Friday, November 20, 2026

 Polres Ngawi Ajak Masyarakat Nobar Film “Menang untuk Kalah”

Polres Ngawi Ajak Masyarakat Nobar Film “Menang untuk Kalah”





Ngawi — Polres Ngawi bersama masyarakat menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) film “Menang untuk Kalah” di Bioskop NSC Ngawi, Jalan Soekarno Hatta, Kabupaten Ngawi, Kamis (19/11/2026) 


Kegiatan yang dilaksanakan pada pukul 17.35 WIB sampai selesai tersebut, diikuti sekitar 100 orang yang antusias menyaksikan tayangan sarat pesan moral dan edukasi tersebut.


Film Menang untuk Kalah mengangkat pesan penting tentang bahaya judi online, pinjaman online (pinjol), serta penyalahgunaan narkoba yang dapat membawa dampak buruk, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan sekitar.


Melalui kegiatan ini, Polres Ngawi ingin mengajak masyarakat lebih memahami bahwa judi online, pinjol yang tidak sehat, dan narkoba dapat menimbulkan persoalan serius, mulai dari kerugian ekonomi, rusaknya hubungan keluarga, hingga masa depan yang terancam bahkan kematian.


Selain itu, masyarakat juga diajak membangun komunikasi yang terbuka di lingkungan keluarga. Sikap saling percaya, kepedulian, dan keterbukaan antara orang tua dan anak maupun sesama anggota keluarga menjadi salah satu kunci untuk mencegah seseorang terjerumus dalam perilaku negatif.


Kapolres Ngawi, AKBP Moh. Amirul Hakim, S.I.K., M.Si., mengajak masyarakat menjadikan kegiatan nobar ini sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap bahaya judi online, pinjaman online bermasalah, dan narkoba.


“Melalui film ini, kami berharap masyarakat dapat mengambil pelajaran bahwa kemenangan sesaat dari judi online justru bisa berujung pada kekalahan besar dalam kehidupan. Begitu pula pinjaman online yang tidak bijak dan penyalahgunaan narkoba, dampaknya bukan hanya dirasakan diri sendiri, tetapi juga keluarga. Karena itu, mari bangun komunikasi yang terbuka dalam keluarga, saling mengingatkan, peduli, dan bersama-sama menjaga generasi muda agar tidak terjerumus,” pesannya.


Polres Ngawi berharap kegiatan edukatif seperti ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari pengaruh negatif judi online, pinjol bermasalah, serta narkoba.

 Polres Pelabuhan Tanjung Perak Amankan Tersangka Pengedar Narkoba Sita 15,59 Gram Sabu

Polres Pelabuhan Tanjung Perak Amankan Tersangka Pengedar Narkoba Sita 15,59 Gram Sabu

 



SURABAYA – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jatim mengamankan seorang pria berinisial UY (32) yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di kawasan Bulak, Surabaya. 


Dari penangkapan terhadap warga Kelurahan Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak tersebut, Polisi menyita barang bukti sabu seberat bruto 15,59 gram.


Kasat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Adik Agus Putrawan, mengatakan penangkapan dilakukan di sebuah rumah di kawasan Sukolilo, Surabaya pada Selasa (10/11/2026).


Berdasarkan hasil pemeriksaan, UY mengaku memperoleh pasokan sabu dari seseorang berinisial HN yang kini telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO). 


"Tersangka membeli 15 gram sabu seharga Rp12 juta atau sekitar Rp800 ribu per gram untuk diedarkan kembali," terang AKP Adik.


Dalam menjalankan aksinya, UY memecah dan mengemas ulang sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dengan harga jual bervariasi, mulai dari Rp100 ribu hingga Rp500 ribu per paket.


Sebelum tertangkap, tersangka mengaku telah berhasil menjual 10 paket dengan total pemasukan Rp1,75 juta.


"Sebanyak Rp1,6 juta dari hasil penjualan digunakan tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan sisanya Rp150 ribu turut kami amankan sebagai barang bukti," tutur AKP Adik 


Ia menambahkan, berdasarkan pengakuan tersangka, UY sudah tujuh kali bertransaksi membeli sabu dari pemasok yang sama sejak Juni hingga November 2026. 


Keterangan ini menjadi petunjuk bagi penyidik untuk terus mengembangkan kasus guna memburu jaringan pemasok di atasnya.


Selain sabu seberat bruto 15,59 gram dalam satu plastik klip, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain meliputi satu unit timbangan digital merek Camry, dua bendel plastik klip kosong, satu alat serok dari sedotan plastik, satu unit ponsel beserta kotak ponsel Redmi 10, serta uang tunai Rp150 ribu.


Atas perbuatannya, tersangka UY dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun. (*)

 Polres Probolinggo dan Ponpes Genggong Perkuat Kolaborasi Jaga Keamanan Santri

Polres Probolinggo dan Ponpes Genggong Perkuat Kolaborasi Jaga Keamanan Santri

PROBOLINGGO – Polres Probolinggo Polda Jatim dan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong memperkuat kolaborasi untuk menjamin keamanan dan menciptakan ruang belajar yang aman bagi para santri. 


Komitmen tersebut terjalin dalam silaturahmi antara Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizki Siregar dan Pengasuh Utama Ponpes Zainul Hasan Genggong, KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, di Desa Temenggungan, Kecamatan Krejengan, Kamis (19/11/2026).


Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polres Probolinggo Polda Jatim sebagai upaya mempererat hubungan dan memperkuat sinergitas antara Polri dengan kalangan pesantren.


Dalam pertemuan itu, Kapolres Probolinggo menyosialisasikan Program Quick Win Kapolri, khususnya penciptaan ruang publik yang aman melalui kehadiran polisi di tengah masyarakat, termasuk lingkungan pendidikan. 


Program yang disampaikan melipu

ti POLIDIK (Polisi Peduli Pendidikan), Polisi Jogo Sekolah, dan Polisi Jogo Pondok sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga keamanan serta kenyamanan lingkungan pendidikan.


Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizki Siregar mengatakan, sinergitas antara Polri dan pondok pesantren sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.


"Melalui komunikasi dan kolaborasi yang baik, kami berharap tercipta lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, serta kondusif bagi para santri dan seluruh civitas pendidikan," ujar AKBP Rizki.


Ia menambahkan, Polri berkomitmen hadir memberikan perlindungan dan rasa aman melalui program-program tersebut.


"Kami berharap program ini dapat berjalan berkelanjutan melalui kerja sama dengan Ponpes Zainul Hasan Genggong, sehingga para santri dapat belajar dan mengembangkan diri dengan baik serta terhindar dari berbagai potensi gangguan kamtibmas," tambah AKBP Rizki.


Sementara itu KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah menyambut baik program tersebut dan menyatakan kesiapan pihak pesantren untuk bersinergi dengan Polres Probolinggo dalam pelaksanaannya.


Dukungan tersebut menjadi penting mengingat Ponpes Zainul Hasan Genggong memiliki lembaga pendidikan mulai tingkat RA/TK hingga perguruan tinggi, di antaranya UNZAH, STIH, UNHASA, dan Ma'had Aly.


Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergitas Polres Probolinggo dan Ponpes Zainul Hasan Genggong semakin kuat dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif. (*)

 Polrestabes Surabaya Gandeng Pemkot Perluas Lapangan Kerja Lewat Program Poliran

Polrestabes Surabaya Gandeng Pemkot Perluas Lapangan Kerja Lewat Program Poliran



SURABAYA – Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya Polda Jatim memperkuat perannya dalam membantu mengatasi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. 


Komitmen tersebut ditegaskan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfi Sulistiawan melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dalam kegiatan Job Fair 2026 yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.


Kombes Pol Luthfi menyampaikan, keterlibatan kepolisian dalam bursa kerja merupakan tindak lanjut arahan pimpinan Polri agar jajarannya turut berkontribusi menekan angka pengangguran. 


Menurutnya, penciptaan lapangan kerja membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, investor, dan pelaku usaha.


“Sinergi ini dalam rangka menyukseskan kegiatan Job Fair Kota Surabaya. Ke depan, kami berharap dapat melakukan upaya yang lebih komprehensif untuk membantu Pemkot Surabaya menciptakan lapangan kerja,” ujar Kombes Pol Luthfi.


Kapolrestabes Surabaya mengatakan, dalam mendukung perluasan kesempatan kerja, kepolisian menjalankan dua langkah strategis. 


Pertama, menjaga stabilitas keamanan dan keberlangsungan investasi agar dunia usaha terus berkembang serta mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.


Kedua, menjembatani pencari kerja dengan perusahaan. Pada gelaran Job Fair 2026 ini, sebanyak 49 perusahaan berpartisipasi dengan menyediakan 3.013 lowongan pekerjaan bagi warga.


Selain penyerapan tenaga kerja, Kombes Pol Luthfi juga menekankan pendekatan baru kepolisian dalam mendampingi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 


"Sesuai arahan Bapak Kapolda Jawa Timur, jajaran kepolisian diminta mengedepankan pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku usaha kecil yang mengalami kendala administratif maupun perizinan," terang Kombes Pol Luthfi.


Menurut Kombes Pol Luthfi, ketika ada pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan, terutama berkaitan dengan izin, kewajiban kepolisian untuk membantu dan memfasilitasi sehingga usaha kecil ini bisa berkembang.


Dalam kesempatan tersebut, Kapolrestabes Surabaya turut mengapresiasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi atas komitmennya memperluas akses pekerjaan, termasuk peluang kerja di luar negeri. 


Melalui program Poliran, Polrestabes Surabaya Polda Jatim menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemkot dan dunia usaha guna membangun perekonomian kota yang inklusif serta berkelanjutan. (*)

Thursday, November 19, 2026

*Kepala BRAN: Reforma Agraria Perkuat Peran Masyarakat Adat dalam Cegah Karhutla*

*Kepala BRAN: Reforma Agraria Perkuat Peran Masyarakat Adat dalam Cegah Karhutla*

  


Jakarta – Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menekankan pentingnya reforma agraria dalam memperkuat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat sebagai mitra strategis pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.


Hal tersebut disampaikan dalam seminar bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), di Gedung Bhakti Dharma Waspada, Jakarta, Kamis (19/11/2026).


“Masyarakat adat telah hidup berdampingan dengan hutan jauh sebelum negara ini berdiri. Mereka memiliki kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam. Karena itu, keberadaan mereka harus kita akui, lindungi, dan berdayakan sebagai bagian dari strategi pencegahan karhutla,” ujar Dedi.


Keadilan Agraria sebagai Fondasi Pencegahan Karhutla


Menurut Dedi, pencegahan karhutla tidak cukup bertumpu pada pemadaman dan penegakan hukum, tetapi harus menyentuh akar persoalan melalui kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, penataan penguasaan lahan, serta pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.


Reforma agraria menjadi instrumen strategis untuk membangun tata kelola agraria yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat tanggung jawab masyarakat dan pemegang izin dalam menjaga kelestarian lingkungan.


Berdasarkan data yang dipaparkan dalam seminar, luas karhutla nasional mencapai 355.390 hektare. Sebaran kebakaran yang meluas hingga Nusa Tenggara Timur, Papua, serta kawasan Bromo dan Semeru menunjukkan perlunya strategi pencegahan yang memperhatikan karakteristik wilayah, ekosistem, dan kearifan lokal.


Perkuat Satu Data Agraria dan Kearifan Lokal


Kepala BRAN menekankan sejumlah langkah strategis dalam mendukung pencegahan karhutla melalui reforma agraria, meliputi:


* Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat.

* Pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan.

* Penyelesaian konflik dan ketimpangan penguasaan lahan.

* Integrasi satu data agraria dengan pemetaan kawasan rawan karhutla.

* Penguatan riset, inovasi teknologi, dan sistem peringatan dini berbasis karakteristik wilayah.

* Sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam pengawasan serta pengelolaan lahan berkelanjutan.


Dedi juga mendorong akademisi dan mahasiswa program doktoral STIK untuk menghasilkan riset yang inovatif dengan mengintegrasikan pendekatan ilmiah, teknologi, penegakan hukum, dan kearifan lokal masyarakat adat.


Menjaga Hutan, Melindungi Rakyat


Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, kehadiran BRAN diharapkan memperkuat keadilan agraria sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.


“Ketika hak masyarakat adat terlindungi, konflik agraria diselesaikan, dan masyarakat diberdayakan, kita sedang membangun fondasi pencegahan karhutla yang berkelanjutan. Menjaga hutan harus berjalan seiring dengan melindungi hak dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Dedi.


Melalui reforma agraria, masyarakat adat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan mitra strategis negara dalam menjaga kelestarian hutan bagi generasi mendatang.

 *POLIRAN Dorong Iklim Industri Aman, Buka Peluang Kerja, dan Tingkatkan Kepercayaan Investor*

*POLIRAN Dorong Iklim Industri Aman, Buka Peluang Kerja, dan Tingkatkan Kepercayaan Investor*

 


Jakarta – Program Poliran diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim industri yang aman dan kondusif sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Melalui program ini, Polri turut berperan dalam memastikan proses produksi dan aktivitas dunia industri berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi para pelaku usaha maupun investor untuk mengembangkan investasinya di Indonesia.


Pengamat Ketenagakerjaan, Timboel Siregar, S.Si., S.H., M.M., menilai bahwa keberhasilan program Poliran perlu didukung kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Menurutnya, peningkatan keterampilan atau skill menjadi salah satu kunci untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.


"Ketika Poliran berjalan, sumber daya manusianya sudah harus disiapkan. Skill menjadi kata kunci agar ketika lapangan kerja semakin banyak dibuka, masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Di sisi lain, kehadiran Polri juga penting untuk memastikan proses produksi berjalan dengan baik sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif," ujar Timboel.


Ia menambahkan, terciptanya keamanan dan kepastian dalam dunia industri juga dapat meningkatkan kepercayaan investor. Selama ini, pelaku usaha masih menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi meningkatkan biaya operasional, seperti praktik pungutan liar (pungli) dan berbagai biaya tidak semestinya. Dengan terciptanya lingkungan usaha yang aman, transparan, dan bebas dari praktik tersebut, perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih nyaman.


"Kalau persoalan-persoalan seperti pungli dan biaya-biaya tidak semestinya bisa diatasi, tentu pengusaha akan merasa lebih nyaman. Ini juga bisa menjadi contoh positif bagi investor lain untuk masuk dan mengembangkan usahanya. Harapan kita, Poliran dapat memberikan jaminan bahwa dunia industri berjalan aman, sehingga investasi tumbuh dan lapangan pekerjaan semakin terbuka bagi masyarakat," tutupnya.

 *Kapolda Jatim Serap Aspirasi Pengusaha Sound Karnaval, Tekankan Keselamatan dan Ketertiban*

*Kapolda Jatim Serap Aspirasi Pengusaha Sound Karnaval, Tekankan Keselamatan dan Ketertiban*

 


SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mengajak para pengusaha sound system atau sound karnaval di Jawa Timur untuk bersama-sama menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat dalam setiap penyelenggaraan kegiatan hiburan.


Ajakan tersebut disampaikan saat Focus Group Discussion (FGD) bersama para pengusaha sound system dan sound karnaval se-Jawa Timur di Gedung Mahameru Polda Jatim, Kamis (19/11/2026).


Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dan perwakilan Bakesbangpol Jatim.


Kapolda Jatim menegaskan bahwa FGD tersebut menjadi ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi para pengusaha sekaligus membangun komitmen bersama agar kegiatan hiburan masyarakat dapat berlangsung aman, tertib, dan tetap menghormati nilai-nilai sosial serta keagamaan.


"Kami ingin berdiskusi dan mendengarkan langsung aspirasi para pengusaha sound system. Prinsipnya, kegiatan hiburan masyarakat harus tetap mengutamakan keselamatan dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa maupun merugikan masyarakat," ujar Irjen Pol Dekananto.


Menurut Kapolda, sejumlah aspek perlu menjadi perhatian bersama, di antaranya keselamatan peserta dan penonton, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, kepatuhan terhadap norma kesusilaan, perlindungan fasilitas umum, serta pengaturan waktu dan lokasi kegiatan.


Kapolda juga mengingatkan pentingnya menghormati lingkungan tempat ibadah, pondok pesantren, fasilitas pendidikan, serta aktivitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.


"Jawa Timur memiliki nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang kuat. Karena itu, kegiatan hiburan harus tetap menghormati norma dan kehidupan masyarakat di sekitarnya," tegasnya.


Lebih lanjut, Kapolda mendorong para pengusaha sound system membangun komitmen bersama dengan penyelenggara kegiatan, termasuk menuangkan ketentuan keselamatan dan ketertiban dalam perjanjian kerja atau kontrak penyewaan.


Pengusaha juga diharapkan berperan aktif mencegah pelanggaran serta mengambil langkah penghentian operasional apabila ditemukan kondisi yang membahayakan keselamatan atau berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.


Hasil pembahasan FGD selanjutnya akan menjadi bahan penyelarasan dengan ketentuan dan surat edaran bersama yang telah diterbitkan pada tahun 2025.


Sementara itu, terkait kemungkinan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan daerah, Kapolda menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Melalui dialog ini, Polda Jawa Timur berharap terbangun kesadaran dan tanggung jawab bersama antara pengusaha sound system, penyelenggara kegiatan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat.


"Hiburan masyarakat tetap dapat berjalan, tetapi keselamatan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas bersama," pungkasnya. (*)

 *POLIRAN Buka Puluhan Ribu Peluang Kerja, Dekatkan Polri dengan Masyarakat*

*POLIRAN Buka Puluhan Ribu Peluang Kerja, Dekatkan Polri dengan Masyarakat*

 


JAWA BARAT – Polri terus memperkuat peran dan kedekatannya dengan masyarakat melalui program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran). Program ini menjadi salah satu upaya konkret Polri dalam membantu masyarakat memperoleh akses pekerjaan sekaligus mendukung pemerintah mengatasi persoalan pengangguran di Indonesia yang jumlahnya hampir mencapai 7,3 juta orang.


Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol. M. Rudy Syafirudin mengatakan, program Poliran merupakan implementasi semangat tagline Kapolri, "Polisi Bersama Masyarakat", yang menegaskan kehadiran Polri sebagai institusi yang dekat, humanis, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


"Tagline Polisi Bersama Masyarakat menjadi semangat bagi kami untuk terus mendekatkan Polri kepada masyarakat. Polisi tidak hanya hadir dalam tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga harus mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat, salah satunya persoalan pengangguran," ujar Brigjen Pol. M. Rudy Syafirudin.


Ia menjelaskan, pelaksanaan Poliran di Jawa Barat sebelumnya menunjukkan hasil yang sangat positif. Dari target awal sebanyak 5.700 lowongan pekerjaan, melalui koordinasi dan pendataan yang dilakukan jajaran Bhabinkamtibmas terhadap perusahaan-perusahaan, kegiatan tersebut berhasil melibatkan 94 perusahaan dengan 105 stan atau tenant.


"Dari hasil pendataan dan koordinasi tersebut, ternyata tersedia hampir 30.016 lowongan pekerjaan, sementara masyarakat yang hadir mencapai sekitar 9.600 orang. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara Polri, dunia usaha, dan masyarakat mampu membuka akses kesempatan kerja yang lebih luas," jelasnya.


Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa kehadiran Polri melalui program Poliran dapat memberikan kontribusi nyata dalam membantu masyarakat mendapatkan kesempatan kerja. Ke depan, program ini diharapkan terus dikembangkan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan.


Melalui Poliran, Polri berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat, memperkuat kepedulian sosial, serta mewujudkan semangat "Polisi Bersama Masyarakat".

 *Polres Lumajang Amankan Dua Tersangka Pengedar Sabu dan Ganja di Senduro*

*Polres Lumajang Amankan Dua Tersangka Pengedar Sabu dan Ganja di Senduro*

  


LUMAJANG – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lumajang Polda Jatim menangkap dua pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu dan ganja di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.


Kedua tersangka masing-masing berinisial AR (37), warga Pasrujambe, dan HI (47), warga Senduro.


Keduanya diamankan di sebuah bengkel las di Desa Kandangtepus, Kecamatan Senduro, pada hari Kamis ( 12/11/2026) sekira pukul 20.00 WIB.


Kasatresnarkoba Polres Lumajang, Iptu Dwi Sugiyanto, mengatakan bahwa penangkapan tersebut bermula dari penyelidikan atas laporan masyarakat.


"Berawal dari informasi masyarakat, anggota kemudian melakukan penyelidikan di wilayah Desa Kandangtepus. Petugas selanjutnya berhasil mengamankan AR dan menemukan barang bukti narkotika jenis ganja," ujar Iptu Dwi Sugiyanto, Rabu (18/11/2026).


Dari hasil pemeriksaan awal, Polisi kemudian mengembangkan kasus tersebut. AR mengaku mendapatkan ganja tersebut dari HI.


Petugas selanjutnya melakukan pengejaran dan mengamankan HI. Dalam penggeledahan terhadap tersangka kedua ini, Polisi menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan ganja.


Dari tangan kedua tersangka, Polisi menyita sabu dengan berat bruto 6,47 gram serta ganja dengan total berat bruto 52,31 gram.


Selain narkotika, Polisi juga mengamankan satu buah timbangan elektrik berwarna perak, uang tunai Rp15.000, serta uang Rp200.000 yang diduga merupakan hasil penjualan narkotika.


Petugas turut menyita satu unit sepeda motor Yamaha Vega berwarna hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang diketahui milik HI.


"Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah kami amankan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut," pungkas Iptu Dwi.


Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) juncto ketentuan penyesuaian pidana serta pasal terkait lainnya. (*)

 *Program POLIRAN: Polres Kediri Gandeng Dunia Usaha Cetak Tenaga Kerja Siap Pakai*

*Program POLIRAN: Polres Kediri Gandeng Dunia Usaha Cetak Tenaga Kerja Siap Pakai*

 


KEDIRI – Polres Kediri Polda Jatim menggandeng sektor usaha melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) untuk membekali masyarakat dengan keterampilan praktis. 


Kapolres Kediri AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif mengatakan, langkah ini dilakukan guna menjembatani kesesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri saat ini.


Bekerja sama dengan PT Mitra Jaya Farmindo, pelatihan digelar di Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Rabu (18/11/2026), dengan melibatkan puluhan peserta. 


Materi pembekalan berfokus pada bidang peternakan ayam petelur serta pengelolaan usaha perkebunan buah dan sayuran.


Para peserta dibimbing langsung oleh tenaga ahli dari perusahaan agar memperoleh gambaran nyata mengenai praktik kerja di lapangan.


Kapolres Kediri menerangkan, penanganan pengangguran membutuhkan sinergi lintas sektor. Kepolisian menggandeng pelaku usaha agar pelatihan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.


“Esensi kegiatan ini adalah membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan. Polri tidak bisa bekerja sendiri karena tidak memiliki kompetensi khusus di setiap bidang usaha. Karena itu, kami menggandeng mitra agar pencari kerja mendapatkan pelatihan sesuai kompetensi, bakat, dan minat mereka,” ujar AKBP Latif.


Selain keterampilan teknis, Kapolres Kediri juga mendorong peserta berani merintis usaha mandiri. Ia menegaskan keterbatasan modal bukan penghalang untuk produktif selama peluang diperhitungkan secara matang dan kualitas produk tetap terjaga.


“Modal kecil pun bisa menjadi produktif. Jangan takut mencoba, tetapi tetap dengan perhitungan matang, simulasi yang benar, koordinasi dengan pihak yang memahami, dan menjaga kualitas,” ungkap AKBP Latif.


Kapolres Kediri juga mengapresiasi dukungan PT Mitra Jaya Farmindo dalam membuka peluang produktif bagi warga lokal. 


Menurut AKBP Latif, meningkatnya aktivitas ekonomi dan akses kerja masyarakat akan berdampak positif pada kesejahteraan sekaligus menekan potensi kriminalitas.


Ke depan, Polres Kediri Polda Jatim berharap program POLIRAN dapat terus menjangkau sektor keterampilan lainnya demi mendorong kemandirian ekonomi warga Kabupaten Kediri.(*)

 Peduli Pendidikan, Kapolres Ngawi Kunjungi TK Kemala Bhayangkari 56 Padas

Peduli Pendidikan, Kapolres Ngawi Kunjungi TK Kemala Bhayangkari 56 Padas

 


Ngawi — Sebagai bentuk kepedulian Polisi terhadap dunia pendidikan, Kapolres Ngawi AKBP Moh. Amirul Hakim, S.I.K., M.Si., didampingi Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Ngawi, Ny. Defa Amirul, mengunjungi TK Kemala Bhayangkari 56 Padas, Kabupaten Ngawi, Rabu (18/11/2026)


Kedatangan Kapolres bersama rombongan disambut hangat oleh para guru dan siswa dengan pemberian buket bunga, pengalungan kain batik, serta penampilan tarian dari anak-anak TK Kemala Bhayangkari 56 Padas.


Suasana kunjungan berlangsung penuh keakraban dan keceriaan. Kapolres bersama Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari tampak berbaur dan bermain bersama anak-anak, meninjau ruang kelas, serta berdialog langsung dengan para siswa untuk melihat aktivitas dan proses belajar mengajar.


Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Ngawi menyampaikan apresiasi kepada para tenaga pendidik yang telah memberikan perhatian dan pendidikan kepada anak-anak sejak usia dini.


"Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus kita persiapkan sejak dini. Melalui pendidikan yang baik, lingkungan yang nyaman, serta penanaman nilai-nilai kedisiplinan, sopan santun dan budi pekerti, kita berharap mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki masa depan yang gemilang," ungkap AKBP Moh. Amirul Hakim.


Kapolres juga berharap TK Kemala Bhayangkari 56 Padas terus berkembang dan menjadi tempat belajar yang menyenangkan bagi anak-anak, sehingga mereka dapat bermain, belajar, serta mengembangkan potensi dan kreativitasnya.


Kunjungan tersebut turut dihadiri para Pejabat Utama (PJU) Polres Ngawi, Kapolsek Padas AKP Sapto Margono, S.H., serta Kapolsubsektor Kasreman IPTU M. Taufik Khasana.


Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, sekaligus menjadi wujud perhatian Polri dan Bhayangkari terhadap dunia pendidikan serta pembentukan karakter generasi penerus bangsa.

 Residivis Narkoba Kembali Diamankan Satresnarkoba Polres Ngawi

Residivis Narkoba Kembali Diamankan Satresnarkoba Polres Ngawi

 


Ngawi — Satresnarkoba Polres Ngawi kembali mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Ngawi. Seorang pria berinisial TN alias N (29), yang diketahui merupakan residivis kasus narkoba, diamankan petugas di pinggir jalan masuk Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Selasa (10/11/2026) sekitar pukul 21.00 WIB.


Penangkapan tersebut berawal dari upaya penindakan yang dilakukan anggota Satresnarkoba Polres Ngawi. Sebelum melakukan penggeledahan, petugas terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas kepada tersangka.


Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan satu plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto sekitar 0,166 gram, yang disimpan di dalam sebuah sedotan warna kuning.


Selain sabu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya, di antaranya satu unit handphone merek OPPO warna+ hitam, satu unit sepeda motor Honda Beat warna silver, alat hisap sabu atau bong, dua buah korek api gas, satu buah sekrup, tiga sedotan warna biru, serta dua pipet kaca.


Kapolres Ngawi AKBP Mohammad Amirul Hakim, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Resnarkoba AKP M. Luthfi, S.H., menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Ngawi.


"Penindakan ini merupakan bentuk komitmen Polres Ngawi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Terlebih, tersangka diketahui merupakan residivis kasus narkoba. Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Ngawi," tegasnya, saat dikonfirmasi media Kamis (19/11/2026)


Saat ini, penyidik Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan langkah-langkah penyidikan, termasuk pengiriman barang bukti ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur serta pengembangan untuk menelusuri asal-usul barang yang diduga narkotika tersebut.


Tersangka dijerat Pasal 609 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 dan/atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


Polres Ngawi mengimbau masyarakat agar menjauhi narkoba dan turut berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

 *Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi*

*Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi*

 


Jakarta – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan serangkaian penegakan hukum terhadap 15 tersangka tindak pidana terorisme di enam provinsi pada 13–18 November 2026. Penindakan tersebut menyasar sejumlah jaringan kelompok terorisme, yakni Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), serta kelompok Anshor Daulah (AD) yang terafiliasi dengan ISIS.


Juru Bicara Densus 88 AT Polri Kombes Pol. Mayndra Eka Wardhana mengatakan, penegakan hukum dilaksanakan di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari keseluruhan tersangka yang diamankan, beberapa di antaranya diketahui berstatus mantan narapidana terorisme (eks napiter).


“Penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya Densus 88 AT Polri dalam mencegah berkembangnya jaringan terorisme, termasuk aktivitas propaganda, perekrutan, penggalangan dana, hingga pelatihan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme,” ujar Mayndra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11/2026).


Di Provinsi Aceh, penindakan dilakukan pada 17 November 2026 terhadap tiga tersangka berinisial HN (66), JN (51), dan HB (54). Ketiganya diamankan di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh.


Sementara itu, di Sumatera Barat, Densus 88 mengamankan satu tersangka berinisial MRZ (45) di Kota Padang pada 13 November 2026. Pada hari yang sama, penegakan hukum juga dilakukan di Provinsi Riau dengan mengamankan tiga tersangka, yakni RB (43), AHD (52), dan MNZ (41), di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.


Di Jawa Barat, tiga tersangka berinisial HRW (40), TKD (40), dan NM (24) diamankan pada 17 November 2026. Penindakan berlangsung di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Indramayu.


Adapun di Jawa Tengah, Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap empat tersangka yang terafiliasi dengan jaringan kelompok Anshor Daulah (AD) Solo. Keempatnya masing-masing berinisial SO (33), AJ (35), MO (50), dan IB (57). Penindakan dilakukan pada 17 November 2026 di Kabupaten Sukoharjo, kemudian berlanjut pada 18 November 2026 di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Pekalongan.


Selanjutnya, di Nusa Tenggara Barat, satu tersangka berinisial EA (38) diamankan di Kota Bima pada 17 November 2026.


Mayndra menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, para tersangka diduga memiliki peran dan aktivitas yang beragam dalam jaringan kelompok terorisme. Aktivitas tersebut meliputi penyebaran propaganda ideologi ekstrem, perekrutan anggota dari kalangan masyarakat, penggalangan dana untuk mendukung kegiatan kelompok, serta penyelenggaraan pelatihan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.


“Dari hasil penyelidikan, ditemukan berbagai peran dan aktivitas para tersangka dalam jaringan kelompok terorisme. Penyidik juga masih mendalami keterkaitan masing-masing tersangka, termasuk terhadap jaringan maupun pihak lain yang berpotensi terlibat,” jelasnya.


Saat ini, penyidik Densus 88 AT Polri masih melanjutkan proses penyidikan dengan mengumpulkan dan melengkapi alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.


Densus 88 AT Polri juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran paham radikal dan propaganda kelompok terorisme, khususnya melalui ruang digital dan media sosial.


Masyarakat diminta membentengi diri dari provokasi, manipulasi informasi, serta narasi ekstrem yang dapat mendorong keterlibatan seseorang dalam aktivitas terorisme. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan remaja yang rentan menjadi sasaran propaganda dan proses radikalisasi melalui penggunaan gawai maupun platform digital.


“Peran keluarga dan lingkungan sangat penting dalam mencegah proses radikalisasi. Kami mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan segera melaporkan kepada aparat keamanan apabila menemukan indikasi aktivitas mencurigakan yang mengarah pada tindak pidana terorisme,” tutup Mayndra.

 *Polres Nganjuk Amankan Tiga Tersangka Pengedar Okerbaya, Ratusan Butir Pil Dobel L Disita*

*Polres Nganjuk Amankan Tiga Tersangka Pengedar Okerbaya, Ratusan Butir Pil Dobel L Disita*

 


NGANJUK – Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan tiga tersangka pengedar obat keras berbahaya (okerbaya) jenis pil dobel L. Dari operasi tersebut, polisi menyita total 272 butir pil dobel L beserta sejumlah barang bukti lainnya.


Pengungkapan kasus bermula saat petugas menggerebek sebuah kamar kos di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 22.00 WIB. 


Polisi mengamankan WDA (32), warga Loceret, dengan barang bukti uang tunai Rp 70 ribu, satu ponsel , dan sepeda motor Yamaha Vega R.


Dari nyanyian WDA, Polisi memburu SOPP (27), warga Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, yang disebut sebagai pemasok barang dan berhasil diamankan pada Jumat (6/11/2026) sekitar pukul 07.00 WIB. 


Dari pengembangan kedua tersangka, petugas mengamankan  tersangka ketiga berinisial MM (27), warga Desa Sonopatik, Kecamatan Berbek. 


Dari tangan MM, Polisi menyita 255 butir pil dobel L dalam tiga kemasan (masing-masing berisi 100, 100, dan 55 butir), satu ponsel Redmi 9, satu pak plastik klip kecil, serta kotak ponsel.


Kasatresnarkoba Polres Nganjuk AKP Hafid Dian Maulidi menjelaskan, MM mengaku mendapatkan pil tersebut dari seorang pria yang belum diketahui identitas aslinya. 


"Pemasok utama masih dalam pengejaran petugas. Kami terus menelusuri asal barang untuk mengungkap jaringan lain yang terlibat," ujarnya, Rabu (18/11/2026).


Sementara itu, Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan menegaskan komitmen jajarannya dalam memutus rantai peredaran obat keras ilegal yang mengancam generasi muda.


"Kami tidak berhenti pada satu penindakan. Peran aktif masyarakat untuk melapor sangat dibutuhkan demi menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif," tegas Kapolres Nganjuk. (*)

 *Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Telusuri Perputaran Uang Rp2,9 Triliun*

*Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Telusuri Perputaran Uang Rp2,9 Triliun*

 


*JAKARTA* – Polri mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika yang diduga terhubung dengan jaringan internasional Indonesia–Malaysia dan beroperasi di wilayah Madura, Surabaya, hingga Kalimantan. Dalam pengungkapan ini, petugas menangkap empat tersangka serta menyita aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika senilai Rp150 miliar.


Pengungkapan dilakukan melalui operasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penyidikan turut menelusuri aliran keuangan jaringan yang mencatat transaksi sekitar Rp2,9 triliun selama periode 2018–2024.


Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkoba secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum terhadap jaringan yang berada di balik peredarannya.


“Perlu kami sampaikan komitmen Bapak Kapolri terkait dengan pencegahan, penegakan hukum, dan penuntasan terhadap kejahatan tindak pidana narkoba dari hulu sampai dengan hilir. Ini adalah wujud nyata yang sudah dalam beberapa bulan ini diwujudkan melalui penemuan dan penangkapan terhadap tersangka dalam beberapa kasus besar,” ujar Trunoyudo di Jakarta, Rabu (18/11/2026).


Dalam operasi yang berlangsung pada awal November 2026 di Bangkalan, Malang, dan Surabaya, petugas menangkap FA alias F yang berperan sebagai koordinator keuangan, J alias E sebagai koordinator gudang, MS yang diduga menerima sekaligus menyamarkan uang hasil narkoba, serta M alias S yang diduga berperan sebagai pengedar dan pengendali jaringan.


Penangkapan dilakukan secara bertahap. FA alias F dan J alias E ditangkap pada 6 November 2026, disusul MS pada 9 November 2026. Sementara M alias S ditangkap pada 11 November 2026 di Bangkalan, Madura. Dari hasil penyidikan sementara, sabu yang diedarkan jaringan tersebut diduga berasal dari seorang warga negara India berinisial G yang berada di Malaysia.


Penyidik juga menelusuri aliran keuangan jaringan melalui CV AJ. Berdasarkan analisis PPATK, rekening yang terkait dengan perusahaan tersebut memiliki nilai transaksi sekitar Rp2,9 triliun selama 2018–2024. Transaksi tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas jaringan narkotika yang bercampur dengan kegiatan usaha perusahaan.


Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Kristian Parluhutan Siagian mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil pemetaan jaringan dan wilayah rawan peredaran narkoba melalui pengolahan data, informasi, intelijen, serta pengembangan kasus sebelumnya. Upaya ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku dan memutus jalur distribusi narkotika.


Dari hasil pemetaan, penyidik mengidentifikasi lima titik yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika di Madura. Polri juga menempatkan personel di wilayah Bangkalan untuk memperkuat pengawasan dan memutus suplai narkoba menuju Madura, Surabaya, dan Kalimantan.


Selain menangkap empat tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 5.244 butir pil ekstasi, satu pucuk senjata api, serta sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Nilai aset yang telah disita diperkirakan mencapai Rp150 miliar.


Para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Penelusuran TPPU dilakukan untuk mengungkap aliran keuntungan hasil kejahatan sekaligus merampas aset yang diduga berasal dari perdagangan narkoba.


Kristian menegaskan penindakan tidak hanya diarahkan kepada pelaku yang berada di lapangan, tetapi juga pengendali jaringan dan pihak yang diduga menyamarkan keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.


“Jangan pernah menganggap Indonesia sebagai tempat yang aman untuk menjalankan bisnis narkoba. Jangan menganggap hasil kejahatan dapat disembunyikan selamanya. Polri akan terus mengejar pelakunya, membongkar jaringannya, dan menelusuri keuntungan hasil kejahatannya,” tegas Kristian.


Ia menambahkan, keberhasilan pemberantasan narkoba tidak semata-mata diukur dari jumlah tersangka yang ditangkap atau besarnya barang bukti yang diamankan, tetapi juga dari dampaknya terhadap perlindungan masyarakat dan generasi muda dari bahaya narkotika.

Wednesday, November 18, 2026

 *Operasi Zebra Semeru, Polresta Malang Kota Tekankan Keselamatan Pengguna Jalan dan Penindakan Humanis*

*Operasi Zebra Semeru, Polresta Malang Kota Tekankan Keselamatan Pengguna Jalan dan Penindakan Humanis*

 


MALANG – Polresta Malang Kota Polda Jatim mengedepankan keselamatan pengguna jalan dan penindakan humanis dalam Operasi Zebra Semeru 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026. 


Dalam operasi ini, porsi tilang manual dibatasi maksimal 5 persen, sementara petugas memprioritaskan penindakan berbasis teknologi E-TLE dan teguran simpatik.


Kasat Lantas Polresta Malang Kota, Kompol Mulya Sugiharto, mengatakan bahwa sejak hari pertama operasi, petugas belum menerapkan tilang manual dan hanya menggunakan dua mekanisme utama tersebut.


"Jika dirinci, pelanggaran yang mendominasi berasal dari teguran simpatik, jumlahnya mencapai 1.646 pelanggaran," ujar Kompol Mulya pada Selasa (17/11/2026).


Selain teguran simpatik, petugas juga menjaring 69 pelanggaran melalui sistem E-TLE, baik menggunakan kamera statis maupun mobile.


Untuk mengoptimalkan pengawasan elektronik, Satlantas Polresta Malang Kota mengoperasikan kamera E-TLE statis di lima titik strategis. 


Lokasi tersebut meliputi Simpang 3 Borobudur, Simpang 4 Kaliurang, Simpang 3 Jembatan Soekarno-Hatta, Simpang 3 Kasin, dan Simpang Madyopuro.


Kamera E-TLE difokuskan untuk mendeteksi pengendara sepeda motor tanpa helm SNI, pengemudi yang tidak memakai sabuk keselamatan (safety belt), serta penggunaan ponsel saat berkendara. 


Sementara itu, E-TLE mobile dan teguran simpatik turut menyasar pelanggaran serupa, termasuk pengendara yang nekat melawan arus lalu lintas.


Tidak hanya menindak pelanggaran, kepolisian juga memetakan tiga lokasi rawan kecelakaan (blackspot) yang menjadi perhatian khusus selama operasi. 


Titik tersebut berada di Jalan Bengawan Solo, Jalan Kolonel Sugiono kawasan Kotalama, serta sekitar Jalan Raya Gadang.


Melalui kombinasi penindakan berbasis teknologi dan pendekatan persuasif ini, Polresta Malang Kota Polda Jatim berharap kedisiplinan masyarakat meningkat demi terciptanya lalu lintas yang tertib dan berkeselamatan. (*)

 *Baleg DPR RI–BRAN Perkuat Kelembagaan untuk Percepat Keadilan Agraria dan Kesejahteraan Rakyat*

*Baleg DPR RI–BRAN Perkuat Kelembagaan untuk Percepat Keadilan Agraria dan Kesejahteraan Rakyat*

 


Jakarta, 17 November 2026 — Kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, perlindungan ruang hidup, dan peningkatan kesejahteraan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang memerlukan langkah nyata negara. Karena itu, penguatan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menjadi kebutuhan strategis agar persoalan agraria dapat ditangani secara cepat, terpadu, dan berkeadilan.


Hal tersebut menjadi pokok pembahasan pertemuan Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., Anggota Komisi III DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).


Pertemuan yang berkaitan dengan penguatan sinergi legislasi tersebut membahas usulan struktur organisasi BRAN untuk memastikan mandat reforma agraria dapat segera diterjemahkan menjadi pelayanan dan penyelesaian persoalan nyata di tengah masyarakat.


Kebutuhan Rakyat Tidak Bisa Menunggu


Konflik penguasaan tanah, ketidakpastian hak, ketimpangan akses terhadap sumber daya agraria, serta keterbatasan akses permodalan dan usaha masih menjadi persoalan yang memengaruhi kehidupan petani, nelayan, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat rentan.


Persoalan tersebut membutuhkan lembaga yang tidak hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga kewenangan operasional, kemampuan koordinasi lintas sektor, serta jangkauan pelayanan hingga daerah.


“Bagi rakyat, reforma agraria bukan persoalan struktur organisasi, melainkan kepastian atas tanah tempat mereka hidup dan mencari nafkah. Setiap konflik yang berlarut dapat menghambat penghidupan dan masa depan keluarga. Karena itu, penguatan BRAN merupakan kebutuhan nyata agar negara mampu menghadirkan penyelesaian dan keadilan lebih cepat,” tegas Prof. Dedi Prasetyo.


BRAN yang Kuat untuk Penyelesaian Konflik yang Nyata


Berlandaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026, BRAN mengusulkan kelembagaan permanen berbentuk Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.


Usulan tersebut mencakup empat kedeputian yang menangani perencanaan strategis, pencegahan dan penyelesaian konflik, penataan aset dan redistribusi tanah, serta penataan akses dan pemberdayaan masyarakat.


Penguatan delapan kantor regional dan sistem data agraria terintegrasi juga diusulkan agar persoalan masyarakat dapat diidentifikasi, diverifikasi, dan ditangani berdasarkan kondisi objektif di lapangan.


“Kelembagaan yang kita perjuangkan harus mampu menjawab kebutuhan rakyat. Konflik harus memiliki jalur penyelesaian yang jelas, hak masyarakat harus dilindungi, dan keputusan negara harus didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Prof. Dedi.


Keadilan Agraria Harus Berujung pada Kesejahteraan


BRAN menegaskan bahwa reforma agraria tidak cukup hanya dengan redistribusi tanah dan penerbitan sertifikat. Kepastian hak harus dilanjutkan dengan pemberdayaan ekonomi melalui akses modal, teknologi, pendampingan, penguatan koperasi, serta perluasan pasar.


Dengan demikian, reforma agraria tidak hanya menyelesaikan persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kemandirian ekonomi.


“Tanah yang telah memperoleh kepastian hukum harus menjadi sumber kesejahteraan. Ukuran keberhasilan reforma agraria bukan hanya luas tanah yang dibagikan, tetapi meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang menerima manfaatnya,” lanjutnya.


Sinergi Legislasi untuk Mempercepat Kehadiran Negara


Kepala BRAN mengapresiasi komunikasi konstruktif dengan unsur DPR RI dalam upaya memperkuat kelembagaan dan menyelaraskan regulasi pelaksanaan reforma agraria.


Penguatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila, serta dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.


“Keadilan agraria tidak boleh berhenti sebagai amanat undang-undang. Negara harus memiliki perangkat yang mampu mewujudkannya. Dengan kelembagaan BRAN yang kuat dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, kita ingin memastikan konflik diselesaikan, hak rakyat dipulihkan, dan tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan,” pungkas Prof. Dedi Prasetyo.

*Pastikan Kelancaran Arus Nataru, Korlantas Polri Cek Pelabuhan Ketapang dan Tol Baru Paiton*

*Pastikan Kelancaran Arus Nataru, Korlantas Polri Cek Pelabuhan Ketapang dan Tol Baru Paiton*

  


BANYUWANGI - Korlantas Polri bersama Polda Jawa Timur dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, mengecek kesiapan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menjelang arus penyeberangan saat Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). 


Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat, kepadatan kendaraan, serta potensi cuaca ekstrem di lintasan Jawa-Bali.


Pengecekan berlangsung dalam kunjungan kerja Astamaops dan Korlantas Polri sebagai bagian dari persiapan Operasi Lilin 2026 pada Selasa (17/11/2026).


Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri, Brigjen Pol. Budi Indra Dermawan mengatakan, peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan penyeberangan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.


Brigjen Pol Budi datang bersama Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Samsudin dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Irjen Pol. (Purn.) Aan Suhanan. 


Sebelum tiba di Banyuwangi, rombongan terlebih dahulu melakukan pengecekan jalur darat dari Surabaya hingga melewati ruas tol baru di kawasan Paiton.


"Kami mengecek persiapan untuk kegiatan Nataru. Tadi kami sudah mengecek jalan dari Surabaya melewati tol yang baru, Paiton, sampai ke sini. Sampai kita melihat kesiapan untuk bongkar muat hingga pemberangkatan dari Ketapang ke Gilimanuk," ujar Brigjen Budi di Pelabuhan Ketapang.


Berdasarkan hasil pengecekan bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), kesiapan sarana dan prasarana penyeberangan dinilai sudah memadai. Sebanyak 58 kapal telah disiagakan, dengan pola operasional mencapai 28 kapal setiap hari.


Brigjen Pol Budi juga mengatakan, untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur panjang, Polri akan menggelar Operasi Nataru secara serentak mulai 18 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027. 


"Operasi tersebut difokuskan untuk menjaga keamanan serta kelancaran arus lalu lintas di berbagai jalur, termasuk kawasan pelabuhan," terang Brigjen Budi.


Menurut Brigjen Budi, kepadatan lalu lintas di sekitar Pelabuhan Ketapang berpotensi terjadi selama masa liburan. Tingginya mobilitas masyarakat saat Nataru menjadi salah satu faktor yang sulit dihindari, meskipun berbagai langkah antisipasi telah disiapkan.


Terkait kemacetan berulang di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, kepolisian bersama jajaran Kementerian Perhubungan dan pemangku kepentingan terkait telah melakukan analisis. 


Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah cuaca ekstrem dan fenomena air laut surut yang kerap menghambat proses sandar kapal di Dermaga Landing Craft Machine (LCM).


Sebagai langkah antisipasi, Korlantas Polri telah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau kondisi cuaca serta pasang surut air laut. 


Berdasarkan data BMKG yang telah diperiksa, periode 18 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027 diperkirakan tidak mengalami fenomena air laut surut yang berpotensi menghambat operasional penyeberangan. (*)

 Kapolres Ngawi Kunjungi TK Kemala Bhayangkari 57 Sine, Wujudkan Kepedulian Polri terhadap Pendidikan

Kapolres Ngawi Kunjungi TK Kemala Bhayangkari 57 Sine, Wujudkan Kepedulian Polri terhadap Pendidikan

 


Ngawi — Sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan, Kapolres Ngawi AKBP Moh. Amirul Hakim, S.I.K., M.Si., selaku Penasihat TK Kemala Bhayangkari, bersama Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Ngawi Ny. Defa Amirul, melaksanakan kunjungan ke TK Kemala Bhayangkari 57 Sine, Kec. Sine, Kabupaten Ngawi, Selasa (17/11/2026)


Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Ngawi didampingi para Pejabat Utama (PJU) Polres Ngawi, pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Ngawi, serta Kapolsek Sine AKP Heri Riyanto, S.H.


Kunjungan berlangsung penuh keakraban dan keceriaan. Kapolres bersama rombongan berinteraksi langsung dengan para siswa melalui kegiatan menari bersama, tanya jawab, serta pemberian hadiah sebagai bentuk apresiasi dan penyemangat bagi anak-anak dalam belajar.


Selain itu, para siswa juga diberikan edukasi pengenalan rambu-rambu lalu lintas sejak dini agar memahami pentingnya tertib berlalu lintas. Kapolres bersama rombongan turut mengecek makanan bergizi gratis (MBG) yang diberikan kepada para siswa guna memastikan program tersebut berjalan dengan baik.


Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap tenaga pendidik, dalam kesempatan tersebut juga diberikan santunan kepada para guru TK Kemala Bhayangkari 57 Sine.


Kapolres Ngawi AKBP Moh. Amirul Hakim menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan sekaligus mendukung program Kapolri tentang Polisi Peduli Pendidikan.


"Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap masa depan generasi penerus bangsa. Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan motivasi kepada anak-anak agar semakin semangat belajar, mengenal kedisiplinan, serta memahami keselamatan berlalu lintas sejak usia dini," ungkap Kapolres.


Melalui kunjungan ini, Polres Ngawi berharap terjalin hubungan yang semakin erat antara Polri, dunia pendidikan, tenaga pendidik, dan masyarakat dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, serta berdisiplin.

 *Polri Siapkan Blue Policing, Pendekatan Baru Jaga Laut Indonesia*

*Polri Siapkan Blue Policing, Pendekatan Baru Jaga Laut Indonesia*


JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan meluncurkan program Blue Policing pada 26 November 2026. Program yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tersebut menjadi langkah Polri dalam memperkuat keamanan wilayah perairan sekaligus melindungi ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.


Blue Policing mengedepankan pendekatan kepolisian yang tidak hanya berfokus pada patroli dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup pencegahan kerusakan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi dalam menjaga wilayah perairan Indonesia.


Ketua Program Blue Policing yang juga Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol. Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan program tersebut merupakan implementasi kebijakan Kapolri untuk memperkuat peran Polri dalam menjaga keamanan maritim sekaligus mendukung pelestarian sumber daya kelautan.


“Melalui Blue Policing, Bapak Kapolri ingin menghadirkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjaga wilayah perairan. Tidak hanya memastikan keamanan, tetapi juga melindungi ekosistem laut dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga lingkungannya,” ujar Pitoyo di Jakarta, Selasa (17/11/2026).


Menurutnya, program tersebut sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi arah kebijakan Kapolri. Dalam pendekatan ini, masyarakat ditempatkan sebagai mitra strategis dalam menciptakan keamanan dan menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah pesisir.


Blue Policing akan menyasar sejumlah persoalan di wilayah perairan, mulai dari kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, degradasi mangrove, hingga gangguan keamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat pesisir.


Pitoyo menjelaskan, program tersebut dibangun melalui enam pilar utama, yakni Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact. Keenam pilar ini menjadi dasar pelaksanaan upaya pencegahan, penguatan kemitraan masyarakat, pemetaan kerawanan, penegakan hukum, perlindungan lingkungan, serta pengukuran dampak kegiatan kepolisian.


Penerapannya dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan, dialog bersama masyarakat, patroli dan pengawasan, hingga kegiatan pelestarian lingkungan yang melibatkan berbagai pihak.


“Menjaga laut tidak bisa hanya mengandalkan aparat kepolisian. Dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, kelompok nelayan, pelaku wisata bahari, komunitas lingkungan, dan masyarakat. Kolaborasi inilah yang menjadi kekuatan utama Blue Policing,” jelasnya.


Sebagai tahap awal, Korpolairud Baharkam Polri menyiapkan sejumlah wilayah percontohan dengan fokus kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Kepulauan Riau menjadi wilayah penguatan kemitraan masyarakat pesisir, Sulawesi Tenggara difokuskan pada perlindungan terumbu karang, Sulawesi Utara pada pelestarian mangrove, sedangkan Bali diarahkan untuk mendukung keamanan dan keberlanjutan wisata bahari.


Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, Korpolairud Baharkam Polri juga menyiapkan tahapan implementasi selama 100 hari. Tahapan tersebut meliputi pemetaan persoalan, penguatan kemitraan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga evaluasi hasil.


Pitoyo menegaskan, keberhasilan Blue Policing tidak hanya diukur dari jumlah patroli atau kegiatan kepolisian, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat, kondisi lingkungan perairan, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap Polri.


“Kami ingin kehadiran Polri benar-benar memberikan dampak. Masyarakat merasa lebih aman, lingkungan laut semakin terlindungi, dan aktivitas ekonomi pesisir dapat berjalan secara berkelanjutan. Itulah tujuan yang ingin dicapai melalui Blue Policing,” tegasnya.