoral STIK untuk mengembangkan penelitian yang tidak sekadar mengulang pendekatan sebelumnya, tetapi mampu menjawab tantangan karhutla yang semakin kompleks, termasuk dampaknya terhadap kesehatan anak-anak dan generasi mendatang.


Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, Pancasila sila kelima, dan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Kepala BRAN menekankan pentingnya menempatkan keadilan agraria, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan rakyat dalam satu kerangka kebijakan nasional.


“Jangan menunggu hutan kembali terbakar untuk bertindak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang, dengan menata agraria, melindungi masyarakat adat, dan memastikan pengelolaan tanah yang bertanggung jawab demi keselamatan generasi mendatang.”

 Blue Policing, Polri Perkuat Perlindungan Laut dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Blue Policing, Polri Perkuat Perlindungan Laut dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir



JAKARTA – Polri terus memperkuat upaya menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia sekaligus melindungi ekosistem laut melalui program Blue Policing. Program ini mengedepankan pendekatan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada patroli dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup pencegahan kerusakan lingkungan, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta kolaborasi dalam menjaga kelestarian laut Nusantara.


Ketua Program Blue Policing yang juga menjabat Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol. Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan bahwa program tersebut merupakan implementasi kebijakan Kapolri dalam memperkuat peran Polri menjaga keamanan maritim sekaligus mendukung pelestarian sumber daya kelautan.


“Blue Policing merupakan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjaga wilayah perairan Indonesia. Kami tidak hanya berfokus pada keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga pada bagaimana ekosistem laut tetap terjaga serta masyarakat pesisir dapat berperan aktif dalam melindungi lingkungan tempat mereka hidup dan mencari nafkah,” ujar Pitoyo di Jakarta, Jumat (20/11/2026).


Menurutnya, program ini sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi arah kebijakan Kapolri. Melalui pendekatan Blue Community, masyarakat nelayan ditempatkan sebagai mitra strategis Polri dalam mengidentifikasi potensi kerawanan, mencegah tindak pidana di wilayah perairan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut.


Blue Policing juga diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan di wilayah pesisir dan perairan, mulai dari praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, degradasi mangrove, hingga gangguan keamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat pesisir.


Pitoyo menjelaskan, pelaksanaan program Blue Policing dibangun melalui enam pilar utama, yaitu Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact. Keenam pilar tersebut menjadi landasan dalam menjalankan upaya pencegahan, memperkuat kemitraan dengan masyarakat, memetakan potensi kerawanan, melakukan penegakan hukum, melindungi lingkungan, serta mengukur dampak kegiatan kepolisian terhadap masyarakat dan ekosistem laut.


“Keberhasilan menjaga laut tidak bisa hanya mengandalkan kehadiran aparat. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya para nelayan, karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan wilayah perairan dan merasakan langsung dampak dari kerusakan lingkungan maupun gangguan keamanan laut,” jelasnya.


Ia menambahkan, melalui Blue Policing, Polri ingin memastikan wilayah perairan Indonesia tetap aman dan lestari, sehingga masyarakat pesisir dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang. Perlindungan terhadap laut juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan mata pencaharian nelayan serta kesejahteraan generasi mendatang.


“Laut yang bersih, sehat, dan aman merupakan harapan bersama. Karena itu, menjaga laut bukan hanya tentang melindungi sumber daya alam, tetapi juga menjaga kehidupan, mata pencaharian nelayan, dan masa depan Indonesia,” tutup Pitoyo.


Melalui program Blue Policing, Polri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi menjaga kelestarian dan keamanan wilayah perairan Indonesia, sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, Bersama Menjaga Laut Nusantara.

 Polda Jatim Ajak Sekolah dan Orang Tua Bersama Cegah Bullying pada Anak

Polda Jatim Ajak Sekolah dan Orang Tua Bersama Cegah Bullying pada Anak



SURABAYA – Polda Jawa Timur mengajak sekolah, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat memperkuat upaya pencegahan perundungan (bullying) untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan melindungi masa depan anak.


Pesan tersebut disampaikan Kapolda Jawa Timur melalui Dirres PPA dan PPO Polda Jatim Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum dalam peringatan Hari Anak Sedunia (World Children's Day) 2026 di SMPN 26 Surabaya, Jumat (20/11/2026).


Kegiatan bertema “Lingkungan Pendidikan yang Aman dan Inklusif melalui Pencegahan Bullying yang Berdampak pada Ekstremisme” ini menekankan pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, baik secara langsung maupun melalui ruang digital.


Kombes Pol Ganis menjelaskan bahwa perundungan dapat menimbulkan dampak serius terhadap kondisi psikologis dan perkembangan sosial anak, mulai dari hilangnya rasa percaya diri, kecemasan, hingga menarik diri dari lingkungan pergaulan.


Dalam kondisi tertentu, anak yang mengalami tekanan psikologis dan keterasingan sosial juga dapat menjadi lebih rentan terhadap manipulasi pihak-pihak yang menyebarkan kebencian maupun paham kekerasan.


“Anak-anak harus merasa aman, dihargai, dan diterima di lingkungannya. Jangan sampai perundungan membuat mereka kehilangan rasa percaya diri dan mencari penerimaan di lingkungan yang justru membahayakan masa depannya,” ujar Kombes Pol Ganis.


Ia menegaskan, pencegahan bullying membutuhkan kepedulian bersama, terutama dari keluarga dan lingkungan sekolah.


Para pelajar diajak untuk saling menghargai perbedaan, tidak melakukan perundungan, serta tidak ikut menyebarkan konten yang merendahkan atau menyakiti orang lain di media sosial.


Sementara itu, orang tua dan tenaga pendidik diharapkan lebih peka terhadap perubahan perilaku anak serta menyediakan ruang komunikasi dan pelaporan yang aman bagi korban.


Melalui Ditres PPA dan PPO, Polda Jatim terus mendorong upaya pencegahan, perlindungan, dan pendampingan terhadap anak yang mengalami kekerasan, termasuk penanganan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.


“Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap anak berhak tumbuh, belajar, dan meraih cita-citanya dalam lingkungan yang aman, tanpa rasa takut terhadap kekerasan maupun perundungan,” pungkas Kombes Pol Ganis. (*)

 Karhutla Terus Berulang, Kepala BRAN Dorong Reforma Agraria sebagai Solusi Pencegahan

Karhutla Terus Berulang, Kepala BRAN Dorong Reforma Agraria sebagai Solusi Pencegahan



Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang menjadi momentum penting untuk mengevaluasi tata kelola agraria nasional. Pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman dan penegakan hukum, tetapi perlu menyentuh persoalan mendasar penguasaan tanah, konflik agraria, serta perlindungan hak masyarakat adat.


Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi strategis bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, yang menghadirkan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, sebagai narasumber di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Kamis (19/11/2026).


Dalam forum yang mempertemukan unsur Polri, Kementerian Kehutanan, BMKG, akademisi, dan tokoh masyarakat tersebut, Kepala BRAN mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan pencegahan karhutla selama ini.


“Jika kebakaran terus berulang setiap tahun, kita perlu mengevaluasi apakah pendekatan yang selama ini dilakukan sudah menyentuh akar persoalan. Penegakan hukum harus berjalan, tetapi pembenahan tata kelola agraria dan inovasi pencegahan juga harus diperkuat.”


Urgensi Reforma Agraria dalam Memutus Siklus Karhutla


Dengan luas karhutla nasional mencapai 355.390 hektare berdasarkan data yang dipaparkan dalam diskusi, Dedi mengingatkan bahwa ancaman kebakaran semakin kompleks dan tidak lagi terbatas pada Sumatra dan Kalimantan, tetapi juga meluas hingga Papua, Nusa Tenggara Timur, serta sejumlah kawasan di Pulau Jawa.


Di tengah upaya pemerintah melakukan penertiban konsesi dan penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, kehadiran BRAN menjadi relevan untuk memperkuat kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, serta penataan penguasaan dan pemanfaatan lahan secara bertanggung jawab.


Reforma agraria dapat menjadi instrumen pencegahan struktural agar persoalan penguasaan dan pengelolaan lahan tidak terus berkembang menjadi konflik sosial maupun kerusakan lingkungan.


Lindungi Masyarakat Adat sebagai Penjaga Hutan


Dalam diskusi tersebut, Kepala BRAN memberikan perhatian khusus terhadap pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat yang selama bergenerasi hidup berdampingan dengan hutan.


“Masyarakat adat memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang tidak boleh kita abaikan. Mereka harus diakui, dilindungi, dan diberdayakan sebagai mitra strategis negara dalam menjaga hutan dan mencegah kebakaran.”


Melalui reforma agraria, perlindungan hak masyarakat adat perlu diperkuat bersamaan dengan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, sehingga kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat berjalan selaras.


Dari Diskusi Menuju Terobosan Pencegahan


Kepala BRAN mendorong forum akademis tersebut menghasilkan terobosan konkret melalui integrasi satu data agraria, pemetaan wilayah rawan karhutla, penguatan riset, teknologi mitigasi, serta pemanfaatan kearifan lokal.


Dedi juga mengajak mahasiswa program doktoral STIK untuk mengembangkan penelitian yang tidak sekadar mengulang pendekatan sebelumnya, tetapi mampu menjawab tantangan karhutla yang semakin kompleks, termasuk dampaknya terhadap kesehatan anak-anak dan generasi mendatang.


Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, Pancasila sila kelima, dan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Kepala BRAN menekankan pentingnya menempatkan keadilan agraria, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan rakyat dalam satu kerangka kebijakan nasional.


“Jangan menunggu hutan kembali terbakar untuk bertindak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang, dengan menata agraria, melindungi masyarakat adat, dan memastikan pengelolaan tanah yang bertanggung jawab demi keselamatan generasi mendatang.”

Blue Policing, Polri Perkuat Perlindungan Laut dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Blue Policing, Polri Perkuat Perlindungan Laut dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

 



JAKARTA – Polri terus memperkuat upaya menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia sekaligus melindungi ekosistem laut melalui program Blue Policing. Program ini mengedepankan pendekatan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada patroli dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup pencegahan kerusakan lingkungan, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta kolaborasi dalam menjaga kelestarian laut Nusantara.


Ketua Program Blue Policing yang juga menjabat Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol. Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan bahwa program tersebut merupakan implementasi kebijakan Kapolri dalam memperkuat peran Polri menjaga keamanan maritim sekaligus mendukung pelestarian sumber daya kelautan.


“Blue Policing merupakan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjaga wilayah perairan Indonesia. Kami tidak hanya berfokus pada keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga pada bagaimana ekosistem laut tetap terjaga serta masyarakat pesisir dapat berperan aktif dalam melindungi lingkungan tempat mereka hidup dan mencari nafkah,” ujar Pitoyo di Jakarta, Jumat (20/11/2026).


Menurutnya, program ini sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi arah kebijakan Kapolri. Melalui pendekatan Blue Community, masyarakat nelayan ditempatkan sebagai mitra strategis Polri dalam mengidentifikasi potensi kerawanan, mencegah tindak pidana di wilayah perairan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut.


Blue Policing juga diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan di wilayah pesisir dan perairan, mulai dari praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, degradasi mangrove, hingga gangguan keamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat pesisir.


Pitoyo menjelaskan, pelaksanaan program Blue Policing dibangun melalui enam pilar utama, yaitu Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact. Keenam pilar tersebut menjadi landasan dalam menjalankan upaya pencegahan, memperkuat kemitraan dengan masyarakat, memetakan potensi kerawanan, melakukan penegakan hukum, melindungi lingkungan, serta mengukur dampak kegiatan kepolisian terhadap masyarakat dan ekosistem laut.


“Keberhasilan menjaga laut tidak bisa hanya mengandalkan kehadiran aparat. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya para nelayan, karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan wilayah perairan dan merasakan langsung dampak dari kerusakan lingkungan maupun gangguan keamanan laut,” jelasnya.


Ia menambahkan, melalui Blue Policing, Polri ingin memastikan wilayah perairan Indonesia tetap aman dan lestari, sehingga masyarakat pesisir dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang. Perlindungan terhadap laut juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan mata pencaharian nelayan serta kesejahteraan generasi mendatang.


“Laut yang bersih, sehat, dan aman merupakan harapan bersama. Karena itu, menjaga laut bukan hanya tentang melindungi sumber daya alam, tetapi juga menjaga kehidupan, mata pencaharian nelayan, dan masa depan Indonesia,” tutup Pitoyo.


Melalui program Blue Policing, Polri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi menjaga kelestarian dan keamanan wilayah perairan Indonesia, sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, Bersama Menjaga Laut Nusantara.

 Satreskrim Polres Ngawi Sosialisasikan Pencegahan Kekerasan Seksual dan TPPO di SMKN 1 Paron

Satreskrim Polres Ngawi Sosialisasikan Pencegahan Kekerasan Seksual dan TPPO di SMKN 1 Paron





Ngawi — Polres Ngawi melalui Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim menggelar sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di SMKN 1 Paron, Kabupaten Ngawi, Kamis (19/11/2026).


Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran Unit IV PPA Satreskrim Polres Ngawi, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kepala Sekolah SMKN 1 Paron, serta para siswa dan siswi sekitar 150 orang.


Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual, cara mengenali tindakan yang mengarah pada pelecehan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban maupun mengetahui adanya tindak kekerasan seksual di lingkungan sekolah.


Selain itu, sosialisasi juga membahas bahaya TPPO, termasuk modus-modus perekrutan dan penipuan yang dapat menjerat generasi muda menjadi korban perdagangan orang.


Kapolres Ngawi AKBP Moh. Amirul Hakim, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata, S.Tr.K., S.I.K., menyampaikan bahwa edukasi kepada pelajar sangat penting sebagai langkah pencegahan sejak dini.


"Melalui sosialisasi ini, kami berharap para pelajar semakin memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual dan bahaya TPPO, sehingga mampu melindungi diri, berani berkata tidak terhadap segala bentuk pelecehan, serta tidak mudah terjebak dalam bujuk rayu atau tawaran yang mencurigakan," ungkapnya.


Ia juga mengajak para siswa untuk tidak takut melapor kepada guru, orang tua, maupun pihak kepolisian apabila mengalami atau mengetahui adanya tindak kekerasan seksual dan indikasi perdagangan orang.


Kegiatan berlangsung dengan sesi tanya jawab interaktif. Para siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan sekaligus memperoleh pemahaman lebih mendalam terkait perlindungan diri dan upaya pencegahan tindak pidana.


Melalui kegiatan ini, Polres Ngawi berharap tercipta lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual serta praktik perdagangan orang, demi melindungi generasi muda di Kabupaten Ngawi.

Polres Ngawi Ungkap Pencurian Singkal Traktor di Paron, Dua Anak Diamankan

Polres Ngawi Ungkap Pencurian Singkal Traktor di Paron, Dua Anak Diamankan

   



Ngawi — Satreskrim Polres Ngawi bersama Polsek Paron berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa satu buah singkal bajak sawah atau traktor di area persawahan Dusun Kesongo, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.

Dalam pengungkapan yang dilakukan pada Rabu (18/11/2026), petugas mengamankan dua anak yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut. Sementara itu, dua anak lainnya yang diduga turut serta masih dalam pencarian petugas.

Kasus ini bermula ketika korban, seorang petani sekaligus operator traktor, memarkir mesin bajak sawah miliknya di pinggir jalan area persawahan pada Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 17.00 WIB. Saat itu, singkal bajak dilepas dan diletakkan tidak jauh dari mesin traktor.

Sekitar pukul 21.00 WIB, korban mendapat informasi dari rekannya bahwa singkal bajak miliknya telah hilang. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata benar alat pertanian tersebut sudah tidak berada di tempat semula. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp700 ribu dan melaporkannya ke Polsek Paron.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Satreskrim Polres Ngawi bersama personel Polsek Paron dan dibantu warga segera melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian.

Hasilnya, petugas menemukan dua anak yang bersembunyi di sekitar lokasi. Dari pemeriksaan awal, keduanya mengakui melakukan pencurian bersama dua anak lainnya. Petugas kemudian melakukan pencarian lanjutan selama kurang lebih tiga jam, namun dua anak lainnya belum berhasil ditemukan.

Dari hasil pemeriksaan, aksi tersebut diduga telah dilakukan secara berulang. Para terduga pelaku mengakui telah melakukan pencurian singkal bajak sawah di empat lokasi lainnya di wilayah Kecamatan Paron, yakni di area persawahan Dusun Kesongo dan Dusun Krajan, Desa Kedungputri.

Singkal hasil pencurian diduga dijual ke tempat pengepul barang bekas di wilayah Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Uang hasil penjualan kemudian dibagi rata di antara mereka.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih dan satu unit telepon genggam. Sementara itu, satu lembar kuitansi pembelian singkal bajak menjadi bagian dari barang bukti dalam perkara ini.

Kapolres Ngawi AKBP Moh. Amirul Hakim melalui Kasat Reskrim AKP Pras Ardinata menyampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan bentuk respons cepat kepolisian dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

"Begitu menerima laporan, petugas langsung bergerak melakukan penyelidikan dan penyisiran bersama anggota Polsek Paron serta dibantu masyarakat. Dua anak yang diduga terlibat berhasil diamankan, sedangkan dua lainnya masih dalam pencarian," jelasnya saat dikonfirmasi media Jumat (20/11/2026)

Ia menambahkan, pihaknya masih melakukan pengembangan untuk menelusuri dugaan keterlibatan para terduga pelaku dalam sejumlah kejadian serupa.

Mengingat seluruh terduga pelaku masih berusia anak, penanganan perkara akan dilaksanakan sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan tetap mengedepankan perlindungan hak-hak anak.

Kasat Reskrim juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap peralatan pertanian yang ditinggalkan di area persawahan.

"Kami mengimbau para petani agar lebih memperhatikan keamanan peralatan pertanian, tidak meninggalkan barang berharga tanpa pengawasan, serta segera melapor kepada kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana. Peran aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif," pungkasnya.